DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 16 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai jenis, bentuk, dan penerima bantuan pemerintah; jenis bantuan pemerintah meliputi a. pemberian penghargaan; b. beasiswa; c. bantuan operasional; d. bantuan sarana dan/atau prasarana; e. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah; bentuk pemberian teridri atas a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa; tata cara pemberian bantuan pemerintah; pembinaan; pemantauan dan evaluasi; serta pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
3.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
4.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

BAB II

JENIS, BENTUK, DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 2

(1)Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian meliputi:
1. a.pemberian penghargaan;
2. b.beasiswa;
3. c.bantuan operasional;
4. d.bantuan sarana dan/atau prasarana;
5. e.bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan
6. f.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.
(2)Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian.

Pasal 3

(1)Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.uang;
2. b.barang; dan/atau
3. c.jasa.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.perseorangan;
2. b.kelompok masyarakat;
3. c.lembaga pemerintah; dan
4. d.lembaga nonpemerintah.

Pasal 4

(1)Bantuan Pemerintah berupa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa:
1. a.uang pendidikan/kuliah;
2. b.biaya hidup;
3. c.biaya buku/diklat;
4. d.biaya penelitian; dan/atau
5. e.biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.
(2)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan pegawai negeri sipil untuk pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri.

Pasal 5

(1)Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan dalam bentuk uang.
(2)Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.kelompok masyarakat;
2. b.lembaga swadaya masyarakat;
3. c.lembaga keagamaan;
4. d.lembaga pendidikan; dan
5. e.lembaga kesehatan.
(3)Lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e dapat merupakan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah.

Pasal 6

(1)Kriteria kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.berbadan hukum; dan
2. b.melakukan kegiatan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan.
(2)Kriteria lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.berbadan hukum; dan
2. b.melakukan kegiatan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan.
(3)Kriteria lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama baik formal maupun nonformal; dan
2. b.melakukan kegiatan keagamaan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan.
(4)Kriteria lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan baik formal maupun nonformal; dan
2. b.melakukan kegiatan pendidikan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan.
(5)Kriteria lembaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan baik formal maupun nonformal; dan
2. b.melakukan kegiatan kesehatan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan.

Pasal 7

(1)Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan dalam bentuk uang atau barang.
(2)Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.kelompok masyarakat;
2. b.lembaga swadaya masyarakat;
3. c.lembaga keagamaan;
4. d.lembaga pendidikan; dan
5. e.lembaga kesehatan.
(3)Lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e dapat merupakan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah.
(4)Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bantuan untuk keperluan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan.

Pasal 8

(1)Kriteria kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.berbadan hukum; dan
2. b.melakukan kegiatan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan.
(2)Kriteria lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.berbadan hukum; dan
2. b.melakukan kegiatan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan.
(3)Kriteria lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama baik formal maupun nonformal; dan
2. b.melakukan kegiatan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan.
(4)Kriteria lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
2. b.melakukan kegiatan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan.
(5)Kriteria lembaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan baik formal maupun nonformal; dan
2. b.melakukan kegiatan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan.

Pasal 9

(1)Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan dalam bentuk uang atau barang.
(2)Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah.
(3)Kriteria lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan.
(4)Kriteria lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.berbadan hukum; dan
2. b.melakukan kegiatan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal secara berkelanjutan.

Pasal 10

(1)Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diberikan dalam bentuk:
1. a.uang; atau
2. b.barang dan/atau jasa.
(2)Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.perorangan;
2. b.kelompok masyarakat; dan
3. c.lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah.
(3)Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…