DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian yang menjadi pedoman bagi unit kerja dalam pengelolaan Arsip Dinamis secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan Arsip

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
3.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
4.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
6.Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja dalam pengelolaan Arsip Dinamis secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan Arsip.

Pasal 3

(1)Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Klasifikasi Arsip fasilitatif; dan
2. b.Klasifikasi Arsip substantif.
(2)Klasifikasi Arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengelompokan Arsip yang berkaitan dengan fungsi fasilitatif yang meliputi:
1. a.keuangan;
2. b.kepegawaian;
3. c.organisasi dan tata laksana;
4. d.reformasi birokrasi;
5. e.perencanaan;
6. f.hukum;
7. g.umum;
8. h.pengadaan barang/jasa;
9. i.hubungan masyarakat; dan
10. j.pengawasan.
(3)Klasifikasi Arsip substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengelompokan arsip yang berkaitan dengan fungsi subtantif yang meliputi:
1. a.program prioritas;
2. b.pembangunan desa dan perdesaan;
3. c.pengembangan ekonomi dan investasi desa dan daerah tertinggal;
4. d.percepatan pembangunan daerah tertinggal;
5. e.pengembangan dan informasi desa dan daerah tertinggal; dan
6. f.pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal.

Pasal 4

(1)Skema Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang terdiri atas:
1. a.fungsi sebagai pokok masalah;
2. b.kegiatan sebagai sub masalah; dan
3. c.transaksi sebagai sub-sub masalah.
(2)Skema Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pelaksanaan fungsi dan tugas.

Pasal 5

(1)Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk kombinasi antara huruf dan angka.
(2)Penggunaan kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan urutan:
1. a.kode huruf untuk pengenal pokok masalah ditempatkan pada bagian pertama dari susunan kode;
2. b.kode angka untuk sub masalah ditempatkan pada bagian kedua dari susunan kode; dan
3. c.kode angka untuk sub-sub masalah ditempatkan pada bagian ketiga dari susunan kode.
(3)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berfungsi sebagai dasar:
1. a.penomoran naskah dinas;
2. b.pemeliharaan Arsip aktif dan inaktif; dan
3. c.penyusutan Arsip.

Pasal 6

Rincian kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 369);
b.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1051); dan
c.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1129), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2025 MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Œ YANDRI SUSANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RINCIAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SISTEMATIKA BAB I BENTUK, SUSUNAN, DAN CARA PENGGUNAAN A. BENTUK DAN SUSUNAN B. CARA PENGGUNAAN BAB II KODE KLASIFIKASI ARSIP A. KODE KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF B. KODE KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

1.Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi/kegiatan.
2.Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus dan dibagi menjadi 3 (tiga) perincian dasar. Perincian pertama, perincian kedua, dan perincian ketiga merupakan pola dasar yang berfungsi sebagai acuan dalam menentukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
3.Untuk membedakan rincian pertama, kedua, dan ketiga dipergunakan kode huruf dan angka. Huruf merupakan kode rincian pokok masalah, angka pertama merupakan kode rincian sub masalah dan angka kedua merupakan kode rincian sub-sub masalah. B. CARA PENGGUNAAN
1.Untuk memahami Klasifikasi Arsip harus memahami rincian pertama, kedua, dan ketiga serta memahami hubungan antara masalah dengan sub masalah dan sub-sub masalahnya.
2.Tiap kode sub masalah dan sub-sub masalah merupakan rincian dari pokok masalah. Contoh: HKM : kode rincian pokok masalah dari Hukum 03 : kode rincian sub masalah dari Keputusan 01 : kode rincian sub-sub masalah dari Keputusan Menteri Dari contoh di atas dapat diartikan bahwa kode HKM.03.01 merupakan naskah dinas yang berkaitan dengan keputusan sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi keputusan.
3.Untuk dapat menentukan kode klasifikasi suatu Arsip secara tepat harus dipahami masalah yang terkandung dan dari sudut pandang mana masalah itu disajikan.
4.Arsip yang mempunyai lebih dari satu masalah harus ditetapkan masalah yang lebih utama dikaitkan dengan tugas dan fungsi unit kerja yang mendayagunakan Arsip.
5.Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian terdiri atas 16 (enam belas) pokok masalah, yang terdiri dari kegiatan fasilitatif dan substantif yang mencerminkan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja lingkup Kementerian baik di pusat maupun di unit pelaksana teknis, yaitu:

a.kegiatan fasilitatif terdapat 10 (sepuluh) pokok masalah: 1) keuangan kode KEU 2) kepegawaian kode KPG 3) organisasi dan tata laksana kode OTL 4) reformasi birokrasi kode RFB 5) perencanaan kode PRC 6) hukum kode HKM 7) umum kode UMM 8) pengadaan barang/jasa kode PBJ 9) hubungan masyarakat kode HMS 10) pengawasan kode PWS
b.kegiatan substantif terdapat 6 (enam) pokok masalah: 1) program prioritas kode PRI 2) pembangunan desa dan perdesaan kode PDP 3) pengembangan ekonomi dan investasi desa dan daerah tertinggal kode PEI 4) percepatan pembangunan daerah tertinggal kode PDT 5) pengembangan dan informasi desa dan daerah tertinggal kode BPI 6) pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal kode SDM
1. 1.KEU KEUANGAN 00 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 01 Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara 02 Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian dengan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 03 Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 04 Ketetapan Pagu Definitif 05 Rencana Kerja dan Anggaran 06 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan Petunjuk Operasional Kegiatan termasuk revisinya 07 Standar Biaya Khusus, Standar Biaya Masukan Lainnya 01 Pelaksanaan Anggaran 01 Laporan Pelaksanaan Anggaran Tingkat Satuan Kerja/Eselon I 02 Laporan Pelaksanaan Anggaran Tingkat Kementerian 03 Laporan Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Sumber dana 04 Laporan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 02 Belanja 01 Surat Penyedia Dana antara lain: Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, Surat Permintaan Ganti Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung 02 Pembukuan Anggaran 03 Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal 04 Kartu Kredit Pemerintah 05 Gagal Bayar 03 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri 01 Permohonan Pinjaman Luar Negeri 02 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai 03 Dokumen Memorandum of Understanding dan Dokumen Sejenisnya 04 Dokumen Loan Agreement 05 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri 06 Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri 07 Otorisasi Penarikan Dana 08 Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri 09 Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor 10 Laporan Kemajuan, Bulanan, dan Triwulan 11 Laporan Penyelesaian/Laporan Tahunan 12 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Kementerian 04 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri 01 Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan 02 Penetapan Kuasa Pengguna Barang/Jasa termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan 03 Penetapan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan 04 Penetapan Pengelola Barang termasuk Berita Acara Serah Terima Barang 05 Penetapan Pengelola Keuangan Kementerian/Unit Kerja 06 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Bendahara Pembantu termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan 05 Sistem Akuntansi Instansi 01 Berita Acara Rekonsiliasi 02 Register Transaksi Harian, Dokumen Sumber, Surat Tanda Setoran, Surat Setoran Bukan Pajak, Surat Setoran Pengembalian Belanja, Surat Perintah Membayar 03 Laporan Realisasi Bulanan Sistem Akuntansi Instansi/Triwulan/Semester 06 Akuntansi dan Pelaporan 01 Verifikasi dan Pembukuan Keuangan 02 Akutansi dan pelaporan keuangan (triwulan, semester, dan tahunan) 07 Perbendaharaan dan penatausahaan keuangan 01 Dokumen Pengajuan Gaji Induk (Gaji dan Tunjangan Kinerja) 02 Dokumen Pengajuan Lembur dan Uang Makan 03 Surat Pemberhentian Pembayaran Gaji Pegawai/Mutasi/ Diberhentikan 04 Kartu Gaji 05 Surat Setoran Surat Setoran Bukan Pajak 06 Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja 07 Bukti Setor Bunga dan/atau Jasa Giro Bank 08 Laporan Kas 09 Piutang 10 Hutang 08 Barang Milik Negara 01 Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara 02 Inventarisasi Barang Milik Negara 03 Pengelolaan Barang Milik Negara 04 Penghapusan/hibah Barang Milik Negara 05 Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara 06 Laporan Barang Milik Negara 07 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Negara 08 Surat Teguran Kelalaian Pemanfaatan Barang Milik Negara 09 Penerimaan Negara Bukan Pajak 01 Usulan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Naskah dinas yang berkaitan dengan penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak baik ke Kementerian Keuangan maupun internal 02 Kontrak/Perjanjian Sewa Penerimaan Negara Bukan Pajak 03 Penagihan/Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak 04 Prosedur Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak 05 Keringanan/Keberatan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 06 Pemeriksaan dan Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak 07 Sanksi/Denda Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. 2.KPG KEPEGAWAIAN 00 Formasi Pegawai 01 Usulan dari Unit Kerja 02 Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil lebih dari 2 (dua) Tahun 03 Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 04 Penerbitan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 05 Pengangkatan dan Perpanjangan Kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 01 Penerimaan/Pengadaan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 01 Proses Penerimaan Pegawai Naskah dinas yang berkaitan dengan pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, keputusan hasil ujian dan wawancara 02 Penetapan Pengumuman Kelulusan 03 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima 04 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan Nomor Induk Pegawai Naskah dinas yang meliputi surat lamaran, ijazah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, kartu kuning dan surat keterangan kesehatan 02 Pembinaan Karir Pegawai 01 Pelatihan/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Naskah dinas yang berkaitan dengan surat perintah/surat tugas/surat keputusan/surat izin dan laporan kegiatan pengembangan diri 02 Surat Tanda Tamat Pelatihan/Sertifikat Pegawai 03 Standar Kinerja Pegawai Sistem Pengelolaan Kinerja Pegawai 04 Berkas Disiplin Pegawai Naskah dinas yang meliputi daftar hadir, rekapitulasinya dan hukuman disiplin 05 Penghargaan dan Tanda Jasa 06 Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kompetensi, workshop, benchmarking, dan magang pegawai 03 Manajemen Karir 01 Manajemen Talenta 02 Penilaian/Uji Potensi dan/atau Kompetensi 03 Pengembangan Pegawai Negeri Sipil Naskah dinas berkaitan dengan penyusunan daftar rencana pelatihan, pelatihan, kursus, tugas belajar, beasiswa, workshop, benchmarking, dan magang pegawai 04 Pola Karir Pegawai Negeri Sipil 04 Penyelasaian Pengelolaan Keberatan Pegawai 05 Mutasi Pegawai Negeri Sipil 01 Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan, Mutasi antar- Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar-Unit 02 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara 03 Mutasi Keluarga 04 Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan 05 Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional 06 Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai 07 Peninjauan Masa Kerja 08 Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 09 Pelantikan Jabatan 06 Administrasi Pegawai 01 Cuti Besar Pegawai Negeri Sipil 02 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan 03 Cuti Alasan Penting Pegawai Negeri Sipil 04 Cuti di Luar Tanggungan Negara Pegawai Negeri Sipil 05 Cuti Bersama Selama Perjanjian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 06 Dokumentasi Identitas Pegawai Naskah dinas yang berkaitan usul penetapan kartu pegawai/kartu pegawai elektronik/kartu istri/kartu suami, keanggotaan organisasi profesi/kedinasan, laporan pajak penghasilan pribadi dan keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai 07 Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan 08 Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil 09 Berkas Pengurusan Tunjangan Jabatan 10 Berkas Pengurusan Tunjangan Kinerja 11 Sistem Informasi Kepegawaian 12 Pernyataan tidak sedang menjalani proses atau pernah pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 13 Keterangan Kerja 14 Ujian Dinas dan/atau penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil 15 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun 16 Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Jandanya/Dudanya dan Pegawai Negeri Sipil yang Meninggal 07 Kesejahteraan Pegawai 01 Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai 02 Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial 03 Berkas tentang Layanan Dana Pensiun/Tabungan Pensiun 04 Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan 05 Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial 06 Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas 07 Berkas tentang Layanan Pegawai yang Meninggal karena Dinas 08 Berkas tentang Pemberian Tali Kasih 09 Berkas tentang Pemberian Penghargaan/Tanda Kehormatan/Tanda Jasa 10 Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi 08 Berkas tentang Perayaan Hari Besar Nasional/Keagamaan 09 Berkas tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 10 Administrasi Magang Siswa/Mahasiswa 11 Perselisihan/Sengketa Pegawai 12 Berkas Perseorangan Pejabat Negara 13 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil 01 Berkas Lamaran yang Diterima 02 Nota Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Kelengkapannya 03 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara 04 Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 05 Hasil Pengujian Kesehatan 06 Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 07 Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja 08 Surat Keputusan Kenaikan Pangkat 09 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan 10 Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional 11 Surat Keputusan Perpindahan Wilayah Kerja 12 Surat Keputusan Perpindahan antar-Instansi 13 Surat Keputusan Cuti di Luar Tanggungan Negara 14 Berita Acara Pemeriksaan 15 Surat Keputusan Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil 16 Surat Keputusan Perbantuan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk 17 Surat Keputusan Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan 18 Surat Keputusan Pemberian Uang Tunggu 19 Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara 20 Surat Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil 21 Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil 22 Surat Keputusan Pemberhentian Sementara 23 Surat Keterangan Pernyataan Hilang 24 Surat Keterangan Kembalinya Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan hilang 25 Surat Keputusan Penggantian Nama 26 Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran 27 Akta Nikah/Cerai 28 Akta Kelahiran 29 Isian Formulir Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil 30 Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara dan Jabatan 31 Surat Permohonan Menjadi Anggota Partai Politik 32 Surat Keterangan Mutasi Keluarga 33 Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang 34 Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan 35 Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 36 Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus 37 Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala 38 Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri 39 Surat Izin Berpergian ke Luar Negeri 40 Ijazah/Sertifikat 41 Surat Keputusan Penempatan/Penarikan Pegawai 42 Surat Keputusan Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk 43 Surat Pertimbangan Status Pegawai Negeri Sipil 44 Surat Keputusan Pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil 45 Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah 46 Surat Keputusan Pensiun 47 Surat Pernyataan Bebas Hutang Piutang 48 Surat Pernyataan Rencana Penempatan 14 Berkas Perseorangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 01 Penetapan kartu pegawai/kartu pegawai elektronik/kartu istri/kartu suami, Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan, Laporan Pajak Penghasilan Pribadi dan Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai 02 Berkas Pengurusan Tunjangan Jabatan 03 Berkas Pengurusan Tunjangan Kinerja 04 Sistem Informasi Kepegawaian 05 Keterangan Kerja 06 Berkas Lamaran yang Diterima 07 Nota Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Kelengkapannya 08 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara 09 Hasil Pengujian Kesehatan 10 Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 11 Surat Keputusan Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PPPK 12 Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 13 Surat Keterangan Pernyataan Hilang 14 Surat Keterangan Kembalinya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dinyatakan hilang 15 Surat Keputusan Penggantian Nama 16 Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran 17 Akta Nikah/Cerai 18 Akta Kelahiran 19 Isian Formulir Pendaftaran Ulang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 20 Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 21 Surat Permohonan Menjadi Anggota Partai Politik 22 Surat Keterangan Mutasi Keluarga 23 Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang 24 Surat Izin Berpergian ke Luar Negeri 25 Kartu Pendaftaran Ulang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 26 Ijasah/Sertifikat 27 Surat Keputusan Penempatan/Penarikan Pegawai 28 Surat Pertimbangan Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 29 Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah 30 Surat Pernyataan Bebas Hutang Piutang 31 Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 32 Surat Pernyataan Rencana Penempatan 15 Pegawai Kontrak 01 Proses penerimaan Pegawai Kontrak Naskah dinas yang berkaitan dengan pengumuman penerimaan, pengumuman seleksi administrasi, pengumuman wawancara, pengumuman akhir penerimaan dan berita acara pelaksanaan penerimaan Pegawai Kontrak 02 Kontrak/Perjanjian Kerja Pegawai Kontrak 03 Berkas Perseorangan Pegawai Kontrak Naskah dinas yang berkaitan dengan personal file Pegawai Kontrak 04 Pemberhentian Pegawai Kontrak 05 Pengalaman Kerja 16 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi 01 Proses Penerimaan 02 Berkas Perseorangan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
3. 3.OTL ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 00 Struktur Organisasi Kementerian 01 Pembentukan 02 Perubahan 03 Pembubaran 01 Uraian Jabatan dan Tata Kerja 02 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional 03 Evaluasi Kelembagaan 04 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 05 Ketatalaksanaan 06 Bisnis Proses 07 Evaluasi Jabatan 08 Peta Jabatan 09 Budaya Kerja/Etika Organisasi 10 Penghargaan Kelembagaan 11 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis yang Bersifat Nasional/Regional/ Internasional Naskah dinas yang berkaitan dengan standar/ pedoman/prosedur kerja yang menunjang kinerja pegawai di lingkungan Kementerian maupun masyarakat umum 12 Penataan Organisasi Naskah dinas yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur, dan pengembangan sistem pengawasan
4. 4.RFB REFORMASI BIROKRASI 00 Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Naskah dinas yang berkaitan dengan koordinasi berkaitan dengan sinergi antar lembaga dengan kolaborasi kementerian/lembaga yang menangani fungsi reformasi birokrasi 01 Agen Perubahan 02 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 03 Evaluasi Reformasi Birokrasi 04 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 05 Zona Integritas Naskah dinas yang berkaitan dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas
5. 5.PRC PERENCANAAN 00 Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan 01 Rencana Pembangunan dan strategi pembangunan 02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah /Rencana Strategis/Strategi Nasional 03 Manajemen Risiko (selera risiko, peta risiko) 04 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 05 Indikator Kinerja Utama 01 Program Kerja 01 Program Kerja Tahunan Lembaga/Instansi (Rencana Kerja Pemerintah, Bilateral Meeting, Trilateral Meeting) 02 Program Kerja Tahunan Unit Kerja terdiri dari: rencana kerja, rencana koordinasi teknis perencanaan pembangunan, dan rapat koordinasi pembangunan wilayah 03 Perjanjian Kinerja/Pakta Integritas 04 Rencana Aksi Nasional 05 Inisiatif Baru 02 Penetapan/Kontrak Kinerja 01 Menteri 02 Pimpinan Unit Kerja 03 Laporan 01 Laporan Berkala (Pidato Presiden, Manajemen Risiko) 02 Laporan Monitoring dan Evaluasi 03 Laporan Kinerja Anggaran 04 Laporan Kinerja 05 Laporan Insidental 04 Evaluasi Program 01 Evaluasi Program dan Anggaran 02 Evaluasi Program Unit Kerja 03 Evaluasi Program Kementerian 04 Evaluasi Kinerja Anggaran 05 Kerja Sama 01 Kerja Sama Bilateral, Multilateral 02 Kerja Sama antar Kementerian/Lembaga
6. 6.HKM HUKUM 00 Program Legislasi 01 Bahan/Materi Program Legislasi Nasional dari Kementerian 02 Program Legislasi Kementerian 01 Rancangan Peraturan Perundang-undangan 01 Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 02 Rancangan Peraturan Pemerintah 03 Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden 02 Peraturan Menteri Naskah dinas yang berkaitan dengan peraturan Menteri sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi peraturan 03 Keputusan Naskah dinas yang berkaitan dengan keputusan sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi keputusan 01 Keputusan Menteri 02 Keputusan Pejabat Setingkat Eselon I 04 Instruksi Naskah dinas yang berkaitan dengan instruksi sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi instruksi 01 Instruksi Menteri 02 Instruksi Pejabat Setingkat Eselon I 05 Surat Edaran Naskah dinas yang berkaitan dengan surat edaran sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi surat edaran 01 Surat Edaran Menteri 02 Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon I 06 Nota Kesepahaman/Kontrak/Perjanjian Kerja Bersama Naskah dinas yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama/Memorandum of Understanding/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama/Letter of Intens 01 Dalam Negeri 02 Internasional 07 Dokumentasi Hukum Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 08 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum 09 Bantuan/Konsultasi/Advokasi Hukum Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan bantuan/konsultasi/advokasi hukum 10 Kasus/Sengketa Hukum 01 Pidana 02 Perdata 03 Tata Usaha Negara 11 Hak Kekayaan Intelektual 01 Hak Cipta 02 Hak Paten 03 Hak Merk
7. 7.UMM UMUM 00 Kearsipan 01 Administrasi Persuratan Naskah dinas yang berkaitan dengan urusan surat- menyurat yang terdiri atas pemberitahuan pindah kantor, penambahan nomor telepon, alamat pejabat, spesimen tanda tangan pejabat, cap dinas, stempel draf, penomoran naskah dinas, pengiriman, ekspedisi, dan penyimpanan 02 Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan ketatalaksanaan, pengolahan, penyimpanan, analisis nilai guna, perawatan, dan konservasi, pelacakan arsip, penyelamatan arsip vital serta penyelamatan arsip terjaga 03 Regulasi Kearsipan Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan peraturan, koordinasi, persetujuan jadwal retensi arsip, dan proses pengesahan regulasi kearsipan 04 Penyajian Arsip menjadi Informasi Naskah dinas yang berkaitan dengan proses koordinasi baik dengan internal maupun eksternal Kementerian, sosialisasi pengelolaan sistem dan jaringan, evaluasi pelaksanaan usulan penyampaian arsip menjadi informasi yang dapat diakses oleh publik dan pameran arsip 05 Naskah Dinas Elektronik Naskah dinas yang berkaitan dengan rekomendasi penerbitan sertifikat elektronik, perubahan data sertifikat elektronik, pendampingan penggunaan layanan persuratan secara elektronik, evaluasi penerapan layanan persuratan secara elektronik, autentikasi arsip, dan penyusunan laporan penerapan layanan persuratan secara elektronik 06 Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip) Naskah dinas yang berkaitan dengan layanan arsip mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan 07 Penyusutan Kearsipan Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan 08 Pembinaan Kearsipan Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan 09 Audit Kearsipan Eksternal Naskah dinas yang berkaitan dengan persiapan, formulir, kelengkapan berkas, dan laporan audit kearsipan eksternal 10 Audit Kearsipan Internal Naskah dinas yang berkaitan dengan persiapan pembentukan tim, penyampaian formulir, kelengkapan berkas, dan laporan audit Kearsipan internal 01 Kerumahtanggaan 01 Administrasi Penggunaan Fasilitas Kantor Naskah dinas yang berkaitan dengan fasilitas kantor meliputi permintaan penggunaan ruang, lapangan, gedung, rumah dinas, dan fasilitas kantor lainnya 02 Pengurusan Kendaraan Dinas Naskah dinas yang berkaitan dengan peminjaman, penggunaan, pengurusan pajak, plat nomor, bahan bakar minyak, dan sewa kendaraan pimpinan 03 Pemeliharaan Gedung dan Taman 04 Pengelolaan Jaringan Listrik, Jaringan Internet, Air, Telepon, Televisi, Kabel, dan Komputer Naskah dinas yang berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan jaringan listrik, air, telepon, televisi, kabel, dan komputer 05 Ketertiban dan Keamanan Naskah dinas yang berkaitan dengan masalah pengamanan dan ketertiban kantor serta rumah dinas. 06 Administrasi Pengelolaan Parkir 07 Sewa Fasilitas Kantor Naskah dinas yang berkaitan penyewaan fasilitas kantor oleh masyarakat/pihak lain 08 Administrasi Pakaian Dinas Satuan Pengamanan, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya 09 Pengadaan Kebutuhan Layanan Kesehatan Naskah dinas yang berkaitan dengan pengadaan obat, persediaan barang habis pakai, dan alat medis 10 Kerja Sama Layanan Kesehatan Naskah dinas yang berkaitan dengan kerja sama tenaga kesehatan Kementerian dengan instansi terkait 11 Laporan Layanan Kesehatan Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan layanan kesehatan 02 Keprotokolan 01 Penyelenggaraan Acara Kedinasan Naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan agenda kegiatan kementerian, upacara hari besar nasional, apel kementerian, apel unit kerja eselon I, peringatan hari besar internal kementerian dan audiensi pimpinan (Menteri, Wakil Menteri, dan Eselon I) 02 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaran kegiatan pembinaan keprotokolan, forum komunikasi keprotokolan, dan evaluasi keprotokolan 03 Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri Naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kunjungan kerja dan fasilitasi kegiatan Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Eselon I
8. 8.PBJ PENGADAAN BARANG/JASA 00 Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 01 Standardisasi Pengadaan Naskah dinas yang berkaitan dengan standardisasi pengadaan termasuk sumber daya manusia, dokumen, peraturan pengadaan barang/jasa, standar operasional prosedur, dan sarana prasarana pengadaan 02 Rencana Umum Pengadaan Naskah dinas yang berkenaan dengan kegiatan identifikasi dan analisa kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penerapan rencana penganggaran pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, pengumuman rencana pengadaan 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Naskah dinas yang berkenaan dengan sertifikasi, bimbingan teknis, pelatihan, dan layanan advokasi pengadaan 04 Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sanggah Naskah dinas yang berkenaan dengan kegiatan penanganan permasalahan kontrak, jasa, barang, dan konstruksi dan keterangan ahli terkait pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan kontruksi 05 Layanan Pengelolaan Pengadaan Naskah dinas yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengelola pengadaan dan manajemen pengadaan 06 Pengadaan Barang 07 Pengadaan Konstruksi 08 Pengadaan Jasa Konsultasi 09 Pengadaan Jasa Lainnya 01 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 01 Pengadaan Secara Elektronik Naskah dinas yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui penyedia (dari proses persiapan pengumuman pengadaan, pengumuman pengadaan, penawaran sampai dengan penetapan pemenang) untuk pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya 02 Naskah dinas yang berkaitan dengan sistem monitoring dan evaluasi pengadaan 03 Pelaksanaan E-Purchasing Naskah dinas yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing
9. 9.HMS HUBUNGAN MASYARAKAT 00 Dokumentasi/Liputan Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/informasi kegiatan peliputan, publikasi, pemberitaan, dokumentasi dan juru bicara 01 Peliputan Kegiatan Brosur/Leaflet/Poster/Plakat 02 Publikasi dan Pemberitaan 03 Dokumentasi Kegiatan 04 Juru Bicara 05 Pameran/Sayembara/Lomba/Festival/Iklan 06 Pidato dan Materi/Sambutan Pimpinan Naskah dinas yang berkaitan dengan bahan/materi pidato pimpinan 07 Ucapan Terima Kasih, Selamat, dan Belasungkawa 01 Informasi Kehumasan Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/informasi kehumasan internal 01 Kliping Koran 02 Brosur/Leaflet/Poster/Plakat 03 Pengumuman 04 Media Monitoring 05 Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, Jurnal, dan Laporan 06 Agenda Setting kementerian/lembaga 07 Strategi Komunikasi 08 Bahan Informasi Publik 02 Hubungan kelembagaan dan Kemitraan Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/informasi, terkait hubungan kelembagaan dan kemitraan 01 Hubungan antar Lembaga Pemerintah Dalam Negeri (Mitra Kementerian/Lembaga, Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif, Pemerintah Daerah) Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama lembaga pemerintah/antar-kementerian 02 Hubungan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama organisasi sosial, kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat 03 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah terkait Kerja Sama dan Hubungan Kelembagaan Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama lembaga pendidikan dan perguruan tinggi 04 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda/Praktik Kerja Lapangan Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama lembaga pendidikan dan perguruan tinggi 05 Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Asing 06 Hubungan dengan Lembaga Asing Non Pemerintah 07 Hubungan Media Massa Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama media massa (siara pers, konferensi pers, kunjungan wartawan/peliputan), pendapat umum, serta pengaduan masyarakat 03 Rapat Kerja/Dengar Pendapat/Hearing Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (dengar pendapat/hearing) 01 Pengaduan, Permohonan Informasi dan Layanan Publik Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan pengaduan masyarakat, permohonan informasi dan pelaksanaan layanan publik 01 Pengaduan Masyarakat 02 Permohonan Informasi 03 Pedoman Penyelenggaraan Layanan Publik 04 Survei Kepuasan atas Pelayanan Publik 05 Penilaian atas Layanan Publik 06 Penyampaian Bahan Pustaka 07 Pengadaan, Pengolahan, dan Perawatan Bahan Pustaka 08 Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi 04 Bahan/Materi Pidato/Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Kabinet, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 05 Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, dan Jurnal 06 Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi dan laporan 07 Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan 08 Pidato/Sambutan Pimpinan Naskah dinas yang berkaitan dengan bahan/materi pidato Pimpinan 01 Menteri 02 Wakil Menteri 03 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 09 Kepustakaan 01 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka 02 Pengadaan dan Pengolahan Bahan 03 Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi 04 Preservasi Bahan Pustaka
10. 10.PWS PENGAWASAN 00 Rencana Pengawasan 01 Rencana Strategis Pengawasan 02 Rencana Kerja Tahunan 03 Rencana Kinerja Tahunan 04 Penetapan Kinerja Tahunan 05 Rakor Pengawasan Tingkat Nasional 01 Pedoman Kebijakan Pengawasan Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan sampai dengan penetapannya 02 Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan sampai dengan penetapannya 03 Audit Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan audit sejak dalam rancangan sampai dengan menjadi catatan dan laporan 01 Audit Kinerja 02 Audit dengan Tujuan Tertentu 03 Audit Investigasi 04 Monthly Audit 05 Audit Lainnya 04 Reviu Naskah dinas yang berkaitan dengan reviu sejak dalam rancangan sampai dengan menjadi catatan dan laporan 01 Reviu laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan 02 Reviu laporan kinerja 03 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 04 Reviu revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Anggaran 05 Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 06 Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara 05 Evaluasi Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan di lingkup Kementerian 06 Pemantauan Naskah dinas yang berkaitan dengan hasil pengawasan 01 Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan 02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan 03 Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal 04 Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal 05 Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Internal 06 Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Eksternal 07 Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 08 Tuntutan Perbendaharaan naskah yang berkaitan dengan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi tuntutan perbendaharaan /tuntutan ganti rugi, seperti: laporan kehilangan, berita acara kehilangan barang/uang, surat keterangan tanggung jawab mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara, surat keterangan penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian tuntutan perbendaharaan /tuntutan ganti rugi 07 Pelaksanaan Pengawasan 01 Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan) 02 Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat Jenderal 03 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan aparat pemeriksa fungsional seperti laporan hasil pemeriksaan, memorandum hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut/tanggapan laporan hasil pemeriksaan 04 Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal 08 Pengawasan Lainnya Naskah dinas yang berkaitan dengan bimbingan teknis, sosialisasi pengawasan, konsultasi pengawasan, koordinasi pengawasan, pelatihan di kantor sendiri, meliputi surat penugasan, surat menyurat beserta laporan 09 Penerapan Early Warning System Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada Unit Kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan 10 Penerapan Internal Audit Capability Model Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan 11 Surat Keterangan/Pernyataan Bebas Temuan 12 Temuan Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindak Lanjuti 13 Penerapan Peta Risiko Pengawasan/Manajemen Resiko Naskah dinas yang berkaitan dengan Kegiatan Pelaksanaan Pemetaan Resiko/Pengelolaan Resiko 14 Piagam Pengawasan 15 Pemeriksaan Khusus Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan khusus tentang penyelesaian kasus-kasus yang merugikan negara 16 Kertas Kerja Pemeriksaaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus 01 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Perlu Ditindaklanjuti Naskah dinas yang berkaitan dengan kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan khusus yang perlu ditindaklanjuti 02 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Tidak Perlu Ditindaklanjuti Naskah dinas yang berkaitan dengan kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan khusus yang tidak perlu ditindaklanjuti 17 Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan 18 Satuan Pengawasan Intern Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Satuan Pengawasan Intern 19 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 20 Hasil Analisis Laporan dan Evaluasi Pengawasan Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah dan laporan pengawasan lainnya, serta penyusunan hasil analisis dan evaluasi 21 Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan 22 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Naskah dinas yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 23 Pencegahan Korupsi 01 Sapu Bersih Pungutan Liar 02 Unit Penanganan Gratifikasi 03 Whistle Blowing System 04 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 05 Survei Penilaian Integritas B. KODE KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF
11. 1.PRI PROGRAM PRIORITAS 00 Badan Usaha Milik Desa Pendukung Makan Bergizi Gratis Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan dukungan pendistribusian makan bergizi gratis 01 Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa (Swasembada Pangan) 02 Desa Swasembada Energi 03 Desa Swasembada Air 04 Desa Ekspor 05 Pemuda Pelopor Desa 06 Konsolidasi Program Kementerian/Lembaga Masuk Desa 07 Digitalisasi Desa dan Desa Wisata Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur telematika di desa yang meliputi market place, Bank Data Potensi Ekonomi Desa, Konten Kreator Desa, Revitalisasi Sistem Informasi Desa, Pengembangan Obyek Wisata, Peningkatan kapasitas pelaku wisata 08 Peningkatan Investasi Desa Serta Kerja Sama dengan Korporasi Nasional dan Investor dari Luar Negeri 09 Penguatan Pengawasan Naskah dinas yang berkaitan dengan penerapan akuntabilitas sosial, desa antikorupsi, penerapan open government Indonesia di desa, dan pengaduan masyarakat serta yang mengarah pada terjadinya korupsi serta monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa 10 Desa Berketahanan Iklim dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan dengan upaya menuju desa berketahanan iklim dan desa tangguh bencana
12. 2.PDP PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 00 Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan 01 Perencanaan Teknis Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan teknis bidang pembangunan sarana dan prasarana, sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama, dan pemanfaatan dan pengendalian dana desa 02 Perencanaan Teknis Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perencanaan Teknis Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan teknis bidang pembangunan sarana dan prasarana, sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama, dan pemanfaatan dan pengendalian dana desa 03 Perencanaan Teknis Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Perencanaan Teknis Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknis bidang pembangunan sarana dan prasarana, sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama, dan pemanfaatan dan pengendalian dana desa 04 Perencanaan Teknis Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan teknis bidang pembangunan sarana dan prasarana, sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan, advokasi dan kerja sama, dan pemanfaatan dan pengendalian dana desa 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan 01 Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Kawasan Permukiman Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Konektivitas Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana konektivitas 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi dan Sosial Budaya Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial budaya 04 Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika 02 Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan 01 Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, dan Perlindungan Sosial Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial 02 Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Modal Sosial Budaya Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya 03 Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan desa inklusif dan desa adat 04 Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Kebencanaan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan kebencanaan 05 Pengembangan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat 03 Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan 01 Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan 02 Fasilitasi Pendampingan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pendampingan 03 Kerja sama Desa dan Perdesaan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama desa dan perdesaan 04 Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan 04 Fasilitasi dan Pemanfaatan Dana Desa 01 Penyusunan Rencana Prioritas Pemanfaatan dana Desa Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa 02 Penyusunan Rencana Pemanfaatan Dana Desa secara Partisipatif Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif 03 Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemanfaatan dana desa 04 Pengelolaan Sistem Informasi Dana Desa Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem informasi dana desa
13. 3.PEI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL 00 Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal 01 Perencanaan Teknis Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi 02 Perencanaan Teknis Pelayanan Investasi Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pelayanan investasi 03 Perencanaan Teknis Pengembangan dan hilirisasi Produk Unggulan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan dan hilirisasi produk unggulan 04 Perencanaan Teknis Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan 01 Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal 01 Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama 02 Pengembangan Badan Pengelola Kawasan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan badan pengelola kawasan 03 Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi Masyarakat 04 Pengembangan Kelembagaan Investasi Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan investasi 02 Pelayanan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal 01 Pelayanan Informasi Pemetaan Potensi Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi potensi investasi 02 Pelayanan Perizinan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan 03 Fasilitiasi akses Permodalan dan Peningkataan Penyertaan Modal Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akses permodalan 04 Pengembangan Kewirausahaan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kewirausahaan 03 Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal 01 Pengembangan Produk Unggulan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk unggulan 02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi, dan Pengembangan Teknologi Produk Unggulan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan 03 Pengembangan Rantai Pasok dan Rantai Nilai Produk Unggulan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan 04 Pengembangan Teknologi dan Hilirisasi Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pembiayaan produk unggulan 04 Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan 01 Pengembangan Strategi Pemasaran Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan strategi pemasaran 02 Pengembangan Jaringan dan Kerja Sama Pemasaran Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran 03 Pengembangan Promosi Unggulan dan Daerah Tertinggal Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan 04 Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemasaran produk unggulan 05 Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu
14. 4.PDT PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 00 Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 01 Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sosial budaya dan kelembagaan 02 Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana 03 Penyerasian Rencana dan Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 04 Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Khusus Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus 01 Penyerasian Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal 01 Penyerasian Pembangunan Modal Sosial Dan Kelembagaan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan 02 Penyerasian Pembangunan Modal Budaya Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan modal budaya 03 Penyerasian Pembangunan Kesehatan, Gizi Keluarga dan Masyarakat Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat 04 Penyerasian Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan pendidikan dasar dan menengah 02 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana 01 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Energi dan Air Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi energi dan air 02 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya dan Kelembagaan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan 03 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika 04 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman, dan Sanitasi Lingkungan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, dan sanitasi lingkungan 03 Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 01 Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terbarukan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan 02 Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Non Terbarukan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non terbarukan 03 Penyerasian Pengelolaan Kebencanaan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pengelolaan kebencanaan 04 Penyerasian Adaptasi Iklim dan Pengelolaan Lingkungan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan 05 Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus 01 Penyerasian Pembangunan Kawasan Perbatasan Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan 02 Penyerasian Pembangunan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar 03 Penyerasian Pembangunan Kawasan Strategis Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kawasan strategis
15. 5.BPI PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL 00 Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal 01 Penyusunan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang kebijakan dan keterpaduan rencana pembangunan desa dan perdesaan 02 Penyusunan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan dan Daerah Tertinggal Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang kebijakan dan keterpaduan rencana pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan dan daerah tertinggal 03 Penyusunan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang kebijakan dan keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal 04 Penyusunan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang kebijakan dan keterpaduan rencana pemberdayaan masyarakat desa 01 Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal 01 Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan kreativitas dan inovasi 02 Pengembangan Teknologi Tepat Guna Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan teknologi tepat guna 03 Pengembangan Teknologi Digital Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan teknologi digital 02 Pusat Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal 01 Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang evaluasi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan 02 Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan dan Daerah Tertinggal Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang evaluasi kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan dan daerah tertinggal 03 Evaluasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang evaluasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal 04 Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa Naskah dinas yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa 03 Pusat Data dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal 01 Pengembangan Sistem Informasi Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan sistem informasi 02 Pengelolaan Teknologi Informasi Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengelolaan teknologi informasi 03 Pengelolaan Data dan Informasi Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi 04 Pengembangan Kerja Sama Data dan Informasi Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan kerja sama data dan informasi
16. 6.SDM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL 00 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal 01 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat pengembangan pemberdayaan masyarakat 02 Pengembangan Sistem dan Model Pemberdayaan Masyarakat Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat 03 Pengembangan Sistem Pelayanan Pendampingan Masyarakat Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat 01 Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal 01 Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan Sumber Daya Manusia Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan program pelatihan sumber daya manusia 02 Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pelatihan Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan 03 Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi 04 Pengembangan Kerja Sama Pelatihan Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama pelatihan 02 Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara 01 Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan program pelatihan 02 Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan 03 Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pelatih Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatih 04 Pengembangan Kerja Sama Pelatihan Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama pelatihan 03 Pembinaan Jabatan Fungsional 01 Rencana dan Program Pengembangan Jabatan Fungsional Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan pengembangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana dan program pengembangan jabatan fungsional 02 Pengembangan Standardisasi Kompetensi Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan pengembangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan standardisasi kompetensi 03 Pengembangan Profesi, Sertifikasi Kelembagaan, dan Jabatan Fungsional Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan pengembangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan profesi, sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional 04 Evaluasi dan Penilaian Jabatan Fungsional Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan pengembangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan penilaian jabatan fungsional 04 Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat 01 Perencana dan Program Pengembangan Fasilitasi dan Pelatihan Masyarakat Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan pedampingan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal di bidang perencana dan program pengembangan fasilitasi dan pelatihan masyarakat 02 Pelaksanaan Fasilitasi dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan pedampingan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal di bidang pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia 03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Fasilitasi Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan pedampingan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan daerah tertinggal di bidang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ttd. YANDRI SUSANTO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…