DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan penataan dan penyempurnaan kelembagaan ketatalaksanaan dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbasis pada kinerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan pedoman analisis jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan arah dan kebijakan reformasi birokrasi nasional di 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian tengah melaksanakan perbaikan di bidang organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengawasan, serta akuntabilitas.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di lingkungan Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Kementerian.
3.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi Jabatan.
4.Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik Jabatan yang terdiri dari nomor kode Jabatan, nama Jabatan, unit kerja atasan, ikhtisar Jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, pedoman kerja, tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, keadaan tempat kerja, upaya fisik, risiko bahaya, dan syarat Jabatan.
5.Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu Jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang diidentifikasi dari pendidikan, pelatihan, pengalaman, pangkat/golongan, pengetahuan, kecakapan teknis, potensi, dan sikap kerja.
6.Pangkat adalah menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
7.Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Jabatan serta persyaratan Jabatan dan menggambarkan seluruh Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
8.Evaluasi Jabatan adalah sebuah analisis untuk membuat estimasi nilai pembobotan dari sebuah pekerjaan.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

PROSES PENYELENGGARAAN ANALISIS JABATAN Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penetapan hasil akhir. Tahap persiapan meliputi pembentukan tim analisis dan pemberitahuan kepada pimpinan Unit Kerja.

Pasal 2

(1)Analisis jabatan merupakan proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data Jabatan yang diolah menjadi informasi Jabatan.
(2)Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses, metode, dan teknik pengumpulan dan pengolahan data Jabatan di lingkungan Kementerian.
(3)Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
1. a.penataan kepegawaian;
2. b.perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
3. c.evaluasi organisasi;
4. d.penguatan tata laksana;
5. e.pengawasan; dan
6. f.penguatan akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Untuk melaksanakan analisis jabatan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibentuk Tim Analisis Jabatan.
(2)Tim analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tim analisis jabatan Kementerian; dan
2. b.Tim analisis jabatan Unit Kerja Eselon I.

Pasal 4

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Biro yang membidangi organisasi dan tata laksana.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pengarah, yaitu Menteri;
2. b.Penanggung Jawab, yaitu Sekretaris Jenderal;
3. c.Ketua, yaitu Kepala Biro yang membidangi organisasi dan tata laksana;
4. d.Sekretaris, yaitu Kepala Bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana; dan
5. e.Anggota, yaitu terdiri dari pejabat struktural dan pelaksana dari unit kerja terkait.
(4)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yaitu:
1. a.para pejabat struktural pada masing-masing unit kerja yang membidangi kepegawaian; dan
2. b.para pemangku jabatan pelaksana pada masing- masing unit kerja, yaitu penganalisa jabatan dan/atau yang menangani kepegawaian.

Pasal 5

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

a.memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan analisis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
b.memantau pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c.mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
d.menetapkan hasil analisa jabatan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
e.membuat laporan hasil analisis jabatan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 6

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.Ketua, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal;
b.Sekretaris, yaitu Kepala Bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana; dan
c.Anggota, yaitu pelaksana dari unit kerja terkait.

Pasal 7

Tim Analisis Jabatan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

a.memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan di Unit Kerja Eselon I;
b.memantau pelaksanaan analisis jabatan di Unit Kerja Eselon I;
c.mengolah dan menganalisis hasil analisis jabatan di Unit Kerja Eselon I;
d.mempresentasikan hasil analisis jabatan di Unit Kerja Eselon I; dan
e.menyampaikan hasil analisis jabatan di Unit Kerja Eselon I kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Pedoman pelaksanaan analisis jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

HASIL ANALISIS JABATAN Pelaksanaan analisis jabatan menghasilkan rumusan nomenklatur Jabatan, Uraian Jabatan (termasuk di dalamnya spesifikasi atau Syarat Jabatan), Peta Jabatan, dan rekomendasi atas temuan lapangan.

Pasal 9

(1)Hasil analisis jabatan merupakan informasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan peta jabatan.
(2)Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identitas jabatan;
2. b.ringkasan tugas jabatan;
3. c.rincian tugas jabatan;
4. d.wewenang;
5. e.tanggung jawab;
6. f.hasil kerja;
7. g.bahan kerja;
8. h.perangkat kerja;
9. i.hubungan jabatan;
10. j.keadaan tempat kerja;
11. k.upaya fisik;
12. l.kemungkinan resiko bahaya; dan
13. m.syarat jabatan.
(3)Uraian jabatan dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Hasil Analisa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembinaan dan penataan:
1. a.kelembagaan;
2. b.kepegawaian;
3. c.ketatalaksanaan; dan
4. d.perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

Pembinaan dan penataan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.penyusunan organisasi dan unit-unitnya;
b.pengembangan organisasi;
c.perampingan organisasi; dan
d.penggabungan unit-unit organisasi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PROSES PENYELENGGARAAN ANALISIS JABATAN Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penetapan hasil akhir. Tahap persiapan meliputi pembentukan tim analisis dan pemberitahuan kepada pimpinan Unit Kerja.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

HASIL ANALISIS JABATAN Pelaksanaan analisis jabatan menghasilkan rumusan nomenklatur Jabatan, Uraian Jabatan (termasuk di dalamnya spesifikasi atau Syarat Jabatan), Peta Jabatan, dan rekomendasi atas temuan lapangan.

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PROSES PENYELENGGARAAN ANALISIS JABATAN Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penetapan hasil akhir. Tahap persiapan meliputi pembentukan tim analisis dan pemberitahuan kepada pimpinan Unit Kerja.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

HASIL ANALISIS JABATAN Pelaksanaan analisis jabatan menghasilkan rumusan nomenklatur Jabatan, Uraian Jabatan (termasuk di dalamnya spesifikasi atau Syarat Jabatan), Peta Jabatan, dan rekomendasi atas temuan lapangan.

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014