DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendelegasian Kewenangan Penandantanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2719);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi.
2.Pendelegasian Kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.
3.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon I.
4.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon II.
5.Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon III.
6.Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon IV.
7.Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
8.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
9.Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.
10.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
13.Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
14.Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Menteri dan Surat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian bertujuan untuk:

a.memperlancar pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
b.mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini, meliputi:

a.usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
b.pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
c.pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
d.pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Pelaksana;
e.surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Pelaksana dan Jabatan Fungsional;
f.surat penyampaian usul Formasi CPNS;
g.pengangkatan Pertama/ Pengangkatan Kembali/ Alih Jabatan ke dalam/ Pemberhentian dari Jabatan Fungsional;
h.kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional;
i.usul Penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional masing-masing;
j.menetapkan Peserta Diklat;
k.surat Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar;
l.peserta dan Hasil Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas;
m.pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS;
n.pemberhentian PNS;
o.pemberhentian Sementara dari PNS;
p.kenaikan Pangkat PNS;
q.pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
r.surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan Struktural;
s.keputusan Pemindahan Antar Unit Kerja;
t.usul mutasi;
u.surat Pernyataan Persetujuan Pindah;
v.sumpah/janji PNS;
w.hukuman disiplin;
x.keputusan Pemberian/ Penolakan Ijin/ Surat Keterangan Melakukan Perceraian/ Beristeri Lebih Dari Satu Orang;
y.surat Ijin Cuti dan Surat Penangguhan Cuti;
z.keputusan Penetapan Pembebanan Biaya Pindah karena Pindah Alamat Pensiun; aa. keputusan Penetapan Pembebanan Biaya Pindah karena Kepentingan Organisasi; ab. surat Permintaan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami; ac. surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB); ad. formulir Daftar Penerima Calon Pensiunan (DPCP); ae. keputusan Pensiun; af. keputusan Penetapan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai yang Diancam Jenis Hukuman Disiplin Sedang dan Berat; ag. surat Perintah Pelaksana Tugas; dan ah. menandatangani Surat Perintah Pelaksana Harian.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA

Pasal 4

Meteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Pejabat yang berwenang menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan di bidang Kepegawaian yaitu pejabat lain yang setingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani asli keputusan pegawai.
(2)Keputusan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengam sebutan “Untuk Salinan dan Petikan”.
(3)Penandatanganan Salinan dan Petikan Keputusan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan setelah asli Keputusan Mutasi Kepegawaian ditandantangani oleh pejabat yang berwenang.
(4)Penunjukan pejabat yang menadatangani Salinan dan petikan Keputusan Mutasi Kepegawaian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan.

BAB IV

SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 6

Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa penandatanganan keputusan kepegawaian ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Pasal 7

Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 8

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada:

a.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b.Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembedayaan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c.Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
d.Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
e.Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum;
f.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara Setempat;
g.Pejabat lain yang diperlukan; dan
h.Pejabat yang diberikan kuasa Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1.1 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian; dan
2.Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pemebrian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Undang Mugopal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2018 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 804 Paraf Koordinasi SEKRETARIS JENDERAL KARO HUKUM ORTALA KARO SDM &

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1.Menandatangani Formulir usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) I/a-III/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi I/a-III/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal
2.Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) I/a-III/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi III/a-III/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) I/a-II/d Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Kepala Biro SDM dan

3.Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) I/a-III/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi III/a-III/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal I/a-II/d Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Kepala Biro SDM dan
4.Menandatangani Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Pelaksana I/a-IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi I/a-IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Antar unit kerja eselon I √ Kepala Biro SDM dan Umum NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) I/a-IV/e Eselon I Antar unit kerja eselon II atau UPT dalam satu unit kerja eselon I √ 1. Kepala Biro SDM dan Umum untuk lingkungan Sekretariat Jenderal;

2.Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk lingkungan Inspektorat Jenderal;
3.Sekretaris Direktorat Jenderal untuk lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing;
4.Sekretaris Badan untuk lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.
5.Menandatangani Surat Pernyataan Melaksanakan I/a-IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Tugas (SPMT) Pelaksana dan Jabatan Fungsional IV/a- IV/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal I/a-III/d Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ 1. Kepala Biro SDM dan Umum untuk lingkungan Sekretariat Jenderal;

2.Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk lingkungan Inspektorat Jenderal;
3.Sekretaris Direktorat Jenderal untuk lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing;
4.Sekretaris Badan untuk lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

6.Menandatangani Surat penyampaian usul Formasi CPNS I/a-III/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi I/a-III/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal
7.Menandatangani Keputusan Pengangkatan Pertama/ Pengangkatan Kembali/ Alih Jabatan ke dalam/ Pemberhentian dari Jabatan Fungsional II/a-IV/c Pelaksana Pemula - Madya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi IV/a- IV/c Madya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal II/a-III/d Pelaksana Pemula - Muda Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Kepala Biro SDM dan
8.Menandatangani Keputusan Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional II/a-IV/c Pelaksana Pemula - Madya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi IV/a- IV/c Madya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) II/a-III/d Pelaksana Pemula - Muda Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Kepala Biro SDM dan

9.Menandatangani surat usul Penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional masing-masing II/a-IV/e Utama – Pelaksana Pemula Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi IV/d- IV/e Utama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal II/a-IV/c Madya- Pelaksana Pemula Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal
10.Menetapkan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I, Diklat Kepemimpinan Tingkat II, dan Diklat Lemhanas IV/b – IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

11.Menetapkan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Fungsional, Diklat Kompetensi III/b – IV/a Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Kepala Biro SDM dan
12.Menandatangani Surat Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar Ia – IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Kepala Biro SDM dan
13.Menetapkan Peserta dan Hasil Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Ia – IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Kepala Biro SDM dan
14.Menandatangani Keputusan Pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS I/a – III/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun dan pengenaan hukuman disiplin √ Menteri Desa PDT dan Transmigrasi NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) I/a – III/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun dan pengenaan hukuman disiplin √ Sekretaris Jenderal 15 Menandatangani Keputusan Pemberhentian PNS I/a – IV/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun dan pengenaan hukuman disiplin √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi III/a – III/d Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun dan pengenaan hukuman disiplin √ Sekretaris Jenderal NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) I/a – II/d Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun dan pengenaan hukuman disiplin √ Kepala Biro SDM dan Umum 16 Menandatangani Keputusan Pemberhentian Sementara dari PNS I/a – IV/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi I/a – IV/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal

17.Menandatangani Keputusan Kenaikan Pangkat PNS Untuk menjadi I/b – IV/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pegabdian √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Untuk menjadi IV/a – IV/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian √ Sekretaris Jenderal Untuk menjadi I/b – III/d Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pegabdian √ Kepala Biro SDM dan

18.Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural II – IV Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi III-IV Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal
19.Menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), I – IV Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan Struktural III – IV Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ 1. Sekretaris Jenderal

2.Inspektur Jenderal
3.Direktur Jenderal
4.Kepala Badan
20.Menandatangani Keputusan Pemindahan Antar Unit Kerja I/a – IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi IV/a – IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Antar unit kerja eselon I √ Sekretaris Jenderal I/a – III/d Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Antar unit kerja eselon I √ Kepala Biro SDM dan Umum IV/a – IV/e Eselon I Dalam satu unit eselon I √ 1. Sekretaris Jenderal
2.Inspektur Jenderal
3.Direktur Jenderal
4.Kepala Badan I/a – III/d Eselon I Dalam satu unit eselon I √ 1. Kepala Biro SDM dan Umum
2.Sekretaris Inspektorat Jenderal
3.Sekretaris Direktorat Jenderal
4.Sekretaris Badan NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

21.Menetapkan usul mutasi:

a.diperbantukan pada instansi lain
b.penarikan dari perbantuan pada instansi lain
c.pengaktifan kembali dari perbantuan pada instansi lain
d.rehabilitasi
e.pemutihan
f.perbaikan I/a – IV /e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi I/a – IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal
1. 22.Menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Pindah I/a – IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi I/a – IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal
2. 23.Mengambil sumpah/janji PNS I/a –IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi I/a – IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

24.Menjatuhkan hukuman disiplin I Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Untuk hukuman disiplin:

a.teguran lisan
b.teguran tertulis
c.pernyataan tidak puas secara tertulis
d.penundaan kenaikan gaji berkali selama 1 (satu) tahun
e.penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
f.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
g.penurunan pangkat setingkat lebih rendah √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) selama 3 (tiga) tahun.

25.Menandatangani Surat Keputusan Pemberian / Penolakan ijin / Surat Keterangan Melakukan Perceraian / Beristeri Lebih Dari Satu Orang I/a-IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa III/a-IV/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal I/a-II/d Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Kepala Biro SDM dan
26.Menandatangani Surat Ijin Cuti dan Surat Penangguhan Cuti I/a-IV/e (pelaksan a) I-IV Utama- Pelaksana Pemula Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Untuk jenis cuti:

a.cuti tahunan;
b.cuti besar;
c.cuti sakit;
d.cuti bersalin;
e.cuti alasan penting;
f.cuti diluar tanggungan negara;
g.semua jenis cuti yang akan di- jalankan di luar negeri. √ Menteri Desa NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) I/a-IV/e (pelaksan a) I-IV Utama- Pelaksana Pemula Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Untuk jenis cuti: Semua jenis cuti yang akan dijalankan diluar negeri. √ Sekretaris Jenderal II Eselon I Untuk jenis cuti:
1. a.cuti tahunan;
2. b.cuti besar;
3. c.cuti sakit;
4. d.cuti bersalin;
5. e.cuti alasan penting. √ 1. Sekretaris Jenderal;
  1. 2.Direktur Jenderal;
  2. 3.Inspektorat Jenderal;
  3. 4.Kepala Badan. III-IV, Fungsi- onal dan Pelaksa- na Eselon II Untuk jenis cuti:
6. a.cuti tahunan;
7. b.cuti besar;
8. c.cuti sakit;
9. d.cuti bersalin;
10. e.cuti alasan penting. √ 1. Kepala Biro SDM dan Umum
  1. 2.Sekretaris Inspektorat Jenderal
  2. 3.Sekretaris Direktorat Jenderal
  3. 4.Sekretaris Badan
  4. 5.Kepala UPT.
  5. 27.Menandatangani Keputusan Penetapan I/a-IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pembebanan Biaya Pindah Karena Pindah Alamat Pensiun I/a-IV/e Eselon I √ 1. Sekretaris Jenderal;

2.Inspektorat Jenderal;
3.Direktur Jenderal;
4.Kepala Badan. 28 Menandatangani Keputusan penetapan Pembebanan Biaya Pindah Karena Kepentingan Organisasi I/a-IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi I/a-IV/e Eselon I √ 1. Sekretaris Jenderal;
2.Inspektorat Jenderal;
3.Direktur Jenderal;
4.Kepala Badan.
29.Menandatangani Surat Permintaan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami I/a-IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi I/a-IV/e Eselon I √ Kepala Biro SDM dan
30.Menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala(KGB) I-IV Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) I-IV dan Pelaksa na Utama- Pelaksana Pemula Eselon I √ 1. Kepala Biro SDM dan Umum;

2.Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3.Sekretaris Direktorat Jenderal;
4.Sekretaris Badan.
31.Menandatangani formulir Daftar Penerima Calon Pensiunan (DPCP) I/a-IV/e I-IV Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi IV/d- IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal IV/b- IV/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Kepala Biro SDM dan Umum I/a-IV/a Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Kepala Bagian Kepegawaian Biro SDM dan Umum
32.Menandatangani Keputusan Pensiun I/a-IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) IV/b- IV/c Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal I/a-IV/a Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Kepala Biro SDM dan

33.Menandatangani Keputusan Penetapan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai yang Diancam Jenis Hukuman Disiplin Sedang dan Berat I/a-IV/e Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi I/a-IV/e Eselon I √ Sekretaris Jenderal
34.Menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas Menjadi Plt. Eselon I-IV Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Menjadi Plt. Eselon I-II Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal Menjadi Plt. Eselon III Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Undang Mugopal NO JENIS KEWENANGAN KRITERIA PEMBATASAN SIFAT PENERIMA KEWENANGAN GOL/ RUANG ESELON JABFUNG JENJANG LINGKUP UNIT KERJA KETERANGAN WEWENANG ATRIBUSI PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Menjadi Plt. Eselon IV Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ 1. Sekretaris Jenderal;

2.Inspektur Jenderal;
3.Direktur Jenderal;
4.Kepala Badan
35.Menandatangani Surat Perintah Pelaksana Harian Menjadi Plh. Eselon I-IV Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Menjadi Plh. Eselon I Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ Sekretaris Jenderal Menjadi Plh. Eselon II - IV Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi √ 1. Sekretaris Jenderal;
2.Inspektur Jenderal;
3.Direktur Jenderal;
4.Kepala Badan. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…