DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja; komponen penentu besaran tunjangan kinerja; besaran pemberian tunjangan kinerja; pemotongan tunjangan kinerja; pembayaran tunjangan kinerja

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
4.Presiden Nomor 41 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 63);
5.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
6.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 294); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
3.Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
4.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang besarannya didasarkan pada capaian kinerja, perilaku kerja, dan Kelas Jabatan.
5.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelengarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
7.Menteri adalah menteri yang menyelengarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Menteri dan wakil Menteri diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan
d.Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.

BAB III

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

(1)Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:
1. a.capaian kinerja; dan
2. b.kehadiran.
(2)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki bobot sebesar 70% (tujuh puluh persen).
(3)Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 6

(1)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan predikat kinerja Pegawai.
(2)Predikat kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sangat baik;
2. b.baik;
3. c.butuh perbaikan;
4. d.kurang; dan
5. e.sangat kurang.
(3)Predikat kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan evaluasi oleh pejabat penilai kinerja terhadap laporan kinerja Pegawai yang disusun dalam periode triwulanan.
(4)Penyusunan laporan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pegawai yang sedang:
1. a.melaksanakan tugas belajar;
2. b.cuti besar secara penuh dalam periode triwulan berjalan;
3. c.cuti melahirkan secara penuh dalam periode triwulan berjalan;
4. d.cuti sakit secara penuh dalam periode triwulan berjalan; atau
5. e.cuti di luar tanggungan negara secara penuh dalam periode triwulan berjalan.
(5)Capaian kinerja Pegawai bagi Pegawai yang selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, menggunakan predikat evaluasi kinerja tahun terakhir.
(6)Capaian kinerja Pegawai bagi Pegawai yang selesai melaksanakan cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti di luar tanggungan negara secara penuh dalam periode triwulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, menggunakan predikat evaluasi kinerja triwulan terakhir.
(7)Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, atau Pegawai Lainnya yang baru ditetapkan melalui surat keputusan pejabat yang berwenang diberikan predikat kinerja baik pada periode evaluasi kinerja triwulan berjalan hingga periode evaluasi kinerja triwulan tersebut berakhir.

Pasal 7

Capaian kinerja Pegawai mutasi dari luar Kementerian menggunakan predikat evaluasi kinerja terakhir.

Pasal 8

Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dihitung berdasarkan ketentuan hari dan jam kerja.

Pasal 9

(1)Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
(2)Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, dan jumat.

Pasal 10

(1)Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
(2)Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.hari senin sampai dengan hari kamis hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dan dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
2. b.hari jumat hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dan dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.

Pasal 11

(1)Pegawai diberikan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja dimulai.
(2)Penggantian waktu pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama sesuai dengan waktu keterlambatan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…