DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pengelola Informasi Publik yang terdiri atas: a. Atasan PPID; b. PPID; c. PPID Pelaksana; dan d. Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5.Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
6.Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan informasi organisasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya dalam kerangka koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.
4.Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
5.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
6.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi.
7.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

BAB II

PENGELOLA DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

Pengelola Informasi Publik terdiri atas:

a.Atasan PPID;
b.PPID;
c.PPID Pelaksana; dan
d.Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik.

Pasal 3

(1)Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
1. a.membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
2. b.menyelesaikan keberatan atas permohonan Informasi Publik; dan
3. c.mewakili Kementerian dalam hal terjadi sengketa informasi.
(3)Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menunjuk PPID pelaksana dan petugas pelayanan Informasi Publik Kementerian;
2. b.menyusun arah kebijakan teknis layanan Informasi Publik Kementerian;
3. c.menyelesaikan keberatan atas permohonan Informasi Publik;
4. d.mewakili Kementerian dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau pengadilan; dan
5. e.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan layanan Informasi Publik.
(4)Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.menetapkan PPID pelaksana dan petugas pelayanan Informasi Publik Kementerian;
2. b.menetapkan arah kebijakan teknis pengelolaan dan layanan Informasi Publik di Kementerian;
3. c.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. d.menugaskan PPID untuk mewakili Kementerian dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau pengadilan; dan
5. e.menyusun kebijakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan pengelolaan dan layanan kebijakan Informasi Publik.

Pasal 4

(1)PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dijabat oleh kepala biro yang menyelenggarakan urusan di bidang kehumasan.
(2)PPID bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di Kementerian.
(3)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan layanan Informasi Publik;
2. b.menyusun laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan layanan Informasi Publik;
3. c.mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. d.mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID pelaksana dan/atau petugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Kementerian;
5. e.melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. f.menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. g.melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. h.mewakili Kementerian dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4)huruf d di Komisi Informasi Pusat dan/atau pengadilan;
1. i.melakukan perumusan pertimbangan tertulis, pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
2. j.menyediakan layanan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
3. k.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan/atau petugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
(4)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. b.melaporkan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. c.melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
4. d.meminta klarifikasi kepada PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. e.menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
6. f.menolak Permohonan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
7. g.menugaskan PPID pelaksana dan/atau petugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
8. h.menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik.

Pasal 5

(1)PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dijabat oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional ahli madya, pejabat fungsional ahli muda, atau pejabat fungsional ahli pertama.
(2)PPID Pelaksana bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja.
(3)PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. b.melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang ditetapkan PPID;
3. c.mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. d.mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan Informasi Publik Kementerian;
5. e.membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. f.membantu PPID dalam menyediakan Informasi Publik;
7. g.membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan informasi yang dikecualikan;
8. h.menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
9. i.membantu PPID dalam penetapan pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.
(4)PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan Informasi Publik Kementerian;
2. b.meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi Publik Kementerian dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3. c.meminta petugas pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen dalam membantu PPID melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi dikecualikan atau Permohonan Informasi Publik ditolak.
4. d.mengusulkan pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
5. e.terlibat dalam pengujian konsekuensi; dan
6. f.menandatangani lembar pengujian konsekuensi.

Pasal 6

(1)Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditunjuk oleh atasan PPID secara proporsional dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.
(2)Petugas pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat pelaksana, pejabat fungsional ahli pertama, pejabat fungsional kategori keterampilan, atau pegawai Kementerian non aparatur sipil negara.
(3)Petugas pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.
(4)Petugas pelayanan Informasi Publik bertugas:
1. a.mengumpulkan dokumen Informasi Publik;
2. b.memberikan klarifikasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. c.membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
4. d.menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak;
5. e.membantu Pemohon Informasi Publik yang memiliki kebutuhan khusus dalam pengisian formulir Permintaan Informasi Publik, formulir keberatan; dan
6. f.menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di Kementerian.

BAB III

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 7

Informasi Publik diklasifikasikan sebagai berikut:

a.Informasi Publik yang wajib dibuka; dan
b.Informasi Publik yang tidak dapat diberikan.

Pasal 8

(1)Informasi Publik yang wajib dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. b.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
3. c.Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk dokumen digital atau dokumen nondigital.
(3)Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen nondigital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Informasi Elektronik.
(4)Penyediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

Pasal 9

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:

a.Informasi tentang profil Kementerian;
b.ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Kementerian;
c.ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Kementerian;
d.ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
e.ringkasan laporan akses Informasi Publik;
f.Informasi tentang peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian;
g.Informasi tentang tata cara memperoleh Informasi Publik;
h.Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Kementerian;
i.Informasi tentang pengadaan barang/jasa;
j.Informasi tentang kepegawaian Kementerian; dan
k.Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Kementerian.

Pasal 10

(1)Informasi tentang profil Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
1. a.Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Kementerian;
2. b.struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan
3. c.laporan harta kekayaan pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kementerian untuk diumumkan pada portal resmi Kementerian dan portal resmi layanan Informasi Publik Kementerian.
(2)Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Kementerian sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b meliputi:
1. a.nama program dan kegiatan;
2. b.penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
3. c.target dan/atau capaian program dan kegiatan;
4. d.jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
5. e.anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
6. f.agenda penting terkait pelaksanaan tugas Kementerian;
7. g.Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat; dan
8. h.Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Kementerian.
(3)Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
(4)Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
1. a.rencana dan laporan realisasi anggaran;
2. b.neraca;
3. c.laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
4. d.daftar aset.
(5)Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:
1. a.jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
2. b.waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik;
3. c.jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak; dan
4. d.alasan penolakan Permohonan Informasi Publik.
(6)Informasi tentang peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:
1. a.daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
2. b.daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
(7)Informasi tentang tata cara memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
1. a.tata cara memperoleh Informasi Publik; dan
2. b.tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi.
(8)Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h meliputi:
1. a.tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Kementerian; dan
2. b.tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kementerian.
(9)Informasi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i meliputi tahap perencanaan, tahap pemilihan, dan tahap pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Informasi tentang kepegawaian Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j meliputi pengumuman Informasi pengadaan calon aparatur sipil negara.
(11)Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k meliputi:
1. a.peringatan bencana;
2. b.pengambilan tindakan;
3. c.lokasi evakuasi; dan
4. d.pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…