DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai enstra Kemendes Tahun 2025-2029 beserta Data dan informasi kinerja Renstra Kemendes Tahun 20252029

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6.Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemendes Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
2.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
3.Menteri adalah menteri yang menyelengarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra Kemendes Tahun 2025-2029.
(2)Renstra Kemendes Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemendes Tahun 2025- 2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemendes Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1396), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2025 MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Œ YANDRI SUSANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2025-2029 Tabel 1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Base- line* Realisasi Target 2020 2021 2022 2023 2024 Berkembangnya status pembangunan desa** Jumlah desa mandiri Desa 1.444 1.741 3.269 6.238 11.456 17.203 6.444 Jumlah desa berkembang Desa 54.291 51.941 53.404 54.151 51.801 47.595 59.291 Jumlah desa tertinggal Desa 19.152 21.266 18.284 14.566 12.004 10.463 9.152 Menurunnya angka kemiskinan di perdesaan Persentase kemiskinan di perdesaan Persen 12,90 13,20 12,53 12,36 12,22 11,34 9,90 - 12,10 Meningkatnya status perkembangan Kawasan perdesaan Nilai rata-rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Nilai 51,10 N/A*** 56,45 58,93 61,16 65,09 58,70 Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Jumlah BUM Desa berkembang BUM Desa 5.000 5.000 6.519 7.661 9.114 12.690 10.000 Jumlah BUM Desa Maju BUM Desa 600 600 1.022 1.208 1.677 1.923 1.800 Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama Jumlah BUM Desa Bersama berkembang BUM Desa Bersama 200 200 237 332 564 823 300 Jumlah BUM BUM Desa 120 120 209 373 532 500 200 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Base- line* Realisasi Target 2020 2021 2022 2023 2024 Desa Bersama maju Bersama Berkurangnya jumlah daerah tertinggal Jumlah kabupaten daerah tertinggal Kabupaten 62**** - - - - 36***** 37 Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Persentase 25,5 25,32 % 25,5% 24,56 % 24,29 % 23,77 23,75 Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal Nilai 58,82 60,68 60,99 61,77 62,62 63,39 62,20 Keterangan: *) Baseline mengacu pada RPJMN 2020-2024, serta pemutakhiran pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. **) Capaian Status Perkembangan Desa menggunakan hasil perhitungan Indeks Desa Membangun. ***) Nilai rata-rata perkembangan 62 KPPN tahun 2020 belum bisa diukur karena pada tahun 2020, struktur Kementerian berubah dan indikator tersebut baru ditetapkan dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. ****) Penetapan daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. *****) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional. Semua indikator pembangunan pada PN ke-2 dan KP ke-4 sudah tercapai sesuai atau melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, kecuali target penurunan desa tertinggal. Tidak tercapainya target penurunan jumlah desa tertinggal disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti tingginya disparitas pembangunan antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia, keterbatasan infrastruktur dasar terutama di wilayah terpencil, serta efektivitas implementasi kebijakan yang masih belum optimal. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor ini penting untuk memastikan langkah-langkah strategis yang lebih tepat sasaran di masa depan. Sasaran pembangunan dalam mewujudkan kemandirian desa selama kurun waktu 10 tahun sejak Undang-Undang Desa ditetapkan, yaitu meningkatnya status perkembangan desa, menunjukan hasil yang signifikan. Jumlah desa mandiri meningkat drastis dari 174 desa menjadi 11.456 desa, desa maju meningkat dari 3.608 desa menjadi 23.035 desa, desa berkembang meningkat dari 22.882 desa menjadi 28.766 desa, desa tertinggal menurun dari 33.592 menjadi 7.154 desa dan desa sangat tertinggal menurun dari 13.453 desa menjadi 4.850 desa. Meskipun target desa mandiri sudah melebihi target dalam RPJMN 2020-2024, tetapi desa tertinggal masih belum mencapai target sebanyak 9.152 desa, karena belum optimalnya pemanfaatan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai instrumen dalam perencanaan dan pembangunan desa, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, kapasitas fiskal desa yang rendah dalam pemenuhan layanan dasar di desa turut memperlambat penurunan jumlah desa tertinggal. Dari sisi sebaran, masih terjadi gap/kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia. Sebaran desa mandiri dan maju masih terfokus di KBI sebesar 15,43% dan 21,74%. Sedangkan, desa tertinggal dan sangat tertinggal lebih tinggi di KTI sebesar 5,91% dan 5,16%. Kesenjangan ini banyak dipengaruhi berbagai faktor, antara lain keterbatasan infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi dan digital serta masih kurangnya pengembangan ekonomi lokal. Perbandingan desa mandiri antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, sebagai berikut: Gambar 1.1 Perkembangan Status Desa Tahun 2015-2024 Sumber: Indeks Desa Membangun 2024 (diolah) Gambar 1.2 Status Perkembangan Desa di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia Pembangunan desa bukan sekadar infrastruktur, melainkan upaya membangun pondasi kedaulatan bangsa. Data Indeks Desa Membangun (IDM) 2024 menunjukkan 13,90% desa masih berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, mayoritas berada di wilayah dengan akses terbatas. Renstra ini akan menjadi peta jalan percepatan transformasi desa melalui konektivitas, penguatan ekonomi lokal, dan pemberdayaan sumber daya manusia desa. Meningkatnya desa mandiri dan menurunnya desa tertinggal sebagian besar dikontribusikan oleh dari kebijakan penyaluran dana desa untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang sudah dialokasikan dari tahun 2015-2024 sebesar Rp609,68 triliun. Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2024 (diolah) Gambar 1.3 Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2024 Dana desa yang telah disalurkan selama 10 tahun terakhir dimanfaatkan untuk Pembangunan infrastruktur desa, menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan desa. Output yang sudah dihasilkan selama 2015-2024, yaitu jalan desa sepanjang 366.080 km, jembatan sepanjang 1.947.785 m, pasar desa sebanyak 14.752 unit, BUM Desa sebanyak 43.245 unit kegiatan, tambatan perahu sebanyak 9.330 unit, embung sebanyak 6.812 unit, irigasi sebanyak 611.740 unit, penahan tanah sebanyak 542.954 unit, sarana olahraga sebanyak 34.444 unit, air bersih sebanyak 1.775.479 unit, MEK sebanyak 545.320 unit, Polindes sebanyak 27.015 unit, drainase sebanyak 54.105.061 unit, sumur sebanyak 96.163 unit, Posyandu sebanyak 46.611 unit, dan PAUD sebanyak 71.285 kegiatan. Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2024 Gambar 1.4 Capaian Output Dana Desa Tahun 2015-2024 Dana Desa juga digunakan untuk penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2023, ditunjukkan bahwa dana desa yang disalurkan untuk BLT Desa sebanyak Rp80,60 triliun kepada 24,05 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu, dana desa Trilyun Rupiah yang disalurkan untuk kegiatan PKTD dari tahun 2021-2022 sebesar Rp5,70 triliun di 50.933 desa yang telah melibatkan 3.551.678 pekerja desa yang terdiri dari pekerja dari keluarga miskin, penganggur, perempuan kepala rumah tangga (PEKKA), pekerja dari keluarga yang memiliki anggota sakit kronis dan menahun, serta pekerja dari kelompok marginal lainnya. Pemanfaatan dana desa tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan. Pada tahun 2015-2024 (September 2024), kemiskinan di perdesaan menurun signifikan dari 14,09% menjadi 11,79% dengan gap sebesar 2,30%. Sementara, rasio gini di perdesaan menurun dari 0,329 menjadi 0,308 selama 2015-2024 (September 2024). Sumber: BPS (diolah) Gambar 1.5 Perkembangan Kemiskinan di Perdesaan Tahun 2015-2024 Sumber: BPS (diolah) Gambar 1.6 Perkembangan Gini Rasio di Perdesaan Tahun 2015-2024 Dalam upaya meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan peningkatan kapasitas pendamping desa. Jumlah pendamping desa dari tahun 2015-2024 sebanyak 34.737 orang yang tersebar di 75.265 desa. Dalam mendukung peningkatan perekonomian di perdesaan telah dilakukan revitalisasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Berdasarkan data sid.kemendesa.go.id BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang sudah terbentuk sebanyak 59.459 BUM Desa dan 6.152 BUM Desa Bersama. Posisi BUM Desa sebagai entitas usaha di tingkat desa semakin kuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dari data registrasi badan hukum BUM Desa di Kementerian Hukum dan HAM jumlah BUM Desa yang sudah berbadan hukum sebanyak 22.848 yang terdiri dari 21.560 BUM Desa dan 1.288 BUM Desa Bersama. Pengembangan usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama didukung oleh adanya kontribusi penyertaan modal dari desa. Sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat penyertaan modal desa untuk BUM Desa sebesar Rp55.648,62 miliar dan BUM Desa bersama sebesar Rp20.426,66 miliar. Tetapi, kontribusi BUM Desa masih sangat kecil terhadap PADes sekitar Rp128,40 miliar dari BUM Desa dan Rp133,40 miliar dari BUM Desa bersama. Selain itu, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah melakukan penyerasian percepatan Pembangunan daerah tertinggal. Capaian dalam program pembangunan daerah tertinggal ditunjukkan dengan penurunan kemiskinan dari 25,32% tahun 2020 menjadi sebesar 23,77% tahun 2024 dan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia dari 60,32 tahun 2020 menjadi 63,39 tahun 2024. Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2024 Gambar 1.7 Perbandingan Capaian Persentase Penduduk Miskin di 62 Daerah Tertinggal dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2024 Gambar 1.8 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia di 62 Daerah Tertinggal dan Nasional Tahun 2020 -2024 Keberhasilan capaian program teknis, tidak terlepas dari meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien, dan terpercaya. Capaian kinerja tata kelola pemerintahan selama periode 2020-2024 sebagai berikut: 1) Opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2) Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi: (1) Tahun Anggaran 2021 adalah 63,98 (2) Tahun Anggaran 2022 sebesar 64,89 (3) Tahun Anggaran 2023 adalah 66,96 (kategori baik) dan (4) Tahun Anggaran 2024 adalah 67,53 (kategori baik) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3) Nilai Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: (1) Tahun Anggaran 2021 sebesar 2,75 (2) Tahun Anggaran 2022 sebesar 2,75 (3) Tahun Anggaran 2023 adalah 3,87 dan (4) Tahun Anggaran 2024 adalah 4,46. Nilai tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan 4) Nilai Reformasi Birokrasi: (1) Tahun Anggaran 2021 adalah 72,80

(2)Tahun Anggaran 2022 sebesar 70,06 (3) Tahun anggaran 2023 adalah 76,91 dan (4) Tahun anggaran 2024 sebesar 81,99. Nilai tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pembangunan desa dan perdesaan menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, dan bagian strategis dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, strategi pembangunan desa dalam Rencana Strategis ini dirancang untuk selaras dengan arah kebijakan nasional jangka menengah dan kebijakan nasional jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketimpangan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara khusus pada RPJMN 2025-2029 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ditugaskan sebagai salah satu pengampu dari misi Presiden yaitu Asta Cita ke-6 “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”. Tantangan pembangunan desa dan daerah tertinggal lima tahun kedepan, semakin besar, antara lain menghadapi dampak kondisi geopolitik dan ekonomi global yang tidak menentu, meningkatnya bencana hidrometeorologis akibat dampak perubahan iklim, meningkatnya laju urbanisasi, kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Pun demikian, tuntutan masyarakat dalam lima tahun kedepan juga semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN untuk mendukung pelaksanaan perbaikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Selain itu, dalam tataran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal aspirasi dan harapan yang berkembang meliputi: (1) peningkatan kesempatan ekonomi; (2) terjaganya identitas budaya dan modal sosial; (3) tata kelola yang terpadu, akuntabel, dan adaptif; (4) pelayanan dasar dan fasilitas yang berkualitas; dan (5) terjaganya kelestarian lingkungan. 1.2 Potensi dan Permasalahan Desa di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung percepatan kemandirian desa yang berkelanjutan, antara lain: (1) terdapat 10 wilayah metropolitan yang memiliki 7.160 desa yang sudah dan akan bertransformasi menjadi wilayah perkotaan; (2) 62% desa atau 46.356 desa dengan wilayah subur dan memiliki jasa lingkungan penyedia pangan tinggi hingga sangat tinggi yang memiliki potensi untuk didorong sebagai lumbung pangan; (3) potensi wisata, yaitu 6.016 desa wisata (ADWI, 2024) yang dapat menjadi penggerak roda perekonomian; (4) 67.320 desa memiliki BUM Desa dan 22.980 BUM Desa yang sudah berbadan hukum; (5) potensi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati semuanya ada di desa; (6) modal sosial dan keragaman budaya di 75.266 desa sebagai modal pembangunan;
(7)30 daerah tertinggal yang berpotensi menjadi daerah berkembang/maju; (6) 30 Kawasan Perdesaan Prioritas yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa. Selain potensi besar yang dimiliki oleh desa sebagai modal pembangunan, ternyata faktanya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal, antara lain: (1) kesenjangan tingkat kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan yang masih relatif tinggi; (2) perbandingan PADes terhadap APBDesa yang masih relatif rendah; (3) rendahnya ketersediaan, pemerataan, akses, dan mutu pemenuhan layanan dasar;
(4)risiko iklim di tingkat desa; (5) belum terkelolanya urbanisasi perdesaan; (6) ketimpangan pembangunan di daerah tertinggal; dan (7) belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas kementerian/ lembaga/daerah pada pelaksanaan kebijakan dan program di desa dan daerah tertinggal. Kesenjangan tingkat kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan. sampai dengan tahun 2024 tingkat kemiskinan di perdesaan masih relatif lebih tinggi dibandingkan perkotaan, yaitu 11,34% di perdesaan dan 6,66% di perkotaan (BPS, 2024). Sumber: BPS (diolah) Gambar 1.9 Tingkat Kemiskinan di Perdesaan, Perkotaan, dan Nasional Tahun 2011-2024 Perbandingan PADes terhadap APBDesa yang masih relatif rendah. sejak adanya Dana Desa, desa semakin leluasa dalam hal penggunaan fiskal untuk melaksanakan berbagai program, selain desa juga mendapat pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan retribusi, serta sumber pendanaan lainnya. Namun di sisi lain, berdasarkan Data Statistik Keuangan Pemerintah Desa dari BPS menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2023, walaupun pendapatan desa meningkat secara keseluruhan, namun persentase PADes terhadap total pendapatan desa semakin menurun. Pada tahun 2016, persentase PADes mencapai 4,29 persen, lalu semakin menurun hingga tahun 2023 hanya sebesar 2,47 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan kenaikan jumlah dana transfer ke desa. Kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena mencerminkan semakin bergantungnya Desa terhadap bantuan luar. Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Desa (BPS), diolah Gambar 1.10 Persentase Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Total Pendapatan Desa Tahun 2016-2023 Rendahnya ketersediaan, pemerataan, akses, dan mutu pemenuhan layanan dasar. BPS mencatat bahwa akses masyarakat perdesaan layanan dasar yang semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023. Walaupun demikian, pada tahun 2023, persentase tersebut masih lebih rendah daripada perkotaan seperti terhadap akses air minum layak (perdesaan sebesar 85,7 persen dan perkotaan sebesar 96,02 persen), akses terhadap fasilitas kesehatan dasar (perdesaan sebesar 75,17 persen dan perkotaan sebesar 83,17 persen), serta akses terhadap sanitasi layak (perdesaan sebesar 79,85 persen dan perkotaan sebesar 84,15 persen). Angka tersebut menunjukan masih adanya ketimpangan akses terhadap layanan dasar antara perkotaan dan perdesaan. Tingginya risiko iklim di tingkat desa. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukan adanya desa yang rawan dan rentan terhadap bencana. Dalam satu tahun terakhir ini, terdapat 4.805 desa yang mengalami bencana tanah longsor, ada 10.651 desa yang mengalami kejadian banjir, ada 1.254 desa yang mengalami bencana kebakaran, dan ada 5.774 desa yang mengalami bencana kekeringan. Dari keempat kejadian bencana tersebut, frekuensi yang paling sering terjadi di desa adalah banjir dengan jumlah kejadian dalam 1 tahun terakhir sebanyak 36.708 kejadian banjir. Perubahan iklim berdampak pada meningkatnya potensi kerugian ekonomi nasional, dimana potensi kerugian ekonomi pada tahun 2020 sebesar Rp102,36 triliun, meningkat menjadi Rp115,53 triliun pada tahun 2024. Belum terkelolanya urbanisasi perdesaan. Dalam beberapa dekade terakhir, urbanisasi menjadi fenomena yang tak terhindarkan. BPS menyebutkan bahwa pada periode tahun 2010 sampai dengan 2020, populasi perkotaan meningkat dari 49,8 persen menjadi 56,7 persen. Bahkan berdasarkan proyeksi BPS, sebanyak 63,4 persen dan 66,67 persen masyarakat tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2030 dan

203.Dengan demikian, urbanisasi di Indonesia terus meningkat sebesar 4-5 persen per lima tahun. Ketimpangan pembangunan di daerah tertinggal selama 10 tahun terakhir (2015-2024) konsentrasi aktivitas ekonomi di Indonesia hanya terfokus di wilayah Jawa dan Sumatera. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan di daerah tertinggal yang sebagian besar berada diluar wilayah Jawa dan Sumatera. Tabel 1.2 Kontribusi Pembentukan PDB Nasional Tahun 2015-2024 (dalam Persen) Pulau 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rata- Rata Sumatera 22,2 22 21,66 21,58 21,32 21,36 21,26 21,14 21,07 20,96 21,46 Jawa 58,3 58,4 58,49 58,48 59 59,05 59,05 59,06 59,03 58,98 58,78 Kalimantan 8,1 7,7 8,2 8,2 8,05 8,32 8,29 8,27 8,3 8,34 8,18 Sulawesi 5,9 6,2 6,11 6,22 6,33 6,53 6,66 6,77 6,86 6,94 6,45 Bali dan Nusa Tenggara 3,1 3,2 3,11 3,05 3,06 2,87 2,77 2,77 2,74 2,74 2,94 Maluku dan Papua 2,4 2,5 2,43 2,47 2,24 1,84 1,97 2 2 2,04 2,19 Sumber: BPS (diolah) Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Gambar 1.11 Penduduk Miskin Daerah Tertinggal, Non Daerah Tertinggal dan Nasional Tahun 2024 54,02 54,12 54,49 55,33 56,21 57,01 70,48 70,59 70,88 71,53 72,2 72,84 71,92 71,94 72,29 72,91 73,55 74,2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DT DNT Nasional Ketimpangan ini juga ditunjukkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal yang relatif rendah dibandingkan daerah non tertinggal dan nasional yang diukur dengan menggunakan proksi tingkat kemiskinan dan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2024, nilai rata-rata IPM dan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sebesar 57,01 dan 31,03%. Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Gambar 1.11 Nilai Rata-Rata IPM Daerah Tertinggal, Non Daerah Tertinggal, dan Nasional Belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas kementerian/ lembaga/daerah pada pelaksanaan kebijakan dan program di desa dan daerah tertinggal. Kondisi tersebut disebabkan karena masih lemahnya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi pelaksanaan program dan kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa. Adanya tumpang tindih regulasi program pembangunan desa menjadi akar masalah yang menghambat koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak. Hal tersebut juga mengakibatkan penyebaran sumber daya yang tidak efisien dan ketimpangan dalam pembangunan desa. Selain itu, pembangunan desa juga memerlukan perumusan kebijakan yang lebih responsif, pengadopsian pendekatan yang lebih inklusif, serta pengakuan terhadap kondisi masyarakat setempat. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program pembangunan yang ada, serta menyusun perencanaan terpadu baik di tingkat pusat, daerah, dan desa agar keselarasan antar program dapat tercapai, tanpa mengurangi peran masyarakat desa. Mengacu pada hasil pemetaan potensi dan permasalahan tersebut diperoleh isu strategis terkait pembangunan desa dan daerah tertinggal yang terbagi ke dalam 6 (enam) aspek, yaitu ekonomi dan investasi, infrastruktur, Sumber Daya Manusia, lingkungan, sosial budaya, dan tata kelola sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.3 Permasalahan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Bidang Permasalahan Ekonomi dan Investasi

a.Menurunnya kapasitas PADesa terhadap APBDes
b.Rendahnya daya saing produk unggulan masyarakat desa dan perdesaan
c.Terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia desa dan perdesaan yang mumpuni
d.Kurang berkembangnya BUM Desa dan BUM Desa Bersama
e.Kebijakan pendirian Koperasi Desa Merah Putih, yang masih harus didampingi dan difasilitasi sehingga mampu berkembang 31,03 9,93 8,57 Nasional Bidang Permasalahan dan bersinergi dengan BUM Desa dan kelembagaan ekonomi desa lainnya
f.Masih belum kuatnya struktur perekonomian desa dan perdesaan Infrastruktur a. Keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas fisik maupun digital
b.Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, akses, dan mutu pemenuhan layanan dasar di desa dan perdesaan
c.Masih rendahnya sistem logistik perdesaan
d.Masih rendahnya layanan infrastruktur kesehatan, permukiman, dan infrastruktur ekonomi Sumber Daya Manusia Masih rendahnya kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas dari pemerintahan dan aparatur desa, lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat desa Lingkungan a. Tantangan krisis iklim, pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan kelestarian lingkungan serta keterancaman desa pesisir dan desa rawan longsor dan banjir
b.Kurangnya mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan konservasi lingkungan darat dan laut
c.Minimnya kesadaran masyarakat perdesaan terhadap perubahan iklim dan resiliensi bencana
d.Terjadinya degradasi sumberdaya alam Sosial Budaya a. Preservasi adat istiadat dan budaya nilai lokal yang belum optimal
b.Kecenderungan menurunnya nilai-nilai adat lokal sebagai kekayaan bangsa sekaligus sebagai modal pembangunan desa
c.Minimnya pemahaman kebijakan responsif gender dan inklusi sosial dalam pembangunan desa dan perdesaan Tata Kelola a. Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas
b.Belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas K/L/D/M di perdesaan dan daerah tertinggal
c.Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan
d.Belum optimalnya kuantitas dan kualitas bantuan kepada masyarakat, pemanfaatannya dan keberlanjutannya
e.Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mendukung good governance
f.Belum optimalnya manajemen risiko dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa dan perdesaan
g.Belum optimalnya sinergi antar kelembagaan desa
h.Kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam tata Kelola pemerintahan dan layanan kepada masyarakat desa Dari berbagai isu dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan desa dan daerah tertinggal, dilakukan analisis terhadap faktor lingkungan strategis internal yang terdiri atas kelemahan dan kekuatan, serta analisis terhadap faktor lingkungan strategis eksternal yang terdiri dari peluang dan tantangan. Analisis tersebut menghasilkan isu strategis sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan strategi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang mandatkan. Pemetaan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, sebagai berikut:
a.Faktor Strategis Internal 1) Kelemahan Terdapat beberapa faktor kelemahan yang dihadapi oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam menjalankan tugasnya, antara lain: a) Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, khususnya dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal sehingga efektivitas implementasi program tidak maksimal di tingkat desa; b) Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi mengenai sebagai dasar dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan; c) fokus kebijakan dan program kurang spesifik dalam mengatasi permasalahan unik yang dihadapi oleh masing-masing desa dan daerah tertinggal yang memiliki karakteristik beragam; d) Masih rendahnya integrasi program dan kegiatan antar unit Kerja dan antar K/L dalam melakukan intervensi pembangunan desa dan daerah tertinggal; dan e) Masih adanya ego sektoral dan xylo-xylo antar unit Kerja dan K/L dalam menjalankan tugas dan fungsi. 2) Kekuatan Faktor strategis dari lingkungan internal yang menjadi kekuatan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah: a) Tersedianya SDM aparatur sipil negara dan pegawai penunjang lainnya; b) Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan perkantoran; c) Tersedianya sumber pendanaan; d) Tersedianya tenaga pendamping profesional yang bertugas melakukan pendampingan kepada desa; dan e) Tersedianya landasan hukum yang kuat yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk melanjutkan kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penetapan kebijakan dan regulasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan perdesaan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh K/L, daerah, dan mitra pembangunan lainnya.
b.Faktor strategis eksternal 1) Peluang Beberapa peluang yang berasal dari eksternal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, antara lain: a) Komitmen politik Pemerintah terhadap berbagai persoalan perdesaan cukup tinggi; b) Kebijakan afirmasi transfer dana pembangunan ke daerah semakin besar; c) Kebijakan afirmasi Dana Desa semakin besar; d) Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih sebagai peluang penguatan perekonomian perdesaan; e) Tersedianya peluang pendanaan hibah, CSR dan sumber lain yang sah dalam Pembangunan desa; f) Tersedianya peluang pemasaran produk unggulan desa dan perdesaan; g) Regulasi yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah dan desa dalam mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki; h) Tersedianya peluang kerja sama dan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; i) Perkembangan teknologi informasi (platform digital) dalam pembangunan dan pemberdayaan perdesaan; dan j) Tersedianya platform digital (e-commerce) dalam pemasaran produk unggulan desa dan kawasan perdesaan. 2) Tantangan Selain peluang, juga ada tantangan/ancaman yang mungkin terjadi dan dapat menghambat kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diantaranya: a) Tumpang tindih regulasi yang potensial menimbulkan konflik kelembagaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal; b) Ketergantungan APBDes terhadap dana transfer (Dana Desa); c) Belum adanya kebijakan yang mengatur sinergi kelembagaan ekonomi desa antara BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih; d) Melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas unggulan perdesaan; e) Ancaman bencana hidrometeorologis akibat perubahan iklim dan bencana alam lainnya dapat merusak infrastruktur yang sudah dibangun, mengganggu program pemberdayaan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi desa, dan bahkan memundurkan capaian pembangunan yang sudah ada; f) Konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan wilayah, menghambat pelaksanaan program pembangunan, dan bahkan menyebabkan kemunduran sosial dan ekonomi; g) Pengaruh globalisasi dan modernisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak hilangnya kearifan lokal, ketergantungan pada produk luar, dan marginalisasi kelompok masyarakat tertentu akibat ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi; dan h) Kesenjangan digital dan akses informasi yang terbatas menjadi hambatan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemasaran produk lokal, dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan sehingga memperlebar jurang kesenjangan dengan wilayah lain. Analisis terhadap faktor strategis internal (kelemahan dan kekuatan) dan faktor strategis eksternal (peluang dan tantangan), diperoleh isu strategis sebagai berikut:
a.masih tingginya angka kemiskinan di desa dibandingkan rata-rata nasional;
b.meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi akibat dampak perubahan iklim dan bencana alam lainnya;
c.masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, akses, dan mutu pemenuhan layanan dasar;
d.belum optimalnya modal sosial dan budaya yang ada di desa sebagai modal pembangunan;
e.masih rendahnya pengembangan ekonomi dan investasi perdesaan berbasis sumberdaya alam dan ekonomi kreatif;
f.masih adanya kesenjangan kemandirian desa antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia;
g.masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap APBDesa;
h.masih rendahnya kontribusi BUM Desa dan Kelembagaan ekonomi desa lainnya dalam pengembangan ekonomi dan investasi di perdesaan;
i.masih terjadinya ketimpangan/kesenjangan pembangunan di daerah tertinggal;
j.masih terbatasnya infrastruktur konektivitas dan sistem logistik di daerah tertinggal;
k.belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas kementerian/ lembaga/daerah pada pelaksanaan kebijakan dan program di desa dan daerah tertinggal; dan
l.kurang optimalnya kinerja tata kelola pemerintahan yang “good governance”. Visi Presiden tersebut dijabarkan ke dalam delapan Misi Pembangunan Nasional atau Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins. Visi dan Misi Presiden Tahun 2025-2029 sebagai berikut: Visi dan Misi (Asta Cita) Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029, sebagai:
a.Rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan;
b.Intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan;
c.Rencana kerja di tiap instansi pemerintah; dan
d.Penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh karena itu, visi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus mendukung Visi dan Misi Presiden berikut 17 program prioritas, khususnya sebagai pengampu utama dalam mengemban dan mewujudkan Misi atau Asta Cita ke-6 atau Prioritas Nasional ke-6, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”. Visi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya kemandirian desa yang berkelanjutan dalam rangka mendukung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini mencerminkan gambaran kondisi desa yang mandiri, yaitu desa yang mampu mengelola dan memberdayakan sumberdaya desa sehingga memiliki ketahahan ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan, memperhatikan generasi sekarang dan generasi yang akan datang untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Konsepsi pembangunan kemandirian desa secara berkelanjutan adalah terpenuhinya (1) pelayanan dasar dan fasilitas yang berkualitas, (2) ketahanan ekologi dan sumberdaya alam, (3) terjaganya identitas sosial dan tersedianya modal sosial yang baik, (4) kemampuan ekonomi untuk mensejahterakan Masyarakat, dan (5) tata kelola yang terpadu, akuntabel dan adaptif. Secara kuantatif pengukuran status kemandirian desa menggunakan alat ukur Indeks Desa. Tujuan Pembangunan desa mandiri sebagaimana diamanatkan oleh Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Apabila semua desa di Indonesia, sebanyak 75.266 desa maju dan mandiri, maka tidak ada lagi daerah dengan status tertinggal dan sangat tertinggal, semuanya akan maju, sesuai dengan Visi Presiden terwujudnya Indonesia Maju dan Indonesia Emas Tahun 2045. 2.2 Misi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Visi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 yaitu terwujudnya kemandirian desa yang berkelanjutan dalam mendukung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dijabarkan dalam empat (4) Misi, yaitu:
a.Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b.Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal;
c.Meningkatkan sinergi dan koordinasi serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal; dan
d.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal Meningkatkan sinergi dan koordinasi serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Asta Cita ke-6 atau Program Nasional ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan yang telah dijabarkan ke dalam Visi dan Misi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029, selanjutnya dikonkritkan dalam dua belas (12) Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia, sebagai berikut: 1) Revitalisasi BUM Desa dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; 2) Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa (Swasembada Pangan); 3) Mewujudkan Desa Swasembada Energi, Air dan Papan; 4) Hilirisasi Produk Unggulan Desa; 5) Pengembangan Desa Ekspor; 6) Pemuda dan Pemudi Pelopor Desa; 7) Sinkronisasi dan Konsolidasi Program Kementerian/Lembaga Masuk Desa; 8) Digitalisasi Desa dan Desa Wisata untuk percepatan pembangunan desa; 9) Peningkatan Investasi Desa melalui pola Kemitraan Nasional dan Investor Luar Negeri; 10) Penguatan Pengawasan dan Tata Kelola Pembangunan Desa; 11) Desa Berketahanan Iklim, Desa Tangguh Bencana dan bebas sampah; dan 12) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. 2.3 Tujuan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menggambarkan kondisi yang hendak dicapai pada kurun waktu jangka menengah tahun 2025-2029. Tujuan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah: 1) Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa; 2) Meningkatnya perekonomian dan investasi desa serta daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa lainnya; 3) Meningkatnya status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal; dan 4) Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien, dan terpercaya didukung dengan transformasi digital. Setiap tujuan tersebut disertai dengan indikator tujuan sebagai ukuran kondisi yang diharapkan pada masa akhir pembangunan jangka menengah 2025-2029. Adapun indikator keberhasilan masing-masing tujuan sebagai berikut: Indikator Tujuan 1: 1) Persentase (%) Desa Mandiri di Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia 2) Persentase (%) perbandingan kemiskinan di desa terhadap kemiskinan nasional Indikator Tujuan 2: Persentase (%) Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Indikator Tujuan 3: 1) Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju 2) Persentase (%) penduduk miskin di daerah tertinggal Indikator Tujuan 4: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 2.4 Sasaran Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Sasaran strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah outcomes atau dampak/impact yang akan dicapai sekaligus ukuran atas keberhasilan dari Tujuan sebagai pengaruh yang ditimbulkan dari adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dijelaskan dalam struktur keterkaitan dengan Visi, Misi dan Tujuan pada Tabel 2.1 berikut: Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 Visi Misi Tujuan Indikator Tujuan 2024 (Base-line) Target 2029 Terwujudnya kemandirian desa yang berkelanjutan dalam mendukung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa Persentase (%) Desa Mandiri di Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia* KTI: 7,42 KBI: 15,42 KTI: 8,2 KBI: 17,5 Persentase (%) perbandingan kemiskinan di desa terhadap kemiskinan nasional*** 4,57% 4,00 Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal Meningkatnya perekonomian dan investasi desa serta daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa lainnya Persentase (%) Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2,6% 3,2 Meningkatkan sinergi dan koordinasi serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal Meningkatnya status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju* Indikator Baru 56,67 Persentase (%) penduduk miskin di daerah tertinggal*** 31,03% 27,64 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien, dan terpercaya didukung dengan transformasi digital Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 81,99 85,5 Keterangan : *: Target kinerja sesuai dengan RPJMN 2025-2029 ** : Target kinerja mengakomodir Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ***: Target kinerja sesuai Surat Menteri PAN RB Nomor B/33/M.AA.00/2025 tanggal 27 Februari 2025, serta mengakomodir Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2.4.1 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi salah satu Kementerian yang diberikan mandat menjadi anggota Komite MRPN yang bertugas untuk melakukan pembinaan dalam MRPN. Pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan MRPN organisasi pada pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada periode sebelumnya Tahun 2020-2024, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menerapkan penyelenggaraan manajemen risiko, melalui penyusunan regulasi dan pedoman, pembentukan struktur penyelenggaraan manajemen risiko dan penyusunan peta risiko dalam mengawal tujuan kementerian dan sasaran strategis lain. Regulasi dan pedoman yang disusun telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Struktur penyelenggara manajemen risiko telah dibentuk mulai dari Tim Penyelenggara Manajemen Risiko di level Kementerian, Komite Manajemen Risiko di level Unit Kerja Tinggi Madya, sampai dengan Unit Pemilik Risiko pada level Unit Kerja Tinggi Pratama. Dalam hal penyusunan peta risiko telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 103 Tahun 2021 tentang Peta Risiko Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang secara periode dilakukan pemutakhiran berdasar ketercapaian kinerja. Prinsip utama manajemen risiko menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, keselarasan dengan tujuan strategis, serta adaptasi berkelanjutan sesuai perubahan lingkungan eksternal dan internal. Dalam konteks reformasi birokrasi, manajemen risiko harus diintegrasikan sejak fase perencanaan hingga evaluasi pasca- implementasi agar kemampuan organisasi untuk merespon tantangan terus terjaga. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko untuk meminimalkan dampak negatif sambil memaksimalkan peluang. Dalam memastikan ketercapaian sasaran strategis pembangunan desa dan daerah tertinggal selama periode 2025-2029 juga diperlukan manajemen/pengelolaan risiko yang berbasis pada target sasaran strategis. Manajemen risiko fokus pada risiko atas ketidaktercapaian setiap target sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan peta risiko, sebagai dasar dalam menentukan mitigasi/pengendalian atas risiko yang timbul. Mitigasi risiko atau pengendalian risiko diperlukan sebagai langkah antisipatif dalam mengawal ketercapaian setiap target sasaran strategis. Mitigasi risiko harus menjadi bagian dari budaya kerja pembangunan desa, sehingga setiap ancaman bisa diantisipasi sejak dini. Indikasi risiko, indikasi perlakuan risiko, serta indikasi penanggung jawab risiko dalam pencapaian target sasaran strategis sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko SS.1. Meningkatnya status perkembangan desa
a.Intervensi program/kegiatan belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa
b.Penggunaan Dana Desa belum sesuai dengan data kebutuhan desa
c.Penggunaan Dana Desa tidak sesuai ketentuan
d.Degradasi lingkungan dan bencana alam
e.Keterbatasan kapasitas SDM Desa dan partisipasi dalam pembangunan desa
f.Ketidakberlanjutan program pembangunan desa
a.Kolaborasi antar K/L dan Daerah dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan desa
b.Rekomendasi pemanfaatan data Indeks Desa sebagai dasar dalam penyusunan APBDesa
c.Fasilitasi pendampingan dalam penyusunan APBDesa sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas
d.Penguatan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa
e.Peningkatan pengawasan internal
f.Pelaksanaan desa berketahanan iklim
g.Peningkatan SDM Desa melalui pelatihan dan pemberdayaan
h.Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan desa Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko SS.2. Menurunnya tingkat kemiskinan di desa
a.Kebijakan pengalokasian Dana Desa untuk penanganan kemiskinan menurun
b.Penggunaan Dana Desa belum afirmatif terhadap program penurunan kemiskinan di desa
c.Pemberian BLT Desa yang tidak tepat sasaran (inclusion error atau exclusion error)
d.Validitas data kemiskinan belum mencerminkan kondisi kemiskinan di desa
e.Rendahnya sinkronisasi dan konsolidasi serta intervensi K/L/D/M dalam menurunkan kemiskinan di desa
f.Keterbatasan kapasitas SDM Desa
g.Keterbatasan lapangan pekerjaan di desa
a.Reformulasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan
b.Penguatan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan
c.Penggunaan satu data untuk penanganan kemiskinan di desa
d.Peningkatan pengawasan pemberian BLT Desa bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
e.Kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam penciptaan lapangan kerja di desa
f.Peningkatan SDM Desa melalui pelatihan dan pemberdayaan
g.Peningkatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko SS.3. Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes
a.Persaingan bisnis dengan lembaga ekonomi lainnya
b.Belum ada insentif bisnis untuk BUM Desa
c.Keterbatasan dalam perluasan akses pemasaran produk BUM Desa
d.Lemahnya pengembangan usaha ekonomi BUM Desa
e.Tata kelola BUM Desa yang kurang baik
f.Pemilihan jenis usaha BUM Desa yang tidak tepat
g.Keterbatasan permodalan BUM Desa
h.SDM BUM Desa yang kurang berkualitas
i.Lemahnya dukungan terhadap BUM Desa
j.Dinamika Sosial dan Politik Desa
k.Persaingan usaha dan perubahan pasar
a.Reformulasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa Sinergi dan kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan lembaga ekonomi lainnya
b.Perencanaan dan pengembangan potensi lokal yang berbasis data
c.Penguatan tata kelola dan transparansi BUM Desa
d.Peningkatan kerja sama kemitraan usaha dengan dunia usaha serta stakeholder lainnya
e.Fasilitasi penyusunan perencanaan bisnis sesuai dengan potensi unggulan lokal
f.Fasilitasi akses permodalan BUM Desa
g.Pengembangan kerja sama BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih dan/atau lembaga ekonomi lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal SS.4. Meningkatnya status perkembangan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
a.Intervensi program/kegiatan belum sesuai dengan kebutuhan dan indikator pembangunan daerah tertinggal
b.Kebijakan perencanaan afirmasi percepatan pembangunan daerah tertinggal terlambat ditetapkan
c.Keterbatasan ruang fiskal daerah untuk mendorong percepatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan indikator daerah tertinggal
a.Pemetaan kebutuhan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan rekomendasi hasil pengukuran indeks pembangunan daerah tertinggal
b.Percepatan penetapan perencanaan afirmasi percepatan pembangunan daerah tertinggal
c.Meningkatkan koordinasi dalam afirmasi percepatan pembangunan daerah tertinggal Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Sasaran Strategis Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko SS.5.Menurunnya penduduk miskin di Daerah Tertinggal
a.Rendahnya sinkronisasi dan konsolidasi serta intervensi K/L/D/M dalam menurunkan kemiskinan di Daerah Tertinggal
b.Penggunaan APBD belum afirmatif terhadap program penurunan kemiskinan di daerah tertinggal
c.Pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran (inclusion error atau exclusion error)
d.Validitas data kemiskinan belum mencerminkan kondisi kemiskinan di daerah tertinggal
e.Keterbatasan kapasitas SDM di daerah tertinggal
f.Keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah tertinggal
a.Meningkatkan koordinasi dalam afirmasi percepatan pembangunan daerah tertinggal
b.Penguatan monitoring dan evaluasi penggunaan APBD untuk penanganan kemiskinan
c.Penggunaan satu data untuk penanganan kemiskinan di daerah tertinggal
d.Peningkatan pengawasan pemberian bantuan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
e.Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pemberdayaan
f.Kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam penciptaan lapangan kerja di daerah tertinggal Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal SS.6. Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi dan kapasitas organisasi
a.Disrupsi teknologi digital
b.Fraud pengelolaan anggaran
c.Perubahan sistem dan pola kerja digital
d.Pengendalian internal belum optimal
e.Akuntabilitas dalam pencapaian kinerja masih rendah
a.Peningkatan kepemimpinan digital
b.Peningkatan kapasitas dan penyesuaian pola kerja digital
c.Peningkatan digitalisasi layanan pemerintahan
d.Pelaksanaan CACM (Continuous Audit and Continuous Monitoring) melalui teknologi informasi guna mendeteksi anomali, risiko dan ketidakpatuhan secara real time
e.Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Secara lebih rinci, manajemen risiko pembangunan desa dan daerah tertinggal yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 akan disampaikan pada dokumen tersendiri. Selanjutnya RPJMN disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Visi Presiden periode 2025-2029 untuk dapat mencapai visi pembangunan Indonesia “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045, dan diwujudkan melalui Delapan Misi Presiden atau Delapan Asta Cita, yaitu: 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; 7) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan Asta Cita tersebut, Presiden menetapkan 17 Program Prioritas yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat. Ke- 17 Program Prioritas tersebut, yaitu: 1) Mencapai swasembada pangan; 2) Memberantas kemiskinan; 3) Memberantas korupsi; 4) Meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat; 5) Memperkuat pertahanan negara; 6) Mencapai swasembada air; 7) Mencapai swasembada energi; 8) Menyempurnakan penerimaan keuangan negara; 9) Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani; 10) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi; 11) Menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan; 12) Memberantas narkoba; 13) Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN; 14) Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi; 15) Melakukan reformasi politik, hukum dan birokrasi; 16) Menjamin pelestarian lingkungan hidup; dan 17) Melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga. Sedangkan Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins, meliputi: 1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten ; 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional; 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi; 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut; 6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara; 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah-murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%. Selanjutnya, Asta Cita menjadi prioritas pembangunan pada pembangunan nasional lima tahun ke depan dan masing-masing Asta Cita menjadi Prioritas Nasional (Tabel 3.1.). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode RPJMN. Langkah-langkah strategis setiap Prioritas Nasional meliputi: Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis, seperti halnya proyek strategis nasional. Tabel 3.1 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 Kode Asta Cita Kode Prioritas Nasional (PN) Asta Cita - 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); PN 01 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); Asta Cita - 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; PN 02 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; Asta Cita – 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; PN 03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; Asta Cita – 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; PN 04 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; Asta Cita – 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; PN 05 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; Asta Cita – 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; PN 06 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; Asta Cita – 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, PN 07 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kode Asta Cita Kode Prioritas Nasional (PN) judi, dan penyelundupan; narkoba, judi, dan penyelundupan; Asta Cita - 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur PN 08 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial. Strategi kewilayahan mencakup strategi pembangunan kawasan timur- barat Indonesia, perdesaan-perkotaan, serta rencana intervensi pembangunan di tiap provinsi di seluruh Indonesia. Terakhir, untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, dilakukan langkah penguatan pada tata kelola pembangunan, terutama pada aspek pengendalian pembangunan secara terpadu yang dipertajam dengan pendekatan manajemen risiko pembangunan nasional. 3.1.1 Strategi Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2029 Terdapat tiga strategi pembangunan yang ditekankan pada pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan jangka panjang, yaitu: strategi menurunkan tingkat kemiskinan, strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta strategi mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. 1) Strategi Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dua target utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan, yaitu: menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke angka 4,5-5,0 persen, sehingga lebih banyak penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak; dan menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 0,5 persen pada tahun 2026, dengan fokus yang diarahkan pada penduduk paling miskin, kelompok rentan yang menghadapi hambatan tertentu termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak, serta penduduk miskin dan rentan, perempuan dan penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan tinggal di wilayah kantong kemiskinan, tertinggal, terdepan, dan terluar sampai dapat tergraduasi dari kemiskinan. Untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dilakukan pendekatan perlindungan sosial adaptif. Pendekatan ini mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, termasuk melalui pengembangan dan standarisasi kegiatan yang selama ini belum dianggap berkontribusi pada perekonomian, seperti pendampingan pembangunan dan perawatan kelompok rentan. Berdasarkan pendekatan perlindungan sosial adaptif, tersebut, terdapat empat strategi yang dilakukan untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, yaitu: a) memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. b) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai alat integrasi berbagai program bantuan sosial dan subsidi. c) meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja melalui Kartu Usaha untuk mendukung graduasi dari kemiskinan. d) memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Strategi ini difokuskan pada 10 provinsi prioritas, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya serta wilayah 3T dan kantong kemiskinan. Intervensi akan dilakukan melalui penyediaan akses air minum aman, sanitasi layak, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, konektivitas, dan infrastruktur dasar lainnya. 2) Strategi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada: (1) pemenuhan layanan dasar yang meliputi layanan kesehatan, jaminan gizi, pendidikan dasar dan menengah, perlindungan sosial, perlindungan dari kekerasan dn perlakukan salah; (2) pembangunan modal manusia, yang mencakup pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, pelatihan vokasi dan kewirausahaan, literasi dan kecakapan hidup, dan pembudayaan dan prestasi olahraga; serta

(3)pembangunan modal sosial budaya, yang meliputi aspek keagamaan, kebudayaan, pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan serta keluarga dan pengasuhan. Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang. Keberhasilan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah tercapainya Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 di tahun 2020 menjadi 0,59 di tahun 2029. Indeks Modal Manusia bertumpu pada kondisi angka kelangsungan hidup usia anak, kurang dari 5 tahun, angka kelangsungan hidup usia dewasa produktif (15-60 tahun), prevalensi stunting, harapan lama sekolah, dan kualitas pembelajaran selama periode sekolah. 3) Strategi Mencapai Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ujung tombak mendorong terciptanya lapangan kerja, investasi produktif, dan inovasi. Melalui industrialisasi, digitalisasi, pengembangan infrastruktur serta pengembangan pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah sesuai keunggulannya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional tetapi juga memperkuat basis fiskal untuk mendanai program kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pendekatan lintas sektor digunakan dalam mengoperasionalkan strategi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan langkah strategis pada masing-masing Prioritas Nasional, dengan titik berat sebagai berikut: a) Prioritas Nasional 2, dititikberatkan pada langkah mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, ekonomi hijau, ekonomi digital, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi biru; b) Prioritas Nasional 3, dititikberatkan pada langkah pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif; c) Prioritas Nasional 4, dititikberatkan pada langkah pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas; d) Prioritas Nasional 5, dititikberatkan pada langkah hilirisasi sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, industri padat teknologi inovasi, industri dasar, dan pengembangan kawasan; e) Prioritas Nasional 6, dititikberatkan pada pemerataan ekonomi, yang meliputi: pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa, perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke lbu kota Nusantara, fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; f) Prioritas Nasional 7, dititikberatkan pada reformasi birokrasi; dan g) Prioritas Nasional 8, dititikberatkan pada mitigasi dampak lingkungan, yaitu: peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut. 3.1.2 Strategi Kewilayahan Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2029 Seluruh program prioritas pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah terkait dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan tahapan pembangunan sesuai RPJPN 2025-2045. Kebijakan pembangunan kewilayahan untuk mendorong terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia- Kawasan Timur Indonesia. Pendekatan/strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi, dan memperhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. Mempertimbangkan setiap wilayah memiliki potensi dan karakteristik khusus untuk tumbuh dan berkembang, maka dirumuskan tema pembangunan wilayah untuk setiap pulau besar yang ada, yaitu: (1) Sumatera, tema pembangunan kewilayahan adalah mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman berdaya saing dan berkelanjutan; (2) Jawa, megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan; (3) Kalimantan, superhub ekonomi nusantara; (4) Sulawesi, penunjang superhub ekonomi nusantara dan industri berbasis SDA; (5) Bali-Nusa Tenggara, superhub pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara bertaraf internasional; (6) Maluku, hub kemaritiman wilayah timur Indonesia; dan Papua, percepatan pembangunan wilayah Papua menuju Papua sehat, cerdas, dan produktif. Strategi pembangunan kewilayahan serta tema pembangunan pulau memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, sehingga perlu sinergi kebijakan pusat dan daerah untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks serta mencapai target yang telah ditetapkan. 3.1.3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 Pada perencanaan pembangunan nasional tahun 2025-2029 telah diinisiasi penerapan perencanaan berbasis risiko dengan mempertimbangkan indikasi risiko dan perlakuan risiko pembangunan. Penyusunan indikasi dan perlakuan risiko kegiatan prioritas utama merupakan bentuk implementasi awal Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor, yang mendukung amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Indikasi tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan profil risiko oleh para instansi pelaksana atau Unit Pemilik Risiko. Adanya Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor mendorong seluruh entitas baik Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah /Badan Usaha untuk mengelola risiko secara kolaboratif dalam mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor sekaligus memperkuat pengendalian prioritas pembangunan nasional, yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, pengendalian pelaksanaan akan menjadi bersifat proaktif-kolaboratif dengan memanfaatkan sistem informasi terpadu dalam mengantisipasi potensi risiko dan meminimalisasi dampak atas masalah yang terjadi, sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. 3.1.4 Pengarusutamaan Pembangunan Tahun 2025-2029 Pembangunan nasional Tahun 2025-2029 menggunakan lima pengarusutamaan pembangunan untuk memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh non state actors, yaitu: 1) Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Upaya peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan Penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. 2) Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (1) setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian TPB 2030; (2) mengintegrasikan target-target TPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (3) penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Daerah, dan penguatan kolaborasi multi-pihak; (4) pemantauan dan evaluasi pencapaian target TPB; dan (5) inklusi sosial dan keberlanjutan, semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marjinal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan. 3) Pengarusutamaan Transformasi Digital Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui: (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi; (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan superapps), serta literasi digital digital secara luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. 4) Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon Pembangunan rendah karbon memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada (1) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sumber daya mineral; (2) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan, (3) pencegahan, pengurangan, dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan; (4) implementasi praktik pertanian rendah karbon; (5) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (6) peningkatan upaya dekarbonisasi industri; (7) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah; dan (8) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. 5) Pengarusutamaan Pembangunan Berketahanan Iklim Pembangunan Berketahanan lklim merupakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan, untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Hal ini difokuskan pada 4 (empat) sektor prioritas yaitu sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan sektor kesehatan. Strategi pembangunan berketahanan iklim diarahkan untuk mencapai persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB dengan peningkatan ketahanan iklim pada empat sektor prioritas melalui (1) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut; (2) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim; (3) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim; (4) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim; dan (5) tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan. 3.1.5 Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi pendekatan utama dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Kesempatan yang setara menjadi kebijakan kunci untuk memastikan infrastruktur dan layanan dasar, serta kondisi lainnya, tersedia bagi penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera. Pengurangan kesenjangan antar wilayah menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan yang merata. Hubungan desa-kota yang saling mendukung sebagai satu kesatuan fungsi wilayah berperan sebagai kunci pemerataan ekonomi. Desa dapat menjadi bagian dari rantai pasok untuk mendukung ekosistem ekonomi kota, sementara kota menyediakan akses pasar, teknologi, dan inovasi. Pembangunan perkotaan yang inklusif tidak hanya memperkuat perekonomian lokal tetapi juga mendorong pemerataan peluang ekonomi di wilayah tertinggal. Investasi pada kawasan strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, diarahkan untuk memanfaatkan potensi wilayah tertinggal dan mempercepat pengurangan kesenjangan. Pendekatan “membangun dari desa dan dari bawah” bertujuan memberdayakan desa sebagai penggerak utama dalam rantai pasok ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan potensi lokal, pemerintah juga berupaya meningkatkan kontribusi desa dalam mendukung ekosistem ekonomi kota. Strategi ini tidak hanya menciptakan sinergi antara desa dan kota, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah untuk memastikan pemerataan pembangunan. 3.1.6 Sasaran Utama dan Arah Kebijakan pada Prioritas Nasional 6 Sasaran Prioritas Nasional 6 berfokus pada mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan; meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasari atas proses membangun dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat dan struktur kelembagaan tingkat terbawah yang paling dekat dengan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan pemenuhan akses masyarakat terhadap hunian layak, bukan hanya sebagai tempat tinggal melainkan juga tempat bekerja bagi beberapa segmentasi masyarakat. Maka dari itu, kebijakan ke depan dilakukan dengan memastikan perlindungan sosial adaptif yang mengintegrasikan program bantuan, jaminan, layanan, dan kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan ekonomi dari tingkat desa. Pembangunan dari desa juga mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa, penguatan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan desa, serta penguatan tata kelola dan pemberdayaan pemerintahan desa. Pembangunan tersebut menekankan keterkaitan desa-kota (rural-urban linkages). Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan didukung dengan penguatan pusat aktivitas dan ekonomi melalui sinergi aliran sumber daya, tenaga kerja, serta akses pasar inklusif. Arah kebijakan peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan dilaksanakan melalui intervensi lintas sektor dengan fokus pada beberapa aspek (a) pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur, termasuk perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi, persampahan, layanan kesehatan, dan konektivitas; (b) transformasi ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan perdesaan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi skala lokal, pengembangan indikasi 30 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), penguatan lembaga ekonomi desa, pengelolaan dampak perubahan iklim, serta pengelolaan urbanisasi untuk memastikan terciptanya sinergi desa dan kota dalam pertukaran sumber daya, tenaga kerja, dan akses pasar sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan; (c) penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif; (d) pembangunan 30 daerah tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan akses layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pengurangan risiko bencana; (e) pembangunan kawasan perbatasan melalui pemenuhan layanan dasar, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, penataan ruang dan penanggulangan bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan; (f) pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal, melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, pengembangan ekonomi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, serta penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil; dan (g) tata kelola pendampingan/penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui integrasi pelaksanaan dan pengendalian berbagai program di tingkat masyarakat, penguatan kualitas pendamping/penyuluh dengan lebih terstandar, penguatan motivasi dan kapasitas masyarakat untuk berdaya, peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap layanan sosial dan dasar, perluasan akses masyarakat terhadap pengembangan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama penduduk miskin dan rentan. Berdasarkan pendekatan pembangunan kewilayahan, prioritas intervensi kebijakan pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya Pembangunan. Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan dilakukan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, penguatan kualitas perencanaan desa dan koordinasi supra-desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan kawasan perdesaan prioritas. Sedangkan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal menjadi daerah berkembang melalui pemenuhan dan peningkatan akses layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah; penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, serta penataan pariwisata rintisan; pemerataan penyediaan infrastruktur dasar sesuai standar, sena peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah; serta pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna. 3.1.7 Sasaran Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam Prioritas Nasional 6 Sasaran mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu dari empat sasaran utama Prioritas Nasional 6 dengan indikator keberhasilan Persentase Desa Mandiri. Sasaran ini diwujudkan melalui Program Pembangunan Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan dengan pendekatan strategi kewilayahan Kawasan Indonesia Barat (KBI) dan Kawasan Indonesia Timur (KTI) untuk mengembangkan pemerataan pembangunan yang dinikmati oleh seluruh desa. Keberhasilan pemerataan Program Pembangunan diukur dengan masing-masing Persentase Desa Mandiri di KBI dan Persentase Desa Mandiri di KTI. Intervensi kegiatan untuk mendukung pencapaian Program Pembangunan sebagai berikut: 1) Kegiatan Prioritas Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Sasaran dari Kegiatan Prioritas ini adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, dengan ukuran keberhasilan: a) Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman, dan diampu oleh Kementerian Pekerjaan Umum; b) Rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman, dan diampu oleh Kementerian Pekerjaan Umum; c) Persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan, dan diampu oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan d) Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni, dan diampu oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Proyek Prioritas dari Kegiatan Prioritas Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa, yaitu: a) Penguatan pembangunan layanan dasar kesehatan desa; b) Peningkatan utilitas dasar desa; dan c) Peningkatan konektivitas desa. 2) Kegiatan Prioritas Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial, dan Pelestarian Lingkungan Desa Sasaran dari Kegiatan Prioritas dan pencapaian targetnya diampu oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, adalah: a) Meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan melalui transformasi aktivitas dan pemberdayaan ekonomi desa, dengan ukuran keberhasilan, yakni persentase bagi hasil BUM Desa terhadap PADes. b) Mengembangkan kawasan perdesaan sebagai embrio pusat pertumbuhan lokal, dengan ukuran keberhasilan, yakni jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status berdaya saing. c) Menguatkan ketahanan masyarakat desa terhadap kondisi sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan desa, dengan ukuran keberhasilan, yakni persentase desa berketahanan iklim. Proyek Prioritas dari Kegiatan Prioritas Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial, dan Pelestarian Lingkungan Desa, yaitu: a) Transformasi ekonomi lokal desa; b) Transformasi ketahanan sosial desa; dan c) Transformasi pelestarian lingkungan desa. 3) Kegiatan Prioritas Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif Sasaran dari Kegiatan Prioritas ini adalah meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah dan pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif, dengan ukuran keberhasilan: a) Persentase desa yang menerapkan layanan berbasis digital, dan diampu oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; b) Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa, dan diampu oleh Kementerian Dalam Negeri; dan c) Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, dan diampu oleh Kementerian Dalam Negeri. Proyek Prioritas dari Kegiatan Prioritas Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif, yaitu: a) Penguatan pengelolaan keuangan desa; b) Penguatan kelembagaan desa; dan c) Penguatan tata kelola data desa. 4) Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal Sasaran dari Kegiatan Prioritas ini adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal, dengan ukuran keberhasilan yakni persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju, dan diampu oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Proyek Prioritas dari Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu: a) Peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal; b) Pengembangan komoditas unggulan di daerah tertinggal; c) Peningkatan konektivitas di daerah tertinggal; d) Pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal; e) Pengembangan pariwisata rintisan di daerah tertinggal; dan f) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna di daerah tertinggal. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pembangunan desa merupakan bagian strategis dalam mencapai tujuan RPJPN 2025–2045. Desa yang mandiri dan maju akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, strategi pembangunan desa dalam Renstra ini dirancang untuk selaras dengan arah kebijakan nasional jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketimpangan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi pengampu utama pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6 yaitu: Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. Kebijakan Kementerian diarahkan untuk mencapai peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan. Selain sasaran dan target yang dimandatkan dalam RPJMN 2025-2029 pada Asta Cita ke-6 (PN-6), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menambahkan target Sasaran Strategis Kementerian berupa: (1) penurunan kemiskinan di desa; (2) penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal; dan (3) peningkatan persentase BUM Desa berbadan hukum yang bermitra usaha dengan Koperasi Desa Merah Putih. Penambahan indikator sasaran strategis tersebut untuk merespon dan menjawab mandat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, bahwa salah satu tujuan utama pembangunan desa adalah menurunkan tingkat kemiskinan di desa, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sekaligus merespon Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/33/M.AA.00/2025, tanggal 27 Februari 2025, Hal Rekomendasi Kinerja Utama (KU) beserta Indikator Kinerja Utama. Selain itu, penambahan sasaran strategis Kerja Sama BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam merespon kebijakan Presiden untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia, yang kemudian dikuatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diberikan tugas:
1. a.menginventarisasi potensi desa;
2. b.membentuk/memfasilitasi pengadaan lahan/tanah untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3. c.melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan desa untuk percepatan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
4. d.melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. f.memberikan fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
7. g.membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penguatan BUM Desa berbadan hukum melalui kerja sama usaha dengan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mendorong kolaborasi BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang dikontribusikan oleh BUM Desa sesuai indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029. Tabel 3.2 Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Mendukung Prioritas Nasional 6 Kode Sasaran/Indikator Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Peran PN 06 Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Persentase Desa Mandiri (%)* 22,85% 23,29% 25,79% Koordinator Pencapaian PP 06.07 Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan Persentase desa mandiri di KTI dan KBI (%)* Koordinator Pencapaian Kawasan Timur Indonesia (KTI)* 7,42% 7,74% 8,29% Kawasan Barat Indonesia (KBI)* 15,42% 15,55% 17,50% KP 06.07. 01 Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan dasar (%)* 25,99% 26,12% 26,65% Pengampu Pencapaian KP 06.07. 02 Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial, dan Pelestarian Lingkungan Desa Persentase Bagi Hasil BUM Desa terhadap 3,97% 4,02% 4,22% Pengampu Pencapaian Kode Sasaran/Indikator Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Peran PADes (%) * Jumlah BUM Desa yang meningkat omzetnya hasil kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan/atau Lembaga Ekonomi Lainnya** Indikator Baru - 1.000 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status berdaya saing (kawasan) * 3 4 8 Pengampu Pencapaian Persentase desa berketahanan iklim (%) * 33,73% 34,73% 38,73% Pengampu Pencapaian Persentase kemiskinan di desa (%) *** 11,34% 10,94% 9,34% Koordinator Pencapaian KP 06.07. 03 Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif Persentase desa yang menerapkan layanan berbasis digital (%) * 74%
(2022)76% 84% Pengampu Pencapaian KP 06.07. 04 Pembangunan Daerah Tertinggal Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju (%)* Indikator Baru 16,67% 56,67% Pengampu Pencapaian Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)*** 31,03% 30,38% 27,64% Koordinator Pencapaian Keterangan: *: Target kinerja sesuai dengan RPJMN 2025-2029 ** : Target kinerja mengakomodir Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ***: Target kinerja sesuai Surat Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/33/M.AA.00/2025 tanggal 27 Februari 2025, serta mengakomodir Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Selanjutnya keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis digambarkan dalam pohon kinerja sebagaimana disajikan pada Lampiran 3. Dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian dilakukan melalui 8 (delapan) strategi akselerasi pembangunan desa dan daerah tertinggal. Ke delapan strategi akselerasi tersebut, yaitu:
1. a.Perbaikan citra dan repositioning Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai “orkestrator” pembangunan desa;
2. b.Perancangan Cetak Biru Sistem Teknologi Informasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan integrasi Sistem Data Desa Terpusat (SID);
3. c.Perancangan Cetak Biru Pendamping Desa dalam rangka optimalisasi dan penguatan pendamping desa;
4. d.Perancangan zonasi/desa tematik berbasis pemetaan potensi dan risiko;
5. e.Strategi komunikasi dan media plan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal secara nasional;
6. f.Reformasi tata kelola, harmonisasi dan sinkronisasi kelembagaan internal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. g.Ekosistem ekonomi desa: BUM Desa, KDMP, Koperasi, dan Inovasi Usaha; dan
8. h.Tata ulang sistem kolaborasi lintas K/L dan Pemerintah Daerah (Kolaborasi Desa)/ Kolaborasi Octahelix. Gambar 3.1 8 Strategi Akselerasi Percepatan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Selain itu, untuk mewujudkan kolaborasi yang lebih konkrit dilakukan pendekatan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga dan stakeholder lainnya dengan pendekatan octahelix, yaitu pelibatan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, tokoh/pejabat/Key Opinion Leader (KOL)/profesional, yayasan/Ormas/LSM, disertai dengan inovasi dan teknologi sebagai pengungkit transformasi digital dan efisiensi layanan. Sebagai gambaran kerangka kolaborasi octahelix tersebut sebagai berikut: Gambar 3.2 Kolaborasi Octahelix dalam Percepatan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Kolaborasi octahelix diatas untuk mengaktivasi setiap strategi taktis dalam melaksanakan setiap sasaran Program Prioritas maupun Kegiatan Prioritas, sekaligus sebagai aktivator dalam menjabarkan 12 aksi prioritas bangun desa, bangun Indonesia. Sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terhadap urusan dan bidang pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, untuk meningkatnya kemandirian perdesaan yang berkelanjutan, melalui strategi pembangunan desa dan daerah tertinggal sebagai berikut:
9. a.Strategi Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Strategi dalam pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa yang dilakukan adalah: 1) Mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur desa dengan mengoptimalkan data dari melalui Indeks Desa (ID) maupun sumber data lainnya; 2) Menyiapkan regulasi untuk memperkuat peran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan koordinasi dengan K/L dan para pihak lainnya dalam upaya pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur dasar berbasis data desa presisi; 3) Penguatan kebijakan penggunaan dana desa dan APBDesa yang mendukung terhadap pemenuhan layanan dasar; 4) Memfasilitasi dan mendorong potensi desa dalam pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur dasar desa; 5) Melakukan koordinasi dengan K/L dan para pihak lainnya dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur desa, khususnya yang menjadi bagian sasaran strategis RPJMN 2025-2029, yaitu: a) Pemenuhan layanan kesehatan dasar; b) Pemenuhan sarana air bersih dan sanitasi; c) Pemenuhan perumahan layak huni; d) Pemenuhan layanan pendidikan dasar; dan e) Pemenuhan layanan digital. 6) Melakukan kesepahaman bersama (MoU) dan kerja sama dengan K/L terkait maupun pihak lainnya dalam upaya pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur di perdesaan.
10. b.Strategi Transformasi Ekonomi Lokal Strategi transformasi ekonomi lokal, yaitu: 1) Meningkatkan daya saing produk unggulan perdesaan, melalui: a) meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi perdesaan dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran didukung inovasi iptek dan digitalisasi; b) meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan pengembangan produk unggulan; c) meningkatkan kualitas mutu produk dan memenuhi standar sertifikasi produk yang diperlukan untuk keamanan konsumen dan perluasan pemasaran; d) penerapan rebranding dalam pengembangan produk unggulan; e) promosi dan kemitraan dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk unggulan perdesaan; dan f) peningkatan kerja sama antar desa dalam pengembangan produk unggulan dalam proses produksi, pengolahan, dan pemasaran berbasis klaster. 2) meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan produk unggulan perdesaan, melalui: a) membangun kerja sama dengan perguruan tinggi/ lembaga riset untuk pengembangan kreativitas dan inovasi pemanfaatan produk unggulan perdesaan; b) pendokumentasian praktik baik pemanfaatan produk unggulan; dan c) pelatihan, kompetisi, dan insentif bagi inovator dalam pengembangan produk unggulan. 3) meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk unggulan perdesaan a) mengembangkan pengolahan produk unggulan berbasis pertanian yang dikaitkan dengan aktivitas ekonomi sektor lainnya; b) meningkatkan rantai nilai produk unggulan; c) menyederhanakan rantai pasok dan rantai tata niaga produk unggulan; d) membuat rumah produksi bersama/factory sharing sebagai wadah kerja sama desa untuk meningkatkan produktivitas produk unggulan perdesaan; dan e) pemanfaatan teknologi dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran. 4) memperkuat lembaga ekonomi di perdesaan a) meningkatkan kolaborasi antara BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih dalam pengembangan usaha produktif berbasis unggulan lokal desa yang berorientasi pada layanan kebutuhan masyarakat desa; b) penguatan manajemen, keuangan, dan tata kelola bum desa, BUM Desa Bersama, BUM Desa Bersama LKD, Koperasi Desa Merah Putih dan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan lainnya melalui pembinaan dan pengembangan yang sesuai tingkat perkembangan dan didukung digitalisasi; c) mengembangkan profesionalisme BUM Desa, BUM Desa Bersama, BUM Desa Bersama LKD, Koperasi Desa Merah Putih dan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan lainnya melalui kemitraan dan kerja sama dengan BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan lembaga ekonomi lainnya; d) meningkatkan peran pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam penguatan lembaga ekonomi di perdesaan.
11. c.Strategi Transformasi Ketahanan Sosial Sasaran strategi transformasi sosial dalam menguatkan ketahanan sosial dan budaya desa sebagai modal pembangunan desa menuju kemandirian desa. Strategi transformasi sosial, yaitu: 1) meningkatkan modal sosial di perdesaan; 2) pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi, misalnya ruang publik desa, taman literasi, dan lain-lain; 3) pengembangan desa inklusi, mengarusutamakan pembangunan perdesaan responsif gender, melalui afirmasi responsif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; 4) pemberdayaan masyarakat desa adat; dan 5) pemanfaatan modal budaya untuk pengembangan ekonomi.
12. d.Strategi Pelestarian Lingkungan Desa Strategi pelestarian lingkungan desa, adalah: 1) penerapan praktik pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik, irigasi efisien, konservasi air, dan diversifikasi tanaman; 2) penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah perdesaan; 3) penetapan lahan pertanian berkelanjutan; 4) pengurangan limbah dan sampah dalam eksploitasi sumber daya alam perdesaan; dan 5) meningkatkan kesadaran dan ketahanan masyarakat perdesaan terhadap perubahan iklim, melalui: a) peningkatan kesadaran masyarakat desa terhadap adaptasi perubahan iklim; b) peningkatan kolaborasi yang kuat dan pertukaran pengetahuan akan memperkuat upaya untuk mengatasi krisis iklim dan menjaga kelestarian lingkungan di perdesaan; c) pemberian insentif bagi aksi desa berketahanan iklim; dan d) pengembangan produk unggulan yang adaptif terhadap perubahan iklim. 6) meningkatkan resiliensi terhadap bencana di perdesaan, melalui: a) perlindungan hutan, rehabilitasi lahan terdegradasi, pengelolaan air yang baik, penggunaan energi terbarukan, dan pemetaan rawan bencana berbasis masyarakat; b) peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam upaya mengurangi resiko bencana; dan c) mitigasi bencana perdesaan.
13. e.Strategi Penurunan Kemiskinan Desa Penurunan angka kemiskinan di desa merupakan tanggung jawab semua pihak, lintas K/L, daerah dan desa, dunia usaha serta para pihak lainnya. Strategi penurunan kemiskinan fokus pada kolaborasi antar stakeholder, sebagai berikut: 1) Penyediaan data penduduk/KK miskin yang valid dan akurat di tingkat desa melalui kolaborasi data dalam Sosial Ekonomi Nasional, sebagai basis intervensi program, by name by address; 2) Kolaborasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di desa antara pusat, daerah dan desa serta stakeholder lainnya; 3) Meningkatkan pengembangan usaha berbasis komunitas dan produk unggulan lokal; 4) membina dan menggerakkan BUM Desa, BUM Desa Bersama, dan Koperasi Desa Merah Putih untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat desa; 5) Meningkatkan kolaborasi dalam pemberdayaan dan pendampingan untuk masyarakat miskin di desa; 6) Mengkoordinasikan program, kegiatan dan anggaran K/L untuk mendukung penanganan kemiskinan di desa; dan 7) Menyiapkan kebijakan afirmasi dalam penanganan kemiskinan di desa terutama dalam prioritas penggunaan Dana Desa, seperti BLT dana desa dan padat karya tunai desa.
14. f.Strategi Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif Strategi penguatan tata kelola dan pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif adalah: 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa, yang bertujuan untuk memastikan bahwa desa memiliki rencana pembangunan yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan serta potensi lokal, serta mampu mengelola sumber daya, terutama Dana Desa, secara akuntabel dan efisien, yang merupakan inti dari tata kelola yang baik; 2) Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat agar mandiri dan berdaya dalam mengelola potensi dan menyelesaikan masalah; 3) Menyusun Cetak Biru Pendamping Desa dalam rangka optimalisasi dan penguatan pendampingan desa; 4) Integrasi data dan sistem tata kelola pendamping desa; 5) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pendamping perdesaan; 6) Meningkatkan kualitas layanan serta tata kelola pembangunan desa yang transparan dan akuntabel; dan 7) Peningkatan layanan berbasis digital untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi warga desa.
15. g.Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan Sasaran strategi pembangunan kawasan perdesaan pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mewujudkan kawasan yang memiliki daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan. Strategi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan melalui: 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan kawasan perdesaan dengan mengintegrasikan perencanaan antar desa dalam suatu kawasan untuk mencapai skala ekonomi dan daya saing, pengelolaan da pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna; 2) Melakukan reformulasi dalam monitoring dan evaluasi perkembangan pembangunan kawasan perdesaan prioritas; 3) Melakukan identifikasi, pemetaan potensi dan profiling 30 kawasan perdesaan prioritas sebagai bahan atau instrumen koordinasi percepatan pembangunan kawasan perdesaan dengan K/L, investor, dunia usaha dan para pihak lainnya; 4) Meningkatkan pemenuhan layanan dasar, infrastruktur dasar, ekonomi dan lingkungan untuk mendorong percepatan kemandirian desa; 5) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan K/L dan para pihak lainnya dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas berbasis produk unggulan Kawasan perdesaan; 6) Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan: mengembangkan model-model bisnis BUM Desa dan memfasilitasi kemitraan dan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dalam proses produksi, pengolahan, dan pemasaran sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan jasa di tingkat kawasan; dan 7) Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur penunjang: khususnya fokus pada konektivitas antar desa dan dengan pusat pertumbuhan, untuk menciptakan efisiensi dan akses pasar bagi produk Kawasan.
16. h.Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Strategi bertujuan untuk adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal, yang berfokus pada upaya intensif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan kualitas pembangunan manusia, mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan status daerah- daerah yang masih tertinggal. Strategi pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui: 1) Mempercepat penyusunan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 2) Menyusun strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal yang melibatkan semua Kementerian/Lembaga dan stakeholders lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kabupaten daerah tertinggal; 3) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholders lainnya dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal; 4) Pemenuhan dan peningkatan akses layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah; 5) Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi; 6) Pengembangan komoditas unggulan di daerah tertinggal; 7) Peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi perdesaan, sistem logistik, dan infrastruktur digital di daerah tertinggal; 8) Pengembangan pariwisata rintisan di daerah tertinggal; 9) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna di daerah tertinggal; dan 10) Pembangunan berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
17. i.Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan, Serta Layanan Data dan Informasi Perdesaan Sasaran strategi ini adalah meningkatnya kualitas implementasi kebijakan desa, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal; dan meningkatkan layanan penyediaan data dan informasi perdesaan. Strategi peningkatan kualitas kebijakan, serta layanan data dan informasi perdesaan, adalah: 1) Menyusun kebijakan yang responsif terhadap isu terkini; 2) Menyusun kebijakan pembangunan perdesaan untuk jangka menengah dan jangka panjang; 3) Menyusun sistem kelola pengetahuan bidang desa, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal; 4) Kolaborasi penyediaan dan pelayanan data dengan pemangku kepentingan; 5) Menguatkan jaringan pendataan berjenjang dimulai dari tingkat desa, kawasan, dan sampai dengan kabupaten/kota; dan 6) Menguatkan sistem informasi perdesaan sebagai sarana sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan penerapan pemodelan.
18. j.Strategi mewujudkan organisasi yang efektif dan adaptif melalui transformasi digital Sasaran strategi ini adalah meningkatnya kapasitas organisasi yang agile, adaptif untuk mendukung kemandirian perdesaan, dan meningkatnya akuntabilitas organisasi untuk mendukung kemandirian perdesaan. Strategi mewujudkan organisasi yang efektif dan adaptif melalui transformasi digital, adalah: 1) Perbaikan citra dan repositioning Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai “orkestrator” pembangunan desa; 2) Strategi komunikasi dan media plan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memperkuat positioning secara nasional; 3) Akselerasi reformasi birokrasi melalui perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPBE, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan sistem manajemen mutu penyelenggaraan pemerintah; 4) Penerapan super apps dalam tata kelola data dan sistem informasi desa dan daerah tertinggal; 5) Penguatan sistem monev pembangunan desa dalam platform portal Monev Desa Terpadu; 6) Penerapan budaya pelayanan prima yang inovatif, responsif, dan berorientasi pada hasil; 7) Penguatan kapabilitas APIP; 8) Penguatan pengawasan dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan; 9) Kolaborasi dan sinergi dalam pengawasan dengan pemangku kepentingan; 10) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi digital (kepemimpinan digital); 11) Menyediakan infrastruktur digital yang memadai; dan 12) Digitalisasi pelaksanaan tata Kelola organisasi dan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menetapkan dua belas (12) Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia. Ke-12 Aksi Prioritas tersebut bertumpu pada pemenuhan layanan dasar, transformasi ekonomi desa, transformasi sosial desa, transformasi pelestarian lingkungan desa, transformasi digital, dan penguatan tata kelola pembangunan desa, yaitu: Gambar 3.3 Kegiatan Prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
19. a.Revitalisasi BUM Desa dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui: 1) Revitalisasi dan pengembangan usaha BUM Desa; 2) Fasilitasi percepatan BUM Desa berbadan hukum; 3) Percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; 4) Peningkatan kolaborasi BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih; 5) Peningkatan usaha BUM Desa, Koperasi Desa Merah Putih dan kelembagaan ekonomi desa lainnya dalam mendukung transformasi ekonomi di perdesaan; 6) Pengelolaan Lumbung Pangan Desa oleh BUM Desa dan/atau Koperasi Desa Merah Putih sebagai pemasok utama bahan pangan yang diproduksi oleh masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi; 7) BUM Desa/ Koperasi Desa Merah Putih sebagai mitra/pengelola Satuan Pengelola Pemenuhan Gizi (SPPG); dan/atau 8) Pemasok bahan pangan dengan cara mengkonsolidasi dan memberdayakan petani, pekebun, peternak dan nelayan.
20. b.Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa (Swasembada Pangan), untuk mewujudkan desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal di level desa melalui: 1) Pemetaan potensi desa untuk sumber pangan (one village one product); 2) Optimalisasi lahan perdesaan dengan tanaman pangan; 3) Menghidupkan kembali lumbung-lumbung pangan desa; 4) Peningkatan literasi dan edukasi bagi petani milenial; 5) Diversifikasi pangan lokal; dan 6) Kolaborasi lintas K/L dalam peningkatan swasembada pangan.
21. c.Desa Swasembada Energi dan Air, dimana listrik dan air memegang peranan penting bagi warga desa. Saat ini menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih ada 5.758 desa tidak berlistrik PLN per triwulan I 2025. Selain itu, terdapat sekitar 9,99 juta rumah tangga tidak memiliki akses listrik. Upaya yang perlu dilakukan antara lain: 1) Kerja Sama dengan ESDM dan PLN untuk Peningkatan Akses Listrik terutama untuk perluasan jaringan listrik desa hingga menjangkau daerah terpencil, instalasi infrastruktur kelistrikan ke rumah warga (termasuk meteran listrik berbasis prabayar), dan pembangunan gardu induk di wilayah strategis untuk mendukung pasokan listrik yang stabil. 2) Kerja Sama dengan Pihak Swasta untuk Mengembangkan Desa Mandiri Energi di bidang pengembangan model investasi Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam investasi listrik perdesaan, pengembangan pembangkit energi baru terbarukan, serta pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa untuk mengelola teknologi EBT. 3) Pembangunan Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan, misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Angin, dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Biogas. Di sisi lain, air sebagai sumber kehidupan masyarakat desa. Pemeliharaan sumber air menjadi prioritas untuk menjamin ketersediaan kebutuhan air warga desa melalui: 1) Inventarisasi sumber air di desa; 2) Pemeliharaan mata air dan embung desa; 3) Mengembangkan panen air hujan; 4) Penanaman pohon di sekitar sumber mata air; dan 5) Kolaborasi lintas sektor untuk swasembada air.
22. d.Hilirisasi produk unggulan desa adalah proses pengolahan produk pertanian mentah menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi melalui: 1) Pengembangan sentra pengolahan produk unggulan; 2) Pembentukan Kemitraan Desa-Industri; 3) Pembangunan gudang penyimpanan (termasuk gudang dingin/cold storage); dan 4) Pengembangan Sistem Logistik Perdesaan.
23. e.Desa Ekspor, untuk mewujudkan desa dapat menghasilkan produk unggulan skala ekspor yang dikelola dan dikoordinasikan oleh BUM Desa. Dalam hal ini, BUM Desa dapat sebagai entitas langsung pelaku ekspor atau kolaborasi dengan para pihak seperti Kementerian/Lembaga, swasta, LSM, Kedutaan Besar RI di mancanegara agar produknya dapat menjangkau pasar ekspor. Pengembangan desa ekspor melalui: 1) Identifikasi potensi produk unggulan desa; 2) Identifikasi pasar; 3) Pelatihan ekspor/impor; 4) Pendampingan ekspor oleh mitra bisnis terhadap desa/BUM Desa; 5) Pelaksanaan business matching; 6) Fasilitasi pengurusan dokumen ekspor/impor; dan 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ekspor/impor.
24. f.Pemuda Pelopor Desa, untuk mewujudkan sumber daya manusia menjadi kunci sukses dalam mengelola bonus demografi. Keberhasilan peningkatan kapasitas pemuda juga turut menyelesaikan salah satu problem negara, yaitu Middle Income Trap. Pemuda Pelopor Desa akan menjadi pionir dan agen perubahan dalam pembangunan desa. Kegiatan yang mendukung Pemuda Pelopor Desa, antara lain: 1) Pengembangan olah raga desa, penguatan kelompok olahraga, pertandingan antar desa; 2) Penguatan organisasi pemuda, termasuk karang taruna (sosialisasi, literasi, edukasi); 3) Peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal, pelatihan vokasi bersertifikat, dan magang kerja di perusahaan; 4) Edukasi untuk menjauhi narkoba, perjudian, perkelahian; 5) Pemuda wirausaha desa; dan 6) Penguatan Pesantren/Lembaga Keagamaan sebagai pusat pembelajaran bagi pemuda Desa tentang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. g.Konsolidasi Program K/L Masuk Desa sebagai salah satu amanat UU Desa dimana program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Jumlah dana program sektoral yang masuk Desa jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 362 triliun untuk setiap tahunnya. Untuk itu perlu upaya konsolidasi program sektoral masuk Desa yang berasal dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program sektoral tersebut dapat mendukung agenda “membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.
26. h.Digitalisasi Desa dan Desa Wisata untuk percepatan pembangunan desa melalui langkah/kegiatan sebagai berikut: 1) Pengembangan desa digital melalui kegiatan: a) Identifikasi layanan internet desa; b) Literasi digital desa; c) Pendampingan oleh kader digital; d) Peningkatan jejaring digital; e) Implementasi layanan masyarakat berbasis digital; dan f) Pengembangan sistem informasi desa. 2) Pengembangan desa wisata melalui kegiatan: a) Identifikasi potensi wisata di desa; b) Pengembangan desa wisata berbasis 5 A (Aksesibilitas, Atraksi, Amenitas, Aktivitas, Ambience) c) Pengembangan jejaring/kemitraan wisata; d) Promosi desa wisata; dan e) Digitalisasi pemasaran desa wisata.
27. i.Peningkatan investasi desa melalui pola kemitraan nasional dan investor luar negeri, melalui: 1) Pengembangan produk unggulan agar skala ekonominya bisa ditingkatkan sehingga mendorong industrialisasi desa yang mampu menghasilkan produk industri kecil yang bisa memenuhi kebutuhan supply untuk industri besar; 2) Promosi produk unggulan desa kepada investor; 3) Pengembangan jejaring/kemitraan; dan 4) Pelaksanaan business matching dengan investor.
28. j.Penguatan Pengawasan Dana Desa maupun anggaran program sektoral masuk desa, untuk mewujudkan pemanfaatan Dana Desa untuk sebesar-besar kebutuhan desa sesuai agenda “membangun Indonesia dari desa dan pemerataan kesejahteraan”. Pengawasan dilaksanakan melalui: 1) penerapan pembangunan partisipatif (dari, oleh, dan untuk masyarakat desa); 2) penerapan akuntabilitas sosial; 3) penerapan Open Government Indonesia (OGI) di desa; 4) desa anti korupsi untuk pencegahan dan penanganan korupsi di desa; 5) penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan penanganan masalah yang mengarah pada terjadinya korupsi; dan 6) penerapan sistem peringatan dini sebagai bagian dari mitigasi resiko terjadinya korupsi di desa.
29. k.Desa Berketahanan Iklim dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan respon atas resiko berada di kawasan ring of fire yang memiliki potensi bencana dan resiko atas dampak perubahan iklim bagi desa. Upaya untuk menuju Desa Berketahanan Iklim dan Desa Tangguh Bencana melalui: 1) pengembangan aksi lokal desa menghadapi perubahan iklim; 2) peningkatan kapasitas masyarakat dalam merespon bencana dan perubahan iklim; 3) memastikan kebijakan dana desa dapat digunakan untuk perubahan iklim kebencanaan tingkat desa; 4) peningkatan kapasitas penghidupan (livelihood) masyarakat desa pasca bencana; dan 5) kolaborasi program desa tangguh bencana lintas Kementerian/Lembaga.
30. l.Percepatan Daerah Tertinggal merupakan bentuk afirmasi kepada Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal agar pembangunan semakin merata. Rencana aksi prioritas untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui: 1) Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagai dasar implementasi kebijakan afirmasi program Pembangunan Daerah Tertinggal 2025-2029; 2) penetapan Perpres tentang Penetapan Daerah Tertinggal untuk tahun 2025-2029 sebagai dasar penetapan lokus program afirmasi untuk Daerah Tertinggal 2025-2029; 3) Koordinasi dan penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholder lainnya; dan 4) Koordinasi percontohan 12 aksi prioritas di daerah tertinggal. Tabel 3.3 Keterkaitan 12 Rencana Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Sasaran Program No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program 1 Revitalisasi BUM Desa dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan M 2 Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal T 2 Meningkatnya perekonomian dan investasi desa serta daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa lainnya SS 3 Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) ISS 3.1 Persentase Bagi Hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)* ISS 3.2 Jumlah BUM Desa yang meningkat omzetnya hasil kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan/atau lembaga ekonomi lainnya** SP 6 Meningkatnya omzet BUM Desa yang berbadan hukum Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
  1. 1.Pendampingan dan peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
  2. 2.Penguatan BUM Desa/Lembaga Ekonomi Desa dan Literasi Keuangan Rumah Tangga Lokasi TEKAD
  3. 3.Fasilitasi Pengembangan BUMDesa
  4. 4.Fasilitasi Pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis
  5. 5.Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan BUM Desa
  6. 6.Fasilitasi Pengembangan BUM Desa Tematik
  7. 7.Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Koperasi No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program Desa/Kelurahan Merah Putih SP 8 Tersedianya kesepahaman/ kerja sama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
  8. 1.NSPK Pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dan Usaha Ekonomi Masyarakat
  9. 2.Dokumen Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
  10. 3.Fasilitasi kerja sama investasi antara BUM Desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
  11. 4.Penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan desa dalam mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 2 Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa PN 2 Memantapkan sistem pertahanan M 1 Membangun dari desa untuk kemandirian T 1 Meningkatnya pemerataan kemandirian SS 1 Meningkatnya status perkembangan ISS 1.1 Persentase (%) Desa Mandiri* SP 4 Meningkatnya layanan sosial dasar, Pembangunan Desa dan Perdesaan Fasilitasi Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat Desa No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program (Swasembada Pangan) keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa desa pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim 3 Desa Swasembada Energi, Air dan Papan PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru M 1 Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat T 1 Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa SS 1 Meningkatnya status perkembangan desa ISS 1.1 Persentase (%) Desa Mandiri* SP 4 Meningkatnya layanan sosial dasar, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim Pembangunan Desa dan Perdesaan Fasilitasi Sarana dan prasarana energi baru dan terbarukan yang dibangun/ dikembangkan/direvitalisasi No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program 4 Hilirasi Produk Unggulan Desa PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri M 2 Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal T 2 Meningkatnya perekonomian dan investasi desa serta daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa lainnya SS 3 Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes ISS 3.1 Persentase (%) Bagi Hasil BUM Desa terhadap PADes* ISS 3.2 Jumlah BUM Desa yang meningkat omzetnya hasil kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan/atau lembaga ekonomi lainnya** SP 6 Meningkatnya omzet BUM Desa yang berbadan hukum Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
  12. 1.Kelompok Masyarakat TEKAD yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pendampingan, Pembelajaran, dan Stimulan Berbasis Potensi Unggulan dan Kebutuhan
  13. 2.Peningkatan Kapasitas Pengembangan Ekonomi Berbasis Hilirisasi Komoditas Produk Unggulan Desa
  14. 3.Bantuan pengembangan produk unggulan Desa dan Daerah Tertinggal No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program 5 Pengembangan Desa Ekspor PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri M 2 Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal T 2 Meningkatnya perekonomian dan investasi desa serta daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa lainnya SS 3 Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes ISS 3.1 Persentase (%) Bagi Hasil BUM Desa terhadap PADes* SP 6 Meningkatnya omzet BUM Desa yang berbadan hukum SP 8 Tersedianya kesepahaman/ kerja sama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Fasilitasi Pengembangan Desa Ekspor 6 Pemuda dan Pemudi Pelopor Desa PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, M 1 Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat T 1 Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa SS 1 Meningkatnya status perkembangan desa ISS 1.1 Persentase (%) Desa Mandiri* SP 15 Meningkatnya peran pendampingan dalam perencanaan dan pembangunan desa Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Pelatihan dan Inkubasi Kepemimpinan Muda Desa No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas 7 Sinkronisasi dan Konsolidasi Program K/L Masuk Desa PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan M 1 Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat T 1 Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa SS 1 Meningkatnya status perkembangan desa ISS 1.1 Persentase (%) Desa Mandiri* SP 4 Meningkatnya layanan sosial dasar, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim Pengembangan Kebijakan, Keterpaduan Rencana, dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal
  15. 1.Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan
  16. 2.Advokasi dan Pendampingan Desa dan Perdesaan
  17. 3.Penyusunan NSPK Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa
  18. 4.Evaluasi Status Perkembangan Kawasan Perdesaan
  19. 5.Evaluasi Status Perkembangan Desa melalui Indeks Desa
  20. 6.Monitoring dan Evaluasi No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program Prioritas Pemanfaatan Dana Desa
  21. 7.Koordinasi Pelayanan Investasi untuk Mendukung Pengembangan Perekonomian Desa dan Daerah Tertinggal
  22. 8.Dokumen Kesepakatan Lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
  23. 9.Evaluasi Dampak Pendampingan Desa 8 Digitalisasi Desa dan Desa Wisata untuk percepatan pembangunan desa PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan M 1 Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat T 1 Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa SS 1 Meningkatnya status perkembangan desa ISS 1.1 Persentase (%) Desa Mandiri* SP 5 Meningkatnya pemberdayaan desa adaptif Pembangunan Desa dan Perdesaan
  24. 1.Masyarakat Pelaku Wisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya untuk Mendukung Desa Wisata
  25. 2.Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, jasa, dan pariwisata
  26. 3.Pengembangan Obyek Wisata Desa dan No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program Perdesaan
  27. 4.Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 9 Peningkatan investasi desa melalui pola kemitraan nasional dan investor luar negeri PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan M 2 Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal T 2 Meningkatnya perekonomian dan investasi desa serta daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa SS 3 Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes ISS 3.1 Persentase (%) Bagi Hasil BUM Desa terhadap PADes* ISS 3.2 Jumlah BUM Desa yang meningkat omzetnya hasil kerja sama dengan Koperasi SP 6 Meningkatnya omzet BUM Desa yang berbadan hukum SP 8 Tersedianya kesepahaman/ kerja sama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
  28. 1.Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan
  29. 2.Pembinaan Investasi Ekonomi Desa Lokasi TEKAD
  30. 3.Kelompok Masyarakat Sasaran ProgramTEKAD yang difasilitasi Akses Pasar dan Jasa, serta Akses Pembelajaran dan Motivasi
  31. 4.Platform digital: Sistem Informasi Manajemen (SIM) (PHLN-TEKAD) No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program lainnya Desa Merah Putih dan/atau lembaga ekonomi lainnya** 10 Penguatan Pengawasan dan Tata Kelola Pembangunan Desa M 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik T 4 Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien, dan terpercaya didukung dengan tranformasi digital SS 6 Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi ISS 6.1. Nilai Indeks RB SP 1 Meningkatnya Nilai RB SP 12 Meningkatnya Pengawasan Internal Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
  32. 1.Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
  33. 2.Pelatihan pengawasan keuangan aparatur desa
  34. 3.Tata kelola desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 11 Desa Berketahanan Iklim, Desa Tangguh Bencana dan Bebas Sampah PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada M 1 Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat T 1 Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa SS 1 Meningkatnya status perkembangan desa ISS 1.1 Persentase (%) Desa Mandiri* SP 5 Meningkatnya pemberdayaan desa adaptif Pembangunan Desa dan Perdesaan
  35. 1.Koordinasi Peningkatan Ketahanan Iklim Bidang Lingkungan
  36. 2.Penguatan resiliensi desa terhadap perubahan iklim
  37. 3.Percontohan Model Aksi Lokal Desa Berketahanan Iklim
  38. 4.Penyusunan kebijakan/peraturan No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Menteri tentang Desa Berketahanan Iklim
  39. 5.Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Berketahanan iklim di desa terpilih
  40. 6.Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim di desa terpilih
  41. 7.Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Produksi Konten Video Platform Desa Berketahanan Iklim
  42. 8.Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim
  43. 9.Rekomendasi Kebijakan Pengembangan model desa berketahanan pangan dan iklim No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program 12 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru M 3 Meningkatkan sinergi dan koordinasi serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal T 3 Meningkatnya status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal SS 4 Meningkatnya status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal SS 5 Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal ISS 4.1. Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang / maju* ISS 5.1. Persentase (%) penduduk miskin di daerah tertinggal*** SP 9 Meningkatnya rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal SP 10 Meningkatnya rata-rata alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan jumlah kegiatan Kementerian/ Lembaga (K/L) di Kabupaten daerah tertinggal untuk Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal
  44. 1.Rekomendasi Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  45. 2.Koordinasi Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  46. 3.Koordinasi Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal)
  47. 4.Koordinasi Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  48. 5.Koordinasi Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  49. 6.Koordinasi Bidang No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program penanggulanga n kemiskinan Pembangunan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  50. 7.Koordinasi Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan, Serta Hidup Layak di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  51. 8.Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan, Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Konservasi Lingkungan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  52. 9.Koordinasi Inovasi Pengembangan Sentra Pertanian dan Kelautan melalui Teknologi Tepat Guna di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  53. 10.Koordinasi Peningkatan Konektivitas serta akses infrastruktur dasar Pemukiman di Daerah No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  54. 11.Koordinasi Peningkatan Indeks Desa dalam Bidang Sosial, Ekonomi, Kelembagaan, dan Digital di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal)
  55. 12.Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  56. 13.Penyerasian Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  57. 14.Penyerasian Pengembangan Komoditas Lokal dan Industrialisasi Pedesaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  58. 15.Penyerasian Pengembangan Kewirausahaan Desa di No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  59. 16.Penyerasian Pemberantasan Kemiskinan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  60. 17.Penyerasian Pengembangan Pariwisata Rintisan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  61. 18.Pertemuan Bisnis (Business Matching) untuk Mendukung Desa Ekspor di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  62. 19.Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  63. 20.Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal)
  64. 21.Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi Bencana
  65. 22.Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Berbasis Biomassa
  66. 23.Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengembangan Pertanian Terintegrasi untuk Pengelolaan Pertanian Rendah Karbon
  67. 24.Masyarakat Yang No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Bidang Sosial Budaya & Kelembagaan Di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  68. 25.Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  69. 26.Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon
  70. 27.Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  71. 28.Fasilitasi dan No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program Pembinaan Masyarakat dalam Digitalisasi Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  72. 29.Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Komoditas Lokal dan Industrialisasi Pedesaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  73. 30.Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  74. 31.Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  75. 32.Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembagan No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program Desa Ekspor di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  76. 33.Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Rintisan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  77. 34.Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  78. 35.Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam rangka Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif berbasis Kearifan Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  79. 36.Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Upaya Pelestarian Adat No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program dan Tradisi Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  80. 37.Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Manajemen Keuangan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  81. 38.Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya Pemenuhan Gizi Masyarakat secara mandiri di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
  82. 39.Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar (Smart Warehouse)
  83. 40.Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal) No. 12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program Kegiatan Rincian Output (RO) Asta Cita/PN Misi Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Sasaran Program
  84. 41.Lahan yang Direhabilitasi dalam Mendukung Penguatan Mitigasi Bencana di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal Selanjutnya, untuk menjalankan kebijakan dan strategi tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki 2 (dua) program, yaitu:
31. a.Program Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal; dan
32. b.Program Dukungan Manajemen. Kegiatan untuk masing-masing program tersebut, sebagai berikut:
33. a.Program Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal 1) Pembangunan Desa dan Perdesaan; 2) Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal; 3) Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal; 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal; 5) Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal; 6) Pengembangan Kebijakan, Keterpaduan Rencana, dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal; 7) Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal; 8) Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan; 9) Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan; 10) Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal; 11) Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal; 12) Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Perencanaan dan Kerja Sama; dan 13) Pengelolaan Data dan Informasi Eksternal.
34. b.Program Dukungan Manajemen. 1) Penyelenggaraan Legislasi dan Advokasi Hukum; 2) Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik; 3) Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama; 4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi; 5) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara; 6) Pengelolaan Layanan Pengadaan dan Umum; 7) Pelatihan dan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 8) Pengelolaan Data dan Informasi Internal; 9) Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur; 10) Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan; 11) Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal; 12) Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 13) Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal; 14) Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal; 15) Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal; 16) Dukungan Manajemen UPT Teknologi dan Inovasi; dan 17) Dukungan Manajemen UPT Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat. 3.3 Kerangka Regulasi
35. a.Kebutuhan Kerangka Regulasi Kerangka regulasi sangat penting untuk melakukan reformasi regulasi dalam perencanaan strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2025–2029. Kebutuhan regulasi mencakup dua hal pokok, yaitu: (1) Regulasi yang merupakan mandat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (2) Regulasi yang secara empiris dibutuhkan di lapangan, baik untuk mengisi kekosongan hukum maupun sebagai landasan untuk melaksanakan kewenangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya merupakan landasan hukum yang esensial dan fundamental. Regulasi ini dirancang untuk menjamin: 1) Efektivitas, bahwa program dan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan; 2) Akuntabilitas, bahwa setiap tindakan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan; dan 3) Keberlanjutan, bahwa upaya pembangunan dapat terus berjalan dalam jangka panjang. Kebutuhan kerangka regulasi ini mencakup berbagai tingkatan norma hukum, mulai dari: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Keputusan Menteri. Keseluruhan regulasi tersebut bersinergi untuk menciptakan tata kelola desa dan pembangunan daerah tertinggal yang optimal, menyediakan pedoman yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Dalam memenuhi kebutuhan regulasi Kementerian, dapat dilakukan melalui dua jenis aktivitas, yaitu: (1) Menyusun regulasi yang belum ada; atau (2) Melakukan revisi atas regulasi yang sudah disusun sebelumnya. Revisi regulasi menjadi kunci dalam memperkuat peran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai “orkestrator”. Perubahan harus memastikan adanya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah serta kemudahan implementasi di tingkat desa.
36. b.Peranan Kerangka Regulasi dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Peranan kerangka regulasi sangat krusial dan memiliki dampak langsung dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian, meliputi: 1) Memberikan kepastian hukum, bahwa kerangka regulasi menjamin kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat desa, dan pelaku usaha. Kepastian ini menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan partisipasi; 2) Pedoman perumusan dan implementasi kebijakan, bahwa regulasi menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan, menyusun program, dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa dan daerah tertinggal. Ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan visi dan misi Kementerian serta tujuan pembangunan nasional; 3) Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya, bahwa regulasi berperan penting dalam memastikan alokasi dan pemanfaatan sumber daya (terutama Dana Desa) dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran; 4) Mendorong inovasi dan adaptasi, bahwa kerangka regulasi diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk mendorong inovasi dan adaptasi dalam pembangunan desa. Ini berarti regulasi tidak bersifat kaku, melainkan memungkinkan ruang bagi kreativitas dan penyesuaian dengan kondisi lokal, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas; dan 5) Memperkuat posisi tawar dan perlindungan hukum, bahwa regulasi berfungsi untuk memperkuat posisi tawar dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat desa dan daerah tertinggal dalam mengakses hak-hak mereka serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.
37. c.Arah Kerangka Regulasi Untuk menguatkan arah kebijakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam menjalankan mandat RPJMN diperlukan penyesuaian, penetapan kebijakan berupa regulasi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut, antara lain: 1) Penyesuaian Regulasi Desa, mengadaptasi Undang-Undang Desa terbaru, termasuk dana konservasi, tunjangan purna tugas, dan masa jabatan kepala desa; 2) BUM Desa, memperjelas kerja sama antara BUM Desa dengan berbagai entitas ekonomi; 3) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, menetapkan kriteria, perencanaan, dan evaluasi pembangunan daerah tertinggal; dan 4) Struktur Organisasi, menyesuaikan urusan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Unit Pelaksana Teknis, menyesuaikan kedudukan, klasifikasi, tata kerja, dan eselonisasi unit pelaksana teknis: 1) Penetapan Daerah Tertinggal, menggunakan enam kriteria utama untuk klasifikasi daerah tertinggal; 2) Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, menyusun kebijakan dan program strategis untuk percepatan pembangunan; 3) Pelayanan Informasi Publik, menyesuaikan mekanisme memperoleh informasi, pengaduan masyarakat, serta pengelolaan dokumentasi; 4) Kepegawaian, mencakup tunjangan kinerja, pakaian dinas, dan tata kelola administrasi; 5) Pengawasan, yang meliputi: penanganan pengaduan, penyelesaian kerugian negara, dan pengendalian gratifikasi; 6) Informasi dan Data, pengelolaan sistem informasi desa dan satu data bidang desa; dan 7) Pemberdayaan Masyarakat, pedoman pendampingan masyarakat desa dan pelatihan masyarakat. 3.4 Kerangka Kelembagaan 3.4.1 Kerangka Kelembagaan Eksisting Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bahwa tugas Kementerian yaitu menyelenggarakan sub urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian menyelenggarakan fungsi:
38. a.Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, dan penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;
39. b.Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
40. c.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
41. d.Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
42. e.Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
43. f.Pelaksanaan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan dan daerah tertinggal;
44. g.Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
45. h.Pelaksanaan dan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
46. i.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Susunan organisasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dijelaskan secara rinci pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri atas:
47. a.Sekretariat Jenderal yang terdiri atas: 1) Biro Perencanaan dan Kerja Sama; 2) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; 3) Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi; 4) Biro Hubungan Masyarakat; 5) Biro Hukum; dan 6) Biro Umum dan Layanan Pengadaan.
48. b.Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang terdiri atas: 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan; 2) Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan; 3) Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan; 4) Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan; 5) Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan; dan 6) Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa.
49. c.Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal yang terdiri atas: 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal; 2) Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal; 3) Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal; 4) Direktorat Pelayanan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal; 5) Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal; dan 6) Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal.
50. d.Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang terdiri atas: 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 2) Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 3) Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal; 4) Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal; 5) Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal; dan 6) Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus.
51. e.Inspektorat Jenderal yang terdiri atas: 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal; 2) Inspektorat I; 3) Inspektorat II; 4) Inspektorat III; 5) Inspektorat IV; dan 6) Inspektorat V.
52. f.Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal yang terdiri atas: 1) Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal; 2) Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal; 3) Pusat Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal; 4) Pusat Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal; dan 5) Pusat Data dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal.
53. g.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang terdiri atas: 1) Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal; 2) Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal; 3) Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal; 4) Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian; dan 5) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.
54. h.Staf Ahli yang terdiri atas: 1) Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan; 2) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan 3) Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi. Kerangka kelembagaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dirancang untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian dengan memastikan efektivitas tata kelola, koordinasi kebijakan, dan optimalisasi sumber daya. Berdasarkan strategi Kementerian, unit organisasi untuk mengimplementasikan program yang ditetapkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu: Gambar 3.4 Kerangka Kelembagaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 3.4.2 Kebutuhan Penyesuaian Kelembagaan Penyesuaian kelembagaan dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengawal dan memastikan tercapainya sasaran strategis dan sasaran program serta meningkatkan kinerja Kementerian. Penyesuaian kelembagaan meliputi kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
55. a.Beradaptasi dengan perubahan, bahwa faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal terus berubah, sehingga dapat direspon oleh struktur kelembagaan dan fungsi yang fleksibel dan adaptif;
56. b.Mengatasi masalah yang berkelanjutan, meskipun sasaran strategis sudah tercapai, terdapat kebutuhan berkelanjutan untuk mempercepat kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal untuk mengurangi ketimpangan dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan, pengurangan kualitas hidup akibat dari dampak perubahan iklim di masa mendatang; dan
57. c.Memperkuat kewenangan dalam mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan lintas kementerian dan daerah serta para pihak dalam pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi, pemberdayaan masyarakat, penyediaan data, dan sistem informasi desa dan daerah tertinggal. Penyesuaian kelembagaan dilakukan melalui menambah dan/atau memperluas kewenangan dan fungsi organisasi untuk mengawal Gambar 3.5 Kerangka Kelembagaan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025 – 2029 Gambar 3.6 Kerangka Kelembagaan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025 – 2029 sasaran pembangunan nasional bidang desa dan daerah tertinggal. Kebutuhan penyesuaian struktur kelembagaan akan dirumuskan lebih lanjut dalam dokumen tersendiri. Selain kelembagaan/unit kerja yang berada di Pusat, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mendukung pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal serta pengembangan teknologi tepat guna dan inovasi, yaitu:
58. a.Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Jakarta;
59. b.Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
60. c.Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Ambon, Provinsi Maluku;
61. d.Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Jayapura, Provinsi Papua; dan
62. e.Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Dalam mengemban Asta Cita ke-6, Prioritas Nasional ke-6, Visi, Misi Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program serta kegiatan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan daerah tertinggal melalui pelatihan dan pemberdayaan, serta peningkatan literasi desa diperlukan penyesuaian organisasi dalam periode 5 tahun ke depan (2025-2029) dengan penambahan UPT Balai Latihan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dari eksisting 5 balai menjadi 15 UPT Balai, meliputi:
63. a.Wilayah Sumatera 3 UPT (Aceh, Riau/Sumatera Barat, Sumatera Selatan);
64. b.Wilayah Jawa 2 UPT (Jawa Tengah dan Jawa Timur);
65. c.Wilayah Sulawesi 2 UPT (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara);
66. d.Wilayah Bali dan Nusa Tenggara 1 UPT (Nusa Tenggara Barat); dan
67. e.Wilayah Papua 2 UPT (Papua Barat Daya, Papua Selatan). Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu dilakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Penataan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang efektif, efisien, adaptif, transparan, akuntabel, dan tepat fungsi dan tepat ukuran (size matter) dalam rangka mewujudkan organisasi yang lincah dan design-centric. Kerangka pemikiran kelembagaan dalam Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2025-2029 memperhatikan hasil analisis yang dilakukan menggunakan kerangka pemikiran seperti tersebut diatas. Dapat dilihat bahwa kebijakan data dan informasi dari Presiden, DPR, Kementerian/Lembaga/Daerah lainnya, dan mitra Kementerian, diolah dalam kerangka proses pengembangan daya saing dan informasi menjadi kebijakan makro pembangunan jangka panjang dan menengah di bidang desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana tercantum pada Gambar 3.7. Gambar 3.7 Kerangka Kelembagaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 3.4.3 Kerangka Ketatalaksanaan
68. a.Pola Hubungan Organisasi (Kerangka Peta Proses Bisnis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Fungsi, dan Proses Bisnis Level 0 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagai berikut: Gambar 3.8 Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Fungsi, dan Proses Bisnis Level 0 Proses Bisnis level 0 memuat seluruh Proses Bisnis Kementerian dan dijabarkan sebagai berikut:
69. a.Proses Inti, yang terdiri atas: 1) DPDT.1 : Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Berkelanjutan 2) DPDT.2 : Peningkatan Keterpaduan Penyerasian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 3) DPDT.3 : Optimalisasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal 4) DPDT.4 : Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Berdaya Saing
70. b.Proses Pendukung, yang terdiri atas: 1) DPDT.5 : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan 2) DPDT.6 : Pengawasan dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan 3) DPDT.7 : Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan 4) DPDT.8 : Pengelolaan Data dan Informasi Proses Bisnis level 0 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana tercantum pada Gambar 3.9 sebagai berikut: Gambar 3.9 Proses Bisnis Level 0
71. a.Pola Hubungan Kerja Kerangka ketatalaksanaan pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal merujuk terhadap kebijakan Penyederhanaan Birokrasi melalui penyesuaian Sistem Kerja Instansi Pemerintah. Dimana perubahan sistem kerja sebagai Langkah dalam memberikan mekanisme kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Perubahan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja melalui penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi sistem kerja dari semula berjenjang dan silo yang mengakibatkan lambannya pengambilan keputusan, berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis. Bentuk dari transformasi sistem kerja tersebut menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan digital. Dukungan tata kelola pemerintahan tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian kinerja bersama, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.10 Transformasi Organisasi untuk Mencapai Kinerja Bersama. Gambar 3.10 Transformasi Organisasi untuk Mencapai Kinerja Bersama Penyesuaian sistem kerja mendorong terwujudnya organisasi yang fleksibel dan berorientasi pada hasil, yang mengedepankan profesionalitas, transparansi dan kompetensi. Dalam mendukung optimalisasi penerapan sistem kerja dibutuhkan kolaborasi antar dan intra unit organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya kualitas output yang akuntabel. Dalam memenuhi kebutuhan atas kolaborasi tersebut, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan baik di dalam unit organisasi maupun antar unit organisasi, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.11 Mekanisme Kerja yang Lincah dan Fleksibel. Gambar 3.11 Mekanisme Kerja yang Lincah dan Fleksibel
72. b.Kerangka Fleksibilitas Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah bahwa Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel yang selanjutnya disebut dengan Fleksibilitas Kerja adalah pola atau metode kerja tertentu yang diterapkan pegawai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu tertentu untuk mencapai target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Fleksibilitas Kerja dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, kinerja individu, serta kualitas hidup Pegawai ASN melalui penerapan penilaian kinerja terukur dengan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tahapan implementasi konsep fleksibilitas kerja antara lain: 1) Identifikasi karakteristik tugas kedinasan; 2) Identifikasi kesiapan instansi; 3) Penetapan jenis fleksibilitas kerja; 4) Penetapan kebijakan yang jelas; 5) Penerapan fleksibilitas kerja pada unit organisasi; dan 6) Pemantauan dan evaluasi secara berjenjang dan periodik. Bentuk penerapan fleksibilitas kerja pegawai baik secara lokasi maupun waktu dapat berupa tentang hybrid working, remote working, flexi time jam masuk dan jam pulang, kerja sif, dan bekerja paruh waktu. Era digitalisasi mendukung konsep work-life balance terealisasi yang berbanding lurus dengan tuntutan tranformasi budaya kerja baik dari sisi pola pikir pegawai ASN maupun mekanisme kerja. Kesiapan organisasi untuk menerapkan fleksibilitas kerja harus dimulai dengan dukungan peran kepemimpinan dan manajerial untuk pencapaian kinerja organisasi yang mengedepankan tanggung jawab dan akuntabilitas dengan berbasis pada kode etik dan kode perilaku ASN serta pentingnya dukungan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terkait persuratan, presensi, pemantauan, pelaporan, dan penilaian kinerja. Penerapan fleksibilitas kerja di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dipandang sebagai bentuk apresiasi instansi terhadap pegawai dalam rangka mencapai work-life balance yang lebih baik, yaitu situasi dimana individu dapat secara efektif mengalokasikan waktu dan sumber dayanya diantara pekerjaan dan kehidupan pribadi secara seimbang. Walaupun Pegawai ASN diberikan fleksibilitas dalam melaksanakan tugas kedinasan, pelaksanaan fleksibilitas kerja tetap mengutamakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan peningkatan akuntabilitas sebagai Pegawai ASN. Tantangan penerapan fleksibilitas kerja antara lain: dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai, perubahan budaya kerja yang lebih fleksibel, komitmen Pimpinan dan pegawai ASN yang kuat, kedisiplinan yang bertanggung jawab, dan pemantauan serta evaluasi yang ketat. Saat ini Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menerapkan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja dimulai, dengan penggantian waktu pulang kerja pada hari yang sama sesuai dengan waktu keterlambatan. Selanjutnya diperlukan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memadai untuk mendukung penerapan fleksibilitas kerja secara lokasi dan fleksibilitas kerja secara waktu. 3.4.4 Sumber Daya Manusia Dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diperlukan dukungan sumber daya meliputi: sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, sistem kerja, alat mesin dan perlengkapan. Kondisi sumber daya manusia memiliki peran yang strategis dalam menggerakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada Juli 2025, jumlah pegawai di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebanyak 2.277 orang dengan sebaran sebagai berikut: Tabel 3.4 Sebaran Pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menurut Jabatan No Unit Kerja Eselon I Jabatan Struktural Jabatan Fungsional Pelaksana Total ASN PPNPN Total Pegawai 1 Sekretariat Jenderal 21 156 256 433 37 470 2 Inspektorat Jenderal 11 97 38 146 4 150 3 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 12 133 213 358 32 390 4 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal 13 99 179 291 5 296 5 Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 13 78 179 270 13 283 6 Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal 11 110 114 235 13 248 No Unit Kerja Eselon I Jabatan Struktural Jabatan Fungsional Pelaksana Total ASN PPNPN Total Pegawai 7 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal 20 206 202 428 12 440 Grand Total 101 879 1.181 2.161 116 2.277 Sumber: Sekretariat Jenderal (2025) Banyaknya pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional sebagai konsekuensi dari penyederhanaan Kementerian pada periode 2020- 2024 dengan mengalihkan jabatan struktural yang meliputi Jabatan Administrator ke Jabatan Fungsional Madya dan Jabatan Pengawas ke Jabatan Fungsional Muda. Pada tahun 2025, distribusi Jabatan Fungsional sebagai berikut: Tabel 3.5 Sebaran Pegawai Jabatan Fungsional Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menurut Jenjang No. Jabatan Jumlah (orang) Persentase (%)
  1. 1.Ahli Utama 11 1,25
  2. 2.Ahli Madya 128 14,56
  3. 3.Ahli Muda 266 30,26
  4. 4.Ahli Pertama 417 47,44
  5. 5.Mahir 6 0,68
  6. 6.Penyelia 2 0,23
  7. 7.Terampil 49 5,57 Jumlah 879 100,00 Sumber: Sekretariat Jenderal (2025) Pada tahun 2025, sebagian besar Pegawai ASN memiliki jenjang pendidikan sarjana (86,35%), baik S1, S2 maupun S3 sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.6 Sebaran Pegawai ASN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menurut Jenjang Pendidikan No. Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) I. s.d. Sekolah Menengah Atas 106 4,91
  8. 1.SD 1 0,05 2 SLTA 105 4,86 II. Diploma 186 8,61
  9. 1.D-3 173 8,01
  10. 2.D-4 13 0,60 III. Sarjana 1.866 86,35
  11. 4.S1 1.466 67,84
  12. 5.S2 373 17,26
  13. 6.S3 27 1,25 Jumlah (I+II+III) 2.161 100,00 Sumber: Sekretariat Jenderal (2025) Berdasarkan penugasan Pegawai di Unit Organisasi, sebaran pegawai disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.7 Sebaran Pegawai ASN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menurut Unit Organisasi No. Unit Kerja Eselon I Struktural Jabatan Fungsional Pelaksana Jumlah ASN Jumlah Non ASN Jumlah Pegawai Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama Mahir Penyelia Terampil Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 4+…+10 12 13=11+12 14 15=13+14 1. Sekretariat Jenderal 21 18 48 85 1 4 156 256 433 37 470 2. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 12 21 41 60 2 9 133 213 358 32 390 3. Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 13 11 28 35 4 78 179 270 13 283 4. Inspektorat Jenderal 11 2 8 27 49 11 97 38 146 4 150 5. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal 11 1 9 29 66 5 110 114 235 13 248 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 20 8 46 56 79 3 2 12 206 202 428 12 440 No. Unit Kerja Eselon I Struktural Jabatan Fungsional Pelaksana Jumlah ASN Jumlah Non ASN Jumlah Pegawai Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama Mahir Penyelia Terampil Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 4+…+10 12 13=11+12 14 15=13+14 Daerah Tertinggal 7. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal 13 15 37 43 4 99 179 291 5 296 Jumlah 101 11 128 266 417 6 2 49 879 1.181 2.161 116 2.277 Sumber: Sekretariat Jenderal (2025) Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian, maka diperlukan proyeksi kebutuhan jabatan fungsional untuk memastikan organisasi memiliki jumlah dan jenis jabatan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi Kementerian di masa kini maupun yang akan datang. Adapun proyeksi 5 Tahun kebutuhan jabatan fungsional di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana pada tabel berikut: Tabel 3.8 Proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2025-2029 No. Jabatan Fungsional Jenjang Jabatan Bezetting Perhitungan Kebutuhan -/+ n n+1 n+2 n+3 n+4 1 Arsiparis Ahli Utama 0 2 -2 0 1 0 1 0 Ahli Madya 3 16 -13 3 3 3 2 2 Ahli Muda 8 41 -33 7 7 7 6 6 Ahli Pertama 44 72 -28 6 6 6 6 4 Penyelia 0 49 -49 10 10 10 10 9 Mahir 3 45 -42 9 9 9 8 7 Terampil 43 61 -18 4 4 4 4 2 2 Perencana Ahli Utama 0 2 -2 0 1 0 1 0 Ahli Madya 13 63 -50 10 10 10 10 10 Ahli Muda 36 100 -64 13 13 13 13 12 Ahli Pertama 95 173 -78 16 16 16 16 14 3 Analis SDMA / Pranata SDMA Ahli Utama 0 2 -2 0 0 0 1 1 Ahli Madya 16 37 -21 5 4 4 4 4 Ahli Muda 26 53 -27 6 6 5 5 5 Ahli Pertama 36 70 -34 8 7 7 7 5 Penyelia 0 70 -70 14 14 14 14 14 Mahir 0 60 -60 12 12 12 12 12 Terampil 0 60 -60 12 12 12 12 12 4 Asesor SDMA Ahli Utama 0 1 -1 0 0 0 0 1 Ahli Madya 0 2 -2 1 1 0 0 0 Ahli Muda 2 3 -1 1 0 0 0 0 Ahli Pertama 4 7 -3 1 1 1 0 0 5 Auditor Ahli Utama 2 4 -2 1 0 0 1 0 Ahli Madya 4 12 -8 2 2 2 2 0 No. Jabatan Fungsional Jenjang Jabatan Bezetting Perhitungan Kebutuhan -/+ n n+1 n+2 n+3 n+4 Ahli Muda 23 36 -13 3 3 3 3 1 Ahli Pertama 36 52 -16 4 4 4 4 0 Penyelia 0 0 0 0 0 0 0 0 Mahir 0 6 -6 2 2 2 0 0 Terampil 3 50 -47 10 10 10 10 7 6 Statistisi / Asisten Statistisi Ahli Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahli Madya 1 5 -4 1 1 1 1 0 Ahli Muda 1 21 -20 4 4 4 4 4 Ahli Pertama 16 68 -52 11 11 10 10 10 Penyelia 0 1 -1 1 0 0 0 0 Mahir 0 1 -1 1 0 0 0 0 Terampil 0 2 -2 1 1 0 0 0 7 Pranata Komputer Ahli Utama 0 1 -1 1 0 0 0 0 Ahli Madya 0 4 -4 1 1 1 1 0 Ahli Muda 4 12 -8 2 2 2 2 0 Ahli Pertama 26 58 -32 7 7 7 6 5 Penyelia 1 11 -10 2 2 2 2 2 Mahir 0 16 -16 4 3 3 3 3 Terampil 0 33 -33 7 7 7 6 6 8 PSM Ahli Utama 6 18 -12 3 3 3 2 1 Ahli Madya 45 135 -90 20 20 20 15 15 Ahli Muda 35 186 -151 31 30 30 30 30 Ahli Pertama 80 125 -45 9 9 9 9 9 9 Dokter Ahli Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahli Madya 0 3 -3 1 1 1 0 0 No. Jabatan Fungsional Jenjang Jabatan Bezetting Perhitungan Kebutuhan -/+ n n+1 n+2 n+3 n+4 Ahli Muda 2 4 -2 1 1 0 0 0 Ahli Pertama 0 5 -5 1 1 1 1 1 10 Dokter Gigi Ahli Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahli Madya 2 4 -2 1 1 0 0 0 Ahli Muda 1 5 -4 1 1 1 1 0 Ahli Pertama 0 7 -7 2 2 2 1 0 11 Perawat Ahli Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahli Madya 0 7 -7 2 2 2 1 0 Ahli Muda 4 10 -6 2 1 1 1 1 Ahli Pertama 1 13 -12 3 3 2 2 2 12 Terapis Gigi dan Mulut Penyelia 0 4 -4 1 1 1 1 0 Mahir 0 7 -7 2 2 2 1 0 Terampil 0 9 -9 2 2 2 2 1 13 Apoteker Ahli Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahli Madya 0 1 -1 1 0 0 0 0 Ahli Muda 0 3 -3 1 1 1 0 0 Ahli Pertama 0 3 -3 1 1 1 0 0 14 Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 0 0 0 0 0 0 0 0 Mahir 0 1 -1 1 0 0 0 0 Terampil 0 2 -2 1 1 0 0 0 15 Bidan Penyelia 0 0 0 0 0 0 0 0 Mahir 0 2 -2 1 1 0 0 0 Terampil 0 3 -3 1 1 1 0 0 16 Pengawas Keuangan Negara Ahli Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahli Madya 4 8 -4 1 1 1 1 0 No. Jabatan Fungsional Jenjang Jabatan Bezetting Perhitungan Kebutuhan -/+ n n+1 n+2 n+3 n+4 Ahli Muda 17 42 -25 5 5 5 5 5 Ahli Pertama 14 25 -11 3 2 2 2 2 Penyelia 1 10 -9 2 2 2 2 1 Mahir 3 19 -16 4 3 3 3 3 Terampil 2 10 -8 2 2 2 2 0 17 Analis Hukum Ahli Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahli Madya 0 10 -10 2 2 2 2 2 Ahli Muda 7 21 -14 3 3 3 3 2 Ahli Pertama 4 29 -25 5 5 5 5 5 18 Penyuluh Hukum Ahli Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahli Madya 0 3 -3 1 1 1 0 0 Ahli Muda 0 7 -7 2 2 2 1 0 Ahli Pertama 0 13 -13 3 3 3 2 2 19 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama 0 1 -1 1 0 0 0 0 Ahli Madya 0 5 -5 1 1 1 1 1 Ahli Muda 2 14 -12 3 3 2 2 2 Ahli Pertama 11 18 -7 2 2 2 1 0 20 Pranata Humas Ahli Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahli Madya 2 6 -4 1 1 1 1 0 Ahli Muda 3 10 -7 2 2 2 1 0 Ahli Pertama 12 38 -26 6 6 5 5 4 Penyelia 0 2 -2 1 1 0 0 0 Mahir 0 5 -5 1 1 1 1 1 Terampil 0 35 -35 7 7 7 7 7 21 Analis Kebijakan Ahli Utama 1 6 -5 1 1 1 1 1 No. Jabatan Fungsional Jenjang Jabatan Bezetting Perhitungan Kebutuhan -/+ n n+1 n+2 n+3 n+4 Ahli Madya 38 96 -58 12 12 12 12 10 Ahli Muda 86 178 -92 20 20 20 20 12 Ahli Pertama 27 52 -25 5 5 5 5 5 22 Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama 0 1 -1 1 0 0 0 0 Ahli Madya 0 8 -8 2 2 2 2 0 Ahli Muda 0 9 -9 2 2 2 2 1 Ahli Pertama 0 10 -10 2 2 2 2 2 23 Widyaiswara Ahli Utama 2 3 -1 1 0 0 0 0 Ahli Madya 1 5 -4 1 1 1 1 0 Ahli Muda 4 7 -3 1 1 1 0 0 Ahli Pertama 0 6 -6 2 2 2 0 0 24 PPBJ Ahli Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahli Madya 0 3 -3 1 1 1 0 0 Ahli Muda 3 7 -4 1 1 1 1 0 Ahli Pertama 13 15 -2 1 1 0 0 0 25 Pustakawan / Asisten Perpustakaan Ahli Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahli Madya 0 1 -1 1 0 0 0 0 Ahli Muda 0 1 -1 1 0 0 0 0 Ahli Pertama 0 1 -1 1 0 0 0 0 Penyelia 0 1 -1 1 0 0 0 0 Mahir 0 1 -1 1 0 0 0 0 Terampil 0 2 -2 1 1 0 0 0 26 Analis Kerja Sama Ahli Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 Ahli Madya 0 5 -5 5 0 0 0 0 No. Jabatan Fungsional Jenjang Jabatan Bezetting Perhitungan Kebutuhan -/+ n n+1 n+2 n+3 n+4 Ahli Muda 0 5 -5 5 0 0 0 0 Ahli Pertama 0 7 -7 7 0 0 0 0 TOTAL 879 2700 -1821 426 389 373 347 286 Pada tabel diatas terdapat beberapa jabatan fungsional yang telah memiliki perhitungan dan rekomendasi formasi dari Instansi Pembina, namun untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal masih diperlukan proyeksi jabatan fungsional baru seperti Surveyor Pemetaan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial, yang diperlukan oleh Pusat Data dan Informasi sebagai wali data dan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran yang diperlukaan untuk pengembangan pembelajaran pada Pusat Pelatihan ASN Kementerian serta Jabatan Fungsional Analis Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN. Tabel 4.1 Target Sasaran Strategis Kementerian Tahun 2025- 2029 No. Sasaran Strategis/Indikator Satuan 2024 (base- line) 2025 2026 2027 2028 2029 SS 1 Meningkatnya status perkembangan desa ISS 1.1 Persentase (%) Desa Mandiri* % 22,85 23,29 23,92 24,55 25,18 25,79 SS 2 Menurunnya tingkat kemiskinan di desa ISS 2.1 Persentase (%) kemiskinan di desa*** % 11,34 10,94 10,54 10,14 9,74 9,34 SS 3 Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes ISS 3.1 Persentase (%) Bagi Hasil BUM Desa terhadap PADes* % 3,97 4,02 4,07 4,12 4,17 4,22 ISS 3.2 Jumlah BUM Desa yang meningkat omzetnya hasil kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan/atau lembaga ekonomi lainnya** Unit Indikator Baru - 300 500 750 1.000 SS 4 Meningkatnya status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal ISS 4.1 Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal % Indikator Baru 16,67 23,33 36,67 46,67 56,67 No. Sasaran Strategis/Indikator Satuan 2024 (base- line) 2025 2026 2027 2028 2029 yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju* SS 5 Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal ISS 5.1 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal*** % 31,03 30,38 29,61 29,95 28,33 27,64 SS 6 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi ISS 6.1 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Nilai 81,99 82,71 83,42 84,14 84,85 85,57 Keterangan: *: Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 **: Indikator kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi/Kelurahan Merah Putih ***: Indikator kinerja berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/33/M.AA.00/2025, tanggal 27 Februari 2025, Hal Rekomendasi Kinerja Utama (KU) beserta Indikator Kinerja Utama Selanjutnya, untuk memastikan sasaran strategis tercapai, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong desa untuk meningkatkan kemajuan desa, sekaligus meningkatnya pemenuhan kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur, meningkatnya ketahanan sosial, meningkatnya transformasi dan pemberdayaan ekonomi, meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, meningkatnya tata kelola dan pemberdayaan masyarakat yang baik, terentaskannya daerah tertinggal, maka Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menetapkan sasaran program yang merupakan kontribusi langsung dari pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kerja di Kementerian. Sasaran program berfungsi sebagai indikator kemajuan dalam mencapai sasaran strategis. Dengan memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran program, Kementerian dapat menilai sejauh mana kemajuan telah dicapai menuju sasaran strategis yang lebih besar. Tabel 4.2 Target Sasaran Program Kementerian Tahun 2025- 2029 No. Sasaran Program/Indikator Satuan 2024 (baseline) 2025 2026 2027 2028 2029 SP 1 Meningkatnya Nilai RB ISP 1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Nilai 67,53 67,55 67,58 67,63 67,68 67,76 No. Sasaran Program/Indikator Satuan 2024 (baseline) 2025 2026 2027 2028 2029 ISP 1.2 Nilai kinerja perencanaan anggaran Kementerian Nilai 90,67 90,70 90,74 90,79 90,85 90,92 ISP 1.3 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai 93,58 94 94,5 95 95,5 96 ISP 1.4 Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Nilai Indikator Baru 3 3,10 3,15 3,20 3,25 ISP 1.5 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP ISP 1.6 Indeks efektivitas organisasi Nilai 81,25 81,5 82 82,25 82,5 83 ISP 1.7 Indeks penerapan sistem merit Nilai 0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,88 ISP 1.8 Indeks budaya Aparatur Sipil Negara (ASN) Nilai 71,5 71,5 72 72,5 72,5 73 ISP 1.9 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan Nilai - 3 3 3 3 3 ISP 1.10 Indeks pelayanan publik Nilai 4,23 4,33 4,43 4,53 4,63 4,73 ISP 1.11 Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik Nilai 93,33 93,34 93,35 93,36 93,37 93,38 ISP 1.12 Survei kepuasan masyarakat Nilai 89,75 90 90,25 90,5 90,75 91 ISP 1.13 Indeks reformasi hukum Nilai 90,1 90,2 90,3 90,4 90,5 90,6 ISP 1.14 Tingkat digitalisasi arsip Nilai 91,88 92 93 94 95 96 ISP 1.15 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Nilai 79,67 81 82 83 84 85 SP 2 Meningkatnya daya saing kawasan perdesaan dan kemandirian desa di kawasan perdesaan ISP 2.1 Jumlah KPP dengan Status Berdaya Saing* KPP 3 4 5 6 7 8 ISP 2.2 Persentase (%) desa mandiri di Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) % 37,85 38,30 38,75 39,20 39,65 40,10 SP 3 Meningkatnya alokasi APBDes dan kegiatan Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk program penurunan kemiskinan di desa ISP 3.1 Persentase (%) kegiatan K/L untuk mendukung program penurunan kemiskinan di desa % Indikator baru 50 55,29 60 65,29 70 ISP 3.2 Persentase (%) APBDes untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi mendukung penanganan kemiskinan % Indikator baru 50 55 60 65 70 SP 4 Meningkatnya layanan sosial dasar, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim No. Sasaran Program/Indikator Satuan 2024 (baseline) 2025 2026 2027 2028 2029 ISP 4.1 Persentase (%) desa berketahanan iklim* % 33,73 34,73 35,73 36,73 37,73 38,73 ISP 4.2 Persentase (%) desa yang mendapatkan layanan kesehatan* % 25,99 26,12 26,25 26,38 26,51 26,65 ISP 4.3 Persentase (%) desa yang mendapatkan layanan pendidikan dasar % Indikator Baru 3,99 4,59 5,19 5,79 6,39 ISP 4.4 Persentase (%) desa yang mengembangkan desa model tematik berbasis sumber daya alam % 55,19 55,79 56,39 56,99 57,59 58,19 SP 5 Meningkatnya pemberdayaan desa adaptif ISP 5.1 Persentase (%) desa yang menerapkan layanan berbasis digital* % 74 (2022) 76 78 80 82 84 SP 6 Meningkatnya omzet BUM Desa yang berbadan hukum ISP 6.1 Persentase (%) BUM Desa berbadan hukum yang omzetnya meningkat % 45,84 46,84 49,34 51,84 54,34 56,84 SP 7 Meningkatnya peran BUM Desa dalam mendukung penurunan kemiskinan** ISP 7.1 Persentase (%) masyarakat desa penerima manfaat layanan/usaha BUM Desa % Indikator baru 2,5 5 10 15 20 SP 8 Tersedianya kesepahaman/kerja sama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih ISP 8.1 Jumlah kesepahaman/kerja sama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih. Kerja Sama Indikator Baru - 1.750 5.250 7.500 8.000 SP 9 Meningkatnya rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal ISP 9.1 Rata-rata nilai IPM di daerah tertinggal. % 58,25 58,93 59,69 60,45 61,21 61,97 ISP 9.2 Rata-rata nilai PPM di daerah tertinggal % 31,03 30,38 29,61 28,95 28,33 27,64 SP 10 Meningkatnya rata-rata alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan jumlah kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) di Kabupaten daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan ISP 10.1 Persentase (%) alokasi APBD di kabupaten daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan % Indikator Baru 12,5 15 17,5 20 22,5 ISP 10.2 Persentase (%) program/kegiatan K/L di Kabupaten daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan sesuai % 65 70 72,5 75 77,5 80 No. Sasaran Program/Indikator Satuan 2024 (baseline) 2025 2026 2027 2028 2029 dengan dokumen perencanaan SP 11 Meningkatnya kemandirian perdesaan pada daerah tertinggal ISP 11.1 Persentase Desa Mandiri di daerah tertinggal % 1,40 1,85 2,47 3,10 3,73 4,36 SP 12 Meningkatnya pengawasan internal ISP 12.1 Persentase (%) tata kelola tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan % BPK: 68,17 APIP: 80,34 70 72 74 75 76 ISP 12.2 Persentase (%) materialitas atas koreksi hasil reviu laporan keuangan kementerian yang disusun % 0,15 <5 <4 <3 <2 <1 ISP 12.3 Persentase (%) implementasi Continuous Audit dan Continuous Monitoring (CA-CM) pada Inspektorat Jenderal % Indikator Baru 25 30 35 40 45 ISP 12.4 Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja 1 1 1 1 1 1 ISP 12.5 Persentase (%) capaian strategi pelaksanaan kebijakan RB % 80 80 81 83 84 86 ISP 12.6 Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,342 3,344 3,346 3,346 3,346 3,35 ISP 12.7 Nilai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Nilai 3,4 3,4 3,5 3,6 3,8 4,0 ISP 12.8 Indeks integritas Nilai 76,76 75 76 78 79 80 SP 13 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal serta layanan data desa terpublikasi ISP 13.1 Persentase (%) hasil rumusan kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang diimplementasikan dan/atau menjadi rujukan % Indikator Baru 60 65 70 75 80 ISP 13.2 Persentase (%) kepuasan atas layanan data desa yang terpublikasi % Indikator Baru 80 85 87 90 95 SP 14 Meningkatnya layanan dan kualitas kebijakan ISP 14.1 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Nilai 79,47 79,5 80 82 84 86 ISP 14.2 Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Nilai Indikator Baru 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 ISP 14.3 Tingkat kematangan penyelenggaraan Nilai 2,98 2,98 2,98 3 3 3,02 No. Sasaran Program/Indikator Satuan 2024 (baseline) 2025 2026 2027 2028 2029 statistik sektoral SP 15 Meningkatnya peran pendampingan dalam perencanaan dan pembangunan desa ISP 15.1 Persentase (%) dana desa dalam APBDes sesuai dengan fokus prioritas penggunaan dana desa % Indikator Baru 80 82,5 85 87,5 90 ISP 15.2 Persentase (%) alumni pelatihan yang mengimplementasika n hasil pelatihan pembangunan desa % Indikator Baru 14 20 27 34 40 SP 16 Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) ISP 16.1 Nilai kompetensi ASN Nilai 84,16 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 Sedangkan untuk periode pelaksanaan tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang disusun pada tahun perencanaan 2024. Perubahan target sasaran strategis dan sasaran program dapat dimutakhirkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan setiap tahun. Setiap sasaran program dijabarkan dalam kegiatan yang diampu oleh unit kerja sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi. Distribusi masing-masing pengampu pelaksana kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3 berikut: Tabel 4.3 Pelaksana Program dan Kegiatan Kementerian Tahun 2025-2029 No. Program/Kegiatan Unit Organisasi Unit Pelaksana Keterangan A Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 1 Pembangunan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Koordinator Kegiatan Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa 2 Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Koordinator Kegiatan Direktorat Pengembangan Kelembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Direktorat Pelayanan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal 3 Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinator Kegiatan Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal No. Program/Kegiatan Unit Organisasi Unit Pelaksana Keterangan Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus 4 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal Koordinator Kegiatan 5 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Koordinator Kegiatan 6 Pengelolaan Data dan Informasi Eksternal Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Koordinator Kegiatan 7 Pengembangan Kebijakan, Keterpaduan Rencana, dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Koordinator Kegiatan Pusat Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal 8 Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Pusat Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal Koordinator Kegiatan 9 Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan dan Kerja Sama Koordinator Kegiatan 10 Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Koordinator Kegiatan 11 Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan Koordinator Kegiatan No. Program/Kegiatan Unit Organisasi Unit Pelaksana Keterangan 12 Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal Koordinator Kegiatan 13 Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Pusat Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal Koordinator Kegiatan B Program Dukungan Manajemen 1 Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal 2 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Koordinator Kegiatan 3 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Koordinator Kegiatan 4 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Koordinator Kegiatan 5 Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Koordinator Kegiatan 6 Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Koordinator Kegiatan 7 Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Inspektorat Jenderal Inspektorat I Koordinator Kegiatan Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV No. Program/Kegiatan Unit Organisasi Unit Pelaksana Keterangan Inspektorat V 8 Pelatihan dan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Koordinator Kegiatan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 9 Penyelenggaraan Legislasi dan Advokasi Hukum Sekretariat Jenderal Biro Hukum Koordinator Kegiatan 10 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Biro Hubungan Masyarakat Koordinator Kegiatan 11 Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan dan Kerja Sama Koordinator Kegiatan 12 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi Koordinator Kegiatan 13 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Koordinator Kegiatan 14 Pengelolaan Layanan Pengadaan dan Umum Sekretariat Jenderal Biro Umum dan Layanan Pengadaan Koordinator Kegiatan 15 Pengelolaan Data dan Informasi Internal Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Koordinator Kegiatan 4.1.2 Lokus Prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan kementerian yang berbasis kewilayahan. Ruang lingkup yang menjadi wilayah kerja meliputi 75.266 desa, 30 kawasan perdesaan, dan 30 daerah tertinggal. Lokus prioritas merupakan satuan kewilayahan berupa kawasan perdesaan dan daerah tertinggal yang menjadi lokus intervensi program selama periode 2025-2029.
73. a.Kawasan Perdesaan Prioritas Berdasarkan RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) yang tersebar di 23 Provinsi, 30 Kabupaten dengan jumlah sebanyak 325 desa. Masing-masing kawasan perdesaan adalah lokomotif pertumbuhan wilayah. Intervensi ke kawasan perdesaan harus berbasis pada potensi unggulan dan kearifan lokal. Mengacu pada hal tersebut, bersama ini disampaikan kondisi umum 30 KPP sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.4 Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional No. Jenis Kawasan Perdesaan Provinsi Kabupaten Nama Kawasan Perdesaan Tematik Produk unggulan Kawasan perdesaan Status Desa 1 Mendukung Wilayah Metropolitan (WM) Medan Sumatera Utara Toba Kawasan Perdesaan Ajibata Pariwisata Wisata 9 desa dalam kawasan berstatus:
74. a.1 desa maju (Desa Pardeman Ajibata)
75. b.5 desa berkembang (Desa Pardomuan Ajibata, Desa Motung, Desa Pardomuan Motung, Desa Pardamean Sibisa, Desa Parsaoran Sibisa)
76. c.3 desa tertinggal (Desa Horsik, Desa Sirungkungon, Desa Sigapiton) 2 Tematik Jambi Tebo Kawasan Perdesaan Agrowisata VII Koto Ilir Pertanian Padi Sawah 3 desa dalam kawasan berstatus:
77. a.2 desa mandiri (Desa Balai Rajo, Desa Cermin Alam)
78. b.1 desa maju (Desa Paseban) 3 Tematik Bangka Belitung Belitung Timur Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KA MPIT) Pariwisata Wisata Geopark, Lada, dan Perikanan tangkap 6 desa dalam kawasan berstatus mandiri (Desa Cendil, Desa Buding, Desa Mentawak, Desa Senyubuk, Desa Mayang, Desa Pembaharuan) 4 Wilayah Metropolitan (WM) Bandung Jawa Barat Bandung Barat Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Artefak Gua Pawon dan Geowisata Pariwisata Wisata 9 desa dalam kawasan berstatus:
79. a.6 desa mandiri (Desa Gunungmasigit, Desa Cipatan, Desa Citatah, Desa Rajamandalakulon, Desa Nyalindung, Desa Ciptaharja)
80. b.3 desa maju (Desa Cirawamekar, Desa Sumurbandung, Desa Mandalasari) 5 Tematik Jawa Barat Garut Kawasan Perdesaan Industri Bambu Industri Kreatif Kerajinan Bambu, Stroberi, Kopi, Jeruk 7 desa dalam kawasan berstatus:
81. a.4 desa maju (Desa Selaawi, Desa Samida, No. Jenis Kawasan Perdesaan Provinsi Kabupaten Nama Kawasan Perdesaan Tematik Produk unggulan Kawasan perdesaan Status Desa Kreatif Selaawi dan Budaya Desa Putrajawa, Desa Cigawir)
82. b.3 desa berkembang (Desa Cirapuhan, Desa Mekarsari, Desa Pelitaasih) 6 Tematik Jawa Barat Sukabumi Kawasan Perdesaan Agrowisata Citaman Sakti Pariwisata Pertanian dan wisata 3 desa dalam kawasan berstatus:
83. a.2 desa mandiri (Desa Ciwaru, Desa Tamanjaya)
84. b.1 desa maju (Desa Mekarsakti) 7 Wilayah Metropolitan (WM) Semarang Jawa Tengah Kendal Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari Pertanian Jambu Getas Merah dan Kopi 7 desa dalam kawasan berstatus:
85. a.1 desa maju (Desa Mlatiharjo)
86. b.6 desa berkembang (Desa Trimulyo, Desa Kalipakis, Desa Bringinsari, Desa Pesaren, Desa Plososari, Desa Pakisan) 8 Tematik Jawa Tengah Karanganyar Kawasan Perdesaan Agrowisata Ngargoyoso Pertanian Wisata Kebun Teh 9 desa dalam kawasan berstatus:
87. a.1 desa mandiri (Desa Kemuning)
88. b.2 desa maju (Desa Berjo, Desa Segorogunung)
89. c.6 desa berkembang (Desa Dukuh, Desa Girimulyo. Desa Jatirejo, Desa Ngaroyoso, Desa Nglegok, Desa Puntukrejo) 9 Tematik Jawa Tengah Wonosobo Kawasan Perdesaan Margomarem Pariwisata Wisata Alam Telaga Menjer 5 desa dalam kawasan berstatus:
90. a.4 desa maju (Desa Maron, Desa Tlogo, Desa enjer, Desa Larangan Lor)
91. b.1 desa mandiri (Desa Mlandi) 10 Mendukung Wilayah Metropolitan (WM) Surabaya Jawa Timur Mojokerto Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Gondang Pertanian Padi, Sapi Perah, Tanaman Obat 5 desa dalam kawasan berstatus mandiri (Desa Padi, Desa Kemasantani, Desa Kebontunggul, Desa Gondang, Desa Pohjejer) 11 Wilayah Metropolitan (WM) Denpasar Bali Tabanan Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan Pariwisata Padi, Kopi, dan Wisata Alam 23 desa dalam kawasan berstatus mandiri (Desa Sembung Gede, Desa Kesiut, Desa Timpag, Desa Belimbing, Desa Sanda, Desa Batungsel, Desa Kebon Padangan, Desa Munduk Temu, Desa Padangan, Desa Jelijih Punggang, Desa Belatungan, Desa Karyasari, Desa Gunung Salak, Desa Gadungan, Desa Dalang, Desa Mundeh, Desa Mundeh Kangin, Desa Lumbung, Desa Lumbung Kauh, Desa Angkah, Desa Wanagiri, Desa Pupuan Sawah, Desa Wanagiri Kauh) No. Jenis Kawasan Perdesaan Provinsi Kabupaten Nama Kawasan Perdesaan Tematik Produk unggulan Kawasan perdesaan Status Desa 12 Tematik Bali Klungkung Kawasan Perdesaan Pariwisata Nusa Penida Pariwisata Wisata Alam dan Budaya, Kerajinan Tangan, Perikanan (rumput laut) 16 desa dalam kawasan berstatus mandiri (Desa Lembongan, Desa Jungutbatu, Desa Kampung Toyopakeh, Desa Sakti, Desa Ped, Desa Kutampi Kaler, Desa Batununggul, Desa Suana, Desa Bunga Mekar, Desa Klumpu, Desa Batumedang, Desa Batukandik, Desa Pejukutan, Desa Tanglad, Desa Sekartaji, Desa Kutampi) 13 Tematik Kalimantan Barat Kubu Raya Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Sungai Kakap Pertanian Padi, Perikanan Budidaya, Wisata Alam dan Budaya 13 desa dalam kawasan berstatus mandiri (Desa Punggur Kecil, Desa Kalimas, Desa Sungai Belidak, Desa Sungai Kakap, Desa Sungai Itik, Desa Sungai Rengas, Desa Jeruju Besar, Desa Sungai Kupah, Desa Punggur Kapuas, Desa Punggur Besar, Desa Tanjung Saleh, Desa Pal Sembilan, Desa Parit Keladi) 14 Wilayah Metropolitan (WM) Banjarmasin Kalimantan Selatan Banjar Kawasan Perdesaan Agrominapoli tan Banjar Pertanian Perikanan Budidaya (Patin) dan Padi 8 desa dalam kawasan berstatus:
92. a.3 desa maju (Desa Sungai Batang, Desa Sungai Batang Ilir, Desa Sungai Rangas Hambuku)
93. b.4 desa mandiri (Desa Cindai Alus, Desa Sungai Sipai, Desa Tungkaran, Desa Penggalaman)
94. c.1 desa berkembang (Desa Pasayangan Barat) 15 Mendukung Wilayah Metropolitan (WM) Banjarmasin Kalimantan Selatan Tanah Bumbu Kawasan Perdesaan Agropolitan Kusan Tengah Pertanian Padi, Perikanan, Wisata 12 desa dalam kawasan berstatus:
95. a.6 desa maju (Desa Api- api, Desa Pakatellu, Desa Saring Sungai Binjai, Desa Manurung, Desa Salimuran, Desa UPT Karya Bakti)
96. b.2 desa mandiri (Desa Sepunggur, Desa Saring Sungai Bubu)
97. c.4 desa berkembang (Desa Batarang, Desa Pulau Tanjung, Desa Satiung, Desa Mekar Jaya) 16 Mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Selatan Tabalong Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura Tabalong Pertanian Wisata dan hortikultur a 10 desa dalam kawasan berstatus:
98. a.9 desa mandiri (Desa Kembang Kuning, Desa Catur Karya, Desa Seradang, Desa Wirang, Desa Bongkang, Desa Nawin, Desa Hayup. Desa Masingai I, Desa Masingai II)
99. b.1 desa maju (Desa Lok Batu) No. Jenis Kawasan Perdesaan Provinsi Kabupaten Nama Kawasan Perdesaan Tematik Produk unggulan Kawasan perdesaan Status Desa 17 Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur Kutai Kartanegara Kawasan Perdesaan Agroekowisat a Separi Sejahtera Tenggarong Seberang Pariwisata Padi, perikanan (mina padi), wisata 5 desa dalam kawasan berstatus:
100. a.4 desa mandiri (Desa Kerta Buana, Desa Bukit Pariaman, Desa Suka Maju, Desa Bhuana Jaya)
101. b.1 desa maju (Desa Separi) 18 Mendukung Wilayah Metropolitan (WM) Makassar Sulawesi Selatan Barru Kawasan Perdesaan Agrowisata Gurilla Pariwisata Padi organik, peternakan sapi, wisata alam 7 desa dalam kawasan berstatus mandiri (Desa Tompo, Desa Palakka, Desa Galung, Desa Anabanua, Desa Kamiri, Desa Madello, Desa Binuang) 19 Wilayah Metropolitan (WM) Manado Sulawesi Utara Minahasa Kawasan Perdesaan Mapalus Pertanian Hortikultur a dan wisata 16 desa dalam kawasan berstatus mandiri (Desa Ampreng, Desa Raringis, Desa Raringis Utara, Desa Raringis Selatan, Desa Tumaratas, Desa Tumaratas Dua, Desa Koyawas, Desa Kopiwangker, Desa Lowian, Desa Noongan, Desa Noongan Dua, Desa Noongan Tiga, Desa Raranon, Desa Paslaten, Desa Walewangko, Desa Tounelet) 20 Tematik Nusa Tenggara Barat Lombok Timur Kawasan Perdesaan Sembalun Pariwisata Wisata alam berbasis pengelolaa n lingkungan 6 desa dalam kawasan berstatus:
102. a.1 desa mandiri (Desa Sembalun)
103. b.5 desa maju (Desa Sembalun Lawang, Desa Sembalun Timba Gading, Desa Sembalun Bumbung, Desa Sanjang, Desa Bilok Petung) 21 Tematik Nusa Tenggara Timur Ngada Kawasan Perdesaan Agrowisata Kopi Flores Bajawa Pertanian Kopi arabika flores 26 desa dalam kawasan berstatus:
104. a.7 desa maju (Desa Waeia, Desa Turekisa, Desa Rakalaba, Desa Rakateda 1, Desa Rakateda 2, Desa Bomari, Desa Ubedolumolo)
105. b.18 desa berkembang (Desa Were, Desa Were 1, Desa Were 4, Desa Radabata, Desa Dadawea, Desa Ratogesa, Desa Ulubelu, Desa Sobo, Desa Dizigedha, Desa Beapawe, Desa Beiwali, Desa Wawowae, Desa Ngoranale, Desa Naru, Desa Bomari, Desa Beja, Besa Bela, Desa Ubdedolumolo I)
106. c.1 desa tertinggal (Desa Watunay) No. Jenis Kawasan Perdesaan Provinsi Kabupaten Nama Kawasan Perdesaan Tematik Produk unggulan Kawasan perdesaan Status Desa 22 Tematik Maluku Buru Kawasan Perdesaan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi Waeapo Pertanian Padi 7 desa dalam kawasan berstatus:
107. a.1 desa mandiri (Desa Waenetat)
108. b.4 desa maju (Desa Wanareja, Desa Waekasar, Desa Waekerta, Desa Savana Jaya)
109. c.1 desa berkembang (Desa Waetele)
110. d.1 desa tertinggal (Desa Gogorea) 23 Tematik Papua Selatan Merauke Kawasan Perdesaan Penyangga Pangan Berkelanjuta n Merauke Pertanian Padi 44 desa dalam kawasan berstatus:
111. a.1 desa mandiri (Desa Kurik)
112. b.6 desa maju (Desa Rawasari, Desa Suka Maju, Desa Yasa Mulya, Desa Harapan Makmur, Desa Sumber Mulya, Desa Salor Indah)
113. c.27 desa berkembang (Desa Kumbe, Desa Padang Raharja, Desa Tambat, Desa Sumber Harapan, Desa Waninggap Say, Desa Waninggap Miraf, Desa Isano Mbias, Desa Yaba Maru, Desa Amunkay, Desa Hidup Baru, Desa Sarmayam Indah, Desa Ngguti Bob, Desa Wonorejo, Desa Jaya Makmur, Desa Anumbob, Desa Ivimahad, Desa Telaga Sari, Desa Sumber Rejeki, Desa Sido Mulyo, Desa Urumb, Desa Kuprik, Desa Kuper, Desa Muram Sari, Desa Semangga Jaya, Desa Wanginggap Kai, Desa Marga Mulya)
114. d.10 desa tertinggal (Desa Kaiburse, Desa Domande, Desa Soa, Desa Kamangi, Desa Bersehati, Desa Kaliki, Desa Wapeko, Desa Matara) 24 Tematik Aceh Nagan Raya Kawasan Perdesaan Budidaya Perikanan Air Tawar Terpadu Perikanan Budidaya perikanan air tawar 4 desa dalam kawasan berstatus:
115. a.2 desa maju (Desa Lhok Seumot, Desa Babah Krueng)
116. b.2 desa berkembang (Desa Keuta Jempa, Desa Blang Dalam) 25 Tematik Sumatera Barat Agam Kawasan Perdesaan Agribisnis Pamako Pertanian Tebu, dan kacang tanah 10 desa dalam kawasan berstatus:
117. a.3 desa mandiri (Desa Balingka, Desa Sungai Landia, Desa Matua Mudiak)
118. b.5 desa maju (Desa Tigo Balai, Desa Lawang, Desa Parik Panjang, Desa Matua Hilia, Desa Baringin)
119. c.2 desa berkembang (Desa Panta Pauh, Desa Sipinang) No. Jenis Kawasan Perdesaan Provinsi Kabupaten Nama Kawasan Perdesaan Tematik Produk unggulan Kawasan perdesaan Status Desa 26 Tematik Bengkulu Bengkulu Selatan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Kecamatan Kedurang Pertanian Padi Sawah 7 desa dalam kawasan berstatus:
120. a.3 desa maju (Desa Bumi Agung, Desa Rantau Sialang, Desa Batu Ampar)
121. b.4 desa berkembang (Desa Palak Siring, Desa Nanti Agung, Desa Karang Agung, Desa Lubuk Resam) 27 Tematik Banten Serang Kawasan Perdesaan Agro mina wisata Pertanian Ikan bandeng 3 desa dalam kawasan berstatus berkembang (Desa Domas, Desa Wanayasa, Desa Kubang Puji) 28 Tematik Sulawesi Tengah Morowali Kawasan Perdesaan Sentra Minapolitan Salabangka Perikanan Perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, roa) 18 desa dalam kawasan berstatus:
122. a.4 desa maju (Desa Buajangka, Desa Kaleroang, Desa Umbele, Desa Tandaoleo)
123. b.14 desa berkembang (Desa Bakala, Desa Boelimau, Desa Bungingkela, Desa Buton, Desa Jawi-jawi, Desa Lakumbolo, Desa Padabele, Desa Pado- pado, Desa Paku, Desa Polewali, Desa Pulau Dua, Desa Umbele Lama, Desa Koburo, Desa Lafeu) 29 Tematik Papua Barat Daya Raja Ampat Kawasan Perdesaan Misool Pariwisata Minapolita n (Kerapu, Rumput Laut) Agropolitan (Kelapa dan Kakao) 21 desa dalam kawasan berstatus:
124. a.3 desa maju (Desa Harapan Jaya, Desa Dabatan, Desa Waigama)
125. b.13 desa berkembang (Desa Lilinta, Desa Gamta, Desa Biga, Desa Magey, Desa Fafanlap, Desa Yellu, Desa Usaha Jaya, Desa Folley, Desa Tomolol, Desa Usaha Jaya, Desa Audam, Desa Limalas Barat, Desa Salafen)
126. c.5 desa tertinggal (Desa Kapatcol, Desa Limalas Timur, Desa Aduwei, Desa Atkari, Desa Solal) 30 Tematik Maluku Utara Halmahera Barat Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabupaten Halmahera Barat Pertanian Tomat, cabe, jagung, terong, bawang, pisang mulut bebek, padi ladang 6 desa dalam kawasan berstatus:
127. a.5 desa berkembang (Desa Air Panas, Desa Sidodadi, Desa Golago Kusuma, Desa Tosoa, Desa Tuguaer)
128. b.1 desa tertinggal (Desa Goal) Gambar 4.1 Peta Sebaran 30 Kawasan Perdesaan Prioritas 2025-2029
129. b.Daerah Tertinggal Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, masih terdapat 30 kabupaten dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Kondisi umum daerah tertinggal dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang masih rendah, khususnya pada layanan kesehatan dan pendidikan, tingkat kemiskinan, konektivitas, kualitas sumber daya manusia, risiko bencana, serta kapasitas fiskal daerah. Menghapus status tertinggal bukan sekadar label, tetapi wujud keadilan pembangunan. Pada tahun 2025-2029 sudah ditetapkan 30 daerah tertinggal yang menjadi lokus intervensi program dan kegiatan untuk ditingkatkan statusnya menjadi daerah berkembang/maju yang disajikan pada Tabel 4.5. Tabel 4.5 Daftar 30 Daerah Tertinggal 2025-2029 No. Provinsi Kabupaten/ Kota* IPM 2024 PPM 2024 Status Daerah Kebutuhan Intervensi** 1 Sumatera Utara Nias Utara 66,42 21,5 Tertinggal
  1. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  2. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan pendidikan (SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  3. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni
  4. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN
  5. 5.Mempertimbangkan risiko bencana dalam pembangunan No. Provinsi Kabupaten/ Kota* IPM 2024 PPM 2024 Status Daerah Kebutuhan Intervensi** 2 Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah 64,46 30,84 Tertinggal
  6. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  7. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan pendidikan (SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  8. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni
  9. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN 3 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya 64,27 27,2 Tertinggal
  10. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  11. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS) dan pendidikan (SMP), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  12. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni
  13. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN No. Provinsi Kabupaten/ Kota* IPM 2024 PPM 2024 Status Daerah Kebutuhan Intervensi** 4 Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua 62,06 28,13 Tertinggal
  14. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  15. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (Puskesmas) dan pendidikan (SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  16. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni
  17. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN 5 Papua Barat Teluk Wondama 64,52 28,47 Tertinggal
  18. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  19. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS) dan pendidikan (SMP dan SMA), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  20. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni
  21. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN No. Provinsi Kabupaten/ Kota* IPM 2024 PPM 2024 Status Daerah Kebutuhan Intervensi** 6 Papua Barat Teluk Bintuni 69,79 26,99 Tertinggal
  22. 1.Menurunkan tingkat kemiskinan
  23. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS) dan pendidikan (SMA dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  24. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan sanitasi layak
  25. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN
  26. 5.Mempertimbangkan risiko bencana dalam pembangunan 7 Papua Barat Manokwari Selatan 62,45 26,83 Tertinggal
  27. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  28. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan pendidikan (SMP, SMA,dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  29. 3.Mempertimbangkan risiko bencana dalam pembangunan 8 Papua Barat Pegunungan Arfak 58,71 31,76 Tertinggal
  30. 1.Menurunkan tingkat kemiskinan
  31. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  32. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses sanitasi layak dan rumah layak huni
  33. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN
  34. 5.Mempertimbangkan risiko bencana dalam pembangunan No. Provinsi Kabupaten/ Kota* IPM 2024 PPM 2024 Status Daerah Kebutuhan Intervensi** 9 Papua Barat Daya Maybrat 61,83 29,18 Tertinggal
  35. 1.Menurunkan tingkat kemiskinan
  36. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas pendidikan (SMA dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  37. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni 10 Papua Barat Daya Tambrauw 58,31 29,88 Tertinggal
  38. 1.Menurunkan tingkat kemiskinan
  39. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  40. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni
  41. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN 11 Papua Waropen 68,13 29,85 Tertinggal
  42. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  43. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS) dan pendidikan (SMA), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  44. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan rumah layak huni No. Provinsi Kabupaten/ Kota* IPM 2024 PPM 2024 Status Daerah Kebutuhan Intervensi** 12 Papua Supiori 66,37 37,72 Tertinggal
  45. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi
  46. 2.Menurunkan prevalensi stunting
  47. 3.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas pendidikan (SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  48. 4.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak dan rumah layak huni 13 Papua Mamberamo Raya 59,48 30,29 Tertinggal
  49. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  50. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan pendidikan (SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  51. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan rumah layak huni
  52. 4.Menurunkan prevalensi stunting
  53. 5.Mempertimbangkan risiko bencana dalam pembangunan 14 Papua Selatan Boven Digoel 68,16 19,24 Tertinggal
  54. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi
  55. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (Puskesmas) dan pendidikan (SMP dan SMA), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  56. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak
  57. 4.Menurunkan prevalensi stunting No. Provinsi Kabupaten/ Kota* IPM 2024 PPM 2024 Status Daerah Kebutuhan Intervensi** 15 Papua Selatan Mappi 61,66 25,7 Tertinggal
  58. 1.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan pendidikan (SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten
  59. 2.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni
  60. 3.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN
  61. 4.Menurunkan prevalensi stunting 16 Papua Selatan Asmat 57,63 24,5 Tertinggal
  62. 1.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SMP, SMA, dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten
  63. 2.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan sanitasi dan rumah layak huni
  64. 3.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN No. Provinsi Kabupaten/ Kota* IPM 2024 PPM 2024 Status Daerah Kebutuhan Intervensi** 17 Papua Pegunungan Nduga 38,88 36,28 Sangat Tertinggal
  65. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  66. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SMP, SMA, dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten
  67. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan sanitasi dan rumah layak huni
  68. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN 18 Papua Pegunungan Jayawijaya 65,38 32,28 Tertinggal
  69. 1.Menurunkan tingkat kemiskinan
  70. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan (SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten
  71. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni
  72. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN No. Provinsi Kabupaten/ Kota* IPM 2024 PPM 2024 Status Daerah Kebutuhan Intervensi** 19 Papua Pegunungan Lanny Jaya 51,84 34,12 Sangat Tertinggal
  73. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  74. 2.Menurunkan prevalensi stunting
  75. 3.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten
  76. 4.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni
  77. 5.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN 20 Papua Pegunungan Tolikara 52,31 31,22 Sangat Tertinggal
  78. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  79. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas pendidikan (SMK)
  80. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni
  81. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN 21 Papua Pegunungan Mamberamo Tengah 52,5 35,27 Sangat Tertinggal
  82. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  83. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas pendidikan (SMK)
  84. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni
  85. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN No. Provinsi Kabupaten/ Kota* IPM 2024 PPM 2024 Status Daerah Kebutuhan Intervensi** 22 Papua Pegunungan Yalimo 51,85 30,02 Sangat Tertinggal
  86. 1.Menurunkan tingkat kemiskinan
  87. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS) dan fasilitas pendidikan (SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten
  88. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni
  89. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN 23 Papua Pegunungan Yahukimo 51,97 33,82 Sangat Tertinggal
  90. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  91. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SMP, SMA, dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten
  92. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni
  93. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN No. Provinsi Kabupaten/ Kota* IPM 2024 PPM 2024 Status Daerah Kebutuhan Intervensi** 24 Papua Pegunungan Pegunungan Bintang 49,69 28,95 Sangat Tertinggal
  94. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  95. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SMP, SMA, dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten
  96. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan sanitasi, dan rumah layak huni
  97. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN 25 Papua Tengah Dogiyai 57,72 30,03 Tertinggal
  98. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  99. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SMP, SMA, dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten
  100. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni
  101. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN 26 Papua Tengah Deiyai 52,29 39,01 Sangat Tertinggal
  102. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  103. 2.Menurunkan prevalensi stunting
  104. 3.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan
  105. 4.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses sanitasi, dan rumah layak No. Provinsi Kabupaten/ Kota* IPM 2024 PPM 2024 Status Daerah Kebutuhan Intervensi** huni
  106. 5.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN 27 Papua Tengah Paniai 59,61 37,07 Sangat Tertinggal
  107. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  108. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SMP, SMA, dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten
  109. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan sanitasi dan rumah layak huni
  110. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN 28 Papua Tengah Intan Jaya 50,92 41,42 Sangat Tertinggal
  111. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  112. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SMP, SMA, dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten
  113. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan sanitasi dan rumah layak huni
  114. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN No. Provinsi Kabupaten/ Kota* IPM 2024 PPM 2024 Status Daerah Kebutuhan Intervensi** 29 Papua Tengah Puncak 45,7 37,49 Sangat Tertinggal
  115. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  116. 2.Meningkatkan aksesibilitas/keterjangkau an dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS) dan fasilitas pendidikan (SD dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten
  117. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni
  118. 4.Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN 30 Papua Tengah Puncak Jaya 52,47 35,94 Sangat Tertinggal
  119. 1.Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan
  120. 2.Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SD dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten
  121. 3.Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni Sumber: *) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. **) Laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan di 62 daerah tertinggal pada RPJMN 2020-2024 Pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2025-2029, sangat tergantung pada input pendanaan. Sumber pendanaan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari internal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, namun membutuhkan kontribusi dari Kementerian/Lembaga lain, Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), Provinsi, dan Kabupaten/Kota, investasi swasta, filantropi, masyarakat, dunia usaha, mitra usaha dan organisasi masyarakat madani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh dukungan sumber pembiayaan dari eksternal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong peran koordinasi dengan berbagai pihak. Gambar 4.2 Peta Sebaran 30 Daerah Tertinggal 2025-2029 4.2 Kerangka Pendanaan Pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2025-2029, sangat tergantung pada input pendanaan. Sumber pendanaan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari internal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, namun membutuhkan kontribusi dari Kementerian/Lembaga lain, Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), Provinsi, dan Kabupaten/Kota, investasi swasta, filantropi, masyarakat, dunia usaha, mitra usaha dan organisasi masyarakat madani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh dukungan sumber pembiayaan dari eksternal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong peran koordinasi dengan berbagai pihak. Kerangka pendanaan pada Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 yang dibutuhkan selama lima tahun sebesar Rp24,78 triliun terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3,59 triliun dan Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Program Teknis) sebesar Rp21,19 triliun. Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis ini dapat diperbarui dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan setiap tahun. Rincian kerangka pendanaan sampai output kegiatan disajikan pada Lampiran 2 sesuai dengan data dalam Sistem Aplikasi Krisna Renstra 2025-2029 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis ini dibagi kepada dua bagian, yaitu kerangka pendanaan tahun 2025 mengacu pada pagu alokasi RKP 2025 dan kerangka pendanaan tahun 2026-2029 yang mengacu pada RPJMN 2025-2029. Total kerangka pendanaan yang dibutuhkan selama periode 2025-2029 sebesar Rp24,78 triliun, dengan perincian menurut program dan unit kerja eselon 1, sebagai berikut: Tantangan dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal masih cukup kompleks. Namun, dengan kerja keras, semangat inovasi, serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak, tujuan yang telah dicanangkan dapat tercapai dengan baik. Kolaborasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya, serta evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program ini. Dengan kondisi faktor lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, Rencana Strategis ini tidak bersifat kaku dan senantiasa memperhatikan perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerja sama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mewujudkan perdesaan yang memiliki kemandirian dan daya saing secara berkelanjutan. Semoga Rencana Strategis ini menjadi landasan kuat untuk melangkah bersama, mengawal visi dan misi pembangunan desa dan kawasan transmigrasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 2.497.947 5.463.587 5.562.524 5.610.887 5.678.997 24.786.385 Sasaran Strategis SS.01 Meningkatnya status perkembangan desa - Setjen - Ditjen PDP - Ditjen PEID - BPI - BPSDM - Persentase Desa Mandiri Persentase (%) 23,29 23,92 24,55 25,18 25,79 SS.02 Menurunnya tingkat kemiskinan di desa - Persentase kemiskinan di desa Persentase (%) 10,94 10,54 10,14 9,74 9,34 - Ditjen PDP SS.03 Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) - Persentase Bagi Hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Persentase (%) 4,02 4,07 4,12 4,17 4,22 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Desa (PADes) - Jumlah BUM Desa yang meningkat omzetnya hasil kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan/atau lembaga ekonomi lainnya** Unit 0 300 500 750 1.000 SS.04 Meningkatnya status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal - Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju Persentase (%) 16,67 23,33 36,67 46,67 56,67 Ditjen PPDT SS.05 Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal - Persentase penduduk miskin di daerah Persentase (%) 30,38 29,61 29,95 28,33 27,64 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 tertinggal SS.06 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Nilai 82,71 83,42 84,14 84,85 85,57 Semua Unit Kerja Eselon I 151.CT. PROGRAM DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1.909.688 4.759.548 4.820.187 4.845.146 4.888.589 21.195.600 - Setjen - Ditjen PDP - Ditjen PEID - Ditjen PPDT - BPI - BPSDM Sasaran Program SP.CT.02 Meningkatnya daya saing kawasan perdesaan dan kemandirian desa di kawasan perdesaan - Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan Status Berdaya Saing* KPP 4 5 6 7 8 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Persentase desa mandiri di Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Persentase (%) 38,30 38,75 39,20 39,65 40,10 SP.03 Meningkatnya alokasi APBDes dan kegiatan K/L untuk program penurunan kemiskinan di desa - Persentase kegiatan K/L untuk mendukung program penurunan kemiskinan di desa Persentase (%) 50,00 55,29 60,00 65,29 70,00 - Persentase APBDes untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi mendukung penanganan kemiskinan Persentase (%) 50 55 60 65 70 SP.04 Meningkatnya layanan sosial dasar, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 ketahanan terhadap dampak perubahan iklim - Persentase Desa Berketahanan Iklim* Persentase (%) 34,73 35,73 36,73 37,73 38,73 - Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan* Persentase (%) 26,12 26,25 26,38 26,51 26,65 - Persentase desa yang mendapatkan layanan pendidikan dasar Persentase (%) 18,80 19,80 20,80 21,80 22,80 - Persentase desa yang mengembangkan desa model tematik berbasis sumber daya alam Persentase (%) 55,79 56,39 56,99 57,59 58,19 SP.05 Meningkatnya Pemberdayaan Desa Adaptif - Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital* Persentase (%) 76 82 83 83,5 84 SP.06 Meningkatnya omzet BUM Desa Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 yang berbadan hukum - Persentase BUM Desa berbadan hukum yang omzetnya meningkat Persentase (%) 46,84 49,34 51,84 54,34 56,84 SP.07 Meningkatnya peran BUM Desa dalam mendukung penurunan kemiskinan - Persentase masyarakat desa penerima manfaat layanan/usaha BUM Desa Persentase (%) 5 8 10 15 20 SP.CT.08 Tersedianya kesepahaman/ kerja sama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih - Jumlah kesepahaman/ kerja sama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih Kerja Sama 0 1750 5250 7500 8000 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SP.CT.09 Meningkatnya Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Menurunnya Persentase Penduduk Miskin (PPM) di Daerah Tertinggal - Rata-Rata Nilai IPM di Daerah Tertinggal Persentase (%) 58,93 59,69 60,45 61,21 61,97 - Rata-Rata Nilai PPM di Daerah Tertinggal Persentase (%) 30,38 29,61 28,95 28,33 27,64 SP.CT.10 Meningkatnya Rata-rata alokasi APBD dan jumlah kegiatan K/L di Kabupaten Daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan - Persentase alokasi APBD di Kabupaten daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan Persentase (%) 12,5 15 17,5 20 22,5 - Persentase program/kegiatan K/L di Kabupaten Persentase (%) 70,0 72,5 75,0 77,5 80,0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan dokumen perencanaan SP.11 Meningkatnya Kemandirian Perdesaan pada Daerah Tertinggal - Persentase Desa Mandiri di Daerah Tertinggal Persentase (%) 1,85 2,47 3,10 3,73 4,36 SP.CT.13 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal serta layanan data desa terpublikasi - Persentase hasil rumusan kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang diimplementasikan dan/atau menjadi rujukan Persentase (%) 60 65 70 75 80 - Persentase Kepuasan atas Persentase (%) 80 85 87 90 95 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 layanan data desa yang terpublikasi SP.15 Meningkatnya peran pendampingan dalam perencanaan dan pembangunan desa - Persentase dana desa dalam APBDes sesuai dengan fokus prioritas penggunaan dana desa Persentase (%) 80,0 82,5 85,0 87,5 90,0 - Persentase alumni pelatihan yang mengimplementasi kan hasil pelatihan pembangunan desa Persentase (%) 14 20 27 34 40 151.CT.7322 Pembangunan Desa dan Perdesaan 49.359 1.204.089 1.300.329 1.347.732 1.303.037 5.204.547 Sasaran Kegiatan S.K.20 Meningkatnya Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan Status Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Berdaya Saing -Jumlah kebijakan rencana teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan yang ditetapkan Dokumen 1 1 1 1 1 -Persentase program/kegiatan hasil koordinasi internal Ditjen PDP yang diimplementasikan sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Desa dan Perdesaan Persentase (%) 80 80 82 82 83 - Persentase desa yang mendapatkan advokasi bidang desa dan perdesaan Persentase (%) 80 80 85 85 85 S.K.21 Meningkatnya implementasi program/ kegiatan hasil koordinasi eksternal Kementerian (K/L/D) dalam Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 mendukung program penurunan kemiskinan di desa - Persentase program/kegiatan hasil koordinasi eksternal Kementerian (K/L/D) yang diimplementasikan sesuai dengan dokumen rencana aksi pembangunan Desa dan Perdesaan Persentase (%) 40 45 50 55 60 S.K.22 Meningkatnya persentase desa yang berketahanan iklim - Persentase desa dengan sistem pembuangan air limbah rumah tangga yang baik mendukung ketahanan iklim Persentase (%) 34,73 35,73 36,73 37,73 38,73 - Persentase desa dengan utilitas air minum yang baik Persentase (%) 17,16 18,16 19,16 20,16 21,16 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 mendukung ketahanan Iklim - Persentase desa dengan kondisi akses jalan yang baik mendukung ketahanan iklim Persentase (%) 21 22 23 24 25 - Persentase desa dengan akses listrik yang baik mendukung ketahanan iklim Persentase (%) 17,03 18,03 19,03 20,03 21,03 - Persentase desa dengan layanan telekomunikasi yang baik mendukung ketahanan Iklim Persentase (%) 44,77 45,77 46,77 47,77 48,77 - Persentase Desa dengan Fasilitas Pendukung Ekonomi yang Baik mendukung ketahanan Iklim Persentase (%) 1,12 2,12 3,12 4,12 5,12 - Persentase Desa dengan Sistem Pengelolaan Sampah yang Baik mendukung Ketahanan Iklim Persentase (%) 13,06 14,06 15,06 16,06 17,06 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Persentase Desa dengan Kearifan Lingkungan yang Baik mendukung Ketahanan iklim Persentase (%) 10,24 11,24 12,24 13,24 14,24 - Persentase Desa dengan Aktivitas Sosial yang Baik mendukung Ketahanan iklim Persentase (%) 18,09 19,09 20,09 21,09 22,09 S.K.23 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa - Persentase desa yang sarana kesehatan dan fasilitas kesehatan meningkat mendukung kemandirian desa Persentase (%) 47,38 48,38 49,38 50,38 51,38 - Persentase desa yang aktivitas layanan kesehatan, layanan tenaga kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat mendukung kemandirian desa Persentase (%) 1,68 2,68 3,68 4,68 5,68 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 S.K.24 Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar di desa - Persentase desa yang ketersediaan layanan pendidikan dasarnya meningkat mendukung kemandirian desa Persentase (%) 8,19 9,19 10,19 11,19 12,19 - Persentase desa yang Angka Partisipasi Murni (APM)-nya meningkat mendukung kemandirian desa Persentase (%) 27,44 28,44 29,44 30,44 31,44 S.K.25 Berkembangknya desa model tematik - Persentase Desa yang mengembangkan Model Tematik Bidang Pariwisata Persentase (%) 63,47 64,47 65,47 66,47 67,47 - Persentase Desa yang mengembangkan Model Tematik Bidang Persentase (%) 56,29 57,29 58,29 59,29 60,29 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pertanian/Perkebu nan/Peternakan/P erikanan S.K.26 Tersedianya evaluasi status perkembangan Desa dan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) - Evaluasi status perkembangan Desa dan Kawasan perdesaan prioritas Dokumen 2 2 2 2 2 S.K.27 Meningkatnya Desa yang menerapkan layanan berbasis digital - Persentase desa yang laporan pemanfaatan dana desanya terpublikasi Persentase (%) 100 100 100 100 100 S.K.28 Meningkatnya desa yang memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan prioritas dalam mendukung penanganan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 kemiskinan - Persentase desa yang memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan prioritas dalam mendukung penanganan kemiskinan Persentase (%) 100 100 100 100 100 Output 001 - Penyusunan NSPK Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan 0000 - Pusat Rekomendasi Kebijakan 2 0 0 0 0 001 - Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan 0000 - Pusat Rekomendasi Kebijakan 1 0 0 0 0 002 - Pengembangan Kerja Sama Desa dan Perdesaan 0000 - Pusat Desa 7 0 0 0 0 001 - Advokasi dan Pendampingan Desa dan Perdesaan 0000 - Pusat Desa 10 0 0 0 0 001 - Koordinasi dan Sosialisasi Pembangunan Desa dan Kawasan 0000 - Pusat Kegiatan 1 2 2 2 2 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Perdesaan 002 - Koordinasi Pemenuhan Akses Layanan Kesehatan Dasar Desa 0000 - Pusat Kegiatan 0 2 2 2 2 003 - Koordinasi Pemenuhan Akses Perumahan Layak Desa 0000 - Pusat Kegiatan 0 2 2 2 2 004 - Koordinasi Pemenuhan Akses Layanan Listrik Desa 0000 - Pusat Kegiatan 0 2 2 2 2 005 - Koordinasi Pemenuhan Akses Layanan Internet Desa 0000 - Pusat Kegiatan 0 2 2 2 2 006 - Koordinasi Pemenuhan Konektivitas Transportasi Desa 0000 - Pusat Kegiatan 0 2 2 2 2 007 - Koordinasi Pemenuhan Akses Pendidikan Dasar Desa 0000 - Pusat Kegiatan 0 2 2 2 2 008 - Koordinasi Pemenuhan Layanan Digital Desa 0000 - Pusat Kegiatan 0 2 2 2 2 009 - Koordinasi Lintas Sektor 0000 - Pusat Kegiatan 0 2 2 2 2 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dalam rangka Penanganan Kemiskinan Desa 010 - Koordinasi Peningkatan Ketahanan Iklim Bidang Lingkungan 0000 - Pusat Kegiatan 0 2 2 2 2 001 - Penyusunan NSPK Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa 0000 - Pusat NSPK 3 3 3 3 3 003 - Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan SDA Tematik 0000 - Pusat Orang 200 0 0 0 0 002 - Masyarakat Pelaku Wisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya untuk Mendukung Desa Wisata 0000 - Pusat Orang 200 2250 2925 3375 3825 001 - Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan SDA dan Kebencanaan 0000 - Pusat Orang 50 200 300 400 500 002 - Peningkatan Preservasi dan Resiliensi Adat Istiadat dan 0000 - Pusat Kelompok Masyarakat 10 45 68 90 113 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Budaya Nilai Lokal Desa 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 6303 - Kab. Banjar Unit 1 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 7310 - Kab. Barru Unit 1 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 7306 - Kab. Gowa Unit 1 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 5312 - Kab. Ngada Unit 1 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 0000 - Pusat Unit 0 205 215 225 164 002 - Sarana 3307 - Kab. Unit 0 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan Wonosobo 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 3205 - Kab. Garut Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 6309 - Kab. Tabalong Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 6112 - Kab. Kubu Raya Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 1508 - Kab. Tebo Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ 3313 - Kab. Karanganya r Unit 0 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dikembangkan 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 3324 - Kab. Kendal Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 5105 - Kab. Klungkung Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 5102 - Kab. Tabanan Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 3202 - Kab. Sukabumi Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 6403 - Kab. Kutai Kartanegara Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar 1206 - Kab. Toba Unit 0 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 7102 - Kab. Minahasa Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 8104 - Kab. Buru Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 1906 - Kab. Belitung Timur Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 3217 - Kab. Bandung Barat Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 5203 - Kab. Lombok Timur Unit 0 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 6310 - Kab. Tanah Bumbu Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 9501 - Kab. Merauke Unit 0 0 0 0 0 002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 3516 - Kab. Mojokerto Unit 0 0 0 0 0 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 3502 - Kab. Ponorogo Unit 1 0 0 0 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 6309 - Kab. Tabalong Unit 1 2 1 2 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan 8104 - Kab. Buru Unit 1 1 1 2 2 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 yang dibangun/ dikembangkan 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 1508 - Kab. Tebo Unit 1 2 2 1 1 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 0000 - Pusat Unit 0 0 0 0 0 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 3307 - Kab. Wonosobo Unit 0 1 2 1 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 3205 - Kab. Garut Unit 0 1 1 2 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 3516 - Kab. Mojokerto Unit 0 1 1 2 2 001 - Sarana dan 6112 - Kab. Unit 0 1 1 2 2 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan Kubu Raya 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 3313 - Kab. Karanganya r Unit 0 1 1 2 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 3324 - Kab. Kendal Unit 0 1 2 1 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 5105 - Kab. Klungkung Unit 0 1 1 1 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 7310 - Kab. Barru Unit 0 1 2 1 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ 5102 - Kab. Tabanan Unit 0 1 1 2 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dikembangkan 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 6303 - Kab. Banjar Unit 0 1 1 2 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 5312 - Kab. Ngada Unit 0 1 1 2 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 3202 - Kab. Sukabumi Unit 0 1 1 2 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 6403 - Kab. Kutai Kartanegara Unit 0 1 2 1 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 1206 - Kab. Toba Unit 0 1 2 1 2 001 - Sarana dan Prasarana 7102 - Kab. Minahasa Unit 0 1 1 2 2 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 1906 - Kab. Belitung Timur Unit 0 1 1 2 1 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 3217 - Kab. Bandung Barat Unit 0 2 1 1 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 5203 - Kab. Lombok Timur Unit 0 1 1 2 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 6310 - Kab. Tanah Bumbu Unit 0 1 1 2 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 9501 - Kab. Merauke Unit 0 1 1 2 2 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 1115 - Kab. Nagan Raya Unit 0 1 2 1 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 3604 - Kab. Serang Unit 0 1 1 2 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 1701 - Kab. Bengkulu Selatan Unit 0 1 2 1 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 8201 - Kab. Halmahera Barat Unit 0 1 2 1 1 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 9803 - Kab. Raja Ampat Unit 0 1 1 2 2 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan 7203 - Kab. Morowali Unit 0 1 2 1 2 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 yang dibangun/ dikembangkan 001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 1307 - Kab. Agam Unit 0 1 1 2 2 003 - Fasilitasi Sarana dan prasarana energi baru dan terbarukan yang dibangun/ dikembangkan/ direvitalisasi 0000 - Pusat Unit 0 95 98 92 92 004 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar Desa yang dibangun/ dikembangkan 0000 - Pusat Unit 0 50 60 70 80 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 3516 - Kab. Mojokerto unit 1 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 1906 - Kab. Belitung Timur unit 1 9 9 9 9 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 6403 - Kab. Kutai Kartanegara unit 1 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 3313 - Kab. Karanganya r unit 1 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 5102 - Kab. Tabanan unit 1 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 0000 - Pusat unit 0 0 0 0 0 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 3307 - Kab. Wonosobo unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 6309 - Kab. Tabalong unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata 6112 - Kab. Kubu Raya unit 0 9 9 9 9 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Desa dan Perdesaan 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 1508 - Kab. Tebo unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 3324 - Kab. Kendal unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 5105 - Kab. Klungkung unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 7310 - Kab. Barru unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 6303 - Kab. Banjar unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 5312 - Kab. Ngada unit 0 9 9 9 9 001 - 3202 - Kab. unit 0 9 9 9 9 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan Sukabumi 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 7102 - Kab. Minahasa unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 8104 - Kab. Buru unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 3217 - Kab. Bandung Barat unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 5203 - Kab. Lombok Timur unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 6310 - Kab. Tanah Bumbu unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan 9501 - Kab. Merauke unit 0 9 9 9 9 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Perdesaan 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 3503 - Kab. Trenggalek unit 0 4 3 4 3 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 5313 - Kab. Manggarai unit 0 4 4 4 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 8205 - Kab. Halmahera Utara unit 0 3 4 4 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 3601 - Kab. Pandeglang unit 0 4 4 4 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 3205 - Kab. Garut unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 1701 - Kab. Bengkulu Selatan unit 1 9 9 9 9 001 - Pengembangan 3321 - Kab. Demak unit 1 4 3 4 3 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 1115 - Kab. Nagan Raya unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 9803 - Kab. Raja Ampat unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 1206 - Kab. Toba unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 3604 - Kab. Serang unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 8201 - Kab. Halmahera Barat unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 7203 - Kab. Morowali unit 0 9 9 9 9 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 1307 - Kab. Agam unit 0 9 9 9 9 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 1106 - Kab. Aceh Tengah unit 0 4 4 4 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 1104 - Kab. Aceh Tenggara unit 0 4 4 4 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 1901 - Kab. Bangka unit 0 4 4 4 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 1904 - Kab. Bangka Tengah unit 0 4 4 4 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 1705 - Kab. Seluma unit 0 3 4 4 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata 1501 - Kab. Kerinci unit 0 3 4 4 4 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Desa dan Perdesaan 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 3218 - Kab. Pangandara n unit 0 4 3 4 3 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 3206 - Kab. Tasikmalaya unit 0 4 3 4 3 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 3320 - Kab. Jepara unit 0 4 3 4 3 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 3512 - Kab. Situbondo unit 0 4 3 4 3 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 6108 - Kab. Kapuas Hulu unit 0 4 3 4 3 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 6105 - Kab. Sanggau unit 0 4 4 3 4 001 - 6301 - Kab. unit 0 4 3 4 3 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan Tanah Laut 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 6305 - Kab. Tapin unit 0 4 3 4 3 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 6210 - Kab. Pulang Pisau unit 0 4 4 3 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 6405 - Kab. Berau unit 0 4 4 3 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 6401 - Kab. Paser unit 0 4 4 3 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 1807 - Kab. Way Kanan unit 0 3 4 4 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan 8106 - Kab. Seram Bagian Barat unit 0 3 4 4 4 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Perdesaan 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 5204 - Kab. Sumbawa unit 0 4 4 3 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 5202 - Kab. Lombok Tengah unit 0 4 4 3 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 5316 - Kab. Sumba Tengah unit 0 4 4 4 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 9403 - Kab. Jayapura unit 0 4 4 3 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 9105 - Kab. Manokwari unit 0 4 4 3 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 9805 - Kab. Maybrat unit 0 4 4 3 4 001 - Pengembangan 7306 - Kab. Gowa unit 0 3 4 4 4 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 7209 - Kab. Tojo Una Una unit 0 3 4 4 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 7414 - Kab. Buton Tengah unit 0 3 4 4 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 7105 - Kab. Minahasa Selatan unit 0 3 4 4 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 1211 - Kab. Karo unit 0 4 4 4 4 001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan 1302 - Kab. Pesisir Selatan unit 0 4 4 4 4 002 - Evaluasi Status Perkembangan Kawasan Perdesaan 0000 - Pusat Laporan 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001 - Evaluasi Status Perkembangan Desa melalui Indeks Desa 0000 - Pusat Laporan 1 1 1 1 1 005 - Penguatan resiliensi desa terhadap perubahan iklim 0000 - Pusat Desa 2 4509 4623 4940 3565 002 - Desa yang mendapatkan fasilitasi konvergensi pencegahan stunting 0000 - Pusat Desa 10004 10000 10000 2000 0 002 - Desa yang mendapatkan fasilitasi konvergensi pencegahan stunting 0000 - Pusat Desa 10004 10000 10000 2000 0 003 - Monitoring dan Evaluasi Prioritas Pemanfaatan Dana Desa 0000 - Pusat Desa 75259 75259 75259 75259 7525 9 004 - Desa Inklusi yang dikembangkan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan akuntabilitas 0000 - Pusat Desa 10 113 169 225 304 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 sosial 001 - Koordinasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Desa 0000 - Pusat Desa 75259 75259 75259 75259 7525 9 006 - Fasilitasi Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat Desa 0000 - Pusat Desa 0 100 125 150 175 007 - Percontohan Model Aksi Lokal Desa Berketahanan Iklim 0000 - Pusat Desa 0 1127 1314 904 1038 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 0000 - Pusat Desa 0 0 0 0 0 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 3307 - Kab. Wonosobo Desa 0 2 4 5 6 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 3205 - Kab. Garut Desa 0 2 3 5 6 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 3516 - Kab. Mojokerto Desa 0 2 4 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 6309 - Kab. Tabalong Desa 0 2 3 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 6112 - Kab. Kubu Raya Desa 0 2 3 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 1508 - Kab. Tebo Desa 0 2 3 5 6 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 3313 - Kab. Karanganya r Desa 0 2 4 5 6 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi 3324 - Kab. Kendal Desa 0 2 4 5 6 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pencegahan stunting 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 5105 - Kab. Klungkung Desa 0 2 3 5 6 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 7310 - Kab. Barru Desa 0 2 3 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 5102 - Kab. Tabanan Desa 0 2 3 5 6 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 6303 - Kab. Banjar Desa 0 2 3 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 5312 - Kab. Ngada Desa 0 2 3 5 7 008 - Desa yang 3202 - Kab. Desa 0 2 3 5 6 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting Sukabumi 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 6403 - Kab. Kutai Kartanegara Desa 0 2 3 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 1206 - Kab. Toba Desa 0 2 3 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 5203 - Kab. Lombok Timur Desa 0 2 3 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 6310 - Kab. Tanah Bumbu Desa 0 2 3 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan 9501 - Kab. Merauke Desa 0 2 3 5 7 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 stunting 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 7102 - Kab. Minahasa Desa 0 3 3 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 8104 - Kab. Buru Desa 0 3 3 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 1906 - Kab. Belitung Timur Desa 0 3 3 5 6 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 3217 - Kab. Bandung Barat Desa 0 3 3 5 6 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 1115 - Kab. Nagan Raya Desa 0 0 4 5 7 008 - Desa yang mendapatkan 3604 - Kab. Serang Desa 0 0 4 5 7 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 1701 - Kab. Bengkulu Selatan Desa 0 0 4 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 8201 - Kab. Halmahera Barat Desa 0 0 4 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 9803 - Kab. Raja Ampat Desa 0 0 4 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 7203 - Kab. Morowali Desa 0 0 4 5 7 008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting 1307 - Kab. Agam Desa 0 0 3 5 7 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 009 - Desa yang mendapatkan fasilitasi dalam pengembangan Desa Model Tematik 0000 - Pusat Desa 0 100 150 200 250 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 0000 - Pusat km 0 15 19 22 25 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 3202 - Kab. Sukabumi km 0,5 1 1 1 2 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 6310 - Kab. Tanah Bumbu km 0,5 1 1 2 2 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 3307 - Kab. Wonosobo km 0 0 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 3205 - Kab. Garut km 0 0 1 1 1 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 3516 - Kab. Mojokerto km 0 0 1 1 1 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 6309 - Kab. Tabalong km 0 0 1 1 1 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 6112 - Kab. Kubu Raya km 0 0 1 1 1 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 1508 - Kab. Tebo km 0 0 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 (Jalan) 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 3313 - Kab. Karanganya r km 0 0 1 1 1 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 3324 - Kab. Kendal km 0 0 1 1 1 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 5105 - Kab. Klungkung km 0 1 0 1 2 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 7310 - Kab. Barru km 0 1 1 1 1 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ 5102 - Kab. Tabanan km 0 1 0 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dikembangkan (Jalan) 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 6303 - Kab. Banjar km 0 1 1 1 2 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 5312 - Kab. Ngada km 0 1 1 1 2 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 6403 - Kab. Kutai Kartanegara km 0 1 1 1 2 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 1206 - Kab. Toba km 0 1 1 1 2 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan 7102 - Kab. Minahasa km 0 1 1 1 2 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 8104 - Kab. Buru km 0 1 1 1 2 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 1906 - Kab. Belitung Timur km 0 1 1 2 1 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 3217 - Kab. Bandung Barat km 0 1 1 2 2 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 5203 - Kab. Lombok Timur km 0 1 1 2 2 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa 9501 - Kab. Merauke km 0 1 1 2 2 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan) 001 - Penyusunan kebijakan/peratur an Menteri tentang Desa Berketahanan Iklim 0000 - Pusat Rekomendasi Kebijakan 0 1 1 0 0 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 0000 - Pusat m 0 0 0 0 0 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 3307 - Kab. Wonosobo m 0 0 25 35 40 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 3205 - Kab. Garut m 0 0 25 35 40 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa 3516 - Kab. Mojokerto m 0 0 25 35 40 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 6309 - Kab. Tabalong m 0 0 25 35 40 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 6112 - Kab. Kubu Raya m 0 0 25 35 40 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 1508 - Kab. Tebo m 0 20 25 35 40 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 3313 - Kab. Karanganya r m 0 20 25 35 40 001 - Prasarana Konektivitas 3324 - Kab. Kendal m 0 20 25 35 40 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 5105 - Kab. Klungkung m 0 20 25 35 40 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 7310 - Kab. Barru m 0 20 25 35 40 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 5102 - Kab. Tabanan m 0 20 25 35 50 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 6303 - Kab. Banjar m 0 20 25 35 50 001 - Prasarana 5312 - Kab. m 0 20 25 35 50 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) Ngada 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 3202 - Kab. Sukabumi m 0 20 30 35 50 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 6403 - Kab. Kutai Kartanegara m 0 20 30 35 50 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 1206 - Kab. Toba m 0 20 30 35 50 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 7102 - Kab. Minahasa m 0 20 30 35 50 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 8104 - Kab. Buru m 0 20 30 35 50 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 1906 - Kab. Belitung Timur m 0 30 30 35 50 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 3217 - Kab. Bandung Barat m 0 30 30 40 50 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 5203 - Kab. Lombok Timur m 0 30 30 40 50 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan 6310 - Kab. Tanah Bumbu m 0 30 30 40 50 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 (Jembatan) 001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan) 9501 - Kab. Merauke m 0 30 30 40 50 151.CT.7323 Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan 3.049 0 0 0 0 3.049 Sasaran Kegiatan S.K.25 Berkembangnya Desa Model Tematik - Persentase Desa yang mengembangkan Model Tematik Bidang Pertanian/Perkebu nan/Peternakan/P erikanan Persentase (%) 56,29 - - - - Output 001 - Percontohan Pengarusutamaan Ketahanan dan Penghidupan Masyarakat Desa (Village Resilience and Livelihoods) dalam Sistem Pendampingan Desa 120 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan Ketahanan Pangan Desa 151.CT.7325 Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal 266.997 1.095.780 1.010.219 1.052.293 1.147.255 4.572.546 Sasaran Kegiatan S.K.31 Meningkatnya kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama - Persentase afirmasi rencana kegiatan berdasarkan rencana pengembangan ekonomi dan investasi dalam pengembangan usaha BUM Desa Persentase (%) 20 25 50 60 75 - Jumlah BUM Desa yang meningkat kualitas tata kelola kelembagaan dan manfaatnya BUM Desa 56 60 64 68 72 - Jumlah BUM Desa Bersama yang meningkat kualitas tata BUMDESMA 12 15 17 20 23 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 kelola kelembagaan dan manfaatnya -Persentase Desa yang BUM Desanya telah mengembangkan Produk Unggulan Desa (PruDes) Persentase (%) 8,67 9,07 9,47 9,87 10,27 - Persentase desa yang BUM Desanya mempromosikan dan memasarkan PruDes Persentase (%) 2,82 3,20 3,65 4,18 4,79 - Persentase rata- rata pertambahan investasi BUM Desa Persentase (%) 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 S.K.32 Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengembangan BUM Desa - Persentase masyarakat yang berperan serta dalam pengembangan BUM Desa Persentase (%) 0 5 10 15 20 S.K.33 Meningkatnya Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 peluang kerja sama BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih - Jumlah BUM Desa yang berbadan hukum BUM Desa 29.45 7 30.70 7 31.70 7 32.20 7 32.45 7 - Jumlah Kerja Sama Investasi yang difasilitasi Kerja Sama 0 1.750 5.250 7.500 8.000 Output 006 - Peningkatan Kapasitas Pengembangan Ekonomi Berbasis Hilirisasi Komoditas Produk Unggulan Desa 0000 - Pusat Kelompok Masyarakat 25 25 25 25 25 001 - Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan 0000 - Pusat Kelompok Masyarakat 1 36 1 1 1 002 - Kelompok Masyarakat TEKAD yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pendampingan, Pembelajaran, dan Stimulan Berbasis Potensi Unggulan dan Kebutuhan 0000 - Pusat Kelompok Masyarakat 1110 1110 1110 0 0 004 - Pembinaan 0000 - Kelompok 40 1110 1110 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Investasi Ekonomi Desa Lokasi TEKAD Pusat Masyarakat 005 - Kelompok Masyarakat TEKAD yang difasilitasi Akses Pasar dan Jasa, serta Akses Pembelajaran dan Motivasi 0000 - Pusat Kelompok Masyarakat 25 25 25 0 0 003 - Penguatan BUM Desa/ Lembaga Ekonomi Desa dan Literasi Keuangan Rumah Tangga Lokasi TEKAD 0000 - Pusat Kelompok Masyarakat 834 572 150 0 0 002 - Koordinasi Penyusunan Informasi potensi Investasi Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pengembangan Ekonomi dan Investasi 0000 - Pusat Kegiatan 1 0 0 0 0 005 - Koordinasi Lintas Kementerian/ Lembaga/Daerah/ BUMN/Swasta dalam rangka peningkatan 0000 - Pusat Kegiatan 2 2 10 10 10 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 promosi dan pemasaran produk unggulan/ kawasan 001 - Koordinasi Pelayanan Investasi untuk Mendukung Pengembangan Perekonomian Desa dan Daerah Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 2 5 6 6 6 001 - Dokumen Kesepakatan Lintas Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal 0000 - Pusat Kesepakatan 1 1 2 2 2 002 - Dokumen Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal 0000 - Pusat NSPK 1 1 4 4 4 001 - NSPK Pengembangan 0000 - Pusat NSPK 2 1 3 3 3 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 BUM Desa/ BUM Desa Bersama dan Usaha Ekonomi Masyarakat 001 - Bantuan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan di Desa dan Daerah Tertinggal 0000 - Pusat Paket 1 0 0 0 0 002 - Fasilitasi Pengembangan Desa Ekspor 0000 - Pusat Kesepakatan 3 10 10 10 10 003 - Fasilitasi kerja sama investasi antara BUM Desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 0000 - Pusat Kesepakatan 0 1750 5250 7500 8000 001 - Promosi Produk Unggulan dan Kawasan dalam rangka transformasi dan pemberdayaan ekonomi 0000 - Pusat promosi 4 10 10 10 10 001 - Fasilitasi Pengembangan BUMDesa 0000 - Pusat Badan usaha 175 820 850 900 1000 005 - Fasilitasi Pembinaan BUM Desa/BUM Desa 0000 - Pusat Badan usaha 0 300 300 250 300 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Bersama dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis 006 - Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan BUM Desa 0000 - Pusat Badan usaha 0 50 150 200 250 007 - Fasilitasi Pengembangan BUM Desa Tematik 0000 - Pusat Badan usaha 0 150 200 250 300 001 - Program Manajemen Proyek TEKAD (3.3) 0000 - Pusat Kegiatan 1 1 1 0 0 001 - Perencanaan dan Evaluasi Program dan Pengembangan Kebijakan (PHLN- TEKAD) 0000 - Pusat Rekomendasi Kebijakan 2 2 2 0 0 001 - Platform digital: Sistem Informasi Manajemen (SIM) (PHLN-TEKAD) 0000 - Pusat Sistem Informasi 1 1 1 0 0 001 - Penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan desa dalam mendukung Koperasi 0000 - Pusat NSPK 0 7 7 7 7 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Desa/Kelurahan Merah Putih 001 - Pendampingan dan peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pengleloaan optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 0000 - Pusat Orang 0 80000 80000 80000 8000 0 001 - Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 0000 - Pusat Lembaga 0 5 5 5 5 002 - Bantuan pengembangan produk unggulan Desa dan Daerah Tertinggal 0000 - Pusat Kelompok Masyarakat 2 8 2 2 2 151.CT.7326 Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal 20.750 24.415 69.980 76.978 84.782 276.907 Sasaran Kegiatan S.K.36 Meningkatnya Keserasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Daerah Tertinggal - Persentase Rencana Program/Kegiatan K/L/D/M dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang disepakati untuk diimplementasikan di Daerah Tertinggal Persentase (%) 75,0 77.5 80,0 82.5 85,0 S.K.37 Meningkatnya penyerasian layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) di daerah tertinggal - Persentase program/kegiatan percepatan pembanguan daerah tertinggal K/L/D/M dalam meningkatkan layanan dasar (Kesehatan dan Pendidikan) yang diimplementasikan di daerah tertinggal Persentase (%) 75,0 77.5 80,0 82.5 85,0 S.K.38 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya penyerasian pembangunan Infrastruktur dasar dan konektivitas di daerah tertinggal - Persentase program/kegiatan percepatan pembanguan daerah tertinggal K/L/D/M dalam meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar dan konektivitas yang diimplementasikan di daerah tertinggal Persentase (%) 75,0 77.5 80,0 82.5 85,0 S.K.39 Meningkatnya penyerasian pembangunan daerah khusus pada daerah tertinggal Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Persentase program/kegiatan percepatan pembanguan daerah tertinggal K/L/D/M dalam meningkatkan pembangunan daerah khusus yang diimplementasikan di daerah tertinggal Persentase (%) 75,0 77.5 80,0 82.5 85,0 S.K.40 Meningkatnya kualitas kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal - Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang Ditetapkan Dokumen 4 4 4 4 4 S.K.41 Menurunnya angka kemiskinan di desa pada daerah tertinggal - Persentase kemiskinan di desa pada daerah Persentase (%) 10,94 10,54 10,14 9,74 9,34 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 tertinggal S.K.42 Meningkatnya keserasian rencana dan program untuk menanggulangi kemiskinan di daerah tertinggal - Persentase rencana program/kegiatan K/L/D/M untuk menanggulangi kemiskinan di daerah tertinggal yang disepakati untuk diimplementasikan di daerah tertinggal Persentase (%) 75,0 77,5 80,0 82,5 85,0 S.K.43 Meningkatnya penyerasian untuk penanggulangan kemiskinan di daerah tertinggal - Persentase program/kegiatan K/L untuk penanggulangan kemiskinan bidang sosial budaya dan kelembagaan yang Persentase (%) 75,0 77,5 80,0 82,5 85,0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 diimplementasikan di daerah tertinggal - Persentase program/kegiatan K/L untuk penanggulangan kemiskinan bidang pembangunan prasarana dan sarana yang diimplementasikan di daerah tertinggal Persentase (%) 75,0 77,5 80,0 82,5 85,0 - Persentase program/kegiatan K/L untuk penanggulangan kemiskinan bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang diimplementasikan di daerah tertinggal Persentase (%) 75,0 77,5 80,0 82,5 85,0 - Persentase Program/Kegiatan K/L untuk Penanggulangan Kemiskinan pada Daerah Khusus yang diimplementasikan di Daerah Persentase (%) 75,0 77,5 80,0 82,5 85,0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Tertinggal S.K.44 Meningkatnya layanan kesehatan di desa pada daerah tertinggal - Persentase Desa yang mendapatkan layanan kesehatan di Daerah Tertinggal Persentase (%) 25.99 26,1 26,3 26,5 26,7 - Persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan pada daerah khusus di daerah tertinggal Persentase (%) 25.99 26,1 26,3 26,5 26,7 S.K.45 Meningkatnya Desa yang menerapkan layanan berbasis digital di Daerah Tertinggal - Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital di Daerah Tertinggal Persentase (%) 76 82 83 83.5 84 S.K.46 Terwujudnya Desa Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal - Persentase Desa Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal Persentase (%) 34.73 35.7 36.7 37.7 38.7 - Persentase Desa Berketahanan Iklim Pada Daerah Khusus di Daerah Tertinggal Persentase (%) 34.73 35.7 36.7 37.7 38.7 Output 001 - Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar (Smart Warehouse) 5316 - Kab. Sumba Tengah Koperasi 0 0 2 2 2 001 - Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar (Smart Warehouse) 5317 - Kab. Sumba Barat Daya Koperasi 0 0 2 2 2 001 - Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar 5320 - Kab. Sabu Raijua Koperasi 0 0 2 2 2 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 (Smart Warehouse) 001 - Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar (Smart Warehouse) 9103 - Kab. Teluk Wondama Koperasi 0 0 2 2 2 001 - Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar (Smart Warehouse) 9104 - Kab. Teluk Bintuni Koperasi 0 0 2 2 2 001 - Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar (Smart Warehouse) 9111 - Kab. Manokwari Selatan Koperasi 0 0 2 2 2 001 - Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar (Smart Warehouse) 9705 - Kab. Mamberamo Tengah Koperasi 0 0 2 2 2 001 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam rangka 5316 - Kab. Sumba Tengah Kelompok Masyarakat 0 0 21 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif berbasis Kearifan Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 001 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam rangka Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif berbasis Kearifan Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5317 - Kab. Sumba Barat Daya Kelompok Masyarakat 0 0 0 0 0 001 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam rangka Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif berbasis Kearifan Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5320 - Kab. Sabu Raijua Kelompok Masyarakat 0 0 0 21 0 001 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 9804 - Kab. Tambrauw Kelompok Masyarakat 0 0 0 0 21 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dalam rangka Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif berbasis Kearifan Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 001 - Sarana Transportasi Darat yang Disediakan di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Unit 2 0 0 0 0 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 1224 - Kab. Nias Utara Koperasi 0 0 0 0 0 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5316 - Kab. Sumba Tengah Koperasi 0 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5317 - Kab. Sumba Barat Daya Koperasi 0 0 0 0 0 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5320 - Kab. Sabu Raijua Koperasi 0 0 0 0 0 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9103 - Kab. Teluk Wondama Koperasi 0 0 40 0 0 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam 9104 - Kab. Teluk Bintuni Koperasi 0 0 40 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9111 - Kab. Manokwari Selatan Koperasi 0 0 30 0 0 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9112 - Kab. Pegunungan Arfak Koperasi 0 0 0 0 40 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9426 - Kab. Waropen Koperasi 0 0 40 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9427 - Kab. Supiori Koperasi 0 0 40 0 0 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9428 - Kab. Mamberamo Raya Koperasi 0 0 20 20 0 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9502 - Kab. Boven Digoel Koperasi 0 0 0 0 40 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam 9503 - Kab. Mappi Koperasi 0 0 0 0 40 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9504 - Kab. Asmat Koperasi 0 0 0 30 10 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9605 - Kab. Puncak Koperasi 0 0 0 0 40 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9701 - Kab. Jayawijaya Koperasi 0 0 0 40 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9704 - Kab. Tolikara Koperasi 0 0 0 40 0 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9705 - Kab. Mamberamo Tengah Koperasi 0 0 0 40 0 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9706 - Kab. Yalimo Koperasi 0 0 0 0 40 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam 9707 - Kab. Lanny Jaya Koperasi 0 0 0 40 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9804 - Kab. Tambrauw Koperasi 0 0 0 0 0 002 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Upaya Pelestarian Adat dan Tradisi Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5316 - Kab. Sumba Tengah Kelompok Masyarakat 0 0 0 0 0 002 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Upaya Pelestarian Adat dan Tradisi Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9504 - Kab. Asmat Kelompok Masyarakat 0 0 0 0 22 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Upaya Pelestarian Adat dan Tradisi Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9701 - Kab. Jayawijaya Kelompok Masyarakat 0 0 0 22 0 002 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Upaya Pelestarian Adat dan Tradisi Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9804 - Kab. Tambrauw Kelompok Masyarakat 0 0 22 0 0 002 - Sarana Air Bersih yang Dibangun di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9427 - Kab. Supiori unit 1 0 0 0 0 002 - Utilitas Jaringan Internet Perdesaan yang dibangun di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Paket 0 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 002 - Utilitas Jaringan Internet Perdesaan yang dibangun di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9702 - Kab. Pegunungan Bintang Paket 1 0 0 0 0 003 - Bantuan Sarana Akses Internet Perdesaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Paket 0 0 0 0 0 003 - Bantuan Sarana Akses Internet Perdesaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9103 - Kab. Teluk Wondama Paket 1 0 0 0 0 003 - Koordinasi Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 2 2 3 3 3 003 - Lahan yang Direhabilitasi dalam Mendukung Penguatan Mitigasi Bencana di Daerah 1225 - Kab. Nias Barat Hektar 20 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Tertinggal dan Sangat Tertinggal 003 - Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Manajemen Keuangan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 1224 - Kab. Nias Utara Kelompok Masyarakat 0 0 0 0 0 003 - Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Manajemen Keuangan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5317 - Kab. Sumba Barat Daya Kelompok Masyarakat 0 0 14 0 0 003 - Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Manajemen Keuangan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9111 - Kab. Manokwari Selatan Kelompok Masyarakat 0 0 0 14 0 003 - Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Manajemen Keuangan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9112 - Kab. Pegunungan Arfak Kelompok Masyarakat 0 0 0 0 14 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 1224 - Kab. Nias Utara Orang 0 0 0 0 0 003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5316 - Kab. Sumba Tengah Orang 0 0 0 0 0 003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5317 - Kab. Sumba Barat Daya Orang 0 0 0 0 0 003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat 9103 - Kab. Teluk Wondama Orang 0 0 200 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Tertinggal 003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9104 - Kab. Teluk Bintuni Orang 0 0 200 0 0 003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9426 - Kab. Waropen Orang 0 0 0 200 0 003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9427 - Kab. Supiori Orang 0 0 0 200 0 003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di 9428 - Kab. Mamberamo Raya Orang 0 0 0 200 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9502 - Kab. Boven Digoel Orang 0 0 0 0 200 003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9503 - Kab. Mappi Orang 0 0 0 0 200 003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9504 - Kab. Asmat Orang 0 0 0 0 200 003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan 9705 - Kab. Mamberamo Tengah Orang 0 0 200 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 003 - Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Rekomendasi Kebijakan 6 3 6 6 8 004 - Koordinasi Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 4 3 4 4 4 004 - Prasarana Air Bersih yang Dibangun di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5317 - Kab. Sumba Barat Daya Unit 1 0 0 0 0 005 - Koordinasi Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Sangat 0000 - Pusat Kegiatan 3 3 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Tertinggal 006 - Koordinasi Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 3 3 0 0 0 006 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi Bencana 1224 - Kab. Nias Utara Orang 0 80 0 0 0 006 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi Bencana 5320 - Kab. Sabu Raijua Orang 0 0 80 0 0 006 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi Bencana 9111 - Kab. Manokwari Selatan Orang 0 0 0 80 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 006 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi Bencana 9112 - Kab. Pegunungan Arfak Orang 0 0 0 0 50 006 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi Bencana 9502 - Kab. Boven Digoel Orang 80 80 0 0 0 006 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya Pemenuhan Gizi Masyarakat secara mandiri di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5316 - Kab. Sumba Tengah Kelompok Masyarakat 0 0 0 15 0 006 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya Pemenuhan Gizi Masyarakat secara mandiri di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5317 - Kab. Sumba Barat Daya Kelompok Masyarakat 0 0 0 0 15 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 006 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya Pemenuhan Gizi Masyarakat secara mandiri di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9112 - Kab. Pegunungan Arfak Kelompok Masyarakat 0 0 15 0 0 006 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya Pemenuhan Gizi Masyarakat secara mandiri di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9504 - Kab. Asmat Kelompok Masyarakat 0 0 0 0 0 006 - Sarana Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Berbasis Biomassa yang diberikan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Unit 0 0 0 0 0 006 - Sarana Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Berbasis Biomassa yang diberikan di Daerah Tertinggal dan Sangat 5316 - Kab. Sumba Tengah Unit 2 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Tertinggal 007 - Koordinasi Bidang Pembangunan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 2 3 2 2 2 007 - Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Bidang Sarana dan Prasarana Di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Orang 0 105 0 0 0 008 - Koordinasi Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan serta Hidup Layak di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 0 0 2 2 2 008 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pengembangan 0000 - Pusat Orang 0 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Energi Baru Terbarukan (EBT) Berbasis Biomassa 008 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Berbasis Biomassa 5316 - Kab. Sumba Tengah Orang 80 0 0 0 0 009 - Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan, Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Konservasi Lingkungan 0000 - Pusat Kegiatan 0 0 5 5 5 010 - Koordinasi Inovasi Pengembangan Sentra Pertanian dan Kelautan melalui Teknologi Tepat Guna di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 0 0 1 1 1 012 - Koordinasi Peningkatan 0000 - Pusat Kegiatan 0 0 4 4 4 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Konektivitas serta Akses Infrastruktur Dasar Permukiman di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 013 - Koordinasi Peningkatan Indeks Desa dalam bidang Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 0 0 1 1 1 014 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengembangan Pertanian Terintegrasi untuk Pengelolaan Pertanian Rendah Karbon 5316 - Kab. Sumba Tengah Orang 0 0 0 0 0 014 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditingkatkan 5317 - Kab. Sumba Barat Daya Orang 0 0 100 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 kapasitasnya dalam Pengembangan Pertanian Terintegrasi untuk Pengelolaan Pertanian Rendah Karbon 014 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengembangan Pertanian Terintegrasi untuk Pengelolaan Pertanian Rendah Karbon 5320 - Kab. Sabu Raijua Orang 0 0 0 100 0 014 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengembangan Pertanian Terintegrasi untuk Pengelolaan Pertanian Rendah Karbon 9427 - Kab. Supiori Orang 0 0 0 0 100 015 - Masyarakat 5317 - Kab. Orang 220 160 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Bidang Sosial Budaya & Kelembagaan Di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal Sumba Barat Daya 015 - Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 0 0 5 5 5 016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9103 - Kab. Teluk Wondama Orang 0 0 0 40 0 016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat 9111 - Kab. Manokwari Selatan Orang 0 0 0 0 40 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Tertinggal 016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9112 - Kab. Pegunungan Arfak Orang 0 0 0 40 0 016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9502 - Kab. Boven Digoel Orang 0 0 0 0 40 016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9503 - Kab. Mappi Orang 0 0 0 0 0 016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan 9504 - Kab. Asmat Orang 0 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9706 - Kab. Yalimo Orang 0 0 40 0 0 016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9804 - Kab. Tambrauw Orang 0 0 40 0 0 016 - Penyerasian Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 0 0 2 2 2 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 017 - Penyerasian Pengembangan Komoditas Lokal dan Industrialisasi Pedesaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 0 0 4 4 4 018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon 1224 - Kab. Nias Utara Orang 0 0 0 70 70 018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon 5316 - Kab. Sumba Tengah Orang 0 0 0 0 0 018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan 5317 - Kab. Sumba Barat Daya Orang 0 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon 018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon 5320 - Kab. Sabu Raijua Orang 0 0 0 0 0 018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon 9103 - Kab. Teluk Wondama Orang 0 0 80 70 70 018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan 9104 - Kab. Teluk Bintuni Orang 0 0 80 70 70 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon 018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon 9426 - Kab. Waropen Orang 0 0 80 70 70 018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon 9427 - Kab. Supiori Orang 0 0 80 70 70 018 - Penyerasian Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 0 0 1 1 1 019 - Penyerasian Pemberantasan 0000 - Pusat Kegiatan 0 0 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kemiskinan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 020 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Digitalisasi Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5316 - Kab. Sumba Tengah Orang 0 0 125 0 0 020 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Digitalisasi Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5317 - Kab. Sumba Barat Daya Orang 0 0 125 0 0 020 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Digitalisasi Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9426 - Kab. Waropen Orang 0 0 0 125 125 020 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Digitalisasi Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9427 - Kab. Supiori Orang 0 0 0 125 125 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 020 - Penyerasian Pengembangan Pariwisata Rintisan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 0 0 2 2 2 021 - Penyerasian APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 0 0 1 1 1 022 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 1224 - Kab. Nias Utara Orang 0 0 150 150 150 022 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5320 - Kab. Sabu Raijua Orang 0 0 150 150 150 022 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam 9426 - Kab. Waropen Orang 0 0 150 150 150 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Desa Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 022 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9427 - Kab. Supiori Orang 0 0 150 150 150 023 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 1224 - Kab. Nias Utara Orang 0 0 150 150 150 023 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5320 - Kab. Sabu Raijua Orang 0 0 150 150 150 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 023 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9103 - Kab. Teluk Wondama Orang 0 0 150 150 150 023 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9427 - Kab. Supiori Orang 0 0 150 150 150 026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 1224 - Kab. Nias Utara Orang 0 0 0 0 0 026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi 5316 - Kab. Sumba Tengah Orang 0 0 0 0 200 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5317 - Kab. Sumba Barat Daya Orang 0 0 0 0 0 026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 5320 - Kab. Sabu Raijua Orang 0 0 0 0 0 026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9103 - Kab. Teluk Wondama Orang 0 0 200 0 0 026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan 9104 - Kab. Teluk Bintuni Orang 0 0 200 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9111 - Kab. Manokwari Selatan Orang 0 0 200 0 0 026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9426 - Kab. Waropen Orang 0 0 0 200 0 026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9427 - Kab. Supiori Orang 0 0 0 200 0 026 - Fasilitasi dan Pembinaan 9503 - Kab. Mappi Orang 0 0 0 200 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9504 - Kab. Asmat Orang 0 0 0 0 200 026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9804 - Kab. Tambrauw Orang 0 0 0 0 200 151.CT.7327 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal 11.796 57.968 75.381 81.521 89.095 315.763 Sasaran Kegiatan S.K.68 Meningkatnya Desa yang Mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 masyarakat - Persentase KPMD yang mendapatakan pelatihan di bidang pembangunan desa Persentase (%) 10 20 30 40 55 Output 001 - Kebijakan Pelatihan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal 0000 - Pusat Rekomendasi Kebijakan 2 2 13 13 13 001 - Pelatihan dan Inkubasi Kepemimpinan Muda Desa 0000 - Pusat Orang 0 1000 1000 1000 1000 001 - Pendampingan Alumni 1471 - Kota Pekanbaru Lembaga 8 0 0 0 0 001 - Pendampingan Alumni 1771 - Kota Bengkulu Orang 0 240 240 240 280 001 - Pendampingan Alumni 3100 - Provinsi DKI Jakarta Lembaga 8 0 0 0 0 001 - Pendampingan Alumni 3100 - Provinsi DKI Jakarta Orang 0 178 390 390 420 001 - 3400 - Lembaga 10 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pendampingan Alumni Provinsi DI Yogyakarta 001 - Pendampingan Alumni 5171 - Kota Denpasar Lembaga 2 0 0 0 0 001 - Pendampingan Alumni 6371 - Kota Banjarmasin Lembaga 2 0 0 0 0 001 - Pendampingan Alumni 7371 - Kota Makassar Lembaga 3 0 0 0 0 001 - Pendampingan Alumni 7371 - Kota Makassar Orang 0 150 210 360 360 001 - Pendampingan Alumni 8171 - Kota Ambon Lembaga 1 0 0 0 0 001 - Pendampingan Alumni 8171 - Kota Ambon Orang 0 120 330 300 300 001 - Pendampingan Alumni 9471 - Kota Jayapura Lembaga 3 0 0 0 0 001 - Pendampingan Alumni 9471 - Kota Jayapura Orang 0 150 210 270 270 001 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal 1771 - Kota Bengkulu Orang 0 1680 1930 2070 2190 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal 3100 - Provinsi DKI Jakarta Orang 0 2790 2820 2890 3210 001 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal 7371 - Kota Makassar Orang 0 2130 2220 2310 2430 001 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal 8171 - Kota Ambon Orang 0 1680 1830 1920 2070 001 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal 9471 - Kota Jayapura Orang 0 1620 1740 1830 1920 002 - Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa melalui Akademi Desa 4.0 0000 - Pusat Orang 50 300 300 300 300 U01 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta di Balai 3100 - Provinsi DKI Jakarta Orang 30 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 U02 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat 3100 - Provinsi DKI Jakarta Orang 150 0 0 0 0 U03 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Balai 3400 - Provinsi DI Yogyakarta Orang 90 0 0 0 0 U04 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat 3400 - Provinsi DI Yogyakarta Orang 120 0 0 0 0 U06 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di 7371 - Kota Makassar Orang 90 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Lokasi Jangkauan Darat U07 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di Lokasi Jangkauan Udara 7371 - Kota Makassar Orang 120 0 0 0 0 U08 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Balai 6371 - Kota Banjarmasin Orang 60 0 0 0 0 U09 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Darat 6371 - Kota Banjarmasin Orang 150 0 0 0 0 U10 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT 6371 - Kota Banjarmasin Orang 30 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Udara U11 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Balai 1471 - Kota Pekanbaru Orang 60 0 0 0 0 U12 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat 1471 - Kota Pekanbaru Orang 90 0 0 0 0 U13 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Udara 1471 - Kota Pekanbaru Orang 60 0 0 0 0 U14 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang 8171 - Kota Ambon Orang 30 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Balai U15 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Darat 8171 - Kota Ambon Orang 180 0 0 0 0 U16 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Udara 8171 - Kota Ambon Orang 120 0 0 0 0 U18 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Jayapura di Lokasi Jangkauan Darat 9471 - Kota Jayapura Orang 90 0 0 0 0 U19 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah 9471 - Kota Jayapura Orang 120 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Jayapura di Lokasi Jangkauan Udara U20 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Balai 5171 - Kota Denpasar Orang 60 0 0 0 0 U21 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkauan Darat 5171 - Kota Denpasar Orang 30 0 0 0 0 U22 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkauan Udara 5171 - Kota Denpasar Orang 120 0 0 0 0 U23 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 1771 - Kota Bengkulu Orang 30 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Balai U24 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Darat 1771 - Kota Bengkulu Orang 150 0 0 0 0 U25 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Udara 1771 - Kota Bengkulu Orang 60 0 0 0 0 U49 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta Di Lokasi Jangkauan Udara 3100 - Provinsi DKI Jakarta Orang 30 0 0 0 0 151.CT.7328 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal 1.489.055 1.785.369 1.836.292 1.888.075 1.945.887 8.944.680 S.K.68 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Desa yang Mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat - Persentase Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang berkinerja baik dalam pendampingan Desa Persentase (%) 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0 Output 001 - Evaluasi Dampak Pendampingan Desa 0000 - Pusat Laporan 0 0 0 1 0 001 - Kebijakan Pemberdayaan Mayarakat Desa dan Daerah Tertinggal 0000 - Pusat Rekomendasi Kebijakan 0 4 6 6 6 001 - Pendampingan Desa 0000 - Pusat Orang 33930 35000 35000 35000 3500 0 001 - Sertifikasi TPP 0000 - Pusat Orang 0 6000 6000 3000 3000 002 - Tenaga Pendamping Profesional (TPP) 0000 - Pusat Orang 2000 2000 2000 2000 2000 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 yang ditingkatkan kapasitasnya 003 - Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal 0000 - Pusat Orang 0 4000 4000 4000 4000 004 - Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Berketahanan iklim di desa terpilih 0000 - Pusat Orang 0 500 550 600 650 151.CT.7329 Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Perencanaan dan Kerja Sama 27.558 0 0 0 0 27.558 Sasaran Kegiatan S.K.02 Meningkatnya kualitas Perencanaan - Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Nilai 92 0 0 0 0 Output 001 - Layanan Perencanaan dan Pengelolaan Program P3PD 0000 - Pusat Layanan 7 7 7 7 7 151.CT.7330 Pengelolaan Data dan Informasi Eksternal 200 125.875 63.500 63.200 62.900 315.675 Sasaran Kegiatan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 S.K.62 Meningkatnya validasi data terpublikasi - Persentase data Indeks Desa yang divalidasi Persentase (%) 50 100 100 100 100 - Persentase data Monitoring dan Evaluasi Dana Desa yang divalidasi Persentase (%) 50 100 100 100 100 - Persentase data Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) yang divalidasi Persentase (%) 0 25 50 75 100 Output 001 - Pengembangan Sistem Indeks Desa 0000 - Pusat Sistem Informasi 1 1 1 1 1 002 - Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi desa berketahanan iklim 0000 - Pusat Sistem Informasi 0 1 1 1 1 151.CT.7331 Pengembangan Kebijakan, Keterpaduan Rencana, dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal 2.864 31.500 20.380 20.503 19.493 94.741 Sasaran Kegiatan S.K.60 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang diimplementasikan dan/atau menjadi rujukan - Persentase dokumen kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang disusun Persentase (%) 90 90 95 95 100 - Persentase dokumen pendukung keterpaduan perencanaan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang dimanfaatkan Persentase (%) 50 75 90 100 100 - Persentase kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang dievaluasi Persentase (%) 100 100 100 100 100 Output 001 - Rekomendasi Kebijakan dan 0000 - Pusat Rekomendasi Kebijakan 10 12 12 12 12 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, dan Daerah Tertinggal 001 - Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal 0000 - Pusat Laporan 2 4 4 4 4 151.CT.7332 Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal 4.001 20.800 22.880 25.168 27.684 100.534 Sasaran Kegiatan S.K. 61 Meningkatnya kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang diimplementasikan dan/atau menjadi rujukan - Persentase model pengembangan daya saing desa dan daerah tertinggal yang disusun Persentase (%) 90 90 95 95 100 Output 001 - Rekomendasi Kebijakan 0000 - Pusat Rekomendasi Kebijakan 4 4 4 4 4 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Daya Saing Desa, dan Daerah Tertinggal 002 - Rekomendasi Kebijakan Teknologi Tepat Guna Perdesaan 0000 - Pusat Rekomendasi Kebijakan 0 1 1 1 1 001 - Pengembangan Desa Cerdas 0000 - Pusat Desa 235 0 0 0 0 151.CT.7699 Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal 24.309 413.750 421.225 289.672 208.451 1.357.408 Sasaran Kegiatan S.K.68 Meningkatnya Desa yang Mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat - Persentase Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang berkinerja baik dalam pendampingan Desa Persentase (%) 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0 - Persentase KPMD yang Persentase (%) 0 20 30 40 55 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 mendapatkan pelatihan di bidang pembangunan desa Output 001 - Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang ditingkatkan kapasitasnya 0000 - Pusat Orang 1465 0 0 0 0 002 - Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim di desa terpilih 0000 - Pusat Orang 0 37345 37100 23900 1720 0 004 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Produksi Konten Video Platform Desa Berketahanan Iklim 0000 - Pusat Orang 0 300 300 300 300 003 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa 3100 - Provinsi DKI Jakarta Orang 0 1150 1725 1725 1150 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim 003 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim 1771 - Kota Bengkulu Orang 0 1100 1650 1650 1100 003 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim 7371 - Kota Makassar Orang 0 1100 1650 1650 1100 003 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim 8171 - Kota Ambon Orang 0 1100 1650 1650 1100 003 - Peningkatan 9471 - Kota Orang 0 1100 1650 1650 1100 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim Jayapura 151.CT.7700 Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal 9.745 - - - - 9.745 Sasaran Kegiatan S.K.61 Meningkatnya kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang diimplementasikan dan/atau menjadi rujukan - Persentase model pengembangan daya saing desa dan daerah tertinggal yang disusun Persentase (%) 90 90 95 95 100 Output 001 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan model desa berketahanan 0000 - Pusat Rekomendasi Kebijakan 1 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pangan dan iklim 151.WA. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 588.259 704.039 742.336 765.740 790.408 3.590.784 Seluruh Unit Kerja Eselon I Sasaran Program SP.01 Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB) - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Nilai 67,55 67,58 67,63 67,68 67,76 - Nilai kinerja perencanaan anggaran Kementerian Nilai 90,70 90,74 90,79 90,85 90,92 - Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0 - Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Nilai 3,00 3,10 3,15 3,20 3,25 - Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nilai WTP WTP WTP WTP WTP - Indeks Efektivitas Organisasi Nilai 81 81 82 82 83 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Indeks Penerapan Sistem Merit Nilai 0,86 0,86 0,87 0,87 0,88 - Indeks Budaya Aparatur Sipil Negara (ASN) Nilai 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 - Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan Nilai 3 3 3 3 3 - Indeks Pelayanan Publik Nilai 4,33 4,43 4,53 4,63 4,73 - Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik Nilai 93,34 93,35 93,36 93,37 93,38 - Survei Kepuasan Masyarakat Nilai 90,00 90,25 90,50 90,75 91,00 - Indeks Reformasi Hukum Nilai 90,1 90,1 90,1 90,2 90,2 - Tingkat Digitalisasi Arsip Nilai 92 93 94 95 96 - Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Nilai 81 82 83 84 85 SP.12 Meningkatnya Pengawasan Internal Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Persentase tata kelola tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Persentase (%) 70 72 74 75 76 - Persentase materialitas atas koreksi hasil reviu laporan keuangan Kementerian yang disusun Persentase (%) <5 <4 <3 <2 <1 - Persentase implementasi Continuous Audit dan Continuous Monitoring (CA- CM) pada Inspektorat Jenderal Persentase (%) 25 30 35 40 45 - Tingkat keberhasilan pembangunan zona Integritas Unit Kerja 1 1 1 1 1 - Persentase capaian strategi pelaksanaan kebijakan RB Persentase (%) 80 81 83 84 86 - Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,342 3,344 3,346 3,346 3,350 - Nilai kapabilitas Nilai 3,4 3,5 3,6 3,8 4 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - Indeks integritas Nilai 75 76 78 79 80,0 SP.14 Meningkatnya layanan dan kualitas kebijakan - Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Nilai 79,5 80,0 82,0 84,0 86,0 - Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) Nilai 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 - Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase (%) 2,98 2,98 3,00 3,00 3,02 SP.16 Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) - Nilai Kompetensi ASN Nilai 30 32 33 34 35 151.WA.7333 Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal 23.461 18.840 18.145 18.665 19.201 98.314 Sasaran Kegiatan S.K.47 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Teknis Inspektorat Jenderal - Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Inspektorat Jenderal Persentase (%) 82,6 82,7 82,8 82,9 83,0 - Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/ Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Itjen Kriteria PIE PIE PIE PIE PIE - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal Nilai 98,38 98,42 98,47 98,53 98,6 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Inspektorat Jenderal Nilai 93 94 95 95 96 - Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan Persentase (%) 70 75 80 85 90 - Rata-rata nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Nilai 94 94,5 95,0 95,5 96 - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Jenderal Nilai 70 71 72 73 75 - Tingkat efektivitas pngelolaan aset UAPPB- E1 Inspektorat Jenderal Nilai 84,0 84,5 85,0 85,5 86 - Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai 95 96 97 98 99 - Persentase Persentase 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dokumen Penilaian Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Jenderal yang tersedia (%) S.K. 48 Meningkatnya pengendalian Internal Inspektorat Jenderal - Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Nilai 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 S.K. 49 Meningkatnya layanan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) - Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil Pengawasan lingkup Itjen Persentase (%) 75 80 85 88 90 Output 965 - Layanan 0000 - Dokumen 23 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Audit Internal Pusat 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 0000 - Pusat Dokumen 12 12 12 12 12 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 0000 - Pusat Dokumen 26 26 26 26 26 955 - Layanan Manajemen Keuangan 0000 - Pusat Dokumen 9 9 9 9 9 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 0000 - Pusat Dokumen 16 16 16 16 16 991 - Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 0000 - Pusat Dokumen 0 35 35 35 35 956 - Layanan BMN 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 962 - Layanan Umum 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 963 - Layanan Data dan Informasi 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 994 - Layanan Perkantoran 0000 - Pusat Layanan 1 1 0 1 1 001 - Sarana 0000 - Unit 30 80 25 25 25 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat 951 - Layanan Sarana Internal 0000 - Pusat Unit 15 100 50 50 50 954 - Layanan Manajemen SDM 0000 - Pusat Orang 145 160 160 160 160 151.WA.7334 Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 5.351 15.750 16.222 16.709 17.210 71.243 Sasaran Kegiatan S.K.50 Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi dari hasil pengawasan berkualitas - Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal oleh Inspektorat I Persentase (%) 70 73 75 77 79 - Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal oleh Inspektorat II Persentase (%) 70 73 75 77 79 - Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti Persentase (%) 70 73 75 77 79 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dari hasil pengawasan internal oleh Inspektorat III - Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal oleh Inspektorat IV Persentase (%) 70 73 75 77 79 - Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal oleh Inspektorat V Persentase (%) 70 73 75 77 79 S.K.51 Meningkatnya tata kelola tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal - Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal oleh Inspektorat I Persentase (%) 70 73 75 77 79 - Persentase Rekomendasi yang Persentase (%) 70 73 75 77 79 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal oleh Inspektorat II - Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal oleh Inspektorat III Persentase (%) 70 73 75 77 79 - Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal oleh Inspektorat IV Persentase (%) 70 73 75 77 79 - Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal oleh Inspektorat V Persentase (%) 70 73 75 77 79 S.K.52 Meningkatnya kualitas pengendalian pengelolaan kinerja dan keuangan - Persentase rata- Persentase ≤ 5 ≤ 4 ≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 rata materialitas atas koreksi hasil reviu laporan keuangan UKE I yang disusun (%) - Persentase Rekomendasi hasil reviu rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang ditindaklanjuti Persentase (%) 90 91 92 93 95 - Persentase tindak lanjut Catatan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada seluruh UKE I Persentase (%) 70 75 80 82 86 S.K.53 Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengawasan Internal - Persentase (%) Pengawasan Berbasis CA-CM Persentase (%) 70 75 80 85 90 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 oleh Inspektorat I - Persentase Pengawasan Berbasis CA-CM oleh Inspektorat II Persentase (%) 60 65 70 72 74 - Persentase Pengawasan Berbasis CA-CM oleh Inspektorat III Persentase (%) 60 65 70 72 74 - Persentase Pengawasan Berbasis CA-CM oleh Inspektorat IV Persentase (%) 60 65 70 72 74 - Persentase Pengawasan Berbasis CA-CM oleh Inspektorat V Persentase (%) 60 65 70 72 74 S.K.54 Meningkatnya keberhasilan pembangunan zona integritas - Tingkat efektiifitas pembangunan zona integritas Unit Kerja 1 2 3 3 4 S.K.55 Meningkatnya capaian implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RARB) Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Persentase Implementasi hasil pemantauan dan evaluasi internal atas Kegiatan Utama dan RARB (KU-RARB) yang ditindaklanjuti Persentase (%) 50 60 65 70 75 - Nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal SAKIP Kementerian Persentase (%) 16,44 16,46 16,48 16,5 16,52 S.K.56 Meningkatnya Maturitas SPIP - Persentase tindak lanjut hasil Area of Improvement (AOI) SPIP Persentase (%) 30 40 50 60 70 S.K.57 Meningkatnya kapasitas SDM Pengawasan - Persentase Rekomendasi hasil evaluasi kapabilitas APIP yang ditindaklanjuti Persentase (%) 85 86 87 88 89 S.K.58 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Optimalisasi integritas organisasi - Persentase tindak lanjut rencana aksi hasil SPI Persentase (%) 50 60 65 70 75 - Persentase penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Persentase (%) 80 83 85 88 90 Output 965 - Layanan Audit Internal 0000 - Pusat Dokumen 282 340 340 340 340 151.WA.7335 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 49.054 30.700 31.621 32.569 33.546 177.491 Sasaran Kegiatan S.K.18 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan - Indeks Profesionalitas ASN di Persentase (%) 83 84 85 85 87 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan - Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Persentase (%) PIE PIE PIE PIE PIE - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nilai 90,7 90,74 90,79 90,85 90,92 - Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Nilai 93 94 95 95 96 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Perdesaan - Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan Persentase (%) 90 95 100 100 100 - Rata-Rata Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nilai 90 91 92 93 94 - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nilai 70 71 72 73 75 -Tingkat efektivitas pngelolaan aset UAPPB- E1 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Persentase (%) 84,0 84,5 85,0 85,5 86,0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Persentase prasarana dan sarana kerja yang terpenuhi berdasarkan RKBMN Persentase (%) 80 85 90 95 100 - Persentase Dokumen Penilaian Efektivitas Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang tersedia Persentase (%) 100 100 100 100 100 S.K.19 Meningkatnya Pengendalian Internal Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan - Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nilai 70 71 72 73 75 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Output 001 - Sarana Teknologi Informasi yang disediakan 0000 - Pusat Unit 10 200 200 200 200 994 - Layanan Perkantoran 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 962 - Layanan Umum 0000 - Pusat Layanan 6 6 6 6 6 957 - Layanan Hukum 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 0 971 - Layanan Prasarana Internal 0000 - Pusat Unit 0 0 0 0 951 - Layanan Sarana Internal 0000 - Pusat Unit 10 400 200 120 120 954 - Layanan Manajemen SDM 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 0000 - Pusat Layanan 1 6 6 6 6 961 - Layanan Reformasi Kinerja 0000 - Pusat Dokumen 1 1 1 1 1 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 0000 - Pusat Dokumen 4 4 4 4 4 955 - Layanan Manajemen Keuangan 0000 - Pusat Dokumen 1 4 4 4 4 952 - Layanan 0000 - Dokumen 6 7 7 7 7 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Perencanaan dan Penganggaran Pusat 151.WA.7336 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal 39.760 28.788 29.651 30.541 31.457 160.198 Sasaran Kegiatan S.K.29 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal - Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Persentase (%) 83 84 85 85 87 - Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Direktorat Kriteria PIE PIE PIE PIE PIE Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Nilai 91,67 91,71 91,76 91,82 91,89 - Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Nilai 93 94 95 95 96 - Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan Persentase (%) 90 95 100 100 100 - Rata-Rata Nilai Pengawasan Kearsipan di Nilai 90 91 92 93 94 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Nilai 70 71 72 73 75 -Tingkat efektivitas pngelolaan aset UAPPB- E1 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Persentase (%) 84,0 84,5 85,0 85,5 86,0 - Persentase Dokumen Penilaian Efektivitas Kelembagaan Direktorat Jenderal Persentase (%) 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal yang tersedia S.K.30 Meningkatnya Pengendalian Internal Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal - Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Nilai 70 71 72 73 75 Output 963 - Layanan Data dan Informasi 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 969 - Layanan Bantuan Hukum 0000 - Pusat Layanan 2 2 2 2 2 962 - Layanan Umum 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 957 - Layanan Hukum 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 956 - Layanan BMN 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 994 - Layanan Perkantoran 0000 - Pusat Layanan 2 2 2 2 2 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 0000 - Pusat Layanan 3 3 3 3 3 954 - Layanan Manajemen SDM 0000 - Pusat Orang 395 395 395 395 395 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 0000 - Pusat Dokumen 1 1 1 1 1 961 - Layanan Reformasi Kinerja 0000 - Pusat Dokumen 1 1 1 1 1 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 0000 - Pusat Dokumen 2 2 2 2 2 955 - Layanan Manajemen Keuangan 0000 - Pusat Dokumen 2 2 2 2 2 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 0000 - Pusat Dokumen 4 4 4 4 4 001 - Layanan Sarana Internal Bidang TIK 0000 - Pusat Unit 0 30 30 30 30 001 - Layanan 0000 - Unit 0 20 20 20 20 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sarana Internal Pusat 151.WA.7337 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 40.118 22.022 22.683 23.364 24.064 132.253 Sasaran Kegiatan S.K.34 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kategori 83 84 85 86 87 - Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kriteria PIE PIE PIE PIE PIE Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nilai 90,7 90,74 90,79 90,85 90,92 - Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nilai 93 94 94 95 96 - Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan Persentase (%) 90 95 100 100 100 - Rata-Rata Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nilai 90 91 92 93 94 - Nilai Evaluasi Nilai 70 71 72 73 75 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Tingkat efektivitas pengelolaan aset UAPPB- E1 Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Persentase (%) 84,0 84,5 85,0 85,5 86,0 - Persentase Dokumen Penilaian Efektivitas Kelembagaan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Persentase (%) 100 100 100 100 100 S.K.35 Meningkatnya Pengendalian Internal Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Daerah Tertinggal - Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nilai 70 71 72 73 75 Output 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 0 957 - Layanan Hukum 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 0 962 - Layanan Umum 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 0 956 - Layanan BMN 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 0 963 - Layanan Data dan Informasi 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 0 994 - Layanan Perkantoran 0000 - Pusat Layanan 2 2 2 2 0 954 - Layanan Manajemen SDM 0000 - Pusat Orang 398 398 398 398 0 953 - Layanan Pemantauan dan 0000 - Pusat Dokumen 2 2 2 2 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Evaluasi 955 - Layanan Manajemen Keuangan 0000 - Pusat Dokumen 2 2 2 2 0 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 0000 - Pusat Dokumen 2 2 2 2 0 151.WA.7338 Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal 87.165 64.051 78.577 81.720 85.604 397.118 Sasaran Kegiatan S.K.66 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal - Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kategori 83 84 85 85 87 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan Daerah Tertinggal - Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Kriteria PIE PIE PIE PIE PIE - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Nilai 91,42 91,46 91,51 91,57 91,64 - Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Nilai 93 94 95 95 96 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal - Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan Persentase (%) 90 95 100 100 100 - Rata-Rata Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Nilai 90 91 92 93 94 - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Nilai 70 71 72 73 75 - Tingkat efektivitas Persentase (%) 84,0 84,5 85,0 85,5 86,0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pngelolaan aset UAPPB- E1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal - Persentase Dokumen Penilaian Efektivitas Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang tersedia Persentase (%) 100 100 100 100 100 S.K.67 Meningkatnya Pengendalian Internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal - Nilai rata rata Nilai 70 71 72 73 75 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Output 001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 1771 - Kota Bengkulu Unit 9 0 8 8 8 001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 3100 - Provinsi DKI Jakarta Unit 0 0 6 6 6 001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 0000 - Pusat Unit 0 0 17 17 17 001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 8171 - Kota Ambon Unit 0 0 5 5 5 001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 9471 - Kota Jayapura Unit 0 0 4 4 4 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 7371 - Kota Makassar Unit 0 0 6 6 6 001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 3400 - Provinsi DI Yogyakarta Unit 4 0 0 0 0 001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 6371 - Kota Banjarmasin Unit 1 0 0 0 0 001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 5171 - Kota Denpasar Unit 2 0 0 0 0 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 9471 - Kota Jayapura Layanan 1 1 1 1 1 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 8171 - Kota Ambon Layanan 1 1 1 1 1 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1471 - Kota Pekanbaru Layanan 1 0 0 0 0 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 5171 - Kota Denpasar Layanan 1 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 3100 - Provinsi DKI Jakarta Layanan 1 1 1 1 1 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1771 - Kota Bengkulu Layanan 2 1 2 2 2 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 7371 - Kota Makassar Layanan 1 1 1 1 1 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 6371 - Kota Banjarmasin Layanan 1 0 0 0 0 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 3400 - Provinsi DI Yogyakarta Layanan 2 0 0 0 0 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 0000 - Pusat Layanan 2 2 2 2 2 957 - Layanan Hukum 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 962 - Layanan Umum 1771 - Kota Bengkulu Layanan 1 1 1 1 1 962 - Layanan Umum 3100 - Provinsi DKI Jakarta Layanan 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 962 - Layanan Umum 9471 - Kota Jayapura Layanan 1 1 1 1 1 962 - Layanan Umum 5171 - Kota Denpasar Layanan 1 0 0 0 0 962 - Layanan Umum 8171 - Kota Ambon Layanan 1 1 1 1 1 962 - Layanan Umum 7371 - Kota Makassar Layanan 1 1 1 1 1 962 - Layanan Umum 6371 - Kota Banjarmasin Layanan 1 0 0 0 0 962 - Layanan Umum 1471 - Kota Pekanbaru Layanan 1 0 0 0 0 962 - Layanan Umum 3400 - Provinsi DI Yogyakarta Layanan 1 0 0 0 0 962 - Layanan Umum 0000 - Pusat Layanan 2 1 1 1 1 994 - Layanan Perkantoran 8171 - Kota Ambon Layanan 2 2 2 2 2 994 - Layanan Perkantoran 1471 - Kota Pekanbaru Layanan 2 0 0 0 0 994 - Layanan Perkantoran 1771 - Kota Bengkulu Layanan 2 2 2 2 2 994 - Layanan Perkantoran 9471 - Kota Jayapura Layanan 2 2 2 2 2 994 - Layanan Perkantoran 7371 - Kota Makassar Layanan 2 2 2 2 2 994 - Layanan Perkantoran 6371 - Kota Banjarmasin Layanan 2 0 0 0 0 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 994 - Layanan Perkantoran 5171 - Kota Denpasar Layanan 2 0 0 0 0 994 - Layanan Perkantoran 3400 - Provinsi DI Yogyakarta Layanan 2 0 0 0 0 994 - Layanan Perkantoran 3100 - Provinsi DKI Jakarta Layanan 2 2 2 2 2 994 - Layanan Perkantoran 0000 - Pusat Layanan 2 2 2 2 2 951 - Layanan Sarana Internal 5171 - Kota Denpasar Unit 8 0 0 0 0 951 - Layanan Sarana Internal 1771 - Kota Bengkulu Unit 19 0 20 20 20 951 - Layanan Sarana Internal 6371 - Kota Banjarmasin Unit 6 0 0 0 0 951 - Layanan Sarana Internal 3400 - Provinsi DI Yogyakarta Unit 1 0 0 0 0 951 - Layanan Sarana Internal 3100 - Provinsi DKI Jakarta Unit 0 0 20 20 20 951 - Layanan Sarana Internal 8171 - Kota Ambon Unit 0 0 3 3 3 951 - Layanan Sarana Internal 9471 - Kota Jayapura Unit 0 0 1 1 1 951 - Layanan Sarana Internal 7371 - Kota Makassar Unit 0 0 5 5 5 951 - Layanan Sarana Internal 0000 - Pusat Unit 0 0 60 60 60 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 971 - Layanan Prasarana Internal 0000 - Pusat Unit 0 0 1 1 1 971 - Layanan Prasarana Internal 8171 - Kota Ambon Unit 0 0 1 1 1 971 - Layanan Prasarana Internal 9471 - Kota Jayapura Unit 0 0 1 1 1 971 - Layanan Prasarana Internal 1771 - Kota Bengkulu Unit 0 0 1 1 1 954 - Layanan Manajemen SDM 3100 - Provinsi DKI Jakarta Layanan 1 1 1 1 1 954 - Layanan Manajemen SDM 1771 - Kota Bengkulu Layanan 1 1 1 1 1 954 - Layanan Manajemen SDM 5171 - Kota Denpasar Layanan 1 0 0 0 0 954 - Layanan Manajemen SDM 6371 - Kota Banjarmasin Layanan 1 0 0 0 0 954 - Layanan Manajemen SDM 1471 - Kota Pekanbaru Layanan 1 0 0 0 0 954 - Layanan Manajemen SDM 9471 - Kota Jayapura Layanan 2 2 2 2 2 954 - Layanan Manajemen SDM 7371 - Kota Makassar Layanan 1 1 1 1 1 954 - Layanan Manajemen SDM 3400 - Provinsi DI Yogyakarta Layanan 1 0 0 0 0 954 - Layanan Manajemen SDM 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 954 - Layanan 8171 - Kota Layanan 0 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Manajemen SDM Ambon 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 3100 - Provinsi DKI Jakarta Layanan 1 1 1 1 1 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 7371 - Kota Makassar Layanan 1 1 1 1 1 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 5171 - Kota Denpasar Layanan 1 0 0 0 0 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1771 - Kota Bengkulu Layanan 1 1 1 1 1 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 3400 - Provinsi DI Yogyakarta Layanan 1 0 0 0 0 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 6371 - Kota Banjarmasin Layanan 1 0 0 0 0 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1471 - Kota Pekanbaru Layanan 1 0 0 0 0 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 9471 - Kota Jayapura Layanan 1 1 1 1 1 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 8171 - Kota Ambon Layanan 1 1 1 1 1 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 955 - Layanan Manajemen Keuangan 5171 - Kota Denpasar Layanan 1 0 0 0 0 955 - Layanan Manajemen Keuangan 7371 - Kota Makassar Layanan 1 1 1 1 1 955 - Layanan Manajemen Keuangan 1471 - Kota Pekanbaru Layanan 1 0 0 0 0 955 - Layanan Manajemen Keuangan 6371 - Kota Banjarmasin Layanan 1 0 0 0 0 955 - Layanan Manajemen Keuangan 9471 - Kota Jayapura Layanan 1 1 1 1 1 955 - Layanan Manajemen Keuangan 8171 - Kota Ambon Layanan 1 1 1 1 1 955 - Layanan Manajemen Keuangan 3400 - Provinsi DI Yogyakarta Layanan 1 0 0 0 0 955 - Layanan Manajemen Keuangan 0000 - Pusat Layanan 2 2 2 2 2 955 - Layanan Manajemen Keuangan 1771 - Kota Bengkulu Layanan 0 1 1 1 1 955 - Layanan Manajemen Keuangan 3100 - Provinsi DKI Jakarta Layanan 0 1 1 1 1 953 - Layanan 7371 - Kota Layanan 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pemantauan dan Evaluasi Makassar 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 9471 - Kota Jayapura Layanan 1 1 1 1 1 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5171 - Kota Denpasar Layanan 1 0 0 0 0 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6371 - Kota Banjarmasin Layanan 1 0 0 0 0 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 3100 - Provinsi DKI Jakarta Layanan 1 1 1 1 1 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 8171 - Kota Ambon Layanan 1 1 1 1 1 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1471 - Kota Pekanbaru Layanan 1 0 0 0 0 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1771 - Kota Bengkulu Layanan 1 1 1 1 1 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 3400 - Provinsi DI Yogyakarta Layanan 1 0 0 0 0 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 952 - Layanan Perencanaan dan 7371 - Kota Makassar Layanan 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Penganggaran 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1771 - Kota Bengkulu Layanan 1 1 1 1 1 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5171 - Kota Denpasar Layanan 1 0 0 0 0 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1471 - Kota Pekanbaru Layanan 1 0 0 0 0 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 6371 - Kota Banjarmasin Layanan 1 0 0 0 0 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 9471 - Kota Jayapura Layanan 2 2 2 2 2 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 8171 - Kota Ambon Layanan 1 1 1 1 1 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 3100 - Provinsi DKI Jakarta Layanan 1 1 1 1 1 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 3400 - Provinsi DI Yogyakarta Layanan 1 0 0 0 0 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 0000 - Pusat Layanan 2 2 2 2 2 151.WA.7339 Pelatihan dan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara 7.648 4.747 10.722 11.415 12.045 46.579 Sasaran Kegiatan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 S.K.69 Meningkatnya pelatihan dan pendidikan ASN sesuai dengan kebutuhan standar Analis Kebutuhan Pelatihan (AKP) dan standar penyelenggaraan pelatihan - Persentase ASN yang diberikan pelatihan berdasarkan AKP Persentase (%) 15 18 20 23 25 - Nilai akreditasi penyelenggaraan pelatihan Nilai B B B A A S.K.70 Meningkatnya kompetensi Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) - Persentase modul penggerakan swadaya masyarakat untuk melaksanakan rencana aksi Kementerian Desa Persentase (%) 10 20 30 40 50 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan Pembangunan Daerah Tertinggal - Persentase pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang memenuhi standar kompetensi Persentase (%) 100 100 100 100 100 Output 001 - Kebijakan Aparatur Bidang Pembinaan JF PSM 0000 - Pusat Rekomendasi Kebijakan 21 4 4 4 4 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan 0000 - Pusat Orang 300 910 744 318 200 001 - Peningkatan Kapasitas Bidang Pembinaan JF PSM 0000 - Pusat Orang 1330 250 250 250 250 001 - Kerja Sama Pelatihan ASN 0000 - Pusat Kesepakatan 0 6 6 7 8 001 - Sertifikasi/Uji Kompetensi Pejabat Fungsional JF PSM 0000 - Pusat Orang 0 300 300 300 300 151.WA.7340 Penyelenggaraan Legislasi dan Advokasi Hukum 4.125 5.875 6.051 6.232 6.419 28.703 Sasaran Kegiatan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 S.K.14 Meningkatnya Indeks Reformasi Hukum - Tingkat koordinasi dengan Kementerian Hukum dalam proses harmonisasi Peraturan Perundang- Undangan Nilai 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 - Kompetensi Perancang Peraturan Perundang- Undangan yang berkualitas Nilai 19,6 19,6 19,6 19,7 19,7 - Kualitas re- regulasi atau deregulasi Peraturan Perundang- Undangan berdasarkan hasil reviu Nilai 30 30 30 30 30 - Penataan Database Peraturan Perundang- Undangan Nilai 20 20 20 20 20 S.K.15 Meningkatnya Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 layanan hukum dukungan regulasi, pertimbangan hukum dan advokasi hukum - Persentase Peraturan Perundang- Undangan yang ditetapkan sesuai dengan program pembentukan Peraturan Persentase (%) 100 100 100 100 100 - Persentase Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan sesuai usulan dari pemrakarsa Persentase (%) 100 100 100 100 100 - Persentase Pemberian Pertimbangan, Pelayanan dan Advokasi hukum yang ditangani dalam setiap tingkatan Persentase (%) 100 100 100 100 100 Output 957 - Layanan Hukum 0000 - Pusat Layanan 5 5 5 5 5 969 - Layanan 0000 - Layanan 25 25 25 25 25 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Bantuan Hukum Pusat 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 0000 - Pusat Layanan 5 5 5 5 5 151.WA.7341 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 6.625 10.854 11.180 11.515 11.861 52.037 Sasaran Kegiatan S.K.10 Meningkatnya tindak lanjut Pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan - Persentase pengaduan masyarakat (LAPOR) yang telah ditindaklanjuti Persentase (%) 81 82 83 84 85 S.K.11 Meningkatnya Nilai Indeks Pelayanan Publik - Persentase dokumen pendukung penilaian pelayanan publik yang tersedia Persentase (%) 90 90 90 90 90 - Jumlah Persentase 12 12 12 12 12 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Dokumen Strategi Komunikasi Bulanan yang tersusun (%) - Persentase kegiatan Kementerian yang terpublikasikan sesuai agenda publikasi bulanan Persentase (%) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 - Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan yang ditindaklanjuti Persentase (%) 80,0 81,5 83,0 84,5 86,0 S.K.12 Meningkatnya nilai kepatuhan standar pelayanan publik - Rata-rata nilai dimensi kepatuhan standar pelayanan publik Persentase (%) 93,34 93,35 93,36 93,37 93,38 S.K.13 Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik Kementerian - Nilai kepuasan masyarakat atas Nilai 80 80,5 81 81,5 82 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pelayanan pengaduan masyarakat - Nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan informasi publik Nilai 80 80,5 81 81,5 82 Output 958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 0000 - Pusat Layanan 10 10 10 10 10 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 0000 - Pusat Layanan 5 5 5 5 0 151.WA.7342 Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama 6.125 11.054 11.385 11.727 12.079 52.371 Sasaran Kegiatan S.K.01 Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) - Nilai komponen perencanaan SAKIP Kementerian Nilai 22,26 22,27 22,28 22,29 22,31 - Nilai Komponen Pengukuran SAKIP Nilai 17,26 17,26 17,27 17,28 17,31 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kementerian - Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Kementerian Nilai 11,59 11,59 11,6 11,61 11,62 - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Nilai 73,57 73,62 73,67 73,75 73,9 S.K.02 Meningkatnya kualitas Perencanaan - Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Nilai 92 93 95 96 97 - Manajemen Risiko Indeks Nilai 3,37 3,371 3,372 3,373 3,375 - Persentase kerja sama program/kegiatan yang teranggarkan dalam dokumen perencanaan Persentase (%) 85 90 90 95 95 S.K.03 Meningkatnya kinerja Perencanaan dan Penganggaran Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Nilai kinerja perencanaan anggaran Sekretariat Jenderal Nilai 90,70 90,74 90,79 90,85 90,92 Output 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 0000 - Pusat Layanan 7 7 7 7 7 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 0000 - Pusat Layanan 13 13 13 13 13 001 - Program Kerja Sama Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal 0000 - Pusat Kesepakatan 4 4 4 4 4 001 - Koordinasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Tahun 2025 0000 - Pusat Kegiatan 1 0 0 0 0 002 - Koordinasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal 0000 - Pusat Kegiatan 1 1 1 1 1 151.WA.7343 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi 4.125 5.650 5.819 5.994 6.173 27.762 Sasaran Kegiatan S.K.07 Meningkatnya Indeks Efektivitas Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Organisasi - Skor Penilaian Evaluasi Kelembagaan Nilai 81,25 81,50 81,50 82,00 82,00 S.K.08 Meningkatnya Indeks Penerapan Sistem Merit - Persentase aspek perencanaan kebutuhan Persentase (%) 94 94 95 95 96 - Persentase aspek pengadaan Persentase (%) 95 95 96 96 97 - Persentase aspek pengembangan karir Persentase (%) 75 75 76 76 77 - Persentase aspek promosi dan mutasi Persentase (%) 75 75 76 76 77 - Persentase aspek manajemen kinerja Persentase (%) 91 91 92 92 93 - Persentase aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin Persentase (%) 94 94 95 95 96 - Persentase aspek perlindungan dan pelayanan Persentase (%) 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 - Persentase aspek sistem informasi Persentase (%) 83 83 84 84 85 S.K.09 Meningkatnya Penguatan Budaya ASN - Nilai Survei Implementasi Budaya ASN Nilai 70 70,5 71 71,5 72 Output 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 0000 - Pusat Dokumen 9 9 9 9 9 954 - Layanan Manajemen SDM 0000 - Pusat Orang 2127 2127 2127 2127 2127 151.WA.7344 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 141.091 340.147 350.352 360.862 371.688 1.564.142 Sasaran Kegiatan S.K.04 Meningkatnya Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal - Nilai Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran Nilai 93 93,5 94 94,5 95 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kementerian - Nilai Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Nilai 93 93,5 94 94,5 95 - Nilai Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Kementerian Nilai 93 93,5 94 94,5 95 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Nilai 93 93,5 94 94,5 95 S.K.05 Meningkatnya Nilai Indeks Pengelolaan Aset - Nilai rata-rata Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset UAPPB- E1 dan UAKPB Nilai 3,1 3,15 3,2 3,25 3,3 S.K.06 Meningkatnya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Keuangan - Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan tepat waktu Dokumen 1 1 1 1 3,3 Output 955 - Layanan Manajemen Keuangan 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 956 - Layanan BMN 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 994 - Layanan Perkantoran 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 151.WA.7345 Pengelolaan Layanan Pengadaan dan Umum 117.523 112.912 116.299 119.788 123.382 589.907 Sasaran Kegiatan S.K.05 Meningkatnya Nilai Indeks Pengelolaan Aset - Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam Nilai 3 3 3 3 3 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 penyampaian laporan dan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) - Jumlah dokumen pelaksanaan pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dokumen 1 1 1 1 1 S.K.16 Meningkatnya Tingkat Digitalisasi Arsip - Nilai Pengawasan Kearsipan Nilai 89 90 91 92 93 - Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal Nilai 94 95 96 97 98 S.K.17 Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan - Nilai Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa Nilai 80 81 82 83 84 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Melalui Sistem Informasi - Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa Nilai 80 81 82 83 84 - Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ Nilai 80 81 82 83 84 Output 951 - Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi 0000 - Pusat Unit 21 25 25 25 25 962 - Layanan Umum 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 959 - Layanan Protokoler 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 994 - Layanan Perkantoran 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 971 - Layanan Prasarana Internal 0000 - Pusat m2 300 300 300 300 300 951 - Layanan Sarana Internal 0000 - Pusat Unit 20 22 22 22 22 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 0000 - Pusat Dokumen 1 1 1 1 1 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 0000 - Pusat Dokumen 12 12 12 12 12 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 151.WA.7346 Pengelolaan Data dan Informasi Internal 19.795 7.720 7.951 8.190 8.435 52.093 Sasaran Kegiatan S.K.64 Meningkatnya Kematangan Implementasi Pemerintahan Digital (PEMDI) - Persentase kelengkapan dan keakuratan dokumen pendukung penilaian pemerintah digital dalam meningkatkan nilai indeks PEMDI Persentase (%) 100 100 100 100 100 S.K.65 Meningkatnya tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral Kementerian - Persentase kelengkapan dan keakuratan dokumen penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dalam Persentase (%) 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 mendukung peningkatan indeks pembangunan sektoral Output 001 - Dokumen Kesepakatan Lintas Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan data dan informasi 0000 - Pusat Kesepakata n 1 1 1 1 1 001 - Layanan Jaringan Komunikasi Data dan Informasi 0000 - Pusat Data 1 1 1 1 1 001 - Layanan Dukungan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 0000 - Pusat Unit 1 1 1 1 1 001 - Layanan Dukungan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 0000 - Pusat Unit 1 1 1 1 1 001 - Pembangunan dan Pengembangan 0000 - Pusat Sistem Informasi 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sistem Informasi 151.WA.7347 Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal 36.288 24.925 25.672 26.442 27.236 140.565 Sasaran Kegiatan S.K.59 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya - Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kategori 83 84 85 85 87 - Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kriteria PIE PIE PIE PIE PIE - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Badan Pengembangan Nilai 96,82 96,86 96,91 96,97 97,04 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal - Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Nilai 93 94 95 95 96 - Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan Persentase (%) 90 95 100 100 100 - Rata-Rata Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Nilai 90 91 92 93 94 - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Nilai 70 71 72 73 75 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Tertinggal - Tingkat efektivitas pngelolaan aset UAPPB- E1 Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Persentase (%) 84,0 84,5 85,0 85,5 86,0 - Persentase Dokumen Penilaian Efektivitas Kelembagaan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal yang tersedia Persentase (%) 100 100 100 100 100 S.K.60 Meningkatnya pengendalian internal Badan Pengembangan dan Informasi Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Desa dan Daerah Tertinggal - Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Nilai 70 71 72 73 75 S.K.63 Meningkatnya kualitas evaluasi kebijakan desa dan daerah tertinggal - Persentase kelengkapan dan kesesuaian dokumen dalam pengukuran IKK Persentase (%) 100 100 100 100 100 Output 001 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0000 - Pusat Unit 1 1 1 1 1 963 - Layanan Data dan Informasi 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 957 - Layanan 0000 - Layanan 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output Lokus Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Total Unit Organisasi Pelaksana2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Hukum Pusat 962 - Layanan Umum 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 994 - Layanan Perkantoran 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 951 - Layanan Sarana Internal 0000 - Pusat Unit 1 1 1 1 1 954 - Layanan Manajemen SDM 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 955 - Layanan Manajemen Keuangan 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 0000 - Pusat Laporan 1 1 1 1 1 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 0000 - Pusat Layanan 1 1 1 1 1 Kerangka Pendanaan APBN dan Non APBN Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Penguatan Pembangunan Layanan Dasar Kesehatan Desa Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan 26,12 26,25 26,38 26,51 26,65 18.860 23.989 23.948 16.195 14.050 - - - - - 18.860 23.989 23.948 16.195 14.050 Peningkatan Utilitas Dasar Desa 3.000 223.750 240.250 249.250 238.700 - - - - - 3.000 223.750 240.250 249.250 238.700 Peningkatan Konektivitas Desa 1.600 59.975 86.250 109.275 133.600 - - - - - 1.600 59.975 86.250 109.275 133.600 Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Lingkungan Desa - - - - - - - - - - Transformasi Ekonomi Lokal Desa Persentase Bagi Hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) 4,02 4,07 4,12 4,17 4,22 314.052 1.654.057 1.525.378 1.588.862 1.705.617 - - - - - 314.052 1.654.057 1.525.378 1.588.862 1.705.617 Transformasi Ketahanan Sosial Desa 2.150 15.188 22.781 30.375 39.656 - - - - - 2.150 15.188 22.781 30.375 39.656 Transformasi Pelestarian Lingkungan Desa Persentase Desa Berketahanan Iklim 34,73 35,73 36,73 37,73 38,73 500 430.713 454.308 445.817 353.774 - - - - - 500 430.713 454.308 445.817 353.774 Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan Status Berdaya Saing 4 5 6 7 8 1.450 5.375 6.938 8.357 9.653 - - - - - 1.450 5.375 6.938 8.357 9.653 Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif - - - - - - - - - - Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital 76 82 83 83,5 84 4.250 12.038 13.725 15.413 17.975 - - - - - 4.250 12.038 13.725 15.413 17.975 Penguatan Kelembagaan Desa 25.177 437.113 446.582 317.204 238.358 - - - - - 25.177 437.113 446.582 317.204 238.358 Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Penguatan Tata Kelola Data Desa Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital 76 82 83 83,5 84 1.200 5.063 5.875 6.325 7.983 - - - - - 1.200 5.063 5.875 6.325 7.983 Pembangunan Daerah Tertinggal - - - - - - - - - - Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju 16,67 23,33 36,67 46,67 56,67 5.150 10.700 11.770 12.947 14.242 - - - - - 5.150 10.700 11.770 12.947 14.242 Pengembangan Komoditas Unggulan di Daerah Tertinggal Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju 16,67 23,33 36,67 46,67 56,67 - 66.825 73.957 81.728 89.451 - - - - - - 66.825 73.957 81.728 89.451 Peningkatan Konektivitas di Daerah Tertinggal Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju 16,67 23,33 36,67 46,67 56,67 5.598 42.800 35.080 35.388 55.727 - - - - - 5.598 42.800 35.080 35.388 55.727 Pembangunan Infrastruktur Dasar di Daerah Tertinggal Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju 16,67 23,33 36,67 46,67 56,67 5.852 29.100 32.010 35.211 38.732 - - - - - 5.852 29.100 32.010 35.211 38.732 Pengembangan Pariwisata Rintisan di Daerah Tertinggal Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju 16,67 23,33 36,67 46,67 56,67 - 4.550 5.005 5.506 6.056 - - - - - - 4.550 5.005 5.506 6.056 Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna di Daerah Tertinggal Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju 16,67 23,33 36,67 46,67 56,67 1.219 8.000 8.800 9.680 10.648 - - - - - 1.219 8.000 8.800 9.680 10.648 Pembangunan Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju 16,67 23,33 36,67 46,67 56,67 2.931 15.000 19.650 22.415 18.807 - - - - - 2.931 15.000 19.650 22.415 18.807 Lampiran 2. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Uke I/Program Kerangka Pendanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Sekretariat Jenderal 307.173.061 486.494.196 501.089.022 516.121.694 531.605.345 2.314.924.948 Dukungan Manajemen 279.614.691 486.494.196 501.089.022 516.121.694 531.605.345 2.314.924.948 Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 27.558.370 - - - - 27.558.370 Inspektorat Jenderal 28.812.946 34.590.000 34.367.700 35.374.731 36.411.973 169.557.350 Dukungan Manajemen 28.812.946 34.590.000 34.367.700 35.374.731 36.411.973 169.557.350 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 101.463.275 1.234.789.246 1.331.950.170 1.380.301.710 1.336.584.219 5.385.088.620 Dukungan Manajemen 49.054.289 30.700.000 31.621.000 32.569.630 33.546.719 177.491.638 Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 52.408.986 1.204.089.246 1.300.329.170 1.347.732.080 1.303.037.500 5.207.596.982 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal 306.757.729 1.124.568.427 1.039.870.914 1.082.835.158 1.178.713.062 4.732.745.290 Dukungan Manajemen 39.759.996 28.788.164 29.651.809 30.541.363 31.457.604 160.198.936 Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 266.997.733 1.095.780.263 1.010.219.105 1.052.293.795 1.147.255.458 4.572.546.354 Uke I/Program Kerangka Pendanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 60.868.508 195.697.852 205.006.041 221.573.800 252.265.689 935.411.890 Dukungan Manajemen 40.118.508 22.022.860 22.683.546 23.364.052 24.064.974 132.253.940 Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 20.750.000 24.415.977 69.980.619 76.978.681 84.782.149 276.907.426 Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal 72.896.690 210.820.000 140.384.350 143.504.581 145.750.374 713.355.995 Dukungan Manajemen 56.084.599 32.645.000 33.624.350 34.633.081 35.672.074 192.659.104 Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 16.812.091 178.175.000 106.760.000 108.871.500 110.078.300 520.696.891 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal 1.619.975.771 2.325.886.471 2.422.198.124 2.352.406.133 2.341.084.476 11.061.550.975 Dukungan Manajemen 94.814.488 68.798.842 89.299.535 93.136.168 97.649.382 443.698.415 Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 1.525.161.283 2.257.087.629 2.332.898.589 2.259.269.965 2.243.435.094 10.617.852.560 Kementerian 2.497.947.980 5.463.587.177 5.562.524.445 5.610.886.740 5.678.996.572 24.786.384.544 Program Dukungan Manajemen 588.259.517 704.039.062 742.336.962 765.740.719 790.408.071 3.590.784.331 Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 1.909.688.463 4.759.548.115 4.820.187.483 4.845.146.021 4.888.588.501 21.195.600.213 Lampiran 3. Pohon Kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2025-2029 Lampiran 4. Matriks Kerangka Regulasi No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian A. PERATURAN PEMERINTAH
  122. 1.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa Penyesuaian dengan Undang- undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O24 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah Peraturan Pemerintah ini memuat:
  123. 1.Pemberian Dana Konservasi dan Rehabilitasi
  124. 2.Tunjangan Purna Tugas
  125. 3.Persyaratan Calon Kepala Desa
  126. 4.Masa Jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
  127. 5.Pendapatan Desa SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa SS3 - Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes 2025 - 2027 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian
  128. 2.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Desa Pasal 87 A Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai payung hukum yang lebih jelas bagi BUM Desa untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan desa Peraturan Pemerintah ini memuat kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi. SS3 - Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes 2026
  129. 3.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 beserta lampirannya, mengamanatkan sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kesenjangan antara daerah maju dengan daerah Peraturan Pemerintah ini memuat:
  130. 6.Definisi daerah tertinggal dan daerah sangat tertinggal
  131. 7.Kriteria dan Penetapan Daerah Tertinggal
  132. 8.Perencanaan, termasuk sinergi SS4 - Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju* 2026 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian perlunya prioritas pembangunan kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal dan keberpihakan yang besar dari Pemerintah tertinggal, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal secara khusus, terencana, sistematis, dan berkelanjutan pusat dan daerah
  133. 9.Pelaksanaan
  134. 10.Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi B. PERATURAN PRESIDEN
  135. 1.Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 11 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Perlu dilakukan penyesuaian dengan struktur organisasi berdasarkan pembagian urusan antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Peraturan Presiden ini mengatur struktur organisasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2025 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  136. 2.Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Sebagai dasar penetapan daerah tertinggal tahun 2025-2029 Peraturan Presiden ini memuat penetapan suatu daerah sebagai daerah tertinggal yang didasarkan pada enam kriteria, yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Selain enam kriteria tersebut, dapat pula dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu SS4 - Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju* 2026 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian
  137. 3.Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Menyesuaikan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 Peraturan Presiden ini memuat penetapan Stranas- PPDT, isu, kebijakan, dan sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta strategi dan program-kegiatan strategis serta mengatur mengenai penetapan Stranas PPDT dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional SS4 - Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju* 2026 C. PERATURAN MENTERI
130. a.Sekretariat Jenderal
  1. 1.Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kepegawaian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan dalam rangka Dalam rangka membangun integritas dan akuntabilitas Penyelenggara Negara dalam mempertanggungja wabkan kepemilikan harta kekayaan sebagai salah satu upaya Rancangan Peraturan Menteri ini memuat:
  2. 1.Wajib Lapor LHKPN
  3. 2.Penyampaian LHKPN
  4. 3.Pengelola LHKPN
  5. 4.Pengawasan
  6. 5.Sanksi
  7. 6.Tata Cara Penjatuhan Sanksi SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2025 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian membangun integritas Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan secara periodik
  8. 2.Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kepegawaian Pasal 11 Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta adanya penyesuaian kebijakan mengenai pembayaran tunjangan kinerja pegawai Peraturan Menteri ini memuat:
  9. 1.komponen Penentu Besaran Tunjangan Kinerja
  10. 2.Hari dan Jam Kerja Pegawai
  11. 3.Rekam Kehadiran
  12. 4.Pemotongan Tunjangan Kinerja
  13. 5.Tunjangan Kinerja Lainnya
  14. 6.Penghitungan Tunjangan Kinerja
  15. 7.Pemberhentian Pemberian Tunjangan Kinerja
  16. 8.Pembayaran SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2025 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian Tunjangan Kinerja
  17. 3.Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kepegawaian Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Menteri ini memuat:
  18. 1.Pakaian Kerja
  19. 2.Atribut Pakaian Kerja
  20. 3.Pengadaan SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2025
  21. 4.Logo Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kepegawaian Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Penggunaan logo di dalam kementerian, Bentuk, makna, ukuran, warna, dan huruf Logo Kementerian SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2025
  22. 5.Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kepegawaian Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Pasal 270 dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan Peraturan Menteri ini memuat:
  23. 1.Kedudukan dan Klasifikasi
  24. 2.Balai Besar Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa SS6 - Meningkatnya 2025 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kebutuhan organisasi serta pembagian jumlah Unit Pelaksana Teknis untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi Dan Daerah Tertinggal
  25. 3.Balai Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal
  26. 4.Jabatan Fungsional Dan Pelaksana
  27. 5.Tata Kerja
  28. 6.Eselonisasi kualitas RB dan kapasitas organisasi
  29. 6.Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kepegawaian Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Peraturan Menteri ini memuat:
  30. 1.Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan
  31. 2.Kewenangan
  32. 3.Surat Perintah
  33. 4.Masa Berlaku
  34. 5.Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kinerja
  35. 6.Pelaporan SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2025
  36. 7.Pendelegasian Kewenangan Naskah Dinas Kepegawaian Kepegawaian Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi dan Peraturan Menteri ini memuat:
  37. 1.Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa
  38. 2.Spesimen Tanda Tangan Pejabat SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2026 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian Tata Kerja Kementerian beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepegawaian yang berwenang di bidang Kepegawaian
  39. 3.Kriteria yang dapat didelegasikan
  40. 8.Proses Bisnis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kepegawaian Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi Peraturan Menteri ini memuat:
  41. 1.Peta Proses Bisnis Kementerian
  42. 2.Pengawasan, dan Evaluasi Peta Proses Bisnis SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2026
  43. 9.Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kepegawaian Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi Peraturan Menteri ini memuat Kerangka Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa Tahun 2025-2029 sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2026
  44. 10.Pedoman Kepegawaian Peraturan Menteri bahwa dalam Peraturan Menteri ini SS6 - 2026 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, produktif, dan akuntabel memuat Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur dan sistematikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi
  45. 11.Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Umum dan Layanan Pengadaan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi tertulis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di bidang administrasi Peraturan Menteri ini memuat:
  46. 1.Jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas
  47. 2.Pembuatan Naskah Dinas
  48. 3.Pengamanan Naskah Dinas
  49. 4.Pejabat
  50. 5.IV Kewenangan Penandatanganan
  51. 6.V Pengendalian Naskah Dinas SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2025 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian pemerintahan,
  52. 12.Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Umum dan Layanan Pengadaan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan terutama yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik Peraturan Menteri ini memuat:
  53. 1.Ketentuan Umum mengenai Klasifikasi Arsip
  54. 2.Pembagian Klasifikasi Arisp
  55. 3.Skema Klasifikasi Arsip
  56. 4.Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip
  57. 5.Rincian Kode Klasifikasi Arsip SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2025
  58. 13.Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Umum dan Layanan Pengadaan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Dalam rangka untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam implementasi sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Peraturan Menteri ini memuat:
  59. 1.klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis
  60. 2.Daftar klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2025
  61. 14.Pedoman Jadwal Umum dan Pasal 53 ayat (2) Dalam rangka Peraturan Menteri ini SS6 - 2025 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian Retensi Arsip Kementerian desa dan Pembangunan daerah tertinggal Layanan Pengadaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi memuat Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Jadwal Retensi Arsip Substantif Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi
  62. 15.Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangungan Daerah Tertinggal, Umum dan Layanan Pengadaan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam rangka untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi serta untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja Kearsipan yang efektif dan efisien Peraturan Menteri ini memuat:
  63. 1.Penetapan Kebijakan
  64. 2.Pengelolaan Arsip Dinamis SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2026
  65. 16.Unit kerja pengadaan barang dan jasa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Umum dan Layanan Pengadaan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam rangka pelaksanaan barang/jasa di Kementerian, Menteri perlu membentuk unit Peraturan Menteri ini memuat:
  66. 1.Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
  67. 2.Organisasi dan Tata Kerja SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2026 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kerja pengadaan barang/jasa
  68. 3.Sumber Daya Manusia di UKPBJ Kementerian
  69. 4.Penerapan Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur
  70. 5.Pendanaan
  71. 17.Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Umum dan Layanan Pengadaan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam rangka untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk menunjang kelancaran kinerja serta penyelenggaraan tugas secara profesional, akuntabel, dan meningkatkan pelayanan publik Peraturan Menteri ini memuat:
  72. 1.Standar Sarana dan Prasarana Kantor
  73. 2.Pemeliharaan dan Pengamanan
  74. 3.Pemantauan dan Evaluasi SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2028
  75. 18.Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa Umum dan Layanan Pengadaan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Dalam rangka untuk menyesuaikan Peraturan Menteri ini memuat:
  76. 1.Acara Kenegaraan SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan 2026 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian dan Pembangunan Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta Untuk Kelancaran Keprotokolan dan Acara Resmi
  77. 2.Tata Tempat
  78. 3.Tata Upacara
  79. 4.Tata Penghormatan
  80. 5.Kunjungan Kerja
  81. 6.Penerimaan Kunjungan Tamu
  82. 7.Jamuan Resmi
  83. 8.Petugas Protokol Dan Standar Operasional
  84. 9.Prosedur Keprotokolan
  85. 10.Pembinaan kapasitas organisasi
  86. 19.Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Perencanaan dan Kerja Sama Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta memberi kemudahan, ketertiban dan kepastian dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain. Pedoman ini merupakan revisi Peraturan Menteri ini memuat:
  87. 1.Bentuk Kerja Sama
  88. 2.Tanggung Jawab Dan Wewenang
  89. 3.Penandatanganan Dokumen Kerja Sama
  90. 4.Penyusunan Kerja Sama
  91. 5.Pelaporan Kerja Sama SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2026 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  92. 20.Rencana Strategis Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Perencanaan dan Kerja Sama

BAB V

PENUTUP Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman komprehensif dalam upaya kita mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat diharapkan program yang telah dirancang dalam dokumen ini dapat terimplementasi secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Pasal 17

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Peraturan Menteri ini memuat:

1.visi, misi, dan tujuan
2.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi
3.kerangka kelembagaan
4.target kinerja dan kerangka pendanaan
5.lokus prioritas SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2025
21.Pedoman Sakip di Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Perencanaan dan Kerja Sama Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan Peraturan Menteri ini memuat:
1.penyelenggaraan SAKIP;
2.perencanaan SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2026 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kinerja;
3.pengukuran kinerja;
4.pelaporan kinerja; dan
5.reviu dan evaluasi kinerja.
22.Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 6

ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan bantuan Peraturan Menteri ini memuat:

1.Jenis, Bentuk, dan Penerima Bantuan Pemerintah
2.Tata Cara Pemberian Bantuan Pemerintah
3.Pengelolaan Bantuan Pemerintah
4.Pembinaan
5.Pemantauan dan Evaluasi
6.Pelaporan SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2026 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian pemerintah, serta untuk melaksanakan ketentuan
23.Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Perencanaan dan Kerja Sama Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta sebagai pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal Peraturan Menteri ini memuat Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian yang meliputi:

a.Kegiatan Pusat
b.dekonsentrasi
c.tugas pembantuan
d.DAK Fisik Transportasi Perdesaan SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2027 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian
1. 24.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perencanaan dan Kerja Sama Pasal 60 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat menetapkan koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik instansi pusat bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Peraturan Menteri ini memuat:
2. 1.Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. 2.Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi
4. 3.Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
5. 4.Berbasis Elektronik
6. 5.Sumber Daya Manusia
7. 6.Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Dan Evaluasi
8. 7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2027
9. 25.Pelayanan Informasi Publik Hubungan Masyarakat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini memuat:
10. 1.Asas dan Tujuan
11. 2.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
12. 3.Standar Pengelolaan SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2027 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik
13. 4.Pelayanan Informasi, dan Pendokumentasian
14. 5.Mekanisme Memperoleh Informasi
15. 6.Keberatan
16. 7.Pengaduan Masyarakat
17. 26.Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara Keuangan dan Barang Milik Negara Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pemindahtanganan barang milik negara agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan akuntabel Peraturan Menteri ini memuat:
18. 1.Penjualan BMN
19. 2.Tukar Menukar
20. 3.Hibah SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2027 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian
21. 27.Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Keuangan dan Barang Milik Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Peraturan Menteri ini memuat:
22. 1.Pejabat Perbendaharaan Negara
23. 2.Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2026
24. 28.Tata Cara Pembentukan peraturan perundang- undangan dan penyusunan instrumen hukum Hukum Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dalam rangka untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Peraturan Menteri ini memuat:
25. 1.Pembentukan Peraturan Menteri
26. 2.Penyusunan Instrumen Hukum
27. 3.Dokumentasi dan Penyebarluasan SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2026
28. 29.Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum Hukum Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan Peraturan Menteri ini memuat:
29. 1.bantuan penanganan masalah hukum litigasi SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2026 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi
30. 2.bantuan penanganan masalah hukum non litigasi
31. 3.pelayanan advokasi hukum
32. 4.rehabilitasi
33. 5.pemantauan dan evaluasi
34. 30.Penerapan Manajemen Risiko Manajemen Risiko Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta Area of Improvement evaluasi SPIP Peraturan Menteri ini memuat:
35. 1.Struktur manajemen risiko
36. 2.Strategi manajemen risiko SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2026-2027
b.Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian
1. 1.Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Desa dan Perdesaan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah Perlunya pengaturan terkait rincian prioritas penggunaan dana desa untuk Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa Peraturan Menteri ini memuat:
2. 1.Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
3. 2.Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
4. 3.Publikasi
5. 4.Pelaporan
6. 5.Pembinaan SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa SS2 - Menurunnya tingkat kemiskinan di desa 2026
7. 2.Rincian Penggunaan Dana Desa Desa dan Perdesaan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah Rancangan peraturan Menteri ini disusun untuk menindaklanjuti perencanaan Pembangunan nasional yang dituangkan dalam APBN dan rencana kerja pemerintah yang menggunakan dana desa pada setiap tahunnya Peraturan Menteri ini memuat:
8. 1.Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
9. 2.Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
10. 3.Publikasi
11. 4.Pelaporan
12. 5.Pembinaan SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa SS2 - Menurunnya tingkat kemiskinan di desa Setiap Tahun No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian
13. 3.Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa dan Perdesaan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Peraturan Menteri ini memuat:
14. 1.Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan
15. 2.Kelembagaan
16. 3.Pendanaan
17. 4.Pembinaan SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa SS2 - Menurunnya tingkat kemiskinan di desa 2026
18. 4.Musyawarah Desa Desa dan Perdesaan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Peraturan Menteri ini memuat:
19. 1.Kebijakan Pelaksanaan Musyawarah Desa
20. 2.Tata Cara Musyawarah Desa
21. 3.Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa
22. 4.Pembinaan dan Pengawasan
23. 5.Pendanaan SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa SS2 - Menurunnya tingkat kemiskinan di desa 2027 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian
24. 5.Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa dan Perdesaan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terdapat perubahan semula menggunakan SDGs Desa menjadi menggunakan 12 Aksi Desa Peraturan Menteri ini memuat:
25. 1.Tujuan Pembangunan Desa
26. 2.Pembangunan Desa
27. 3.Pemberdayaan Masyarakat Desa
28. 4.Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa SS2 - Menurunnya tingkat kemiskinan di desa 2026
c.Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
1. 1.Indikator Penetapan Daerah Tertinggal Pembangunan Daerah Tertinggal Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta sejalan dengan perubahan indikator penetapan daerah tertinggal dengan klasifikasi sangat tertinggal, tertinggal, maju, dan mandiri Peraturan Menteri ini memuat:
2. 1.Kriteria, Indikator, Kategori, Dan Sumber Data
3. 2.Bobot Kriteria Dan Indikator
4. 3.Tata Cara Penghitungan dan Pemanfaatan Indeks Komposit Daerah Tertinggal
5. 4.Pendanaan SS4 - Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju* 2026 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian
6. 2.Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pembanguna n Daerah Tertinggal Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta sejalan dengan perubahan indikator penetapan daerah tertinggal dengan klasifikasi sangat tertinggal, tertinggal, maju, dan mandiri Peraturan Menteri ini memuat:
7. 1.Pelaksanaan Pemantauan
8. 2.Pelaksanaan Evaluasi
9. 3.Tim Koordinasi
10. 4.Pengentasan Daerah Tertinggal SS4 - Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju* 2026
11. 3.Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan Pembangunan Daerah Tertinggal Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta sejalan dengan perubahan indikator penetapan daerah tertinggal dengan klasifikasi sangat tertinggal, tertinggal, maju, dan mandiri Peraturan Menteri ini memuat:
12. 1.Tata Cara Pembinaan
13. 2.Pelaksanaan
14. 3.Pemantauan dan Evaluasi
15. 4.Pendanaan SS4 - Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju* 2027 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian
d.Inspektorat Jenderal
1. 1.Pedoman Penanganan Pengaduan Pengawasan Inspektorat Jenderal Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk mendorong peran serta pegawai dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme Peraturan Menteri ini memuat:
2. 1.Pengaduan
3. 2.Penanganan Pengaduan
4. 3.Pemberian Pelindungan
5. 4.Penghargaan dan pemberian sanksi SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2027
6. 2.Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengawasan Inspektorat Jenderal Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan Peraturan Menteri ini memuat:
7. 1.Informasi Dan Pelaporan Kerugian Negara
8. 2.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara dan Tim SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2027 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain kebutuhan organisasi Penyelesaian Kerugian Negara
9. 3.Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
10. 4.Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara
11. 5.Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis
12. 6.Penentuan Nilai Kerugian Negara
13. 7.Penagihan Dan Penyetoran
14. 8.Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Negara No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian
15. 9.Kedaluwarsa
16. 10.Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan
17. 11.Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian
18. 12.Dengan Sanksi Lainnya
19. 3.Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengawasan Inspektorat Jenderal Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya terkait pengendalian gratifikasi Peraturan Menteri ini memuat:
20. 1.Gratifikasi
21. 2.Unit Pengendali Gratifikasi Kementerian
22. 3.Mekanisme Pelaporan Gratifikasi
23. 4.Perlindungan Dan Sanksi
24. 5.Pembinaan SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2027 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian
25. 4.Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Pengawasan Inspektorat Jenderal Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Peraturan Menteri ini memuat:
26. 1.Kebijakan Pengawasan
27. 2.Pelaksanaan Pengawasan SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2027
e.Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal
1. 1.Pedoman Teknis Sistem Informasi Desa Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dalam rangka untuk mengefektifkan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengefektifkan penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa Peraturan Menteri ini memuat:
2. 1.Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Desa
3. 2.Pengelolaan Data Desa dan Data Sdgs Desa
4. 3.Tujuan, Sasaran, Indikator, Metadata, dan Kuesioner SDGS Desa SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2026 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. 4.Indikator, Metadata, dan Kuesioner Strategi Pencapaian SDGS Desa
6. 5.Peta Jalan SDGS Desa
7. 6.Rekomendasi Digital tentang Prioritas Sasaran SDGS Desa dan Program/Kegiatan Pembangunan Desa
8. 7.Pengintegrasian Pembangunan Desa Dengan Pembangunan Daerah dan/atau Pembangunan Sektoral
9. 8.Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sistem Informasi Desa
10. 2.Satu Data Bidang Desa dan Daerah Tertinggal Informasi Desa dan Daerah Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan bahwa dalam rangka menyesuaikan Peraturan Menteri ini memuat:
11. 1.Data Bidang Desa SS1 - Meningkatnya status 2026 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian Tertinggal Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk mewujudkan pengaturan tata kelola data melalui satu data bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal dan Pembangunan Daerah Tertinggal
12. 2.Penyelenggara Satu Data Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
13. 3.Penyelenggaraan Satu Data Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. 4.Portal Satu Data Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
15. 5.Hak Akses
16. 6.Partisipasi dan Kerja Sama
17. 7.Prosedur dan Mekanisme Pelaporan Data dan Informasi
18. 8.Pendanaan perkembangan desa SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi
f.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal
1. 1.Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur Peraturan Menteri ini memuat:
2. 1.Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
3. 2.Pengelolaan SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa 2025 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa organisasi, perlunya ketentuan lebih rinci mengenai sertifikasi tenaga pendamping profesional Pendamping Masyarakat Desa
4. 3.Fungsi, Wilayah Kerja, dan Tugas
5. 4.Pembinaan dan Pengawasan
6. 5.Pendanaan SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi
7. 2.Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Pasal 18 ayat (2) Huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Perubahan penyelenggara uji kompetensi semula Lembaga Sertifikasi Profesi dari BNSP menjadi diselenggarakan oleh instansi Pembina Peraturan Menteri ini memuat:
8. 1.Penyelenggara, tim penguji, dan peserta uji kompetensi
9. 2.Penyelenggaraan uji kompetensi
10. 3.Kerja sama SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2025
11. 3.Pelatihan Masyarakat Pelatihan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta Peraturan Menteri ini memuat:
12. 1.Penyelenggaraan Pelatihan
13. 2.Penjaminan dan Pengendalian Mutu
14. 3.Peran Serta Masyarakat dan Kerja Sama
15. 4.Pembinaan Alumni
16. 5.Pendanaan SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2027 No Judul Regulasi Bidang Amanat/Atribusi Urgensi Ruang Lingkup Dukungan terhadap Sasaran Strategis Tahun Penyelesaian untuk merespon perkembangan lingkungan strategis lokal, regional, dan global yang berpengaruh terhadap kebutuhan pembangunan desa dan daerah tertinggal
17. 4.Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Pasal 42 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Peraturan Menteri ini memuat:
18. 1.Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi
19. 2.Hubungan Kerja SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi 2026 MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ttd. YANDRI SUSANTO