DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA. SALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3.Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4.Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

a.sistem organisasi perangkat Desa;
b.sistem organisasi masyarakat adat;
c.pembinaan kelembagaan masyarakat;
d.pembinaan lembaga dan hukum adat;
e.pengelolaan tanah kas Desa;
f.pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
g.pengelolaan tanah bengkok;
h.pengelolaan tanah pecatu;
i.pengelolaan tanah titisara; dan
j.pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi:

a.penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
b.pranata hukum adat;
c.pemilikan hak tradisional;
d.pengelolaan tanah kas Desa adat;
e.pengelolaan tanah ulayat;
f.kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
g.pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
h.masa jabatan kepala Desa adat.

Pasal 4

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

a.kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b.kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
c.kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
d.kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
e.program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
f.kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 6

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

a.individu;
b.organisasi kemasyarakatan;
c.perguruan tinggi;
d.lembaga swadaya masyarakat;
e.lembaga donor; dan
f.perusahaan.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

a.bidang pemerintahan Desa,
b.pembangunan Desa;
c.kemasyarakatan Desa; dan
d.pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi:

a.penetapan dan penegasan batas Desa;
b.pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
c.pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
d.pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
e.pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
f.pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
g.pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
h.pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
i.penetapan organisasi Pemerintah Desa;
j.pembentukan Badan Permusyaratan Desa;
k.penetapan perangkat Desa;
l.penetapan BUM Desa;
m.penetapan APB Desa;
n.penetapan peraturan Desa;
o.penetapan kerja sama antar-Desa;
p.pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
q.pendataan potensi Desa;
r.pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
s.penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
t.pengelolaan arsip Desa; dan
u.penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

a.pelayanan dasar Desa;
b.sarana dan prasarana Desa;
c.pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
d.pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a antara lain meliputi:

a.pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b.pengembangan tenaga kesehatan Desa;
c.pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: 1) layanan gizi untuk balita; 2) pemeriksaan ibu hamil; 3) pemberian makanan tambahan; 4) penyuluhan kesehatan; 5) gerakan hidup bersih dan sehat; 6) penimbangan bayi; dan 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
d.pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
e.pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
f.pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
g.pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
h.fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain meliputi:

a.pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
b.pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
c.pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
d.pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
e.pembangunan energi baru dan terbarukan;
f.pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
g.pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
h.pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
i.pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
j.pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
k.pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
l.pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
m.pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
n.pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…