DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 539); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
2.Kesepakatan Bersama adalah penyelarasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan diantara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak.
3.Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama atau tanpa kesepakatan bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
4.Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
5.Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
6.Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum.
7.Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok- pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan.
8.Unit Pemrakarsa adalah unit utama Pimpinan Tinggi Madya Eselon I dan/atau unit kerja pengusul kegiatan Kerja Sama di Kementerian.
9.Mitra Kerja Sama adalah kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pemerintah daerah, dan pihak terkait yang menjadi mitra dalam melakukan Kerja Sama dengan Kementerian.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.menjadi acuan dalam melaksanakan Kerja Sama antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama;
b.menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan Kerja Sama di Kementerian;
c.meningkatkan koordinasi antar unit di Kementerian;
d.menjamin kualitas (quality asssurance) bagi Kerja Sama yang dihasilkan; dan
e.mewujudkan produk Kerja Sama antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan Kerja Sama harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.itikad baik;
b.kejelasan tujuan;
c.saling menguntungkan;
d.berkelanjutan;
e.akuntabel;
f.bersifat kelembagaan;
g.efektif; dan
h.efisien.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Bentuk Kerja Sama terdiri atas:

a.Kerja Sama Dalam Negeri; dan
b.Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 5

(1)Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
1. a.Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama; dan
2. b.Kerja Sama dengan pemerintah daerah.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama Dalam Negeri.
(3)Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
2. b.perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
(4)Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Kerja Sama Payung.
(5)Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung.

Pasal 6

(1)Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
1. a.Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama negara lain; dan
2. b.Kerja Sama dengan dua atau lebih Mitra Kerja Sama internasional.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama Luar Negeri.
(3)Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.memorandum of understanding atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
2. b.implementing agreement atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
(4)Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Kerja Sama Payung.
(5)Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung.

Pasal 7

(1)Kerja Sama Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian menjadi payung bagi Kerja Sama yang dilakukan oleh Unit Pemrakarsa.
(2)Kerja Sama Luar Negeri di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian menjadi payung bagi Kerja Sama yang dilakukan Unit Pemrakarsa dan kementerian/lembaga terkait.
(3)Penyusunan Kerja Sama Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Biro yang menangani bidang kerja sama.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENANDATANGANAN DOKUMEN KERJA SAMA

Pasal 8

(1)Menteri berwenang menandatangani Nota Kesepahaman dan/atau menandatangani Perjanjian yang bersifat strategis yang disepakati sebagai berikut:
1. a.pimpinan lembaga negara;
2. b.pimpinan lembaga pemerintah dalam negeri;
3. c.pimpinan lembaga pemerintah luar negeri;
4. d.pimpinan lembaga non pemerintah dalam negeri; atau
5. e.pimpinan lembaga non pemerintah luar negeri.
(2)Bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila materi yang diatur dalam Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian mencakup materi prioritas pembangunan nasional yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian.
(3)Menteri dapat mendelegasikan kewenangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Kementerian yang ditunjuk disesuaikan dengan tugas dan kewenangan Pejabat dimaksud untuk:
1. a.menyusun dan menandatangani Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
2. b.menyusun dan menandatangani Perjanjian yang menindaklanjuti Nota Kesepahaman.
(4)Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Menteri.
(5)Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan jenjang jabatan antara Pejabat Pimpinan Tinggi Madya maupun Pejabat Kementerian yang ditunjuk dengan Pimpinan Lembaga yang akan menandatangani Nota Kesepahaman atau Perjanjian.

Pasal 9

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berwenang untuk melaksanakan kewenangan sebagai berikut:
1. a.menyusun dan menandatangani Nota Kesepahaman yang disepakati dengan Mitra Kerja Sama sebagai berikut:
  1. 1.pejabat pimpinan tinggi madya dari lembaga negara;
  2. 2.pejabat pimpinan tinggi madya dari lembaga pemerintahan dalam negeri lainnya; atau
  3. 3.pejabat lembaga non pemerintahan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. b.menyusun dan menandatangani Perjanjian yang disepakati dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman;
4. d.dapat mendelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk menyusun dan menandatangani Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
5. e.pendelegasian sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
(2)Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan jenjang jabatan antara Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri dengan pejabat Mitra Kerja Sama yang akan menandatangani Nota Kesepahaman atau Perjanjian dimaksud.

Pasal 10

(1)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang untuk menandatangani Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d.
(2)Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memangku jabatan sebagai Kepala Satuan Kerja dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang medapatkan delegasi kewenangan berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
(3)Penandatanganan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan jenjang jabatan antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan pejabat Mitra Kerja Sama yang akan menandatangani Perjanjian dimaksud.

BAB IV

PENYUSUNAN KERJA SAMA

Pasal 11

Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan melalui tahapan:

a.penjajakan;
b.perundingan;
c.perumusan naskah;
d.penandatanganan;
e.pelaksanaan;
f.pemantauan dan evaluasi;
g.pengembangan program; dan
h.pengakhiran kerja sama.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…