DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 1667); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3.Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5.Penolong kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran diluar medis.
6.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7.Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
11.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
12.Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
13.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
14.Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara online adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
15.Mengunggah adalah proses mengirim data/berkas dari komputer ke server aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
16.Pencatatan kelahiran secara manual adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana.
17.Pencatatan kelahiran secara online adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi elektronik.
18.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
19.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
20.Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
21.Laman resmi http://www.dukcapiLkemendagri.go.id/ layananonline adalah laman yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi pelayanan pencatatan kelahiran secara on line.
22.Tandatangan secara elektronik adalah tandatangan Pejabat Pencatatan Sipil yang dilakukan secara langsung dan melalui proses pernindaian.
23.Quick Response Code yang selanjutnya disebut QR Code adalah sebuah barcode yang berisi informasi tentang data kelahiran yang tercetak pada akta kelahiran. BABlI RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

a.Persyaratan pencatatan kelahiran:dan
b.Tata cara pencatatan kelahiran

(1)Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
1. a.surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. b.akta nikah/kutipan akta perkawinan;
3. c.KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
4. d.KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
5. e.paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
(2)Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal- usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
1. a.melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
2. b.menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Pasal 4

(1)Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
(2)Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
(3)SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

Pasal 5

(1)Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufb dilakukan dengan cara:

a.manual; atau
b.online.

Pasal 7

(1)Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, dan tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan Instansi Pelaksana.
(2)Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada petugas;
2. b.petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;
3. c.pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
4. d.kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon

Pasal 8

(1)Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdaftar dalam KK yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan kelahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.
(2)Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.pemohon melakukan registrasi pada http://www.dukcapilkemendagri.go.id/layananonline untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
2. b.pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan: 1) surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 2) akta nikah/kutipan akta perkawinan;dan 3) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
3. c.pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;
4. d.petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
5. e.setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;
6. f.pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;
7. g.petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan
8. h.pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.
(3)Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufh, hanya dapat dicetak 1 (satu) kali.
(4)Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon melapor kepada Instansi Pelaksana melalui surat elektronik.
(1)Pencatatan kelahiran menggunakan spesifikasi blangko register akta kelahiran
(2)Spesifikasi blangko register akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.bahan baku;
2. b.desain;
3. c.ukuran;
4. d.warna; dan
5. e.jumlah halaman.

BAB III

SPESIFIKASI BLANGKO REGISTER AKTA KELAHIRAN DAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 10

Bahan baku register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

a.kertas : HVS (Woodfee Paper); dan
b.gramatur : 100 gram/ m2.

Pasal 11

Desain register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

a.desain sekuriti berupa relief text bertuliskan "Catatan Sipil Republik Indonesia" dan ornamen gelombang parabol dan hiperbol menjadi satu kesatuan yang disebut bagian relief,
b.di tengah terdapat ReliefText Gradasi;
c.relief background berupa garis gelombang yang tidak terputus, dan mempunyai ketebalan garis sampai 0.03 mm;
d.ditengah terdapat line raster yang membentuk logo Garuda; dan
e.nomor seri pengaman blangko.

Pasal 12

Ukuran register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hurufc, yaitu dengan ukuran : 22,7 x 30,5cm.

Pasal 13

Warna register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, yaitu dengan warna dasar biru muda.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 1667); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3.Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5.Penolong kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran diluar medis.
6.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7.Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
11.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
12.Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
13.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
14.Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara online adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
15.Mengunggah adalah proses mengirim data/berkas dari komputer ke server aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
16.Pencatatan kelahiran secara manual adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana.
17.Pencatatan kelahiran secara online adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi elektronik.
18.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
19.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
20.Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
21.Laman resmi http://www.dukcapiLkemendagri.go.id/ layananonline adalah laman yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi pelayanan pencatatan kelahiran secara on line.
22.Tandatangan secara elektronik adalah tandatangan Pejabat Pencatatan Sipil yang dilakukan secara langsung dan melalui proses pernindaian.
23.Quick Response Code yang selanjutnya disebut QR Code adalah sebuah barcode yang berisi informasi tentang data kelahiran yang tercetak pada akta kelahiran. BABlI RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

a.Persyaratan pencatatan kelahiran:dan
b.Tata cara pencatatan kelahiran

(1)Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
1. a.surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. b.akta nikah/kutipan akta perkawinan;
3. c.KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
4. d.KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
5. e.paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
(2)Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal- usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
1. a.melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
2. b.menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Pasal 4

(1)Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
(2)Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
(3)SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

Pasal 5

(1)Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufb dilakukan dengan cara:

a.manual; atau
b.online.

Pasal 7

(1)Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, dan tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan Instansi Pelaksana.
(2)Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada petugas;
2. b.petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;
3. c.pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
4. d.kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon

Pasal 8

(1)Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdaftar dalam KK yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan kelahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.
(2)Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.pemohon melakukan registrasi pada http://www.dukcapilkemendagri.go.id/layananonline untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
2. b.pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan: 1) surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 2) akta nikah/kutipan akta perkawinan;dan 3) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
3. c.pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;
4. d.petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
5. e.setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;
6. f.pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;
7. g.petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan
8. h.pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.
(3)Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufh, hanya dapat dicetak 1 (satu) kali.
(4)Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon melapor kepada Instansi Pelaksana melalui surat elektronik.
(1)Pencatatan kelahiran menggunakan spesifikasi blangko register akta kelahiran
(2)Spesifikasi blangko register akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.bahan baku;
2. b.desain;
3. c.ukuran;
4. d.warna; dan
5. e.jumlah halaman.

BAB III

SPESIFIKASI BLANGKO REGISTER AKTA KELAHIRAN DAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 10

Bahan baku register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

a.kertas : HVS (Woodfee Paper); dan
b.gramatur : 100 gram/ m2.

Pasal 11

Desain register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

a.desain sekuriti berupa relief text bertuliskan "Catatan Sipil Republik Indonesia" dan ornamen gelombang parabol dan hiperbol menjadi satu kesatuan yang disebut bagian relief,
b.di tengah terdapat ReliefText Gradasi;
c.relief background berupa garis gelombang yang tidak terputus, dan mempunyai ketebalan garis sampai 0.03 mm;
d.ditengah terdapat line raster yang membentuk logo Garuda; dan
e.nomor seri pengaman blangko.

Pasal 12

Ukuran register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hurufc, yaitu dengan ukuran : 22,7 x 30,5cm.

Pasal 13

Warna register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, yaitu dengan warna dasar biru muda.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

SPESIFIKASI BLANGKO REGISTER AKTA KELAHIRAN DAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

SPESIFIKASI BLANGKO REGISTER AKTA KELAHIRAN DAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018