DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang mekanisme persetujuan dari kepala desa dalam rangka pembiayaan koperasi desa merah putih

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
5.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN DARI KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
3.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
4.Musyawarah Desa Insidental atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa Khusus adalah merupakan Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
6.Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut KDMP adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
7.Dukungan Pengembalian Pinjaman adalah penempatan dana yang bersumber dari Dana Desa dalam hal jumlah dana pada rekening pembayaran pinjaman tidak mencukupi jumlah angsuran pokok dan bunga.
8.Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN.
9.Bank Pemerintah yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang termasuk dalam kategori atau definisi sebagai badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai badan usaha milik negara
10.Pinjaman adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada KDMP sebagai modal awal KDMP.
11.Perjanjian Pinjaman adalah Perjanjian Pinjaman antara Bank dengan KDMP.
12.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
14.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)Kepala Desa berwenang memberikan persetujuan pembiayaan berupa Pinjaman dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha KDMP.
(2)Persetujuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Desa Khusus.
(3)Musyawarah Desa/Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk:

a.melakukan kajian proposal bisnis yang diajukan oleh KDMP dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan;
b.mengkoordinasikan KDMP melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil Pinjaman sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pinjaman pada rekening pembayaran Pinjaman;
c.memberikan surat kuasa kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan untuk menempatkan Dana Desa pada rekening pembayaran Pinjaman dalam hal jumlah dana pada rekening Pembayaran Pinjaman tidak mencukupi jumlah angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil Pinjaman perjanjian yang telah jatuh tempo;
d.melaksanakan penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan pada APB Desa terkait penempatan dana pada rekening pembayaran Pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.melakukan evaluasi kinerja kegiatan usaha KDMP bersama badan permusyawaratan Desa.

BAB III

DUKUNGAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Desa memberikan Dukungan Pengembalian Pinjaman sebagai bagian dukungan pemberian fasilitas KDMP untuk pemenuhan kewajiban pengembalian Pinjaman KDMP.
(2)Dukungan Pengembalian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KDMP dalam hal jumlah dana pada rekening pembayaran Pinjaman tidak mencukupi jumlah angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil Pinjaman yang telah jatuh tempo sesuai dengan Perjanjian Pinjaman.
(3)Dukungan Pengembalian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan kebutuhan Desa yang bersifat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Dukungan Pengembalian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu Dana Desa per tahun.
(5)Dukungan Pengembalian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PERSETUJUAN PINJAMAN

Pasal 5

(1)Ketua pengurus KDMP menyampaikan permohonan persetujuan kepada kepala Desa atas usulan Pinjaman kepada Bank.
(2)Penyampaian permohonan persetujuan kepada kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai proposal rencana bisnis.
(3)Proposal rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit memuat:
1. a.rencana kegiatan usaha;
2. b.anggaran biaya atas belanja modal dan/atau belanja operasional;
3. c.tahapan pencairan Pinjaman di luar persyaratan Bank; dan
4. d.rencana pengembalian Pinjaman.
(4)Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.kegiatan kantor koperasi;
2. b.pengadaan sembilan bahan pokok;
3. c.klinik Desa;
4. d.apotek Desa;
5. e.pergudangan;
6. f.logistik; dan/atau
7. g.simpan pinjam.
(5)Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa.

Pasal 6

(1)Berdasarkan permohonan persetujuan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2), kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa.
(2)Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa/Musyawarah Desa Khusus untuk membahas dan menyepakati usulan Pinjaman dan Dukungan Pengembalian Pinjaman KDMP berdasarkan proposal rencana bisnis.
(3)Peserta Musyawarah Desa/Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kepala Desa, badan permusyawaratan Desa, pengurus KDMP, tokoh masyarakat, dan/atau unsur masyarakat lain.
(4)Hasil keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Desa Khusus dituangkan dalam berita acara.
(5)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetujui:
1. a.besaran maksimal Pinjaman; dan
2. b.besaran Dukungan Pengembalian Pinjaman.
(6)Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa membuat surat persetujuan Pinjaman KDMP.
(7)Surat persetujuan Pinjaman KDMP dari kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar KDMP melakukan permohonan Pinjaman kepada Bank.
(8)Dalam hal Bank menyetujui permohonan Pinjaman KDMP, kepala Desa membuat surat kuasa kepada KPA BUN penyaluran Dana Desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan untuk melakukan penempatan Dana Desa ke rekening pembayaran Pinjaman dan ditandatangani bersamaan dengan Perjanjian Pinjaman.
(9)Surat persetujuan Pinjaman KDMP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan surat kuasa penempatan Dana Desa dari kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

IMBAL JASA BAGI PEMERINTAH DESA

Pasal 7

(1)KDMP memberikan imbal jasa kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota koperasi.
(2)Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setiap tahun dan dicatat sebagai lain-lain pendapatan Desa yang sah dalam APB Desa.
(3)Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dipergunakan sesuai kewenangan Desa yang diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap proses persetujuan pembiayaan KDMP oleh kepala Desa dengan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada unit kerja eselon I Kementerian.

Pasal 9

(1)KDMP harus menyusun dan menyampaikan laporan kepada kepala Desa secara berkala kegiatan usaha yang dibiayai dari Pinjaman yang disetujui oleh kepala Desa.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2025 MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Œ YANDRI SUSANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…