Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah lembaga negara Republik Indonesia.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengemban mandat krusial untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
Ruang lingkup tugas Kemendes PDTT mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang komprehensif. Mulai dari perumusan kebijakan terkait pembangunan desa hingga pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat desa, kementerian ini berupaya memastikan pembangunan yang merata. Berbagai inisiatif dan program dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi pembangunan perdesaan yang inklusif.
Meskipun detail program strategis tidak disebutkan secara spesifik, Kemendes PDTT memiliki Rencana Kerja dan Rencana Strategis yang memuat intervensi-intervensi untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan daerah tertinggal. Intervensi ini mencakup pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan kelembagaan desa.
Kemendes PDTT memegang peran sentral dalam isu nasional terkait pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan di perdesaan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal. Dengan fokus pada puluhan ribu desa dan ratusan kabupaten/kota di seluruh provinsi, kementerian ini berkontribusi signifikan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam mengurangi disparitas antarwilayah.
Warga negara, khususnya masyarakat desa, pemerintah desa, dan pemerintah daerah, akan berurusan dengan Kemendes PDTT untuk berbagai keperluan. Ini mencakup informasi kebijakan pembangunan desa, pengajuan proposal program, serta bimbingan teknis terkait pembangunan di wilayah mereka. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai visi, misi, dan program Kemendes PDTT melalui situs web resminya.
Secara keseluruhan, Kemendes PDTT adalah pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Indonesia. Dengan mandat yang luas dan ruang lingkup kerja yang mendalam, kementerian ini terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan daerah tertinggal, memastikan bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal dalam laju pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2022
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2018
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2021
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2021
Data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah TertinggalLihat semua
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota setiap kabupaten di Aceh 2025
Indeks Pembangunan Manusia · Tahun 2025
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Daerah Tempat Tinggal Indonesia 2015 - 2025
Persentase persalinan di fasilitas kesehatan terus meningkat
Angka Partisipasi Murni (APM) (40% Ke Bawah), Menurut Daerah Tempat Tinggal Indonesia 2015 - 2024
Distribusi listrik nasional meningkat signifikan sepanjang 2015–2024.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin (menggunakan UHH hasil SP2020 LF) Indonesia
IPM perempuan lebih rendah 7,31 persen dari laki-laki
Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi
IPM tertinggi di DKI Jakarta, terendah di Papua
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi
IPM antarprovinsi bervariasi, DKI Jakarta tertinggi, Papua Pegunungan terendah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)
IPM provinsi timur tertinggal, barat dan Jawa unggul signifikan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin (menggunakan UHH hasil SP2020 LF) Indonesia 2015 - 2024
IPM perempuan dan laki-laki terus meningkat 2015-2024