LembagaKementerian

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah lembaga negara Republik Indonesia.

KD

2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu

Tautan resmiWebsite

Kepemimpinan

Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengemban mandat krusial untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

Ruang lingkup tugas Kemendes PDTT mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang komprehensif. Mulai dari perumusan kebijakan terkait pembangunan desa hingga pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat desa, kementerian ini berupaya memastikan pembangunan yang merata. Berbagai inisiatif dan program dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi pembangunan perdesaan yang inklusif.

Meskipun detail program strategis tidak disebutkan secara spesifik, Kemendes PDTT memiliki Rencana Kerja dan Rencana Strategis yang memuat intervensi-intervensi untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan daerah tertinggal. Intervensi ini mencakup pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan kelembagaan desa.

Kemendes PDTT memegang peran sentral dalam isu nasional terkait pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan di perdesaan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal. Dengan fokus pada puluhan ribu desa dan ratusan kabupaten/kota di seluruh provinsi, kementerian ini berkontribusi signifikan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam mengurangi disparitas antarwilayah.

Warga negara, khususnya masyarakat desa, pemerintah desa, dan pemerintah daerah, akan berurusan dengan Kemendes PDTT untuk berbagai keperluan. Ini mencakup informasi kebijakan pembangunan desa, pengajuan proposal program, serta bimbingan teknis terkait pembangunan di wilayah mereka. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai visi, misi, dan program Kemendes PDTT melalui situs web resminya.

Secara keseluruhan, Kemendes PDTT adalah pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Indonesia. Dengan mandat yang luas dan ruang lingkup kerja yang mendalam, kementerian ini terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan daerah tertinggal, memastikan bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal dalam laju pembangunan nasional.

DokumenLihat semua

Data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah TertinggalLihat semua

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota setiap kabupaten di Aceh 2025

Indeks Pembangunan Manusia · Tahun 2025

Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Daerah Tempat Tinggal Indonesia 2015 - 2025

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan terus meningkat

Angka Partisipasi Murni (APM) (40% Ke Bawah), Menurut Daerah Tempat Tinggal Indonesia 2015 - 2024

Distribusi listrik nasional meningkat signifikan sepanjang 2015–2024.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin (menggunakan UHH hasil SP2020 LF) Indonesia

IPM perempuan lebih rendah 7,31 persen dari laki-laki

Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi

IPM tertinggi di DKI Jakarta, terendah di Papua

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi

IPM antarprovinsi bervariasi, DKI Jakarta tertinggi, Papua Pegunungan terendah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020)

IPM provinsi timur tertinggal, barat dan Jawa unggul signifikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin (menggunakan UHH hasil SP2020 LF) Indonesia 2015 - 2024

IPM perempuan dan laki-laki terus meningkat 2015-2024