DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi JDIH Kemendesa yang terdiri atas: a. pusat JDIH Kemendesa; dan b. anggota JDIH Kemendesa; pengelolaan JDIH Kemendesa; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
5.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut JDIH Kemendesa adalah wadah pendayagunaan atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
4.Informasi Hukum adalah data atau keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
5.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
6.Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.
7.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
8.Menteri adalah menteri yang menyelengarakan sub urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Pasal 2

(1)Organisasi JDIH Kemendesa terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Kemendesa; dan
2. b.anggota JDIH Kemendesa.
(2)Pusat JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berada pada biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum, sekretariat jenderal Kementerian.
(3)Anggota JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang umum dan layanan pengadaan;
2. b.biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hubungan masyarakat;
3. c.biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kerja sama;
4. d.biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi;
5. e.biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keuangan dan barang milik negara;
6. f.pusat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang data dan informasi, badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan informasi desa dan daerah tertinggal;
7. g.sekretariat direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan desa dan perdesaan;
8. h.sekretariat direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa dan daerah tertinggal;
9. i.sekretariat direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
10. j.sekretariat badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan informasi desa dan daerah tertinggal;
11. k.sekretariat badan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal; dan
12. l.sekretariat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggaralan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

(1)Pusat JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi serta Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kemendesa menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kemendesa;
2. b.koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Kemendesa dengan Pusat JDIHN;
3. c.sosialisasi kebijakan terkait pengelolaan JDIH Kemendesa kepada anggota JDIH Kemendesa;
4. d.pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman resmi Pusat JDIHN;
5. e.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan Kementerian;
6. f.pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH Kemendesa;
7. g.pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum;
8. h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengenai Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Kementerian; dan
9. i.penyampaian laporan pengelolaan JDIH kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan Pusat JDIHN.

Pasal 4

(1)Anggota JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan unit kerja masing- masing;
2. b.penyediaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemendesa di unit kerja masing-masing;
3. c.penyiapan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
4. d.pelaksanaan sosialisasi JDIH Kemendesa di unit kerja masing-masing; dan
5. e.pelaporan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di unit kerja masing-masing kepada pusat JDIH Kemendesa.

BAB III

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Pasal 5

(1)Pengelolaan JDIH Kemendesa dilakukan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(2)Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peraturan Menteri;
2. b.peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian;
3. c.kesepahaman bersama;
4. d.perjanjian kerja sama;
5. e.putusan mahkamah konstitusi, putusan mahkamah agung, dan putusan peradilan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian;
6. f.keputusan Menteri;
7. g.surat edaran; dan
8. h.instruksi Menteri.
(3)Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), JDIH Kemendesa mengelola:
1. a.naskah akademik;
2. b.naskah urgensi/naskah penjelasan;
3. c.kajian hukum;
4. d.monografi hukum;
5. e.peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.artikel hukum;
7. g.rancangan peraturan Menteri;
8. h.dokumen perencanaan penyusunan peraturan Menteri; dan/atau
9. i.bahan Dokumen Hukum lainnya.

Pasal 6

(1)Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian dilakukan melalui:
1. a.aplikasi JDIH Kemendesa; dan
2. b.arsip manual.
(2)Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui aplikasi JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah melalui laman JDIH Kemendesa.
(3)Laman JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhubung dengan laman Kementerian dan terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN.
(4)Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum untuk diarsip dan dikelola oleh Pusat JDIH Kemendesa dan anggota JDIH Kemendesa.
(5)Pengelolaan arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Menteri membentuk tim teknis pengelola JDIH Kemendesa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi JDIH Kemendesa dalam pengelolaan JDIH Kemendesa.
(2)Tim teknis pengelola JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengarah;
2. b.ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.anggota.
(3)Tim teknis pengelola JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur:
1. a.ahli hukum;
2. b.ahli teknologi, informasi, dan komunikasi;
3. c.ahli dokumentasi; dan/atau
4. d.pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.
(4)Tim teknis pengelola JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Pengelolaan JDIH Kemendesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Pusat JDIH Kemendesa melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH Kemendesa.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.hasil kegiatan pengelolaan JDIH Kemendesa; dan
2. b.pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Kemendesa.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan laporan pusat JDIH Kemendesa yang disampaikan kepada:
1. a.Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian; dan
2. b.Pusat JDIHN.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pengelolaan JDIH Kemendesa bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
b.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…