DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pengelola Komunikasi Publik di lingkungan Kementerian terdiri atas: a. pengelola Komunikasi Publik Kementerian; dan b. pengelola Komunikasi Publik unit kerja eselon I; tahapan pengelolaan komunikasi publik meliputi: a. perencanaan Komunikasi Publik; b. pelaksanaan Komunikasi Publik; dan c. pemantauan dan evaluasi; perencanaan komunikasi publik; pelaksanaan komunikasi publik;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kebijakan, program, dan layanan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada masyarakat, perlu mengatur pengelolaan komunikasi publik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pengelolaan Komunikasi Publik di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3.Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
4.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Komunikasi Publik adalah kegiatan penyampaian informasi dan pertukaran pesan yang terencana dan strategis di bidang desa dan daerah tertinggal yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada masyarakat.
2.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

BAB II

PENGELOLA KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 2

(1)Pengelola Komunikasi Publik di lingkungan Kementerian terdiri atas:
1. a.pengelola Komunikasi Publik Kementerian; dan
2. b.pengelola Komunikasi Publik unit kerja eselon I.
(2)Pengelola Komunikasi Publik Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat.
(3)Pengelola Komunikasi Publik unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
1. a.unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat sekretariat jenderal; dan
2. b.unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan pada masing-masing unit kerja eselon I.

Pasal 3

(1)Pengelola Komunikasi Publik Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan Komunikasi Publik;
2. b.menyusun perencanaan Komunikasi Publik.
3. c.melaksanakan Komunikasi Publik tingkat Kementerian;
4. d.melakukan pemantauan dan evaluasi Komunikasi Publik; dan
5. e.melaporkan pengelolaan Komunikasi Publik kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2)Pengelola Komunikasi Publik unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan Komunikasi Publik yang bersifat teknis operasional sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
2. b.melakukan verifikasi dan validasi dokumen sebagai data dukung pelaksanaan Komunikasi Publik di bidang tugas masing-masing;
3. c.melakukan pemutakhiran atas dokumen sebagai data dukung;
4. d.melakukan koordinasi dengan pengelola Komunikasi Publik Kementerian dan/atau antar pengelola Komunikasi Publik unit kerja eselon I lain; dan
5. e.menyampaikan laporan pelaksanaan Komunikasi Publik di tingkat eselon I masing-masing kepada pengelola Komunikasi Publik Kementerian.

Pasal 4

(1)Pengelola Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengikutsertakan:
1. a.pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat; dan
2. b.aparatur sipil negara lainnya yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat.
(2)Selain mengikutsertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Komunikasi Publik dapat mengikutsertakan tenaga ahli Komunikasi Publik.

BAB III

TAHAPAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 5

Tahapan pengelolaan Komunikasi Publik meliputi:

a.perencanaan Komunikasi Publik;
b.pelaksanaan Komunikasi Publik; dan
c.pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

PERENCANAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 6

(1)Perencanaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui penyusunan:
1. a.strategi Komunikasi Publik; dan
2. b.agenda setting.
(2)Perencanaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pelaksanaan pengelolaan Komunikasi Publik.
(3)Perencanaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pengelola Komunikasi Publik Kementerian.

Pasal 7

(1)Penyusunan strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan rencana strategis Kementerian.
(2)Strategi Komunikasi Publik sebagai dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.identifikasi isu publik;
2. b.analisis isu prioritas;
3. c.penetapan tujuan Komunikasi Publik;
4. d.identifikasi khalayak sasaran;
5. e.perumusan pesan kunci;
6. f.pemilihan saluran dan media Komunikasi Publik;
7. g.pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
8. h.indikator kinerja.
(3)Strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.
(4)Strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5)Strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

(1)Agenda setting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b disusun berdasarkan strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Dalam hal tertentu, agenda setting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun di luar strategi Komunikasi Publik.
(3)Agenda setting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.analisis situasi dan kebutuhan Komunikasi Publik;
2. b.analisis penentuan isu prioritas;
3. c.strategi dan metode komunikasi yang akan digunakan; dan
4. d.jadwal pelaksanaan kegiatan.
(4)Agenda setting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 9

Dalam hal terdapat isu publik yang bersifat strategis dan mendesak, pengelola Komunikasi Publik dapat menyusun agenda setting yang bersifat insidental.

BAB V

PELAKSANAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Komunikasi Publik terdiri atas:
1. a.Komunikasi Publik internal; dan
2. b.Komunikasi Publik eksternal.
(2)Pelaksanaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan teknologi digital.
(3)Pemanfaatan teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…