DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

2.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
3.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah DRAFTED 02082016 pagi MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
5.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2015-2019.

BAB I

PENDAHULUAN A. Pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Salah satu kementerian baru yang Kabinet Kerja di bawah kendali Pemerintahan Jokowi adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT). Kementerian baru ini merupakan gabungan secara parsial antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dengan dua Direktorat Jenderal Transmigrasi dan satu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – yang semula masing-masing menjadi bagian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Road Map RB KemendesaPDTT adalah dokumen Reformasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi internal dan eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar Road Map RB KemendesaPDTT dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran reformasi birokrasi dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019 serta dalam rencana aksi tahunan.

Pasal 3

(1)Road Map RB KemendesaPDTT merupakan acuan untuk masukan Rencana Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ke dalam program tahunan masing-masing.
(2)Dalam rangka operasionalisasi Road Map RB KemendesaPDTT Tahun 2015-2019 agar dapat berjalan selaras, terintegrasi dan berkelanjutan dengan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maka perlu disusun rencana aksi program kegiatan dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi pada setiap Unit Organisasi Eselon I yang merupakan penjabaran rencana aksi yang dimuat dalam Road Map RB KemendesaPDTT.

BAB II

KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI I. ORGANISASi AREA PERUBAHAN ORGANISASI A. PENDAHULUAN Salah satu kementerian baru yang Kabinet Kerja di bawah kendali Pemerintahan Jokowi adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT). Kementerian baru ini merupakan gabungan secara parsial antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dengan dua Direktorat Jenderal Transmigrasi dan satu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – yang semula masing-masing menjadi bagian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 4

(1)Road Map RB KemendesaPDTT eformasi Birokrasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 merupakan pelaksanaan road map reformasi birokrasi tahap kedua yang mengambil baseline dari:
1. a.hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014;
2. b.hasil asesmen kesiapan organisasi; dan
3. c.kerangka program dan kegiatan yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015.
(2)Kerangka Road Map RB KemendesaPDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan kesesuaian dengan target makro keberhasilan reformasi birokrasi, besaran perubahan yang ditetapkan di level kementerian, dan bentuk kelembagaan pelaksana reformasi birokrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 5

Rencana Aksi Kegiatan merupakan penjabaran dari keberadaan program reformasi birokrasi yang memiliki cakupan program dan kegiatan sebagai berikut:

a.Program Manajemen Perubahan, dengan kegiatan:
1. 1.Pengelolaan Manajemen Pelaksanaan RB;
2. 2.Pengembangan Nilai untuk menegakkan integritas; dan
3. 3.Pembentukan Agen Perubahan.
b.Program Penguatan Pengawasan, dengan kegiatan:
1. 1.Penerapan Zona Integritas;
2. 2.Pengendalian Gratifikasi;
3. 3.Pelaksanaan Whistle-Blowing System;
4. 4.Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan;
5. 5.Pembangunan SPIP;
6. 6.Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
7. 7.Penguatan Peran APIP.
c.Program Penguatan Akuntabilitas, dengan kegiatan:
1. 1.Keterlibatan Pimpinan dalam Renstra (Penetapan IKU) dan Pencapaian Kinerja;
2. 2.Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja; dan
3. 3.Pembangunan/Pengembangan TI dalam Manajemen Kinerja.
d.Program Penguatan Kelembagaan, dengan kegiatan:
1. 1.Evaluasi; dan
2. 2.Penataan Kelembagaan.
e.Program Penguatan Tata Laksana, dengan kegiatan:
1. 1.Proses Bisnis dan SOP;
2. 2.Pengembangan e-Government;
3. 3.Penerapan KIP; dan
4. 4.Pengembangan Sistem Kearsipan.
f.Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, dengan kegiatan:
1. 1.Perencanaan Kebutuhan Pegawai;
2. 2.Sistem Rekrutmen dan Seleksi;
3. 3.Sistem Promosi Terbuka;
4. 4.Pemanfaatan Assessment Center;
5. 5.Penilaian Kinerja Pegawai;
6. 6.Reward and Punishment berbasis kinerja;
7. 7.Pengembangan Sistem Informasi ASN;
8. 8.Sistem Pengkaderan Pegawai ASN;
9. 9.Pengembangan Profil Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi ASN;
10. 10.Pengendalian Kualitas Diklat;
11. 11.Penetapan dan Pengelolaan Pola Karier; dan
12. 12.Pengukuran Kesenjangan Kompetensi antara Pemangku Jabatan dengan Syarat Kompetensi Jabatan;
g.Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan:
1. 1.Evaluasi Berkala;
2. 2.Penyempurnaan/Regulasi peraturan yang tumpang tindih, tidak relevan, dan disharmoni; dan
3. 3.Deregulasi peraturan perundangan yang menghambat pelayanan.
h.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
1. 1.Pencanangan Maklumat Pelayanan;
2. 2.Penetapan Standar Pelayanan;
3. 3.Penerapan Unit Pelayanan Terpadu (satu atap);
4. 4.Percepatan Prosedur Pelayanan;
5. 5.Penggunaan TI dalam penyelenggaraan pelayanan;
6. 6.Pengelolaan pengaduan layanan; dan
7. 7.Penerapan reward and punishment penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 6

(1)Quick Wins Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun sebagai instrumen perubahan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif singkat,tetapi mengubah tingkat kepercayaan masyarakat secara signifikan melalui pencanangan program yang tepat sesuai dengan jenis pelayanan yang diamanatkan.
(2)Pola penerapan quick wins Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki 2 (dua) tipologi yaitu:
1. a.Nasional, merupakan quick wins yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 sebagai quick wins yang perlu dilanjutkan.
2. b.Instansional, merupakan quick wins usulan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang merupakan program strategis dan dampaknya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna layanan dalam waktu yang relatif singkat.

Pasal 7

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal dengan para Asesor yang dibentuk, dan dilaksanakan setiap tahun untuk menilai sejauh mana pergerakan indeks reformasi birokrasi.

Pasal 8

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Sekretariat Tim Pelaksana, dan Tim Narasumber yang secara garis besar melaksanakan program reformasi birokrasi dan quick wins.

Pasal 9

Road Map RB KemendesaPDTT Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Eko Bambang Riadi Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2016 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1430 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, disebutkan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memimpin dan mengkoordinasikan :

a.penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa yang meliputi kelembagaan, pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan social budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2015-2019
c.penyelenggaraan urusan pemeritahan di bidang transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disebutkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu,pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
f.pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Susunan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas:
a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
c.Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
d.Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;
e.Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;
f.Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
g.Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
h.Inspektorat Jenderal;
i.Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi; B. Prioritas Kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Berdasarkan NAWACITA yang terkait dengan bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat 9 (sembilan) kegiatan/komponen kegiatan yang akan menjadi prioritas kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang disebut dengan NAWAKERJA. Kesembilan kegiatan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:
a.Peluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015
b.Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang;
c.Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;
d.Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;
e.Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri;
f.Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;
g.Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;
h.Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;
i.“Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil. C. Permasalahan yang Dihadapi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
1. 1.Kondisi Umum dan Permasalahan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pertumbuhan ekonomi cenderung membaik, tingkat kemiskinan dan pengangguran cenderung menurun. Namun, kesenjangan (Gini Ratio) semakin melebar (Gini Ratio). Kesenjangan pembangunan wilayah nasional tercermin dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983- 2013), kontribusi PDRB untuk KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB.Diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI sebagai daerah pinggiran Indonesia, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Ketimpangan pembangunan antar wilayah berimplikasi pada terbentuknya daerah yang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain. Terdapat 122 kabupaten tertinggal, yang terkonsentrasi di kawasan Indonesia bagian timur (84,42%). Beberapa kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah telah dilaksanakan antara lain melalui pelaksanaan transmigrasi, pengembangan pusat pertumbuhan (growth poles) secara tersebar, dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan kesenjangan antara kota- desa. Pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) di dalam Kabinet Kerja merupakan langkah kebijakan Pemerintah sangat tepat dan strategis untuk mengawal implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan sejalan dengan NAWACITA, yaitu Cita ke-3: “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
a.Kondisi Umum Perdesaan Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Jumlah desa pada tahun 2014 meningkat menjadi 74.045 desa, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 2,29 persen atau 1.409 desa per tahun, namun belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Pada bulan Maret tahun 2014 terdapat 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen penduduk miskin di Indonesia, dimana 17,77 juta diantaranya merupakan penduduk miskin yang berada di perdesaan atau 14,17 persen (Data BPS). Tingginya alih fungsi lahan, rendahnya tingkat produktivitas pertanian, minimnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian, serta perubahan iklim yang tidak menentu memicu meningkatnya peralihan lapangan pekerjaan di perdesaan menjadi ke arah non pertanian dan mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Berdasarkan data Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2014 terdapat 514 kabupaten/kota dengan jumlah desa sebanyak 74.045 desa. Berdasarkan analisis KDPDTT, dari jumlah desa tersebut terdapat 39.091 atau 52,79% desa yang berstatus tertinggal dan 17.268 yang berstatus sangat tertinggal atau 23,32%. Jumlah desa tertinggal berdasarkan wilayah disajikan pada Tabel berikut. Tabel 1. Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau Besar No Wilayah Pulau Jumlah Desa1) Jumlah Desa Tertinggal2) % Jumlah Desa Sangat Tertinggal2) % 1 Sumatera 22.056 12.482 56,59% 8.241 37,36% 2 Jawa 22.458 15.087 67,18% 806 3,59% 3 Kalimantan 6.382 3.063 47,99% 1.702 26,67% 4 Sulawesi 8.233 4.398 53,42% 1.213 14,73% 5 Nusa Tenggara & Bali 3.599 2.277 63,27% 424 11,78% 6 Maluku 1.958 782 39,94% 833 42,54% 7 Papua 5.204 1.002 19,25% 4.049 77,81% Total Kabupaten/Kota (514 Kab/Kota) 74.045 39.091 52,79% 17.268 23,32% Sumber: 1) Dirjen PUM Kemendagri. Desember 2014 2) Data PODES, 2011 (diolah), Kemendes, PDT, Trans, 2014 Penentuan penetapan desa tertinggal ini adalah dengan metode analisis kuantitatif yaitu dengan memberikan nilai/scoring pada setiap indikator yang dipakai sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar yang seharusnya dimiliki oleh suatu desa. Adapun 14 kriteria utama tersebut sebagai berikut : 1) Jumlah Penduduk; 2) Sumber Penghasilan Utama Penduduk; 3) Prosentase (%) Rumah Tangga Pengguna Listrik; 4) Bahan Bakar untuk Memasak; 5) Tempat Buang Air Besar; 6) Fasilitas Pendidikan; 7) Fasilitas Kesehatan; 8) Rata-rata jarak mencapai Fasilitas Kesehatan; 9) Kemudahan mencapai fasilitas Kesehatan; 10) Ketersediaan Tenaga Kesehatan; 11) Jenis Air Bersih yang digunakan; 12) Jenis Permukaan Jalan Desa; 13) Sarana Komunikasi; dan 14) Keberadaan Pasar. Desa merupakan “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan asas pengakuan (rekognisi) atas keberagaman desa dan asas subsidiaritas yaitu menetapkan kewenangan berskala lokal serta pengambilan keputusan lokal desa. Dalam hal pembangunan, desa menerapkan sistem: 1) perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh, dan untuk desa yang disebut “desa membangun” dan 2) perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan kawasan perdesaan yang disebut “membangun desa”. Untuk dapat mengimplementasikan kehadiran UU Nomor 6 Tahun 2014 masih diperlukan penyesuaian atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam rangka menghadapi banyak kerumitan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Dengan semangat “memuliakan dan memperkuat desa”, Pemerintah berkomitmen dan berjuang mewujudkan harapan UU Desa dan NAWACITA. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengupayakan penataan kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi, diantaranya melalui persiapan review atas PP No. 43/2014, penyusunan sejumlah Rancangan Peraturan Menteri, serta merancang skenario dan road map pengembangan kapasitas pendampingan desa. Secara umum, Undang-Undang tentang Desa memberikan harapan baru bagi kehidupan masyarakat desa. Keberadaan dan peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan salah satu komitmen Pemerintah untuk mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.
b.Kondisi Umum Daerah Tertinggal Menurut PP Nomor 78 Tahun 2014, Daerah Tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Penetapan daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria utama yaitu: 1) ekonomi, 2) sumber daya manusia, 3) infrastruktur, 4) kapasitas keuangan daerah, 5) aksesibilitas dan 6) karakteristik daerah. Pencapaian pembangunan di daerah tertinggal berdasarkan indikator utama telah menunjukkan perbaikan dari tahun 2009. IPM meningkat dari 65,77 (2009) menjadi 67,48 (2012), tingkat kemiskinan dari 20,19 persen menjadi 18,31 persen pada tahun 2012, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,84 persen menjadi 6,16 persen. Pada RPJMN 2015-2019 ditetapkan terhadap 122 kabupaten tertinggal yang harus ditangani yang mana 9 diantarnya adalah Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran. Persebaran daerah tertinggal sebagian besar berada di kawasan Indonesia bagian timur (84,42 persen) atau 103 kabupaten.
c.Permasalahan Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, periode tahun 2010 sampai dengan 2014, telah tersedia 249.718 Ha lahan untuk penempatan transmigrasi, dengan pembangunan sarana sebanyak 25.173 unit dan prasarana sepanjang 1.012,96 km. Selain itu, telah dilakukan kerjasama dengan 238 lembaga (baik swasta maupun pemerintah) untuk mendukung program transmigrasi. Untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi telah diberikan bantuan pangan 79.310 keluarga dan fasilitasi kesehatan untuk 205.170 keluarga, layanan sosial budaya/pendidikan serta mental spiritual untuk 391 permukiman transmigrasi dan 25 Kawasan Transmigrasi, pengembangan kelembagaan 391 di satuan permukiman transmigrasi, dan 18 Kawasan Perkotaan Baru, pemberdayaan masyarakat transmigrasi melalui pendampingan sejumlah 205.170 keluarga. Dalam hal pengembangan usaha di Kawasan Transmigrasi, telah tersedia 92.890 Ha lahan produktif dan dihasilkan 198.582 ton hasil pangan/komoditas unggulan. Untuk memperkuat dan meningkatkan 8.763 wirausaha mandiri di kawasan transmigrasi, telah terdapat 313 kelembagaan ekonomi yang fungsional, penerapan teknologi tepat guna di 205 permukiman transmigrasi dan 32 kawasan transmigrasi dan 9 kawasan yang dipersiapkan sebagai Agroindustri. Untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat transmigasi telah dikembangkan sarana dan prasarana di 391 Permukiman Transmigrasi dan 22 Kawasan Perkotaan Baru. Guna mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi yang berwawasan lingkungan, telah dilakukan mitigasi lingkungan di 102 permukiman transmigrasi dan 15 Kawasan Perkotaan Baru. Sampai dengan 2014 terdapat 215 permukiman transmigrasi yang dialihkan status tanggung jawab pembinaan pengembangan selanjutnya kepada pemerintah kabupaten/kota setempat. Pada bidang ketransmigrasian, telah dilaksanakan berbagai program penyesuaian dan sosialiasasi sistem tata kelola dan regulasi penyelenggaraan transmigrasi berbasis kawasan. Mulai dari tahun 2007 telah dilakukan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui model Kota Terpadu Mandiri (KTM) sejumlah 48 KTM yang tersebar di 23 provinsi 45 kabupaten. Upaya memfungsikan 18 KTM dari 48 KTM yang dirintis sejak periode 2005-2009 sehingga pada akhir periode 2014, terdapat 20 KPB tersebut sudah menjadi klaster pengembangan ekonomi yang didukung adanya kawasan perkotaan baru. Sedangkan sisanya 28 KTM lainnya dilanjutkan pada periode 2015-2019. Pemerintah melalui program transmigrasi, sejak Pra Pelita sampai dengan tahun 2014 telah membangun 3.608 satuan permukiman transmigrasi yang berada di 619 kawasan transmigrasi, di antaranya telah berkembang menjadi 1.183 desa definitif, 385 eks satuan permukiman transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kecamatan, 104 eks permukiman transmigrasi berkembang menjadi ibu kota kabupaten, serta 2 ibu kota provinsi.
1. 2.Potensi dan Permasalahan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang diproyeksikan berjumlah 305,6 juta jiwa atau negara kelima dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana; peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan bidang- bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi; serta pengarahan mobilitas penduduk yang dilaksanakan oleh pembangunan bidang ekonomi seperti ketenagakerjaan dan transmigrasi, pembangunan wilayah yang meliputi pembangunan perdesaan-perkotaan, pembangunan bidang infrastruktur seperti transportasi, serta pembangunan bidang lingkungan hidup. Kota dan kawasan perkotaan mengalami perkembangan yang cepat dan dinamis sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk di perdesaan untuk berpindah dan berkegiatan di kota dan kawasan perkotaan. Pada periode 2015-2035, diprediksi terjadi pergeseran penduduk dari Desa ke Kota (urbanisasi) dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2,75 persen per tahun, melebihi rata-rata pertumbuhan penduduk nasional yang hanya sebesar 1,17 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun. Urbanisasi perlu ditangani dan diantisipasi langkah-langkahnya sedini mungkin, antara lain dengan upaya mencegah/mengeliminir urbanisasi tersebut adalah dengan cara disparitas Barat-Timur, Jawa-Luar Jawa, Kota-Desa, mengurangi tingkat kesenjangan yang tinggi antarkota dan pusat pertumbuhan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta antara kota-kota di Pulau Jawa-Bali dengan di luar Pulau Jawa- Bali serta membangun perdesaan sesuai dengan amanat UU tentang Desa untuk mewujudkan Desa Mandiri. Disamping itu perlu mengubah pola pembangunan yang telah dilakukan selama ini yaitu dari paradigma “Infrastructure follow People” menjadi “People follow Infrastructure”. Permasalahan pokok pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah: rendahnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, infrastruktur koneksitas dan transportasi, telekomunikasi dan informasi, energi serta kurangnya kesiapan kemampuan sumber daya manusia di desa dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014. Persebaran penduduk Indonesia sejak tahun 1930 hingga tahun 2010 belum menunjukkan perubahan berarti. Meskipun demikian, pembangunan transmigrasi yang tersebar di hampir 4-ribuan permukiman transmigrasi di 103 kabupaten/kota di luar Jawa, Madura, Bali, dan Lombok (Jambal) secara faktual telah turut mengakomodasikan penempatan sekitar 2,2 juta kepala keluarga transmigran yang hingga kini diperkirakan menjadi 20-jutaan jiwa termasuk anak keturunannya. Dengan diberlakukannya UU Nomor 29/2009, pembangunan transmigrasi yang berbasis kawasan diarahkan sebagai sistem produksi pertanian di kawasan perdesaan dan membentuk pusat pertumbuhan baru atau mendorong pusat pertumbuhan yang ada dan pada gilirannya menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah, yang mampu menarik pergerakan penduduk sebagai upaya dari penataan persebaran penduduk. Saat yang bersamaan, pada tiga dekade mendatang Indonesia dihadapkan pada periode bonus demografi yaitu beban ekonomi kelompok usia produktif (usia kerja) semakin kecil untuk menanggung kelompok usia yang tidak produktif. Maka perlu adanya kebijakan yang tepat untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas, sehat dan terdidik, tenaga kerja yang terampil dan produktif, mampu menjaga penurunan Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate), stabilitas ekonomi yang mampu menyediakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan saving.
a.Potensi dan Permasalahan Perdesaan Pembangunan perdesaan dalam pembangunan jangka panjang memilki potensi modernisasi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, kelautan dan pertambangan, yang didukung dengan pelayanan transportasi perintis di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan; pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan perdesaan; perdagangan luar negeri yang berpihak pada perlindungan perdesaan; serta akses pendanaan bagi keluarga miskin di perdesaan. Adapun isu-isu strategis pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah: 1) Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah. 2) Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai. 3) Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi. 4) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 5) Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang. 6) Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalamproses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa.
b.Potensi dan Permasalahan Daerah Tertinggal Berdasarkan hasil evaluasi KPDT, sebahagian dari 70 kabupaten yang terentaskan pada RPJMN 2010-2014 diproyeksikan akan menjadi pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal tersebut berdasarkan keberhasilan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan seperti Prukab (Produk Unggulan Kabupaten) dan Bedah Desa yang telah menciptakan lapangan kerja pada seluruh rantai pasok komoditas dan mampu memanfaatkan lahan terlantar. Program Prukab dijalankan melalui pola kemitraan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah (Public, Private, People Partnership/P4). Sedangkan sebagain besar kabupaten yang masih tertinggal, akan diupayakan melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal, yang difokuskan kepada perbaikan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu isu-isu strategis pembangunan daerah tertinggal adalah sebagai berikut: 1) Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmonis terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal; 2) Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; 3) Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal; 4) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal; 5) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal; 6) Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal; 7) Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal; 8) Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah; 9) Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.
c.Potensi dan Permasalahan Transmigrasi Program transmigrasi sejalan dengan Nawa Cita Ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya kebijakan reforma agraria seluas 9 juta hektar yang bertujuan untuk merestrukturisasi penguasaan, kepemilikian, penataan lahan untuk mensejahterakan para petani gurem secara berkeadilan. Program transmigrasi mempunyai kontribusi terhadap program Legalisasi aset berupa penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) seluas 260.000 Ha dan 340.940 bidang/Ha sertifikasi kepemilikan lahan bagi transmigran, serta mendukung Redistribusi aset bagi petani gurem melalui program transmigrasi baru yang diarahkan pada 619 kawasan transmigrasi yang masih mempunyai potensi untuk dikembangkan. Dalam pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian, terdapat beberapa permasalahan di antaranya adalah: 1) Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) skala nasional dalam pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi; 2) Semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi 2C (clear and clean) dan 3L (layak huni, layak usaha dan layak berkembang); 3) Masih adanya sisa beban tugas penyelesaian sertifikat kepemilikan lahan; 4) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan dan sinergi program dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; 5) Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, sering terjadinya mutasi pengelola program transmigrasi di daerah yang tidak mempunyai kompetensi di bidang ketransmigrasian; 6) Keberpihakan kebijakan nasional dalam pengalokasian anggaran program transmigrasi; 7) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, serta hasil Penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang perlu diselesaikan pada tahun 2015-2019 adalah: 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) prasarana dan sarana kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta strategis dan cepat tumbuh; 2) Penerapan kebijakan pembangunan permukiman baru melalui model SP Pugar dan pengembangan pola usaha baru; 3) Perlunya terobosan regulasi Peraturan Presiden/Instruksi Presiden sebagai payung hukum dalam penyelesaian sertifikat kepemilikan tanah transmigran sejumlah 334.382 bidang sebagai bagian dari program reforma agraria utamanya legalisasi asset; 4) Segera ditetapkannya Peraturan Presiden tentang koordinasi penyelenggaraan transmigrasi (saat ini masih dalam proses); 5) Penyediaan data dan informasi potensi desa dan kawasan transmigrasi yang valid dan akurat, serta hasil penelitian dan pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta strategis dan cepat tumbuh dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan teknis, dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi di kawasan transmigrasi.
1. 3.Permasalahan Per Area Perubahan
a.Manajemen Perubahan Dalam upaya pelaksanaan program manajemen perubahan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (KDPDTT), dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: Minimnya awareness atau kepedulian pegawai, permasalahan ini merupakan isu yang paling muncul ke permukaan, kurang adanya awareness atau kepedulian pegawai di lingkungan KDPDTT terhadap upaya pelaksanaan RB membuat pelaksanaan RB atau manajemen perubahan di organisasi menjadi terhambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi mengenai RB, belum adanya kesadaran pentingnya RB sebagai “kebutuhan” dan belum adanya regulasi-regulasi yang mengikat dalam pelaksanaan RB. Minimnya komitmen pimpinan, bentuk komitmen pimpinan dalam upaya reformasi birokrasi belum melembaga. Kalaupun ada komitmen pimpinan ini hanya bersifat retorika dan pada level tertentu saja atau belum mencakup keseluruhan elemen pimpinan di organisasi. Hal ini terlihat salah satunya dari belum adanya Pakta Integritas pimpinan dalam upaya reformasi birokrasi. Ego sektoral, kementerian ini merupakan gabungan dari beberapa kementerian, ego sektoral dalam organisasi masih cukup kental, “kotak-kotak” organisasi seolah memberikan garis tegas antara satu dengan yang lainnya, sehingga sinergisitas antar dirjen masih belum terbangun secara baik, padahal kebijakan dan suatu isu yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang atau berbagai elemen dalam suatu organisasi. Nilai-nilai dan perilaku kerja utama organisasi belum teridentifikasi, sehingga internalisasi nilai-nilai yang mencerminkan organisasi belum dapat dilakukan terhadap pegawai. Kinerja pegawai belum sepenuhnya baik, hal ini paling tidak dapat dilihat dari dua aspek: pertama, budaya kerja belum dilandasi pada hasil (outcome) bahkan keluaran (output), kerja dipandang sebagai “business as usual”, belum ada disiplin dan semangat untuk berkinerja tinggi; kedua, sasaran kerja pegawai (SKP) belum berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) organisasi, sehingga kesinambungan kinerja pegawai secara berjenjang tidak mendukung kinerja organisasi.
b.Penataan Peraturan Perundang-Undangan Identifikasi dan inventarisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dilaksanakan dan masih terus berjalan. Dari hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut diatas diketahui bahwa 90% dari hasil tersebut hanya mencangkup aturan dalam bidang desa, sedangkan identifikasi dan inventarisasi mengenai peraturan pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi belum proporsional. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh KDPDTT namun identifikasi dan inventarisasi masih belum dimuat dan dihimpun dalam sebuah sistem berbasis online dan terintegrasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Belum ada kajian secara menyeluruh terkait harmonisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan peraturan lain, baik harmonisasi dalam tingkatan vertikal, yaitu harmonisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi antara lain dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa, maupun tingkatan horizontal yaitu harmonisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan peraturan kementerian atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan implementasi tugas dan fungsi KDPDTT, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. KDPDTT mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang merupakan dasar peraturan yang berlaku secara nasional untuk menaungi permasalahan- permasalahan hingga kebijakan-kebijakan terkait pengembangan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Produk hukum ini dikeluarkan melalui proses pembahasan oleh unit-unit kerja KDPDTT, yang mana dalam proses penyusunan peraturan menteri ini harus didasarkan pada tata cara penyusunan peraturan untuk tercapainya satu kesepahaman mengenai kerangka tata cara dan pedoman penyusunan produk hukum tersebut, namun hingga saat ini KDPDTT belum memiliki peraturan mengenai pedoman tata cara penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
c.Penataan dan Penguatan Organisasi Salah satu kementerian baru yang Kabinet Kerja di bawah kendali Pemerintahan Jokowi adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT). Kementerian baru ini merupakan gabungan secara parsial antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dengan dua Direktorat Jenderal Transmigrasi dan satu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – yang semula masing-masing menjadi bagian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, disebutkan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memimpin dan mengkoordinasikan : 1) penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa yang meliputi kelembagaan, pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan social budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri; 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan 3) penyelenggaraan urusan pemeritahan di bidang transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disebutkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu,pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi; 2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 3) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6) pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan 7) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Susunan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas: 1) Sekretariat Jenderal; 2) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 3) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan; 4) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; 5) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal; 6) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; 7) Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi; 8) Inspektorat Jenderal; 9) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi; Dalam rangka melaksanakan amanah yang diemban, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dihadapkan pada tantangan yang berat dan dituntut untuk melakukan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Dibutuhkan kelembagaan yang mampu mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, antisipatif, proaktif, dan melayani. Penyatuan dari beberapa tugas, fungsi, kewenangan dan kelembagaan dengan karakteristik yang berbeda tentunya menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki core business yang terdiri dari tiga urusan yaitu Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sedangkan kelembagaan yang menangani terdiri dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Pelaksanaan urusan yang dilaksanakan 6 Direktorat Jenderal tersebut berpotensi masih menghadapi permasalahan tumpang tindih tugas dan fungsi, kewenangan serta program dan kegiatan yang ada dan menyebabkan terjadinya pemborosan dan inefisiensi. Selain itu masih menghadapi permasalahan beban kerja diantara unit kerja belum seimbang. Beberapa Kelembagaan unit kerja terlihat memiliki ruang lingkup tugas fungsi dan beban kerja yang overload misalnya Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi yang menyelenggarakan urusan penelitian, pendidikan dan pelatihan dan informasi. Ketiga urusan tersebut sangat berat kalau hanya dilakukan oleh satu badan. Kondisi serupa juga terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal dimana terdapat Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. Kondisi tersebut berimplikasi pada kinerja unit-unit tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Balai Latihan Masyarakat dan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi. Balai Latihan Masyarakat saat ini berjumlah 6 yang terdiri dari Balai Besar Jakarta dan Balai Besar Yogyakarta sedangkan Balai Latihan Masyarakat Regional berada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Balai-balai regional tersebut melayani seluruh provinsi yang ada di masing-masing kepulauan tersebut. Permasalahan cakupan dan ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas juga terjadi pada Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi yang jumlahnya hanya 1, yaitu di Bengkulu sedangkan balai ini harus melayani seluruh provinsi.
d.Penataan Tata Laksana Sebagai sebuah institusi dengan nomenklatur yang baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menghadapi permasalahan yang kompleks terkait sarana dan prasana, kualitas SDM, serta budaya kerja pegawai. Dari sisi tata laksana, konsolidasi organisasi dan sinergi sumberdaya manusia menjadi permasalahanan dan tantangan terbesar untuk dapat segera diatasi oleh Kementerian. Struktur organisasi yang telah terbentuk pada saat ini masih perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan tata kerja, mekanisme koordinasi lintas unit, mekanisme pendelegasian kewenangan yang akan memberikan kejelasan bagi personel-personel dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, secara lebih detil, perlu disusun business process dan juga SOP yang mengatur pada level teknis operasional dan memberikan standar dalam pelaksanaan tugas personel. Untuk pembuatan SOP yang terintegrasi dan solid, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi harus mampu menghapus budaya Silo Mentality antar unit kerja sebagai akibat dari penggabungan beberapa instansi Kementerian. Edukasi pembuatan SOP yang benar dan solid juga perlu untuk dilakukan karena pegawai memang belum dibekali pengetahuan yang lengkap dalam membuat SOP sesuai dengan yang diharapkan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bidang teknologi informasi menjadi titik kritis yang mendesak untuk dituntaskan dalam jangka pendek untuk menjamin kelancaran pelaksanaan e-government. Beberapa unit kerja seperti Biro Humas, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama belum dilengkapi dengan fasilitas internet yang memadai. Selain itu, kurangnya SDM di bidang IT juga menjadi kendala dalam membangun sistem e-government.
e.Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sebagai Kementerian yang baru dibentuk, tentu membawa kompleksitas permasalahan dan budaya organisasi lama yang berbeda-beda, hal ini menyebabkan seperti ada dinding pembatas yang menghalanginya (silo mentality). Beberapa permasalahan yang ada, yaitu : Kebutuhan pegawai belum teridentifikasi dan pemetaannya baik kualitas maupun kuantitas belum dapat diindentifikasikan dengan baik karena sistem maupun instrumen untuk mengukurnya belum ada. Pemetaan organisasi maupun SDM be lum dilakukan. Diskriminasi, maupun transparansi dalam pengangkatan pejabat struktural eselon 3 dan 4 belum dilakukan secara objektif. Like and dislike masih berlaku. Kemudian, ego dari masing-masing instansi dan pegawai yang dilebur masih kental (setiap individu masih membawa bendera masing- masing). Pengangkatan pejabat eselon 3 dan 4 belum berdasarkan kompetensi yang jelas, Jabatan fungsional tidak begitu bermasalah karena Tugas Fungsi dan penentuan angka kredit lebih jelas diatur. Belum ada SK terkait rekruitmen pegawai baru (akan dilakukan pada tahun mendatang). Anjab dan Standar kompetensi jabatan dalam proses. Asesmen pegawai belum dilaksanakan berdasarkan kompetensi, belum dilakukan system penilaian individu pegawai, widyaiswara belum dilakukan uji kompetensi. Belum dikembangkan database kepegawaian, belum dikembangkan diklat sesuai kompetensi pegawai, koordinasi dan pengorganisasian unit kerja belum optimal karena Kementerian baru. Berdasarkan data dokumen revisi usulan Road Map RB Kementerian PDT Tahun 2012, sebagai berikut: Ketidaksesuaian kompetensi SDM yang tersedia dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, disiplin dan integritas pegawai masih kurang, pola karier pegawai belum berbasis kompetensi dan prestasi kerja, belum adanya standar baku untuk sistem pola karir jabatan dan kode etik SDM, belum dikembangkan assessment center dalam menilai kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi jabatan, belum ada cetak biru pembagunan dan pengembangan SDM Kementerian PDT, penyelenggaraan dan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur melalui Diklat tidak dilandasi oleh suatu kebutuhan yang riil dari suatu proses asesmen (need assessment). Sehingga, diklat dan tugas belajar belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja aparatur. Disamping itu, terkait Diklat belum dilakukannya penilaian dan evaluasi peserta paska mengikuti Diklat serta belum adanya pedoman standar Diklat berbasis kompetensi. Pengawasan dan audit kinerja pegawai belum dilakukan, saat ini audit SDM masih melekat pada audit kinerja (performance audit), database kepegawaian belum dapat berfungsi secara maksimal sesuai yang diharapkan, masih terdapat anggapan di lingkungan Kementerian PDT, bahwa tugas dan tanggung jawab hanya dimiliki oleh pejabat struktural bukan pejabat fungsional. Kebanyakan beranggapan bahwa pejabat struktural mempunyai karier masa depan yang jelas, sedangkan jabatan fungsional tidak jelas masa depannya, sehingga menyebabkan sikap bekerja “ala kadarnya” atau hanya mengejar output penyelesaian saja tanpa memikirkan dampak atau hal-hal terkait apakah sesuai dengan target sasaran institusi atau tidak terkait sama sekali. Penghasilan yang diterima dianggap belum mencerminkan prinsip merit system. Etos kerja dan tingkat disiplin pegawai masih rendah. Permasalahan ini berpangkal pada tidak diterapkannya penegakan disiplin pegawai secara maksimal terkait dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pelaksanaan penerimaan pegawai saat ini belum berdasarkan kepada hasil analisis beban kerja, peta jabatan dan perhitungan beban kerja. Proses penerimaan pegawai juga belum sepenuhnya berbasiskan sistem informasi berbasis web.
f.Penguatan Pengawasan Dengan adanya beberapa kegiatan yang belum terakomodasi di DIPA maka kemungkinan pencapaian tujuan Kemendes PDT Trans agak terhambat, pemetaan risiko belum dilakukan, beberapa kekurangan/kelemahan dalam SPIP kemungkinan akan menghambat pencapaian opini WTP atau akan berat dalam mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh. Rencana aksi pemberantasan korupsi belum ada sosialisasi dan implementasi, belum ada wadah pengaduan masyarakat yang memadai.
g.Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dalam konteks manajemen akuntabilitas kinerja, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan KDPDTT belum lengkap tersedia. Rencana Kinerja tahun 2015 KDPDTT sudah ada, namun kelengkapan dokumen perencanaan KDPDTT lainnya seperti Renstra 2015 – 2019 dan Penetapan kinerja KDPDTT masih dalam bentuk draft. Dokumen perencanaan yang ada saat ini disusun sedang mengarah kepada hasil yang ingin dicapai oleh KDPDTT. Mengenai Indikator kinerja utama (IKU) dalam menciptakan system kinerja yang jelas dan terukur pada KDPDTT, ada beberapa Dirjen yang telah memiliki IKU yang jelas dan terukur terutama untuk Dirjen yang tidak mengalami perubahan nomenklatur sperti Dirjen Pembangunan daerah tertinggal. Sedangkan untuk Dirjen yang baru (Pengembangan daerah tertentu, Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa, Pembangunan Kawasan Pedesaan, Penyiapan kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pembangunan kawasan transmigrasi sedang disusun. IKU tersebut bila ditinjau dari kriteria penyusunan IKU yakni SMART, hanya pada beberapa unit eselon I yang sudah SMART. Namun untuk unit eselon I lainnya masih dirasakan belum jelas. Dari sequent waktu dan kemanfaatan informasi, laporan kinerja telah disusun tepat waktu sesuai ketetapan aturan dalam pelaporan kinerja. Dan informasi kinerja telah disampaikan sesuai dengan format yang ada. Dari aspek kapasitas SDM yang menangani dan mengelola akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. Berbicara mengenai system manajemen organisasi kinerja terpadu, upaya pengembangannya telah dilakukan oleh PKT dan PKP2Trans dengan T-1 – T-3 untuk kewilayanan PDT dan PDTU sifatnya perumusan kebijakan, koordinatif, pelaksana kebijakan. Sebagai bagian yang paling mikro dari manajemen akuntabilitas kinerja, system kinerja individu sebagai hasil cascading dari system manajemen kinerja organisasi belum disusun mengingat KDPDTT ini merupakan kementrian yang baru dibentuk.
h.Peningkatan Kualitas Pelayanan Dalam pelaksanaan pelayanan publik, KDPDTT menghadapi beberapa permasalahan antara lain, belum adanya kebijakan terkait pelayanan publik. Dengan tidak adanya kebijakan terkait pelayanan publik menjadikan tidak adanya dasar hukum pelaksanaan publik di KDPDTT. Lemahnya koordinasi antar sektor. Seperti yang diketahui bahwa KDPDTT merupakan penggabungan antara tiga lembaga atau institusi, yaitu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Ditjen Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi (Kemenakertrans) serta Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sampai saat ini ego sektoral masih terasa di KDPDTT sehingga koordinasi antar sektor belum berjalan optimal. Kondisi tersebut tentu saja akan sangat mempengaruhi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Belum adanya pedoman pelaksanaan pelayanan publik. Pedoman yang dimaksud dalam hal ini adalah juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik, padahal SPM merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk menjamin pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. SPM yang selama ini digunakan adalah SPM dari stakehokders lain yang terkait dalam memberikan pelayanan. Perlu diketahui bahwa KDPDTT dalam memberikan pelayanan tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan sektor atau Kementerian/Lembaga lain. Misalnya, dalam memberikan pelayanan kesehatan ke daerah pelosok, KDPDTT bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan sehingga dalam hal ini SPM yang digunakan adalah SPM yang ada di Kementerian kesehatan. Belum adanya Standard Operating Procedure (SOP). Sama dengan SPM, SOP yang digunakan adalah SOP dari stakeholders lain yang terlibat. Sarana dan Prasarana dalam memberikan pelayanan masih belum memadai. Salah satu contohnya adalah, ketika masyarakat ada yang ingin berkonsultasi atau menyampaikan keluhan, KDPDTT belum memiliki ruang khusus untuk melayani konsultasi dan keluhan. Ruang yang dimaksud di sini bisa berupa ruang secara fisik ataupun media seperti internet.
1. 4.Upaya Mengatasi Permasalahan
a.Mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Tujuan Pembangunan Nasional 1) Arahan RPJPN 2005-2025, visi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025 adalah: Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Tujuan pembangunan Tahap III, RPJMN 2015-2019 adalah untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Sasaran Strategis Pembangunan Nasional Kesembilan Agenda Strategis Prioritas atau yang disebut Nawacita adalah sebagai berikut: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8) Melakukan revolusi karakter bangsa. 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dalam perkembangannya perencanaan implementasi NAWACITA difokuskan pada tujuh isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi dan sinergi Kementerian/Lembaga. Ketujuh isu strategis nasional tersebut adalah: 1) Kedaulatan pangan 2) Kedaulatan energi 3) Kemaritiman 4) Industri/Kawasan Industri 5) Pariwisata 6) Revolusi mental 7) Kawasan Perbatasan dan daerah tertinggal Untuk mencapai sasaran tersebut dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut : 1) Peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama
a.kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar;
b.daerah tertinggal dan terpencil;
c.desa tertinggal;
d.daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. 2) Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia
a.Pengembangan Kawasan Strategis
b.Pembangunan Perkotaan
c.Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa
d.Tata Ruang 3) Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat
a.Menciptakan pertumbuhan inklusif
b.Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
c.Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian Tujuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan; 3) meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju; 4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; 5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial; 6) menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan; 7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah; 8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota. Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal Mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten dengan target outcome sebagai berikut: 1) m eningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen; 2) m enurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan 3) m eningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59. 4) I ndeks komposit pembangunan daerah tertinggal di bawah satu atau negatif (< 1) sebanyak 80 kabupaten Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu Sasaran pengembangan daerah tertentu, meliputi: 1) Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan; 2) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara; 3) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar; 4) Meningkatnya penguatan Daerah Tangguh Bencana (DTB) di 58 Kabupaten dan dengan 2.000 Desa Tangguh Sasaran Ketransmigrasian Sasaran pembangunan bidang ketransmigrasian tahun 2015-2019 adalah: 1) Terbangunnya 279 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional. 2) Berkembangnya 48 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota-kota kecil yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.
b.Quick wins Reformasi Birokrasi 1) Percepatan dan Penguatan e-Government Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Kemendes PDTT menjadi agenda utama untuk untuk dikembangkan. Teknologi informasi menjadi tulang punggung untuk mengintegrasikan pelaksanaan tugas antar unit-unit di lingkungan Kemendes PDTT. Tiga dimensi penting yang menjadi fokus adalah, infrastruktur, sistem dan aplikasi-aplikasi yang diarahkan untuk memperkuat praktik e-government di lingkungan KemendesPDTT. 2) Peningkatan Layanan Informasi Publik: Call Center Dan Sms Gateway Indonesia memiliki sekitar 72.000 (Tujuh Puluh Dua Ribu) Desa dengan kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Hal tersebut merupakan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai institusi pembina Desa. Keterbukaan akses bagi masyarakat tentang layanan informai publik tentu memudahkan baik KDPDTT maupun masyarakat dalam pertukaran berbagai informasi tentang desa, wilayah tertinggal, dan transmigrasi, baik yang sifatnya sosialisasi, pelayanan pengaduan, maupun monitoring. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, disebutkan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memimpin dan mengkoordinasikan :
1. 1.penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa yang meliputi kelembagaan, pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan social budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
2. 2.penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
3. 3.penyelenggaraan urusan pemeritahan di bidang transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disebutkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
4. 1.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu,pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
5. 2.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. 3.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
7. 4.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. 5.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
9. 6.pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
10. 7.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Susunan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas:
11. 1.Sekretariat Jenderal;
12. 2.Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. 3.Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
14. 4.Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;
15. 5.Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;
16. 6.Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
17. 7.Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
18. 8.Inspektorat Jenderal;
19. 9.Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi; Dalam rangka melaksanakan amanah yang diemban, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dihadapkan pada tantangan yang berat dan dituntut untuk melakukan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Dibutuhkan kelembagaan yang mampu mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif, efisien, bersih , antisipatif, proaktif, dan melayani. Penyatuan dari beberapa tugas, fungsi, kewenangan dan kelembagaan dengan karakteristik yang berbeda tentunya menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki core business yang terdiri dari tiga urusan yaitu Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sedangkan kelembagaan yang menangani terdiri dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Pelaksanaan urusan yang dilaksanakan 6 Direktorat Jenderal tersebut berpotensi masih menghadapi permasalahan tumpang tindih tugas dan fungsi, kewenangan serta program dan kegiatan yang ada dan menyebabkan terjadinya pemborosan dan inefisiensi. Dalam rangka melakukan penataan organisasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipandang perlu dapat melakukan audit atau evaluasi kelembagaan dengan mempertimbangkan beban kerja, kondisi existing, tugas dan fungsi serta, lingkungan stratejik. Ada beberapa kebutuhan penataan kelembagaan antara lain :
a.Pembentukan Biro Bantuan Hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap diskresi kebijakan KPDTT
b.Pembentukan Biro Kerjasama Luar Negeri
c.Melakukan evaluasi kelembagaan terhadap Balilatfo
d.Penataan dan penajaman fungsi Biro SDM menyesuaikan dengan tuntutan implementasi UU ASN
e.Penambahan jumlah UPT untuk memperbaiki daya jangkau layanan. Perubahan ini diimbangi dengan penyesuaian organisasi Kantor Pusat. Selain itu juga dalam rangka melakukan revitalisasi peran PSM, dipandang perlu melakukan penguatan aspek kelembagaan dan SDM yang meliputi :
a.Penambahan jumlah PSM
b.Memperkaya substansi 3 (tiga) bidang sesuai misi yang diemban KDPDTT
c.Sertifikasi PSM dengan bekerjasama dengan BNSP
d.Regulasi PSM baik dalam penilaian dan pembinaan
e.Peningkatan kompetensi PSM Selain itu masih menghadapi permasalahan beban kerja diantara unit kerja belum seimbang. Beberapa Kelembagaan unit kerja terlihat memiliki ruang lingkup tugas fungsi dan beban kerja yang overload misalnya Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi yang menyelenggarakan urusan penelitian, pendidikan dan pelatihan dan informasi. Ketiga urusan tersebut sangat berat kalau hanya dilakukan oleh satu badan. Kondisi serupa juga terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal dimana terdapat Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. Kondisi tersebut berimplikasi pada kinerja unit-unit tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Balai Latihan Masyarakat dan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi. Balai Latihan Masyarakat saat ini berjumlah 6 yang terdiri dari Balai Besar Jakarta dan Balai Besar Yogyakarta sedangkan Balai Latihan Masyarakat Regional berada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Balai-balai regional tersebut melayani seluruh provinsi yang ada di masing-masing kepulauan tersebut. Permasalahan cakupan dan ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas juga terjadi pada Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi yang jumlahnya hanya 1, yaitu di Bengkulu sedangkan balai ini harus melayani seluruh provinsi. B. CAPAIAN Hal-hal yang telah di capai dalam penataan dan penguatan organisasi ialah sebagai berikut. 1) Tersusunnya tugas, fungsi, dan susunan organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka pencapaian visi dan misi kementerian yang meliputi: (a) Penataan Tugas, Fungsi, dan Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; (b) Penataan Tugas, Fungsi, dan Organisasi UPT. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang mencerminkan pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja yang ada di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2) Pembagian kewenangan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan diharapkan dapat menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan antar unit kerja. Manfaat yang didapatkan ialah pegawai memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas, tidak tumpang tindih, berorientasi pada proses, dan lebih produktif; 4) Pengelompokan dan penataan tugas, fungsi, dan nomenklatur sesuai dengan substansi tugas dan sasaran. Manfaat yang dirasakan oleh pegawai ialah tugas, fungsi, dan nomenklatur memiliki keselarasan dengan substansi tugas dan sasaran yang memudahkan pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. C. RENCANA Dalam rangka penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, rencana program dan kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan meliputi:

(1)Program dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu: Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam organisasi dan tata kerja tersebut diatur kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan UPT.
(2)Program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan adalah penyusunan rincian tugas unit kerja yang meliputi: (a) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; (b) Unit Pelaksana Teknis.
(3)Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penataan tugas, fungsi, dan nomenklatur (Restrukturisasi) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kantor Pusat), dan UPT di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan penguatan unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi dan tata laksana. D. KRITERIA KEBERHASILAN Keberhasilan bidang penataan dan penguatan organisasi, di ukur dengan kriteria berikut. 1) Tersusunnya tugas, fungsi, dan organisasi unit utama, pusat-pusat, dan UPT yang efisien dan dapat mendukung pelaksana visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 2) Berkurangnya duplikasi tugas antar unit organisasi di lingkungan unit utama, pusat- pusat, dan UPT; 3) Tersusunnya rincian tugas unit kerja di lingkungan kantor pusat, dan UPT dalam rangka operasionalisasi tugas dan fungsi; 4) Penyusunan program kerja unit kerja didasarkan pada tugas, fungsi, dan rincian tugas masing-masing unit kerja. E. AGENDA PRIORITAS Pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan diprioritaskan pada kegiatan sebagai berikut. 1) Penyelesaian rincian tugas unit kerja di lingkungan kantor pusat dan UPT. 2) Sosialisasi tugas, fungsi, dan rincian tugas unit kerja kepada seluruh pejabat dan pegawai serta pemangku kepentingan 3) Penyusunan intrumen pemantauan dan evaluasi organisasi kantor pusat, dan UPT F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA Pelaksanaan kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung sampai tahun 2019, yang terdiri atas program/kegiatan restrukturisasi organisasi kementerian, restrukturisasi organisasi UPT, dan penyusunan rincian tugas unit dan penguatan unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi dan tata laksana. Adapun tahapan kerjanya tampak dalam tabel sebagai berikut: ROAD MAP PENATAAN ORGANISASI NO URAIAN KEGIATAN TAHUN PIC OUTPUT 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 A. Restrukturisasi organisasi kementerian (kantor pusat) BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Perencanaan BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA 1 Mengevaluasi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kementerian sesuai dengan rencana BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Tersusunnya hasil evaluasi tugas, fungsi dan struktur organisasi strategis dan kebijakan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2 Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksaan tugas dan fungsi saat ini dan duplikasi tugas antar unit kerja BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 3 Menyusun naskah akademik usul restrukturisasi organisasi Kementerian BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Tersusunnya naskah akademik 4 Menyusun rancangan penataan tugas, fungsi dan struktur organisasi BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Tersusunnya rancangan penataan tugas, fungsi dan struktur organisasi 5 Membahas rancangan tugas dan struktur organsasi BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Tersusunnya hasil pembahasan struktur organisasi 6 Penetapan tugas, fungsi dan struktur kementerian BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Ditetapkannya tugas, fungsi dan struktur organisasi Pelaksanaan BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA 7 Sosialisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan struktur Kementerian yang baru BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Tersosialisasinya tugas, fungsi dan struktur organisasi 8 Implementasi tugas, fungsi dan struktur Kementerian yang baru BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Terlaksananya tugas, fungsi dan struktur organisasi Evaluasi BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA 9 Penyusunan instrumen evaluasi BIRO HUKUM, ORGANISASI, Tersusunnya instrument evaluasi kelembagaan DAN TATA LAKSANA 10 Pemantauan dan evaluasi kelembagaan BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Terpantaunya evaluasi kelembagaan B. Restrukturisasi organisasi UPT BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Perencanaan BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA 1 Mengevaluasi tugas, fungsi dan struktur organisasi UPT BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA Tersusunnya hasil evaluasi tugas, fungsi dan struktur sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi LAKSANA organisasi 2 Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksaan tugas dan fungsi UPT BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 3 Menyusun naskah akademik usul restrukturisasi UPT BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Tersusunnya naskah akademik 4 Menyusun BIRO Tersusunnya rancangan penataan tugas, fungsi dan struktur organisasi UPT HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA rancangan penataan tugas, fungsi dan struktur organisasi 5 Membahas rancangan tugas dan struktur organsasi UPT BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Tersusunnya hasil pembahasan struktur organisasi 6 Penetapan tugas, fungsi dan struktur UPT BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Ditetapkannya tugas, fungsi dan struktur organisasi Pelaksanaan BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA 7 Sosialisasi BIRO Tersosialisasinya pelaksanaan tugas, fungsi dan struktur UPT yang baru HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA tugas, fungsi dan struktur organisasi 8 Implementasi tugas, fungsi dan struktur UPT yang baru BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Terlaksananya tugas, fungsi dan struktur organisasi Evaluasi BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA 9 Penyusunan instrumen evaluasi kelembagaan BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Tersusunnya instrument evaluasi 10 Pemantauan dan evaluasi BIRO HUKUM, Terpantaunya evaluasi kelembagaan ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA kelembagaan C. Penguatan unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi dan tata laksana BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Perencanaan BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA 1 Identifikasi kelemahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, organisasi dan BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Teridentifikasinya kelemahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, organisasi dan tata laksana tata laksana 2 Penyusunan program peningkatan kemampuan SDM unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Tersusunnya program peningkatan kemampuan SDM unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana 3 Pengembangan system dan mekanisme kerja unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Tersusunnya pengembangan system dan mekanisme kerja unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana 4 Penetapan BIRO Ditetapkannya kebijakan peningkatan peran unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA kebijakan peningkatan peran unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana 5 Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Pelaksanaan BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA 6 Sosialisasi sistem dan mekanisme kerja yang baru unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Tersosialisasi nya sistem dan mekanisme kerja yang baru unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana 7 Penerapan penguatan dan peningkatan peran unit kerja yang yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Diterapkannya penguatan dan peningkatan peran unit kerja yang yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Evaluasi BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 8 Evaluasi penguatan dan peningkatan peran unit kerja yang yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA Terevaluasinya penguatan dan peningkatan peran unit kerja yang yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana G. RENCANA ANGGARAN Kegiatan penataan dan penguatan organisasi diperlukan anggaran sebesar Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : No Kegiatan Tahapan Estimasi Biaya A. Restrukturisasi organisasi kementerian (kantor pusat) Perencanaan 1.000.000.000 1 Mengevaluasi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kementerian sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2 Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksaan tugas dan fungsi saat ini dan duplikasi tugas antar unit kerja 3 Menyusun naskah akademik usul restrukturisasi organisasi Kementerian 4 Menyusun rancangan penataan tugas, fungsi dan struktur organisasi 5 Membahas rancangan tugas dan struktur organsasi 6 Penetapan tugas, fungsi dan struktur kementerian Pelaksanaan 1.000.000.000 7 Sosialisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan struktur Kementerian yang baru 8 Implementasi tugas, fungsi dan struktur Kementerian yang baru Evaluasi 500.000.000 9 Penyusunan instrumen evaluasi kelembagaan 10 Pemantauan dan evaluasi kelembagaan B. Restrukturisasi organisasi UPT Perencanaan 1.000.000.000 1 Mengevaluasi tugas, fungsi dan struktur organisasi UPT sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2 Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksaan tugas dan fungsi UPT 3 Menyusun naskah akademik usul restrukturisasi UPT 4 Menyusun rancangan penataan tugas, fungsi dan struktur organisasi UPT 5 Membahas rancangan tugas dan struktur organsasi UPT 6 Penetapan tugas, fungsi dan struktur UPT Pelaksanaan 500.000.000 7 Sosialisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan struktur UPT yang baru 8 Implementasi tugas, fungsi dan struktur UPT yang baru Evaluasi 250.000.000 9 Penyusunan instrumen evaluasi kelembagaan 10 Pemantauan dan evaluasi kelembagaan C. Penguatan unit kerja Perencanaan 1.000.000.000 yang menangani kepegawaian, organisasi dan tata laksana 1 Identifikasi kelemahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, organisasi dan tata laksana 2 Penyusunan program peningkatan kemampuan SDM unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana 3 Pengembangan system dan mekanisme kerja unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana 4 Penetapan kebijakan peningkatan peran unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana 5 Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Pelaksanaan 750.000.000 6 Sosialisasi sitem dan mekanisme kerja yang baru unit kerja yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana 7 Penerapan penguatan dan peningkatan peran unit kerja yang yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Evaluasi 250.000.000 8 Evaluasi penguatan dan peningkatan peran unit kerja yang yang menangani kepegawaian, organisasi, dan tata laksana TOTAL ANGGARAN 6.250.000.000 II. KETATALAKSANAAN AREA PERUBAHAN KETATALAKSANAAN A. PENDAHULUAN Ketatalaksanaan menjadi hal yang krusial dalam mengkonsolidasikan serta mengintegrasikan semua elemen serta sumber daya yang ada dalam birokrasi dalam rangka memberikan pelayanan yang prima. Birokrasi yang memiliki sistem ketatalaksanaan yang baik dapat dipastikan mampu untuk menyuguhkan sebuah pelayanan yang efektif, efesien, transparan, serta mudah bagi para stakeholder. Berbicara ketatalaksanaan intinya akan banyak membahas tentang tiga poin yaitu; (1) bussiness process/Standard operasional Procecure (Permenpan dan RB nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman pentaaan tata laksana business process serta Permenpan dan RB nomor 35 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan), (2) e-government, serta (3) keterbukaan informasi publik (UU Nomor 14 Tahun 2008 tantang Keterbukaan Informasi Publik). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada saat ini masih dalam proses menata ulang ketataksanaan sebagai konsekuensi dari restrukturisasi organisasi yang menggabungkan 3 (tiga) fungsi dari Kementerian yang berbeda. Salah satu akibatnya, Bussiness process atau SOP sebagai turunan dari pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja belum tersusun secara solid. Beberapa unit baru telah memiliki SOP, namun proses penyusunannya masih dilakukan secara parsial. Biro Perencanaan telah memiliki SOP untuk mendukung tugas dan fungsinya. Demikian pula dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama juga telah membuat SOP pengaduan keluhan, call center, serta PPID meskipun belum mengacu pada format yang baku. Gambar SOP Call Center 1500040 Fakta penting dalam aspek tata laksana di KemendesPDTT adalah telah diaplikasikannya e-government dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Hal ini bisa diperhatikan dalam penanganan pengaduan keluhan dan distribusi informasi yang dilakukan melalui CALL CENTER 1500040, dukungan terhadap LAPOR dari Kantor Sekretariat Presiden. Di sisi pendukung pelaksanaan misi kementerian, implementasi e-government yang sifatnya internal Kementerian seperti penggunaan e-office dan aplikasi-aplikasi pendukung pelaksanaan tugas menjadi agenda utama yang harus didorong untuk segera dapat direaliasikan. Sebagai sebuah institusi dengan nomenklatur yang baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menghadapi permasalahan yang kompleks terkait sarana dan prasana, kualitas SDM, serta budaya kerja pegawai. Dari sisi tata laksana, konsolidasi organisasi dan sinergi sumberdaya manusia menjadi permasalahanan dan tantangan terbesar untuk dapat segera diatasi oleh Kementerian. Struktur organisasi yang telah terbentuk pada saat ini masih perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan tata kerja, mekanisme koordinasi lintas unit, mekanisme pendelegasian kewenangan yang akan memberikan kejelasan bagi personel-personel dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, secara lebih detil, perlu disusun business process dan juga SOP yang mengatur pada level teknis operasional dan memberikan standar dalam pelaksanaan tugas personel. Untuk pembuatan SOP yang terintegrasi dan solid, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi harus mampu menghapus budaya Silo Mentality antar unit kerja sebagai akibat dari penggabungan beberapa instansi Kementerian. Edukasi pembuatan SOP yang benar dan solid juga perlu untuk dilakukan karena pegawai memang belum dibekali pengetahuan yang lengkap dalam membuat SOP sesuai dengan yang diharapkan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bidang teknologi informasi menjadi titik kritis yang mendesak untuk dituntaskan dalam jangka pendek untuk menjamin kelancaran pelaksanaan e-government. Beberapa unit kerja seperti Biro Humas, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama belum dilengkapi dengan fasilitas internet yang memadai. Selain itu, kurangnya SDM di bidang IT juga menjadi kendala dalam membangun sistem e-government. B. CAPAIAN Call Center 1500040 Indonesia memiliki 72.000 (Tujuh Puluh Dua Ribu) Desa dengan kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Hal tersebut merupakan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai institusi pembina Desa. Penjaringan aspirasi dari masyarakat menjadi sangat penting untuk mensukseskan program-program unggulan Kementerian. Alasan tersebut yang kemudian mendasari dibangunnya sistem call center 1500040. Sistem yang sedang dirintis tersebut memiliki 3 (tiga) tujuan utama yaitu: (1) masyarakat yang ingin mengetahui berbagai informasi tentang desa, wilayah tertinggal, dan transmigrasi bisa langsung menghubungi nomor tersebut, (2) setiap warga desa yang tersebar di seluruh Indonesia bisa langsung menyampaikan berbagai keluhannya, kebutuhannya, keinginannya, dan aspirasi dari desanya, (3) pemerintah bisa lebih mudah untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap program apa saja yang telah dijalankan oleh desa-desa di Indonesia Gambar Proses Pengaduan dengan Call Center Guna mendukung kelancaran system call center tersebut, dibentuklah Person in Chage (PIC) tiap unit kerja yang bertanggung jawab untuk merespon pengaduan dari masyarakat. Mekanisme ini merupakan strategi untuk menciptakan system yang dapat melayani pengaduan masyarakat dengan lebih cepat, akurat dan berkualitas. Sistem Pelayanan Pengaduan Sistem layanan pengaduan yang hendak dibangun di Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari sistem LAPOR yang telah dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan. LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah media penyaluran aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. Sistem ini, oleh Kantor Staf Kepresidenen dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Gambar Sistem Layanan Pengaduan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Mekanisme layanan dirancang agar setiap pengaduan terkait layanan Kementerian yang masuk melalui sistem LAPOR dapat direspon dengan cepat. Tentunya sistem ini akan berjalan dengan efektif dan efisien dengan dukungan dan perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menjadi kunci penting agar sistem kerja yang semakin terarah, efisien, efektif, serta transparan. Hasil akhir yang hendak dicapai kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan yang diberikan. Selain call center dan layanan pengaduan tersebut, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga telah melaksanakan mekanisme e- procurement dalam pengadaan barang dan jasa. Ke depan, dengan dukungan saranan dan prasarana IT yang memadai diharapkan e- procurement dapat lebih optimal dilaksanakan di unit-unit kerja di lingkungan KemendesPDTT. Tentu hal dilakukan dengan berdasarkan pada sebuah grand design IT yang tepat. Di samping itu semua, sebagai wujud konsistensi dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tantang Keterbukaan Informasi Publik, maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun demikian, sistem yang baru akan dirintis ini belum dirancang dengan sistem teknologi informasi yang memadai dan masih bersifat tatap muka langsung. Gambar SOP PPID C. RENCANA Dalam rangka penataan ketatalaksanaan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi berencana menyelenggkan 3 (tiga) kegiatan yaitu: 1) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2) Pembangunan dan Pengembangan e-government di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara menyeluruh dan terintegrasi, 3) program keterbukaan informasi publik. Kegiatan tersebut akan melalui tiga proses yaitu perencanaan , implementasi serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, beberapa hal lain yang perlu menjadi catatan dalam bidang ketatalaksanaan adalah:  Optimalisasi pemanfaatan feedback dari Call Center, pelayanan pengaduan yang digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan- kebijakan di lingkungan KDPDTT  Optimalisasi pemanfaatan saluran media yang tersedia untuk media publikasi misi KDPDTT  Pemetaan/ penjajagan potensi kerjasama antar lembaga yang mendukung pelaksanaan misi KDPDTT, contohnya MoU antar K/L/Pemkot/Pemprov  Pemetaan kerjasama dengan universitas atau perguruan tinggi di bidang riset dan development untuk menunjang pelaksanaan misi KDPDTT  Kerjasama dengan Ormas, LSM/NGO untuk pemberdayaan masyarakat di level akar rumput  Penguatan kerjasama luar negeri yang ditujukan untuk pengembangan SDM KDPDTT dan dukungan pelaksanaan program  Penguatan integrated business process dengan Kementerian dalam penyaluran dana desa D. KRITERIA KEBERHASILAN Keberhasilan bidang ketatalaksanaan, di ukur dengan kriteria berikut: 1) Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2) Terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pengembangan e-government di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi 3) Terlaksananya program keterbukaan informasi publik Ketiga kriteria keberhasilan dalam hal Penataan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Desa, daerah tertinggal dan transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terukur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Nilai-nilai baru dari konsolidasi tiga institusi diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam sistem, proses, dan prosedur kerja yang sangat membantu dalam menjalan tugas dan fungsi Kementerian dan menciptakan public trust. Business process/SOP, e-government, serta keterbukaan informasi publik menjadi bagian dari penataan ketatalaksanaan sebagai pemicu dari terciptanya kondisi yang diharapkan tersebut. E. AGENDA PRIORITAS Kegiatan penataan Ketatalaksanaan akan menekankan pada 4 (empat) agenda prioritas penting sebagai berikut: 1) Penyusunan dan pelaksanaan bussiness process Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2) Penyusunan dan Pelaksanaan SOP di seluruh unit eselon I 3) Pembangunan aplikasi sistem untuk mendukung pelaksanaan e-office di lingkungan Kementerian Desa, PDT , dan Transmigrasi 4) Pengembangan Call Center KDPDTT F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA Pelaksanaan kegiatan penataan ketatalaksanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung dari tahun 2015-2019. Adapun tahapan kerjanya tampak dalam tabel sebagai berikut: FORMULIR MILESTONE QUICK WINS N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC I Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dokum en SOP yang solid Tim Kerja dan Biro Hukum dan Organisas i Tata Laksana A. Persiapan 1) Mapping Bussiness Process di Kementerian Desa , PDT, dan Transmigrasi Dokum en Bussine ss Process Map 2) Identifikasi kebutuhan SOP diseluruh Unit Kerja Eselon I Daftar Kebutu han SOP diselur uh Unit Kerja Eselon I 3) Sosialisasi dan Internalisasi penyusunan SOP Terlaks ananya kegiata n sosialis asi dan N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC internal isasi penyus unan SOP B. Pelaksanaan 1) Penyusunan bussiness process Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Dokum en Bussine ss Process yang solid 2) Penyusunan SOP di seluruh unit eselon I Dokum en SOP 3) Pelaksanaan bussiness process seluruh unit kerja Kementerian Desa, PDT , dan Transmigrasi Bussine ss Process sudah diterap kan oleh seluruh unit kerja di KDPTT 4) Pelaksanaan SOP seluruh unit kerja SOP diterap kan di N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC Kementerian Desa, PDT , dan Transmigrasi seluruh unit kerja KDPTT C. MONEV 1) Audit dan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan bussiness process di unit- unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Lapora n hasil Audit dan Evaluas i pelaksa naan bussine ss process di unit- unit kerja di lingkun gan Kement erian Desa, PDT, dan Transm igrasi 2) Audit dan Evaluasi Lapora n hasil N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC kesesuaian pelaksanaan SOP di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Audit dan Evaluas i kesesua ian pelaksa naan SOP di unit- unit kerja di lingkun gan Kement erian Desa, PDT, dan Transm igrasi 3) Penyempurnaan bussiness process di unit- unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Dokum en Busines s Process yang disemp urnaka n N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC 4) Penyempurnaan SOP di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Dokum en SOP yang telah disemp urnaka n 5) Menyiapkan bahan dokumen SOP untuk keperluan database ketatalaksanaan . Tersedi anya bahan dokume n SOP untuk keperlu an databas e ketatala ksanaa n II Pembangunan dan Pengembangan e- government di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi Berkem bangny a e- govern ment di Kement erian Desa, Daerah Terting Tim Kerja, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Biro Perencan aan N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC gal dan Transm igrasi Secara Menyel uruh dan terinteg rasi A. Persiapan 1) Penyusunan grand design e-Government Kementerian Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi sebagai pedoman dan acuan dalam pengembanga n e- government di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dokum en grand design e- Govern ment Kement erian Desa, Daerah tertingg al dan Transm igrasi sebagai pedoma n dan acuan dalam N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC pengem bangan e- govern ment di lingkun gan Kement erian Desa, Daerah Terting gal dan Transm igrasi 2) Mapping kebutuhan aplikasi sistem sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan misi kementerian Desa , PDT dan Transmigrasi Dokum en Peta kebutu han aplikasi sistem sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendu kung N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC pelaksa naan misi kement erian Desa , PDT dan Transm igrasi 3) Pemetaan Kebutuhan Pengembanga n SDM IT KemendesPDT T Dokum en Peta Kebutu han Pengem bangan SDM IT Kemen desPDT T B. Pelaksanaan 1) Pembangunan Website kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Adanya website KDPTT 2) Pembangunan Infrastruktur Jaringan IT Kemendes Tersedi anya Infrastr uktur N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC PDTT Jaringa n IT Kemen des PDTT 3) Pembangunan aplikasi sistem untuk mendukung pelaksanaan e-office di lingkungan Kementerian Desa, PDT , dan Transmigrasi Adanya aplikasi sistem penduk ung e- office 4) Pengembanga n Pelaksanaan e-Procurement e- procure ment yang telah dikemb angkan 5) Pengembanga n Website kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Website kement erian Desa, PDT dan Transm N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC igrasi yang telah dikemb angkan 6) Pengembanga n Infrastruktur Jaringan Infrastr uktur jaringa n yang telah dikemb angkan 7) Optimalisasi akses Call Center 1500040 Akses call center berjala n optimal 8) Pembangunan dan Uji coba implementasi C. MONEV 1) Evaluasi kesesuaian Pembangunan dan Pengembanga n e- government di Kementerian N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi pelaksanaan process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 2) Penyempurna an Pembangunan dan Pengembanga n e- government di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC pelaksanaan process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi III Program Keterbukaan Informasi Publik Informa si publik berkait an dengan KDPTT bersifat terbuka dan transpa ran Tim Kerja, Biro Hubunga n Masyarak at dan Kerjasam a A. Perencanaan 1) Penyusunan disain induk keterbukaan informasi publik di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dokum en disain induk keterbu kaan informa si publik N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC di Kement erian Desa, Daerah Terting gal dan Transm igrasi B. Implementasi 1) Pembentukan PPID Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Terbent uknya PPID Kement erian Desa, Daerah Terting gal dan Transm igrasi 2) Pengembanga n Call Center 1500040 Sistem Call Center 150004 0 yang telah disemp urnaka n N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC 3) Dukungan terhadap program LAPOR dari Kantor Sekretariat Sistem dukung an terhad ap progra m LAPOR dari Kantor Sekret ariat Preside n 4) Sosialaisasi internal terkait Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kemendes PDTT Pengeta huan seluruh pegawai terkait Keterbu kaan Informa si Publik di lingkun gan Kemen des PDTT N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC 5) Pengembanga n dan optimalisasi PPID Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sistem PPID yang optimal dan lebih berkem bang C. Monev 1) Evaluasi kesesuaian Program keterbukaan informasi publik di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi pelaksanaan process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan N O URAIAN KEGIATAN 20 15 20 16 20 17 201 8 20 19 Output PIC Transmigrasi 2) Penyempurna an Program keterbukaan informasi publik di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi pelaksanaan process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi G. RENCANA ANGGARAN Kegiatan penataan ketatalaksana diperlukan anggaran sebesar Rp.1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : No Kegiatan Tahapan Estimasi Biaya A Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Persiapan 120.000.00 0 1 Mapping Bussiness Process di Kementerian Desa , PDT, dan Transmigrasi 40.000.000 2 Identifikasi kebutuhan SOP diseluruh Unit Kerja Eselon I 40.000.000 0 3 Sosialisasi dan Internalisasi penyusunan SOP 40.000.000 Pelaksanaan 200.000.00 0 4 Penyusunan bussiness process Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 60.000.000 5 Penyusunan SOP di seluruh unit eselon I 60.000.000 6 Pelaksanaan bussiness process seluruh unit kerja Kementerian 40.000.000 No Kegiatan Tahapan Estimasi Biaya Desa, PDT , dan Transmigrasi 7 Pelaksanaan SOP seluruh unit kerja Kementerian Desa, PDT , dan Transmigrasi 40.000.000 MONEV 220.000.00 0 8 Audit dan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan bussiness process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 50.000.000 9 Audit dan Evaluasi kesesuaian pelaksanaan SOP di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 50.000.000 10 Penyempurnaan bussiness process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 40.000.000 11 Penyempurnaan SOP di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 40.000.000 12 Menyiapkan bahan dokumen SOP untuk keperluan database ketatalaksanaan. 40.000.000 Jumlah 540.000.00 0 B Pembangunan dan Pengembangan e- government di Persiapan 140.000.00 0 No Kegiatan Tahapan Estimasi Biaya Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi 1 Penyusunan grand design e- Government Kementerian Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi sebagai pedoman dan acuan dalam pengembangan e-government di lingkungan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 60.000.000 2 Mapping kebutuhan aplikasi sistem sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan misi kementerian Desa , PDT dan Transmigrasi 40.000.000 3 Pemetaan Kebutuhan Pengembangan SDM IT KemendesPDTT 40.000.000 Pelaksanaan 610.000.00 0 4 Pembangunan Website kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 100.000.00 0 5 Pembangunan Infrastruktur Jaringan IT Kemendes PDTT 150.000.00 0 6 Pembangunan aplikasi sistem untuk mendukung pelaksanaan e-office di lingkungan Kementerian Desa, PDT , dan Transmigrasi 150.000.00 0 No Kegiatan Tahapan Estimasi Biaya 7 Pengembangan Pelaksanaan e- Procurement 50.000.000 8 Pengembangan Website kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 40.000.000 9 Pengembangan Infrastruktur Jaringan 40.000.000 10 Optimalisasi akses Call Center 1500040 40.000.000 11 Pembangunan dan Uji coba implementasi 40.000.000 MONEV 90.000.000 12 Evaluasi kesesuaian Pembangunan dan Pengembangan e-government di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi pelaksanaan process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 50.000.000 13 Penyempurnaan Pembangunan dan Pengembangan e-government di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi pelaksanaan process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 40.000.000 Jumlah Total 840.000.000 C Program Perencanaan 50.000.000 No Kegiatan Tahapan Estimasi Biaya Keterbukaan Informasi Publik 1 Penyusunan disain induk keterbukaan informasi publik di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 50.000.000 2 Implementasi 210.000.00 0 3 Pembentukan PPID Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 50.000.000 4 Pengembangan Call Center 1500040 50.000.000 5 Dukungan terhadap program LAPOR dari Kantor Sekretariat Presiden 50.000.000 6 Sosialaisasi internal terkait Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kemendes PDTT 20.000.000 7 Pengembangan dan optimalisasi PPID Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 40.000.000 Monev 90.000.000 8 Evaluasi kesesuaian Program keterbukaan informasi publik di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi pelaksanaan process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 50.000.000 No Kegiatan Tahapan Estimasi Biaya 9 Penyempurnaan Program keterbukaan informasi publik di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Secara Menyeluruh dan terintegrasi pelaksanaan process di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 40.000.000 Jumlah 350.000.00 0 JUMLAH TOTAL 1.730.000. 000 III. PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN AREA PERUBAHAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. PENDAHULUAN Pembentukan KDPDTT merupakan langkah kebijakan Pemerintah untuk mengawal implementasi NAWACITA, khususnya Cita ke-3: “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Diberlakukannya UU Desa membawa semangat bagi pelaksanaaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan KDPDTT untuk mengawal implementasi dari berbagai kebijakan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menyebutkan bahwa KDPDTT mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lebih lanjut dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KDPDTT menyelenggarakan fungsi:

1.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
2.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atau pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6.pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada hakekatnya, penataan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan untuk mengelola regulasi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara efektif sesuai dengan kewenangannya, serta untuk mewujudkan harmonisasi kebijakan, baik secara vertikal maupun horizontal. Berdasarkan tugas dan fungsi KDPDTT sebagaimana dimaksud dalam Perpres tersebut, maka permasalahan yang dihadapi dalam penataan peraturan perundang-undangan meliputi beberapa hal sebagai berikut :
1.Identifikasi dan inventarisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDT) telah dilaksanakan secara rutin oleh KDPDTT dan hingga saat ini masih terus berjalan. Dari hasil identifikasi dan inventarisasi diketahui bahwa 90% Permendes PDT yang telah ditetapkan mencangkup aturan dalam bidang desa, sedangkan identifikasi dan inventarisasi mengenai peraturan pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi belum proporsional. Namun, hasil identifikasi dan inventarisasi masih belum dimuat dan dihimpun dalam sebuah sistem berbasis online serta terintegrasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
2.Belum ada kajian secara komprehensif terkait harmonisasi antara Permendes PDT dengan peraturan lain, baik secara horizontal maupun vertikal. Harmonisasi vertikal antara Permendes PDT dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa. Sedangkan harmonisasi horizontal yaitu harmonisasi antara Permendes PDT dengan peraturan kementerian atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan implementasi tugas dan fungsi KDPDTT, seperti Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) dan Kementerian Keuangan (Permenkeu).
3.KDPDTT mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang merupakan dasar peraturan yang berlaku secara nasional untuk menaungi permasalahan-permasalahan hingga kebijakan-kebijakan terkait pengembangan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Produk hukum ini dikeluarkan melalui proses pembahasan oleh unit-unit kerja KDPDTT, yang mana dalam proses penyusunan peraturan menteri ini harus didasarkan pada tata cara penyusunan peraturan untuk tercapainya satu kesepahaman mengenai kerangka tata cara dan pedoman penyusunan produk hukum tersebut. Namun, hingga saat ini KDPDTT belum memiliki peraturan mengenai pedoman tata cara penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dasar hukum pembentukan KDPDTT adalah:

a.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
b.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
c.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
d.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
e.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
f.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Peraturan
g.PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa. B. CAPAIAN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) telah menyusun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang sampai dengan saat ini berjumlah 14 Peraturan Menteri sebagai berikut: No No. Permen Tanggal Tentang
a.1 Tahun 2015 28 Januari 2015 Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 254) 30 Januari 2015
b.2 Tahun 2015 28 Januari 2015 Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 254) 30 Januari 2015
c.3 Tahun 2015 28 Januari 2015 Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 190) 30 Januari 2015
d.4 Tahun 2015 13 Februari 2015 Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) 18 Februari 2015
e.5 Tahun 2015 13 Februari 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297) 18 Februari 2015
f.6 Tahun 2015 26 Maret 2015 Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) 27 Maret 2015
g.7 Tahun 2015 16 April 2015 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) 27 Maret 2015
h.8 Tahun 2015 18 Juni 2015 Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 905) 19 Juni 2015
i.9 Tahun 2015 19 Juni 2015 Organisai Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075) 24 Juli 2015
j.10 Tahun 2015 14 Juli 2015 Pelaksanaan Tugas Pembantuan Program Pengembangan Kesehatan Dan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan Pada Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
k.11 Tahun 2015 14 Juli 2015 Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Dan Pelaporan Program Dan Anggaran
l.12 Tahun 2015 7 Agustus 2015 Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat
m.13 Tahun 2015 20 Agustus 2015 Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
n.14 Tahun 2015 25 Agustus 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 905) 19 Juni 2015 C. RENCANA Dalam rangka Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :
1. 1.Kegiatan identifikasi dan inventarisasi Permendes PDT;
2. 2.Kegiatan kajian harmonisasi Permendes PDT;
3. 3.Penyusunan Permendes PDT mengenai Tata Cara Penyusunan Permendes PDT; dan
4. 4.Penyusunan Sistem JDIH berbasis online. D. KRITERIA KEBERHASILAN Keberhasilan bidang penataan perundang undangan, di ukur dengan kriteria berikut:
5. 1.Terwujudnya identifikasi dan inventarisasi Permendes PDT secara komprehensif yang meliputi kegiatan pemetaan Permendes PDT serta terbangunnya sebuah sistem database yang memuat Permendes yang telah ditetapkan dan Rancangan Permendes PDT. Pembangunan sistem JDIH diharapkan dapat menjadi sistem database peraturan-peraturan bidang KDPDTT.
6. 2.Terciptanya harmonisasi Permendes PDT, baik secara vertikal maupun horizontal, yang dilaksanakan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya terumuskan rekomendasi berupa regulasi maupun deregulasi peraturan perundang-undangan di bidang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
7. 3.Terbentuknya Permendes PDT mengenai Tata Cara Penyusunan Permendes PDT. E. AGENDA PRIORITAS Pelaksanaan penataan perundang-undangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan diprioritaskan pada kegiatan sebagai berikut :
8. 1.Penyusunan Permendes PDT mengenai Tata Cara Penyusunan Permendes PDT; dan
9. 2.Penyusunan Sistem JDIH berbasis online. F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA Pelaksanaan kegiatan Penataan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung sampai tahun 2019, yang terdiri atas program/kegiatan Kegiatan identifikasi dan inventarisasi Permendes PDT; Kegiatan kajian harmonisasi Permendes PDT; Penyusunan Permendes PDT mengenai Tata Cara Penyusunan Permendes PDT; dan Penyusunan Sistem JDIH berbasis online. Adapun tahapan kerjanya tampak dalam tabel sebagai berikut ROAD MAP PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN No. Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 PIC Output 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 A. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi Permendes PDT
10. 1.Persiapan - Penyusunan Tim yang bertugas untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi Rancangan Permendes PDT dan Permendes PDT yang sudah ditetapkan BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN SK Tim - Penyusunan Rencana Kerja BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen Rencana kerja - Pengumpulan BIRO HUKUM, Dokumen Hardcopy hardcopy dan softcopy Rancangan Permendes PDT dan Permendes PDT yang sudah ditetapkan ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN dan Softcopy Rancangan Permendes PDT dan Permendes PDT yang sudah ditetapkan
11. 2.Pelaksanaan BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN - Identifikasi Peraturan Perundang-undangan (Rancangan Permendes PDT dan Permendes PDT yang sudah ditetapkan) BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen laporan hasil identifikasi Peraturan Perundang- undangan (Rancangan Permendes PDT dan Permendes PDT yang sudah ditetapkan) - Pembuatan daftar inventarisasi Rancangan Permendes PDT dan Permendes PDT yang sudah ditetapkan. BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen daftar inventarisasi Rancangan Permendes PDT dan Permendes PDT yang sudah ditetapkan - Penyusunan ringkasan materi dasar Rancangan Permendes PDT dan Permendes PDT yang sudah ditetapkan BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen ringkasan materi dasar Rancangan Permendes PDT dan Permendes PDT yang sudah ditetapkan - Klasifikasi Rancangan Permendes PDT dan Permendes PDT yang sudah ditetapkan, berdasarkan 3 (tiga) BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen Klasifikasi Rancangan Permendes PDT dan Permendes PDT yang sudah urusan bidang, yaitu desa, PDT dan transmigrasi ditetapkan, berdasarkan 3 (tiga) urusan bidang, yaitu desa, PDT dan transmigrasi
12. 3.Monev - Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Permendes PDT yang telah ditetapkan - Melakukan monitoring dan evaluasi atas progress penyusunan Rancangan Permendes PDT. BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan identifikasi dan inventarisasi Permendes PDT B. Kegiatan kajian harmonisasi Permendes PDT
13. 1.Perencanaan - Membentuk Tim BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN SK Tim - Menyusun Rencana Kerja Tim BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen Rencana Kerja Tim - Menyusun daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, antara lain: BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen daftar inventarisasi peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
a.Undang-Undang terkait;
b.Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana;
c.Peraturan Presiden;
d.Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi; dan
e.Peraturan Kementerian atau Instansi terkait. - Melakukan review terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang akan Dokumen hasil review terkait harmonisasi peraturan perundang- undangan yang diberlakukan berlaku dan yang akan diberlakukan - Melakukan kajian implementasi atas regulasi-regulasi di bidang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dokumen kajian implementasi atas regulasi-regulasi di bidang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Merumuskan hasil kajian yang memuat:
a.status regulasi
b.perencanaan regulasi dan deregulasi peraturan perundang- undangan
c.rekomendasi stratejik Dokumen rumusan kajian implementasi atas regulasi- regulasi di bidang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
1. 2.Pelaksanaan - Menyampaikan hasil kajian kepada stakeholder untuk ditindaklanjuti BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen hasil kajian kepada stakeholder untuk ditindaklanjuti - Proses penyusunan regulasi dan deregulasi BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen Laporan Penyusunan Regulasi dan Deregulasi
2. 3.Monitoring dan Evaluasi - Memantau proses atas tindaklanjut hasil kajian BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen monitoring dan evaluasi hasil kajian - Menyusun usulan revisi regulasi berdasarkan BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- Dokumen usulan revisi regulasi berdasarkan rekomendasi hasil kajian SEKJEN rekomendasi hasil kajian C Penyusunan Permendes PDT mengenai Tata Cara Penyusunan Permendes PDT
3. 1.Perencanaan - Pembentukan Tim Penyusunan Permendes PDT BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN SK Tim - Menyusun rencana kerja BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen Rencana Kerja - Melakukan evaluasi terkait sistem koordinasi antar Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen Laporan evaluasi terkait sistem koordinasi antar Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan hal pembahasan Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Transmigrasi dalam hal pembahasan Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi - Menyusun kajian akademik BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen kajian akademik - Menyusun Rancangan Permendes PDT BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen Rancangan Permendes PDT - Melakukan diskusi atau pembahasan atas Rancangan Permendes PDT BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen poin-poin hasil diskusi atau pembahasan atas Rancangan Permendes PDT - Menyusun BIRO HUKUM, Dokumen Rancangan Final Permendes PDT ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Rancangan Final Permendes PDT - Melaksanakan seminar atau uji publik terkait Rancangan Permendes PDT tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen hasil seminar dan Uji Publik terkait Rancangan Permendes PDT tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi - Melakukan analisis hasil seminar atau uji public BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen analisis hasil seminar atau uji public - Revisi Draft berdasarkan hasil BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN Draft Permendes PDT mengenai Tata analisis TATA LAKSANA- SEKJEN Cara Penyusunan Permendes PDT yang telah direvisi
4. 2.Pelaksanaan - Tahapan pengesahan dan pengundangan Permendes PDT tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Kegiatan pengesahan dan pengundangan Permendes PDT tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. - Implementasi Permendes PDT BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen laporan implementasi Permendes PDT tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
5. 3.Monitoring dan Evaluasi - Melakukan monitoring implementasi Permendes PDT tentang tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen laporan hasil monitoring implementasi Permendes PDT tentang tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi - Melakukan evaluasi untuk memperoleh masukan perbaikan Permendes PDT tentang tentang BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen evaluasi untuk memperoleh masukan perbaikan Permendes PDT tentang tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi D. Pembangunan Sistem JDIH berbasis online dan terintegrasi
6. 1.Perencanaan - Menyusun Tim BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN SK Tim - Menyusun Rencana Kerja BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen rencana kerja - Mengidentifikasi sistem database perundang-undangan yang sudah ada, internal maupun BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen identifikasi sistem database perundang- undangan yang eksternal (excisting) sudah ada, internal maupun eksternal (excisting) - Menyusun business process JDIH BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen business Process JDIH - Menyusun sistem database yang terintegrasi (internal maupun eksternal) BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Sistem database yang terintegrasi (internal maupun eksternal) - Menyusun prototype JDIH BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN prototype JDIH - Pembangunan sistem JDIH. BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Sistem JDIH
7. 2.Pelaksanaan - Mengimplementasika n sistem JDIH Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Kegiatan implementasi 3 Monev - Pemeliharaan (maintenance) sistem JDIH Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen laporan Pemeliharaan (maintenance) sistem JDIH Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi - Melakukan monitoring dan konsultasi teknis implementasi sistem JDIH BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen laporan monitoring dan konsultasi teknis implementasi sistem JDIH - Melakukan evaluasi atas sistem JDIH dan perbaikan/ penyempurnaan sistem tersebut. BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA- SEKJEN Dokumen laporan evaluasi atas sistem JDIH dan perbaikan/ penyempurnaan sistem tersebut. G. RENCANA ANGGARAN Kegiatan penataan Perundang-undangan diperlukan anggaran sebesar Rp.1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : No . Kegiatan Tahapan Anggaran
8. 1.Kegiatan identifikasi dan inventarisasi Permendes PDT Persiapan Rp. 50.000.000 - Penyusunan Tim Rp. 10.000.000 - Penyusunan Rencana Kerja Rp. 20.000.000 - Pengumpulan hardcopy dan softcopy Rp. 20.000.000 Pelaksanaan Rp. 200.000.000 - Identifikasi Peraturan Perundang- undangan Rp. 50.000.000 - Pembuatan daftar inventarisasi Rp. 50.000.000 - Penyusunan ringkasan Rp. 50.000.000 - Klasifikasi berdasarkan 3 (tiga) urusan bidang Rp. 50.000.000 Monitoring dan Evaluasi Rp. 50.000.000 - Melakukan monitoring dan Rp. 25.000.000 evaluasi atas implementasi Permendes PDT yang telah ditetapkan. - Melakukan monitoring dan evaluasi atas progress penyusunan Rancangan Permendes PDT. Rp. 25.000.000 Jumlah Total Rp. 300.000.000
9. 2.Kegiatan kajian harmonisasi Permendes PDT Perencanaan Rp. 200.000.000 - Membentuk Tim Rp. 10.000.000 - Menyusun Rencana Kerja Tim Rp. 20.000.000 - Menyusun daftar inventarisasi peraturan perundang- undangan Rp. 20.000.000 - Melakukan review harmonisasi Rp. 50.000.000 - Melakukan kajian implementasi Rp. 50.000.000 - Merumuskan hasil kajian Rp. 50.000.000 Pelaksanaan Rp. 100.000.000 - Menyampaikan hasil kajian Rp. 50.000.000 - Proses penyusunan Rp. 50.000.000 regulasi dan deregulasi Monitoring dan Evaluasi Rp. 50.000.000 - Memantau proses atas tindaklanjut hasil kajian Rp. 25.000.000 - Menyusun usulan revisi regulasi Rp. 25.000.000 Jumlah Total Rp. 350.000.000
10. 3.Penyusunan Permendes PDT mengenai Tata Cara Penyusunan Permendes PDT Perencanaan Rp. 270.000.000 - Pembentukan Tim Rp. 10.000.000 - Menyusun rencana kerja Tim Rp. 20.000.000 - Melakukan evaluasi Rp. 20.000.000 - Menyusun kajian akademik Rp. 50.000.000 - Menyusun Rancangan Permendes PDT Rp. 50.000.000 - Melakukan diskusi Rp. 20.000.000 - Menyusun Rancangan Final Permendes PDT Rp. 50.000.000 - Melaksanakan seminar atau uji publik Rp. 20.000.000 - Melakukan analisis hasil sosialisasi Rp. 20.000.000 - Revisi Draft berdasarkan hasil analisis Rp. 10.000.000 Pelaksanaan Rp. 55.000.000 - Tahapan pengesahan dan pengundangan Rp. 5.000.000 - Implementasi Permendes PDT Rp. 50.000.000 Monitoring dan Evaluasi Rp. 50.000.000 - Melakukan monitoring implementasi Rp. 25.000.000 - Melakukan evaluasi Rp. 25.000.000 Jumlah Total Rp. 375.000.000
11. 4.Pembangunan Sistem JDIH berbasis online dan terintegrasi Perencanaan Rp. 550.000.000 - Menyusun Tim Rp. 10.000.000 - Menyusun Rencana Kerja Tim Rp. 20.000.000 - Mengidentifikasi sistem database Rp. 20.000.000 - Menyusun business process JDIH Rp. 50.000.000 - Menyusun sistem database Rp. 250.000.000 - Menyusun prototype JDIH Rp. 50.000.000 - Pembangunan sistem JDIH. Rp. 50.000.000 - Melaksanakan workshop Rp. 100.000.000 - Melaksanakan revisi sistem JDIH Rp. 50.000.000 Pelaksanaan Rp. 50.000.000 - Mengimplementasik an sistem JDIH Rp. 50.000.000 Monev Rp. 125.000.000 - Pemeliharaan (maintenance) sistem JDIH Rp. 50.000.000 - Melakukan monitoring dan konsultasi teknis Rp. 50.000.000 - Melakukan evaluasi Rp. 25.000.000 Jumlah Total Rp. 675.000.000 Total Anggaran Penataan Perundang-undangan Rp. 1.750.000.000 IV. PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA AREA PERUBAHAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR A. PENDAHULUAN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibentuk pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden yang tertuang dalam Program NAWACITA. Pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan tujuan untuk merespon tuntutan dan kebutuhan strategis kedepan, pentingnya peran : Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, desa, pelosok dan wilayah transmigrasi. Potret SDM Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sangat beragam dari aspek latar belakang pendidikan, masa kerja, dan pengalaman. Sebagai Kementerian yang baru dibentuk dari beberapa kementerian yang lama, tentu membawa pengaruh budaya organisasi yang lama. Hal ini diperlukan adanya sosialisasi budaya Kementerian baru, agar semua potensi yang ada, khususnya SDM Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dapat lebih solid mendukung Tugas dan Fungsinya secara optimal. Dasar hukum dan dokumen pendukung dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu
12. 1.Dasar Hukum
a.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
b.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
c.Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
d.Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
e.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa;
f.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
g.Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/897/M.PANRB/03/2015 tanggal 17 Maret 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
h.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
i.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
j.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
k.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
l.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
1. 2.Dokumen Pendukung
a.Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019;
b.RPJMN Buku I, II, III Tahun 2015-2019;
c.Data Kepagwaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015;
d.Dokumen Revisi Usulan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PDT Tahun 2012. Sebagai Kementerian yang baru dibentuk, tentu membawa kompleksitas permasalahan dan budaya organisasi lama yang berbeda- beda, hal ini menyebabkan seperti ada dinding pembatas yang menghalanginya (silo mentality). Beberapa permasalahan yang ada, yaitu : o Kebutuhan pegawai belum teridentifikasi dan pemetaannya baik kualitas maupun kuantitas belum dapat diindentifikasikan dengan baik karena sistem maupun instrumen untuk mengukurnya belum ada; o Pemetaan organisasi maupun SDM belum dilakukan; o Diskriminasi, maupun transparansi dalam pengangkatan pejabat struktural eselon 3 dan 4 belum dilakukan secara objektif. Like and dislike masih berlaku. Kemudian, ego dari masing-masing instansi dan pegawai yang dilebur masih kental (setiap individu masih membawa bendera masing-masing); o Pengangkatan pejabat eselon 3 dan 4 belum berdasarkan kompetensi yang jelas; o Jabatan fungsional tidak begitu bermasalah karena Tugas Fungsi dan penentuan angka kredit lebih jelas diatur; o Belum ada SK terkait rekruitmen pegawai baru (akan dilakukan pada tahun mendatang); o Anjab dan Standar kompetensi jabatan dalam proses; o Asesmen pegawai belum dilaksanakan berdasarkan kompetensi; o Belum dilakukan system penilaian individu pegawai; o Widyaiswara belum dilakukan uji kompetensi; o Belum dikembangkan database kepegawaian; o Belum dikembangkan diklat sesuai kompetensi pegawai; o Koordinasi dan pengorganisasian unit kerja belum optimal karena Kementerian baru. Selain itu, data dalam Dokumen Revisi Usulan Road Map RB Kementerian PDT Tahun 2012, menyebutkan bahwa beberapa permasalahan susmber daya aparatur di KPDT adalah sebagai berikut : o Ketidaksesuaian kompetensi SDM yang tersedia dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan; o Disiplin dan integritas pegawai masih kurang; o Pola karier pegawai belum berbasis kompetensi dan prestasi kerja; o Belum adanya standar baku untuk sistem pola karir jabatan dan kode etik SDM; o Belum dikembangkan assessment center dalam menilai kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi jabatan; o Belum ada cetak biru pembagunan dan pengembangan SDM Kementerian PDT; o Penyelenggaraan dan pelaksanaan pengembangan SDM aparatur melalui Diklat tidak dilandasi oleh suatu kebutuhan yang riil dari suatu proses asesmen (need assessment). Sehingga, diklat dan tugas belajar belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja aparatur. Disamping itu, terkait Diklat belum dilakukannya penilaian dan evaluasi peserta paska mengikuti Diklat serta belum adanya pedoman standar Diklat berbasis kompetensi. o Pengawasan dan audit kinerja pegawai belum dilakukan, saat ini audit SDM masih melekat pada audit kinerja (performance audit); o Database kepegawaian belum dapat berfungsi secara maksimal sesuai yang diharapkan; o Masih terdapat anggapan di lingkungan Kementerian PDT, bahwa tugas dan tanggung jawab hanya dimiliki oleh pejabat struktural bukan pejabat fungsional. Kebanyakan beranggapan bahwa pejabat struktural mempunyai karier masa depan yang jelas, sedangkan jabatan fungsional tidak jelas masa depannya, sehingga menyebabkan sikap bekerja “ala kadarnya” atau hanya mengejar output penyelesaian saja tanpa memikirkan dampak atau hal-hal terkait apakah sesuai dengan target sasaran institusi atau tidak terkait sama sekali; o Penghasilan yang diterima dianggap belum mencerminkan prinsip merit system; o Etos kerja dan tingkat disiplin pegawai masih rendah. Permasalahan ini berpangkal pada tidak diterapkannya penegakan disiplin pegawai secara maksimal terkait dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; o Pelaksanaan penerimaan pegawai saat ini belum berdasarkan kepada hasil analisis beban kerja, peta jabatan dan perhitungan beban kerja. Proses penerimaan pegawai juga belum sepenuhnya berbasiskan sistem informasi berbasis web. B. CAPAIAN Capaian kinerja KDPDTT dalam hal penataan sistem manajemen SDM Aparatur saat ini adalah telah dilakukan pementaan pegawai di tiap unit eselon I secara sederhana, namun data SDM belum terintegrasi antara data SDM kementerian secara keseluruhan yang berpusat pada data SDM di Sekjen. Selain itu analisis kebutuhan pegawai secara sederhana pun telah dilakukan dengan menghitung jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) di tiap unit eselon I. Selain itu pembuatan uraian jabatan secara sederhana pun telah dilakukan demikian juga dengan pembuatan dokumen analisis jabatan di Bagian Hukum KDPDTT namun masih dalam format yang sederhana dan belum standar. Pada saat KDPDTT ini belum diakusisi menjadi satu kementerian, masing-masing organisasi induk telah membuat dokumen-dokumen dasar dalam instrumen SDM dan Organisasi seperti Anjab, analisis beban kerja (ABK) dan evaluasi jabatan. Namun sebagai organisasi baru, KDPDTT perlu membuat anjab, abk dan evjab sesuai dengan kekinian organisasi. Selain itu pentaan SDM yang lebh maju belum pernah dilakukan. Berdasarkan pada hal tersebut, melalu program reformasi birokrasi dalam area perubahan penataan manajemen SDM, KDPDTT membenahi SDM melalui serangkaian kegiatan dan tahapan serta ouput kegiatan mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019. C. RENCANA Tantangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sangat berat, peran dan kontribusi SDM aparatur yang profesional dan kompeten sangat diharapkan serta dukungan sistem manajemen yang baik sangat diperlukan. Oleh karena itu ada berbagai hal yang perlu dipersiapkan, dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu o Perlunya komitmen dan konsistensi para pimpinan tinggi. o Diperlukan adanya perencanaan pegawai yang sesuai kebutuhan organisasi baik kuantitas maupun kualitas; o Sistem rekrutmen yang sesuai dengan kompetensi dan informasi Anjab dan ABK serta Evaluasi Jabatan dan standar kompetensi; o Pemanfaatan hasil assessment agar ditindaklanjuti dalam siklus HRM lainnya, seperti mutasi, penempatan, promosi dan pengembangan SDM; o Penyempurnaan mekanisme Open Biding (lebih transparan, objektif, akuntabel, dan meminimalkan Col) o Keterkaitan antara diklat dengan pengembangan karir; o Penempatan pegawai yang sesuai dengan uraian tugas dan kompetensinya; o Diperlukan kesadaran yang tinggi pegawai terhadap tugas dan fungsinya; o Peningkatan kinerja yang lebih baik; o Penerapan merit sistem secara aktual dan praktis; o Profesionalisme dalam tugas dan jabatannya; o Data base pegawai yang terintegrasi antara unit Eselon I dengan data kementerian DPDTT secara keseluruhan. o Pengorganisasian dan penempatan SDM sesuai kompetensi dan fungsinya pada unit kerja. o Bimtek tentang Anjab, ABK, Evjab harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi o Perlunya sinergisitas peran Ortala dengan bagian SDM dalam pembuatan instrumen penataan SDM o Pemetaan dan pengembangan kompetensi untuk mendukung proses trasnformasi organisasi D. KRITERIA KEBERHASILAN Keberhasilan program RB pada area penataan manajemen SDM dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, yaitu: NO 1 KEGIATAN TAHAPAN INDIKATOR KEBERHASILAN PENATAAN SDM KDPDTT A. PERSIAPAN
1. 1.Perencanaan Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPDTT Tersedianya rencana pendataan SDM di tiap Unit Eselon I
2. 2.Perencanaan Integrasi Data SDM di lingkungan KDPDTT Tersedianya rencana Kegiatan Integrasi Data SDM di tiap Unit Eselon
3. 3.Penyusunan Anggaran kegiatan penataan SDM KDPDTT di pendataan SDM di lingkungan KDPDTT Tersedianya RAB Kegiatan Pendataan SDM KDPDTT
4. 4.Pembentukan Tim Penataan SDM di tiap Unit Eselon I Tersedianya SK Tim Penataan SDM KDPDTT
5. 5.Sosialisasi perlunya penataan sistem manajemen SDM di KDPDTT Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi penataan SDM di lingkungan KDPDTT Persiapan dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDTT Daftar dokumen dan data dukung yang harus disediakan B. PELAKSANAAN INDIKATOR KEBERHASILAN
6. 1.Pelaksanaan Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPDTT Tersedianya Data SDM di tiap Unit Eselon I
7. 2.Pelaksanaan Integrasi Data SDM di lingkungan KDPDTT Integrasinya data SDM di tiap Unit Eselon dengan Data SDM pada Setjend
8. 3.Sosialisasi ke setiap unit eselon I tentang perlunya penataan sistem manajemen T SDM yang terintegrasi dengan tujuan dan kebutuhan organisasi KDPDTT
9. 4.Inventarisasi dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDTT berdasarkan supporting data dari tiap bagian kepegawaian di tiap unit eselon I Dilakukannya Kegiatan Inventarisasi dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDTT C. MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KEBERHASILAN
10. 1.Monev Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPDTT Tersedianya Laporan hasil monev kegiatan pendataan SDM di lingkungan KDPDTT
11. 2.Monev Kegiatan Integrasi Data SDM di lingkungan KDPDTT Tersedianya Laporan hasil monev kegiatan monev Integrasi data SDM di tiap Unit Eselon dengan Data SDM pada Setjend
12. 3.Monev kinerja Tim Penataan SDM di tiap Unit Eselon I Tersedianya Laporan hasil monev kinerja tim penataan SDM KDPDTT
13. 4.Monev hasil pelaksanaan sosialisasi ke setiap unit eselon I tentang perlunya penataan sistem manajemen SDM yang terintegrasi dengan tujuan dan kebutuhan organisasi KDPDTT Tersedianya Laporan hasil monev kegiatan sosialisasi
14. 5.Monev Inventarisasi dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDTT berdasarkan supporting data dari tiap bagian kepegawaian di tiap unit eselon I Tersedianya Laporan hasil monev inventarisir dokumen dan data dukung kegiatan pendataan SDM 2 PEMBANGUNA N SISTEM MANAJEMEN SDM KDPDTT A. PERSIAPAN INDIKATOR KEBERHASILAN
15. 1.Perencanaan dan penganggaran pembangunan sistem manajemen SDM Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
16. 2.Pembentukan Tim pembangunan sistem manajemen SDM Tersedianya SK Tim
17. 3.Sosialisasi pembangunan sistem manajemen SDM Dilakukannya Kegiatan sosialisasi
18. 4.Persiapan data dukung dalam pembangunan Dilakukannya Inventarisasi data sistem manajemen SDM dukung
19. 5.Penyiapan infrastruktur dan sistem serta operator data base kepegawaian yang terintegrasi Dilakukannya Perencanaan pembangunan infrasttuktur data base kepegawaian, sistem dan operator data base B. PELAKSANAAN INDIKATOR KEBERHASILAN
20. 1.Penataan SOP manajemen SDM secara keseluruhan Tersedianya SOP Manajemen SDM
21. 2.Penataan perencanaan MSDM secara keseluruhan Tersedianya Perencanaan MSDM yang berbasis kompetensi
22. 3.Penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS Tersedianya Sistem rekrutmen CPNS yang berdasarkan kompetensi
23. 4.Penataan seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV Dilakukannya Seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV yang berdasarkan kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi
24. 5.Penataan seleksi dan mutasi JFT dilingkungan Dilakukannya Seleksi dan mutasi KDPDTT sesuai dengan kebijakan instansi pembina JFT JFT yang berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi
25. 6.Penataan penilaian prestasi kerja pegawai Dilakukannya Penilaian prestasi kerja yang berbasis pada manajemen kinerja
26. 7.Penataan pengembangan kompetensi pegawai Dilakukannya Dilakukannya Pengembangan pegawai yang berdasarkan pada kompetensi dan kebutuhan organisasi
27. 8.Pembuatan Data base pegawai yang terintegrasi Tersedianya Data base pegawai yang terintegrasi dan terupdate C. MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KEBERHASILAN
28. 1.Monev Penataan SOP manajemen SDM secara keseluruhan Tersedianya Laporan hasil monev penataan SOP manajemen SDM
29. 2.Monev Penataan perencanaan MSDM secara keseluruhan Tersedianya Laporan monev penataan perencanaan MSDM
30. 3.Monev Penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS Tersedianya Laporan monev penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS
31. 4.Penataan seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV Tersedianya Laporan hasil monev penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS
32. 5.Penataan seleksi dan mutasi JFT dilingkungan KDPDTT sesuai dengan kebijakan instansi pembina JFT Tersedianya Laporan hasil monev penataan seleksi dan mutasi JFT
33. 6.Monev Penataan penilaian prestasi kerja pegawai Tersedianya Laporan hasil Monev penataan penilaian prestasi kerja pegawai
34. 7.Monev Penataan pengembangan kompetensi pegawai Tersedianya Laporan hasil monev penataan pengembangan kompetensi pegawai
35. 8.Monev kinerja tim pembangunan sistem MSDM KDPDTT Tersedianya Laporan hasil monev kinerja Tim Pembangunan Sistem MSDM KDPDTT
36. 9.Monev database kepegawaian yang terintegrasi Tersedianya Laporan hasil monev data base yang terintegrasi 3 PENYEDIAAN INFRASTRUK TUR MANAJEMEN SDM DAN ORGANISASI A. PERSIAPAN INDIKATOR KEBERHASILAN
37. 1.Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penyediaan infrastruktur manajemen SDM dan organisasi Tersedianya Dokumen perencanaan dan anggaran
38. 2.Penyusunan Tim Anjab, ABK dan Evjab per eselon I Tersedianya SK Tim
39. 3.Penyusunan rencana sosialisasi pentingnya penyediaan insfraturktur MSDM Tersedianya Rencana sosialisasi
40. 4.Inventarisasi instrumen- instrumen MSDM yang akan disusun Dilakukannya pendaftaran inventaris kebutuhan instrumen MSDM B. PELAKSANAAN INDIKATOR KEBERHASILAN
41. 1.Penyusunan Anjab, Abk dan Evjab tahap I Tersedianya Dokumen ajab, abk dan evjab I
42. 2.Pelaksanaan Bimtek penyusunan anjab bagi semua unit pengelola Dilakukannya Kegiatan Bimtek Anjab kepegawaian di eselon I KDPDTT
43. 3.Pelaksanaan Bimtek penyusunan ABK bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT Dilakukannya Kegiatan bimtek ABK
44. 4.Pelaksanaan Bimtek penyusunan Evjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT Dilakukannya Kegiatan Bimtek evjab
45. 5.Reviu Anjab, ABK dan Evjab tahap I Tersedialnya Hasil Revieu anjab, ABK dan Evjab
46. 6.Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil review organisasi dan SDM Tersedianya Anjab, ABK, Evjab II
47. 7.Penyusunan rencana induk MSDM Tersedianya Rencana induk MSDM
48. 8.Penyusunan rencana induk pengembangan kompetensi ASN Instansional Tersedianya Rencana induk pengembangan kompetensi Asn
49. 9.Penyusunan Manajemen kinerja I Tersedianya Sistem manajemen kinerja I
50. 10.Pelaksanaan Manajemen kinerja I Dilakukannya Uji coba manajemen kinerja I
51. 11.Pengembangan Tersedianya Draft instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) I instrumen
52. 12.Uji Coba instrumen hasil pengembangan I Tersedianya Hasil uji coba instrumen
53. 13.Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) II Tersedianya Draft instrumen- instrumen
54. 14.Uji coba instrumen hasil pengembangan II Tersedianya Hasil Uji Coba instrumen C. MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KEBERHASILAN
55. 1.Monev rencana dan anggaran Tersedianya Laporan hasil monev capaian kegiatan dan anggaran
56. 2.Monev kinerja tim Tersedianya Laporan hasil kinerja tim
57. 3.Monev pelaksanaan sosialisasi Tersedianya Laporan hasil monev kegaitan sosialisasi
58. 4.Monev kegiatan Penyusunan Anjab, Abk dan Evjab tahap I Tersedianya Laporan hasil monev kegaitan penyusunan anjab, ABK dan Evjab
59. 5.Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan anjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT Tersedianya Laporan hasil monev penyusunan anjab
60. 6.Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan ABK bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT Tersedianya Laporan monev hasil penyusunan ABK
61. 7.Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan Evjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT Tersedianya Laporan monev hasil penyusunan ABK
62. 8.Monev Reviu Anjab, ABK dan Evjab tahap I Tersedianya Laporan Monev Reviu Anjab, ABK dan EVjab
63. 9.Monev Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil review organisasi dan SDM Tersedianya Laporan Monev penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil reviu organisasi dan SDM
64. 10.Monev Penyusunan rencana induk MSDM Tersedianya Laporan hasil monev penyusunan rencana induk MSDM
65. 11.Monev Penyusunan Tersedianya rencana induk pengembangan kompetensi ASN Instansional Laporan monev penyusunan rencana induk pengembangan kompetensi ASN
66. 12.Monev Penyusunan Manajemen kinerja I Tersedianya Laporan Monev penyusunan manajemen kinerja I
67. 13.Monev Pelaksanaan Manajemen kinerja I Tersedianya Laporan Monev pelaksanaan manajemen kinerja I
68. 14.Monev Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) I Tersedianya Laporan hasil Monev Pengembangan instrumen- instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) I
69. 15.Monev Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) II Tersedianya Laporan hasil Monev Pengembangan instrumen- instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) II E. AGENDA PRIORITAS Agenda prioritas yang harus dilakukan adalah:
70. 1.Penataan SDM KDPDTT
71. 2.Pembangunan Sistem Manajemen SDM KDPDTT
72. 3.Penyediaan infrastruktur manajemen SDM dan organisasi F. WAKTU PELAKSANAAN DAN AGENDA KERJA Langkah/kegiatan yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan kedepan, yaitu: ROAD MAP PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR NO KEGIATAN TAHUN PIC OUTPUT 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Penataan SDM KDPDTT Tahapan: D. Persiapan
73. 1.Perencanaan Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPDTT Bagian Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I) Rencana pendataan SDM di tiap Unit Eselon I
74. 2.Perencanaan Integrasi Data SDM di Bagian Kepegawaian KDPDT dan Rencana Kegiatan Integrasi lingkungan KDPDTT Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Data SDM di tiap Unit Eselon
75. 3.Penyusunan Anggaran kegiatan penataan SDM KDPDTT di pendataan SDM di lingkungan KDPDTT Bagian Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I RAB Kegiatan Pendataan SDM KDPDTT
76. 4.Pembentukan Tim Penataan SDM di tiap Unit Eselon I Bagian Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I SK Tim Penataan SDM KDPDTT
77. 5.Sosialisasi Kepegawaian Kegiatan perlunya penataan sistem manajemen SDM di KDPDTT KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Sosialisasi penataan SDM di lingkungan KDPDTT
78. 6.Persiapan dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDTT Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Daftar dokumen dan data dukung yang harus disediakan E. Pelaksanaan 2015 2016 2017 2018 2019 PIC OUTPUT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
79. 1.Pelaksanaan Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPDTT Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Data SDM di tiap Unit Eselon I
80. 2.Pelaksanaan Kepegawaian Integrasi data Integrasi Data SDM di lingkungan KDPDTT KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I SDM di tiap Unit Eselon dengan Data SDM pada Setjend
81. 3.Sosialisasi ke setiap unit eselon I tentang perlunya penataan sistem manajemen SDM yang terintegrasi dengan tujuan dan kebutuhan organisasi KDPDTT Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Kegiatan Sosialisasi
82. 4.Inventarisasi dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian Kegiatan Inventarisasi dokumen dan data dukung KDPDTT berdasarkan supporting data dari tiap bagian kepegawaian di tiap unit eselon I di tiap Unit Eselon I kegiatan penataan SDM KDPDTT F. Monitoring dan Evaluasi 2015 2016 2017 2018 2019 PIC OUTPUT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
83. 1.Monev Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPDTT Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Laporan hasil monev kegiatan pendataan SDM di lingkungan KDPDTT
84. 2.Monev Kegiatan Integrasi Data SDM di Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Laporan hasil monev kegiatan lingkungan KDPDTT Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I monev Integrasi data SDM di tiap Unit Eselon dengan Data SDM pada Setjend
85. 3.Monev kinerja Tim Penataan SDM di tiap Unit Eselon I Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Laporan hasil monev kinerja tim penataan SDM KDPDTT Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 PIC Output 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
86. 4.Monev hasil pelaksanaan sosialisasi ke setiap unit eselon Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Laporan hasil monev kegiatan sosialisasi I tentang perlunya penataan sistem manajemen SDM yang terintegrasi dengan tujuan dan kebutuhan organisasi KDPDTT Kepegawaian di tiap Unit Eselon I
87. 5.Monev Inventarisasi dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDTT berdasarkan supporting data dari tiap bagian kepegawaian di tiap unit eselon I Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Laporan hasil monev inventarisir dokumen dan data dukung kegiatan pendataan SDM 2 Pembangunan Sistem Manajemen SDM KDPDTT 2015 2016 2017 2018 2019 PIC Output D. Persiapan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
88. 1.Perencanaan dan penganggaran pembangunan sistem manajemen SDM Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Dokumen perencanaan dan penganggara n
89. 2.Pembentukan Tim pembangunan sistem manajemen SDM Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I SK Tim
90. 3.Sosialisasi pembangunan sistem manajemen SDM Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian Kegiatan sosialisasi di tiap Unit Eselon I
91. 4.Persiapan data dukung dalam pembangunan sistem manajemen SDM Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Inventarisasi data dukung
92. 5.Penyiapan infrastruktur dan sistem serta operator data base kepegawaian yang terintegrasi Sekjen, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon Perencanaan pembanguna n infrasttuktur data base kepegawaian, sistem dan operator data base E. Pelaksanaan 2015 2016 2017 2016 2018 PIC Output 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
93. 1.Penataan SOP manajemen SDM secara keseluruhan Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I SOP Manajemen SDM
94. 2.Penataan perencanaan MSDM secara keseluruhan Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Perencanaan MSDM yang berbasis kompetensi
95. 3.Penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Sistem rekrutmen CPNS yang berdasarkan kompetensi
96. 4.Penataan seleksi, Kepegawaian Seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV yang berdasarkan kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi
97. 5.Penataan seleksi dan mutasi JFT dilingkungan KDPDTT sesuai dengan kebijakan instansi pembina JFT Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Seleksi dan mutasi JFT yang berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi
98. 6.Penataan penilaian Kepegawaian Penilaian prestasi kerja pegawai KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I prestasi kerja yang berbasis pada manajemen kinerja
99. 7.Penataan pengembangan kompetensi pegawai Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Pengembanga n pegawai yang berdasarkan pada kompetensi dan kebutuhan organisasi
100. 8.Pembuatan Data base pegawai yang terintegrasi Sekjen, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Data base pegawai yang terintegrasi dan terupdate Eselon I F. Monitoring dan Evaluasi 2015 2016 2017 2018 2019 PIC Output 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
101. 1.Monev Penataan SOP manajemen SDM secara keseluruhan Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Laporan hasil monev penataan SOP manajemen SDM
102. 2.Monev Penataan perencanaan MSDM secara keseluruhan Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Laporan monev penataan perencanaan MSDM
103. 3.Monev Penataan sistem rekrutmen dan penempatan Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Laporan monev penataan CPNS Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I sistem rekrutmen dan penempatan CPNS
104. 4.Penataan seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Laporan hasil monev penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS
105. 5.Penataan seleksi dan mutasi JFT dilingkungan KDPDTT sesuai dengan kebijakan instansi pembina JFT Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Laporan hasil monev penataan seleksi dan mutasi JFT
106. 6.Monev Penataan penilaian prestasi kerja pegawai Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Laporan hasil Monev penataan penilaian prestasi kerja pegawai
107. 7.Monev Penataan pengembangan kompetensi pegawai Irjend, Kepegawaian KDPDT dan Bagian Kepegawaian di tiap Unit Eselon I Laporan hasil monev penataan pengembanga n kompetensi pegawai
108. 8.Monev kinerja tim pembangunan sistem MSDM KDPDTT Irjend, Bagian Kepegawaian Setjedn dan Bagian Kepegawaian Laporan hasil monev kinerja Tim Pembanguna n Sistem MSDM di semua eselon I KDPDTT KDPDTT
109. 9.Monev database kepegawaian yang terintegrasi Irjend, Sekjen, Bagian Kepegawaian Setjedn dan Bagian Kepegawaian di semua eselon I KDPDTT Laporan hasil monev data base yang terintegrasi 3 Penyediaan infrastruktur manajemen SDM dan organisasi Waktu PIC Output D. Persiapan 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
110. 1.Penyusunan Bagian Dokumen rencana kegiatan dan anggaran penyediaan infrastruktur manajemen SDM dan organisasi Kepegawaian Setjend, Bagian Kepegawaian di tiap unit eselon I perencanaan dan anggaran
111. 2.Penyusunan Tim Anjab, ABK dan Evjab per eselon I Bagian Kepegawaian Setjend, Bagian Kepegawaian di tiap unit eselon I SK Tim
112. 3.Penyusunan rencana sosialisasi pentingnya penyediaan insfraturktur MSDM Bagian Kepegawaian Setjend, Bagian Kepegawaian di tiap unit eselon I Rencana sosialisasi
113. 4.Inventarisasi instrumen-instrumen MSDM yang akan disusun Bagian Kepegawaian Setjend,
114. 1.Penyusunan Anjab, Abk dan Evjab tahap I Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit Dokumen ajab, abk dan evjab I eselon I
115. 2.Pelaksanaan Bimtek penyusunan anjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Kegiatan Bimtek Anjab
116. 3.Pelaksanaan Bimtek penyusunan ABK bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Kegiatan bimtek ABK
117. 4.Pelaksanaan Bimtek penyusunan Evjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Kegiatan Bimtek evjab
118. 5.Reviu Anjab, ABK Bagian Hasil Revieu dan Evjab tahap I Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I anjab, ABK dan Evjab
119. 6.Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil review organisasi dan SDM Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Anjab, ABK, Evjab II Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 PIC Outout 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
120. 7.Penyusunan rencana induk MSDM Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Rencana induk MSDM
121. 8.Penyusunan rencana induk pengembangan kompetensi ASN Instansional Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Rencana induk pengembanga n kompetensi aSN
122. 9.Penyusunan Manajemen kinerja I Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Sistem manajemen kinerja I
123. 10.Pelaksanaan Manajemen kinerja I Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Uji coba manajemen kinerja I
124. 11.Pengembangan instrumen-instrumen Bagian Kepegawaian Draft instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) I SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I
125. 12.Uji Coba instrumen hasil pengembangan I
126. 13.Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) II Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Draft instrumen- instrumen
127. 14.Uji coba instrumen hasil pengembangan II WAKTU F. Monitoring dan evaluasi 2015 2016 2017 2018 2019 PIC Output 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
128. 1.Monev rencana dan anggaran Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Laporan hasil monev capaian kegiatan dan anggaran
129. 2.Monev kinerja tim Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Laporan hasil kinerja tim
130. 3.Monev pelaksanaan sosialisasi Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Laporan hasil monev kegaitan sosialisasi
131. 4.Monev kegiatan Penyusunan Anjab, Abk dan Evjab tahap I Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Laporan hasil monev kegaitan penyusunan anjab, aBK dan Evjab
132. 5.Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan anjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Laporan hasil monev penyusunan anjab Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 PIC Output 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
133. 6.Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan ABK bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Laporan monev hasil penyusunan ABK
134. 7.Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan Evjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Laporan monev hasil penyusunan ABK
135. 8.Monev Reviu Anjab, ABK dan Evjab tahap I Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Laporan Monev Reviu Anjab, ABK dan EVjab
136. 9.Monev Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil review organisasi dan SDM Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Laporan Monev penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil reviu organisasi dan SDM
137. 10.Monev Penyusunan rencana induk MSDM Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Laporan hasil monev penyusunan rencana induk MSDM
138. 11.Monev Penyusunan rencana induk pengembangan kompetensi ASN Instansional Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Laporan monev penyusunan rencana induk pengembanga n kompetensi ASN Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 PIC Output 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
139. 12.Monev Penyusunan Manajemen kinerja I Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Laporan Monev penyusunan Kepegawaian tiap unit eselon I manajemen kinerja I
140. 13.Monev Pelaksanaan Manajemen kinerja I Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Laporan Monev pelaksanaan manajemen kinerja I
141. 14.Monev Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) I Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Lapoan hasil Monev Pengembanga n instrumen- instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) I
142. 15.Monev Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) II Bagian Kepegawaian SDM, Bagian Kepegawaian tiap unit eselon I Laporan hasil Monev Pengembanga n instrumen- instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) II G. ANGGARAN Estimasi anggaran untuk pelaksanaan roadmap area perubahan penataan SDM adalah sebagai berikut: N O 1 KEGIATAN TAHAPAN ANGGARAN Penataan SDM G. Persiapan KDPDTT 7. Perencanaan Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPDTT 350.000.000,-
143. 8.Perencanaan Integrasi Data SDM di lingkungan KDPDTT
144. 9.Penyusunan Anggaran kegiatan penataan SDM KDPDTT di pendataan SDM di lingkungan KDPDTT
145. 10.Pembentukan Tim Penataan SDM di tiap Unit Eselon I
146. 11.Sosialisasi perlunya penataan sistem manajemen SDM di KDPDTT Persiapan dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDTT H. Pelaksanaan 1.000.000.000,-
147. 5.Pelaksanaan Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPDTT
148. 6.Pelaksanaan Integrasi Data SDM di lingkungan KDPDTT
149. 7.Sosialisasi ke setiap unit eselon I tentang perlunya penataan sistem manajemen SDM yang terintegrasi dengan tujuan dan kebutuhan organisasi KDPDTT
150. 8.Inventarisasi dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDTT berdasarkan supporting data dari tiap bagian kepegawaian di tiap unit eselon I I. Monitoring dan Evaluasi 350.000.000,-
151. 6.Monev Kegiatan Pendataan SDM di lingkungan KDPDTT
152. 7.Monev Kegiatan Integrasi Data SDM di lingkungan KDPDTT
153. 8.Monev kinerja Tim Penataan SDM di tiap Unit Eselon I
154. 9.Monev hasil pelaksanaan sosialisasi ke setiap unit eselon I tentang perlunya penataan sistem manajemen SDM yang terintegrasi dengan tujuan dan kebutuhan organisasi KDPDTT
155. 10.Monev Inventarisasi dokumen dan data dukung kegiatan penataan SDM KDPDTT berdasarkan supporting data dari tiap bagian kepegawaian di tiap unit eselon I 2 Pembangunan Sistem Manajemen SDM KDPDTT G. Persiapan 500.000.000,-
156. 6.Perencanaan dan penganggaran pembangunan sistem manajemen SDM
157. 7.Pembentukan Tim pembangunan sistem manajemen SDM
158. 8.Sosialisasi pembangunan sistem manajemen SDM
159. 9.Persiapan data dukung dalam pembangunan sistem manajemen SDM
160. 10.Penyiapan infrastruktur dan sistem serta operator data base kepegawaian yang terintegrasi H. Pelaksanaan 2.000.000.000,-
161. 9.Penataan SOP manajemen SDM secara keseluruhan
162. 10.Penataan perencanaan MSDM secara keseluruhan
163. 11.Penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS
164. 12.Penataan seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV
165. 13.Penataan seleksi dan mutasi JFT dilingkungan KDPDTT sesuai dengan kebijakan instansi pembina JFT
166. 14.Penataan penilaian prestasi kerja pegawai
167. 15.Penataan pengembangan kompetensi pegawai
168. 16.Pembuatan Data base pegawai yang terintegrasi I. Monitoring dan Evaluasi 500.000.000,-
169. 10.Monev Penataan SOP manajemen SDM secara keseluruhan
170. 11.Monev Penataan perencanaan MSDM secara keseluruhan
171. 12.Monev Penataan sistem rekrutmen dan penempatan CPNS
172. 13.Penataan seleksi, mutasi dan promosi pejabat eselon III dan IV
173. 14.Penataan seleksi dan mutasi JFT dilingkungan KDPDTT sesuai dengan kebijakan instansi pembina JFT
174. 15.Monev Penataan penilaian prestasi kerja pegawai
175. 16.Monev Penataan pengembangan kompetensi pegawai
176. 17.Monev kinerja tim pembangunan sistem MSDM KDPDTT
177. 18.Monev database kepegawaian yang terintegrasi 3 Penyediaan infrastruktur manajemen SDM dan organisasi G. Persiapan 750.00.000.000 ,-
178. 5.Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penyediaan infrastruktur manajemen SDM dan organisasi
179. 6.Penyusunan Tim Anjab, ABK dan Evjab per eselon I
180. 7.Penyusunan rencana sosialisasi pentingnya penyediaan insfraturktur MSDM
181. 8.Inventarisasi instrumen-instrumen MSDM yang akan disusun H. Pelaksanaan 2.000.000.000,-
182. 15.Penyusunan Anjab, Abk dan Evjab tahap I
183. 16.Pelaksanaan Bimtek penyusunan anjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT
184. 17.Pelaksanaan Bimtek penyusunan ABK bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT
185. 18.Pelaksanaan Bimtek penyusunan Evjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT
186. 19.Reviu Anjab, ABK dan Evjab tahap I
187. 20.Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil review organisasi dan SDM
188. 21.Penyusunan rencana induk MSDM
189. 22.Penyusunan rencana induk pengembangan kompetensi ASN Instansional
190. 23.Penyusunan Manajemen kinerja I
191. 24.Pelaksanaan Manajemen kinerja I
192. 25.Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) I
193. 26.Uji Coba instrumen hasil pengembangan I
194. 27.Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) II
195. 28.Uji coba instrumen hasil pengembangan II I. Monitoring dan evaluasi 750.000.000,-
196. 16.Monev rencana dan anggaran
197. 17.Monev kinerja tim
198. 18.Monev pelaksanaan sosialisasi
199. 19.Monev kegiatan Penyusunan Anjab, Abk dan Evjab tahap I
200. 20.Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan anjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT
201. 21.Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan ABK bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT
202. 22.Monev Pelaksanaan Bimtek penyusunan Evjab bagi semua unit pengelola kepegawaian di eselon I KDPDTT
203. 23.Monev Reviu Anjab, ABK dan Evjab tahap I
204. 24.Monev Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab hasil review organisasi dan SDM
205. 25.Monev Penyusunan rencana induk MSDM
206. 26.Monev Penyusunan rencana induk pengembangan kompetensi ASN Instansional
207. 27.Monev Penyusunan Manajemen kinerja I
208. 28.Monev Pelaksanaan Manajemen kinerja I
209. 29.Monev Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) I
210. 30.Monev Pengembangan instrumen-instrumen MSDM (Ajab, ABK, Evjab, Manajemen kinerja, penilaian kompetensi) II V. PENGAWASAN AREA PERUBAHAN PENGAWASAN A. PENDAHULUAN Pengawasan menjadi unsur yang utama dalam tata kelola pemerintahan. Program reformasi birokrasi menjadikan unsur pengawasan bergerak dari wilayah pertanggungjawaban dokumen menjadi pertanggungjawaban substansi. Meskipun pendekatan yang digunakan saat ini masih dalam tarah pengawasan administratif, namun ke depan akan dilakukan pengawasan yang partisipatoris yang melibatkan para stakeholders. B. CAPAIAN Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa capaian dalam bidang pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, antara lain: 1) RKA sudah sesuai dengan Renstra, Renja dan standar biaya masukan (SBM), 2) Peraturan internal terkait manajemen risiko sedang dalam proses finalisasi ; 3) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah memiliki sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) 4) Rencana aksi pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sedang dalam proses penyusunan. 5) Kebijakan terkait pengaduan masyarakat (whistleblower) di antara Dirjen sedang dalam proses integrasi. 6) Kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah dilaksanakan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) C. RENCANA Dalam rangka penataan dan penguatan pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, rencana kegiatan yang akan dilakukan antara lain: 1) Penelaahan atau verifikasi secara reguler laporan semester I dan identifikasi kemungkinan pemanfaatan sisa anggaran untuk diusulkan revisi anggaran dengan mengakomodasi kegiatan yang belum ada di DIPA awal namun telah diusulkan di renja atau RKA. 2) Kegiatan pemetaan resiko. 3) Membangun SPIP yang efektif melalui beberapa kegiatan antara lain:
a.Kegiatan control self assessment (csa)
b.Pendampingan, asistensi
c.Pembuatan juknis
d.Penelaahan dokumen sebelum disahkan;
e.Peningkatan kompetensi SDM;
f.Rekrutmen SDM Pengawasan
g.Pengadaan/pemeliharaan Sarana prasarana untuk mendukung pengawasan internal 4) Sosialisasi rencana aksi pemberantasan korupsi. 5) Merancang dan menerapkan sistem whistle blower D. KRITERIA KEBERHASILAN Kriteria keberhasilan dari penataan dan penguatan bidang pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi antara lain sebagai berikut: 1) Semua kegiatan yang telah disusun dan diusulkan sesuai penganggaran berbasis kinerja (PBK) dapat terlaksana dan tujuan organisasi tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat guna 2) Terwujudnya register resiko (risk register) yang diperoleh dari identifikasi dan analisis risiko 3) Terwujudnya SPIP yang efektif dengan parameter:
a.Setiap kegiatan telah mendapat quality control dari pengawas dan atau auditor internal;
b.Setiap kegiatan dilengkapi dengan juknis dan SOP;
c.Setiap pelaksana memiliki kompetensi yang sesuai dengan tingkat kompleksitas tugas/kegiatan yang didelegasikan 4) Semua pelaksana program/kegiatan telah menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi dan menerapkannya 5) Tersedianya sarana yang memadai untuk menampung pengaduan masyarakat. E. AGENDA PRIORITAS Dari beberapa kegiatan penataan dan penguatan bidang pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, agenda atau kegiatan yang menjadi prioritas adalah: 1) Membangun dan memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). 2) Merancang dan menerapkan sistem whistle blower di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA Pelaksanaan program penataan dan penguatan bidang pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung sampai tahun 2019. Adapun tahapan kerja pada masing-masing kegiatan terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan monev. Untuk lebih jelasnya, tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 Milestone Road Map Reformasi Birokrasi berikut ini: ROAD MAP PENGAWASAN NO URAIAN KEGIATAN TAHUN PIC OUTPUT2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Penelaahan atau verifikasi secara reguler laporan semester I dan identifikasi kemungkinan pemanfaatan sisa anggaran untuk diusulkan revisi anggaran dengan mengakomodasi kegiatan yang belum ada di DIPA awal namun telah diusulkan di renja atau RKA. INSPEKTOR AT A Persiapan Setiap awal tahun 1) Identifikasi kegiatan sesuai standar pelayanan minimal Hasil identifika si 2) Identifikasi kegiatan di atas yang belum terakomodasi di DIPA Hasil identifika si 3) Identifikasi kegiatan di DIPA yang berpotensi mempunyai sisa anggaran (misal: kegiatan PBJyang melalui penyedia) Hasil identifika si 4) Susun matriks atau daftar dari langkah 1), 2) dan 3) di atas. Matriks identifika si 5) Susun pedoman penelaahan/verifikasi usulan revisi anggaran Pedoman penelaah an usulan revisi anggaran 6) Susun anggaran penyusunan pedoman penelaahan/verifikasi usulan revisi anggaran Dokumen susunan anggaran B Pelaksanaan Setiap akhir semester I atau awal semester II 7) Identifikasi sisa anggaran atas realisasi kegiatan semester I Hasil identifika si 8) Identifikasi potensial sisa anggaran atas kegiatan yang sedang berjalan Hasil identifika si 9) Identifikasi hasil audit (eksternal atau internal) yang temuan auditnya berpengaruh Hasil audit pada proses pencapaian output dan outcome dari kegiatan dan program 10) Susun matriks/daftar yang menggambarkan hubungan antara langkah 5) dan 6) dengan langkah 2) dan 7) Matriks 11) Tentukan usulan kegiatan baik berupa kegiatan yg ada di langkah 2) maupun kegiatan yang terkait analisis langkah 7) Usulan kegiatan 12) Susun usulan anggaran untuk langkah 9) dalam Usulan anggaran proses revisi anggaran yang akan dilakukan baik di triwulan 3 atau 4 (dalam semester II) C MONEV Setiap akhir semester II 13) Lakukan evaluasi atas langkah-langkah diatas Hasil evaluasi 14) Susun potensi masalah jika langkah- langkah diatas tidak dapat terlaksana dengan baik Susunan potensi masalah 15) Buat laporan ke pimpinan atas kondisi yang terjadi atas langkah-langkah tersebut. Laporan 2 Kegiatan pemetaan resiko A Persiapan 1) Susun tim pemetaan risiko per program dan kegiatan yang terdiri dari: - Penanggung jawab pemetaan risiko adalah tiap penanggung jawab program - Anggota terdiri dari gabungan pejabat struktural dan fungsional dari tiap program SK Tim 2) Susun jadwal focus group discussion (FGD) pemetaan risiko tiap program Jadwal FGD 3) Sosialisasi strategi pemetaan risiko Jumlah peserta 4) Susun anggaran kegiatan pemetaan risiko Susunan anggaran B Pelaksanaan 5) FGD identifikasi risiko tiap program dan kegiatan sesuai jadwal Hasil nidentifik asi 6) FGD analisis risiko sesuai jadwal yang meliputi: Hasil analisis - Analisis tingkat keterjadiannya (intensitas peristiwa) - Analisis tingkat dampak dari munculnya risiko pada output dan outcome kegiatan dan program - Tentukan tingkat kegawatan dari risiko 7) Susun laporan hasil pemetaan risiko yang memuat risk register (daftar risiko) dan penanggung jawab risiko (risk owner) Laporan C MONEV 8) Penanggung jawab program evaluasi proses dan hasil pemetaan risiko dan pastikan dilanjutkan dengan CSA PIC 9) Susun laporan monevnya Laporan 3.a . Kegiatan control self assessment (CSA) A Persiapan 1) Susun tim CSA per program dan kegiatan yang terdiri dari: - Penanggung jawab CSA adalah tiap penanggung jawab program - Anggota terdiri dari gabungan AUDITOR, pejabat struktural dan fungsional dari tiap program SK Tim 2) Analisis hasil pemetaan risiko tiap program dan kegiatan Analisis hasil pemetaan 3) Susun jadwal focus Susunan group discussion (FGD) CSA tiap program jadwal 4) Sosialisasi strategi CSA Jumlah peserta 5) Susun anggaran kegiatan CSA Susunan anggran B Pelaksanaan 6) FGD identifikasi “infrastruktur/tools pengendalian” tiap program dan kegiatan yang digali dari beberapa regulasi Hasil identifika si 7) FGD analisis sisa risiko yang belum terkendali yang meliputi: - Pembandingan antara risk register Hasil identifika si dengan infrastruktur pengendalian yang ada - Identifikasi risiko yang tidak atau belum ada infrastruktur pengendaliannya Hasil identifika si - Identifikasi risiko yang ada infrastruktur pengendaliannya tapi masih sering muncul menjadi masalah Hasil identifika si 8) Susun laporan CSA lengkap dengan rekomendasi yang dapat berupa: Laporan - Pendampingan - Penyusunan infrastruktur pengendalian yang dapat berupa: o Surat/SK/perjan jian o Pedoman/juknis o Revisi SK/ pedoman/juknis - Peningkatan kompetensi SDM C MONEV 9) Penanggung jawab program evaluasi proses dan hasil CSA PIC 10) Susun laporan monevnya Laporan 3.b . Pendampingan, asistensi A Persiapan 1) Susun tim pendampingan terdiri dari auditor SK Tim 2) Analisis hasil CSA tiap program dan kegiatan Hasil analisis 3) Identifikasi kegiatan yang butuh pendampingan Hasil identifika si 4) Lakukan prioritasisasi kegiatan pendampingan Prioritas kegiatan 5) Susun anggaran pendampingan Susunan anggaran B Pelaksanaan 6) Analisis pengendalian intern dari kegiatan yang akan didampingi Hasil analisis 7) Identifikasi pengendalian utama Hasil identifika dari tiap kegiatan si 8) Lakukan pendampingan dengan teknik sesuai kebutuhan, seperti observasi, penelusuran, pembandingan, verifikasi dll Jumlah peseta 9) Susun laporan pendampingan Laporan C MONEV 10) Penanggung jawab pendampingan melakukan evaluasi dan monitoring PIC 11) Susun laporan monevnya Laporan 3.c Pembuatan juknis . A Persiapan 1) Susun tim penyusunan juknis terdiri dari auditor dan pejabat teknis terkait. SK Tim 2) Analisis hasil CSA tiap program dan kegiatan Hasil analisis 3) Identifikasi kegiatan yang butuh penyusunan juknis Hasil identifika si 4) Lakukan prioritasisasi kegiatan yang butuh juknis Prioritas kegiatanb 5) Susun anggaran penyusunan juknis Susunan anggaran B Pelaksanaan 1) Identifikasi 5 W 1H (what why who/whom where when and how) Hasil identifika si dari tiap kegiatan 2) Susun flowchart (diagram alur) kegiatan Diagram alur 3) Identifikasi kebutuhan aktivitas di tiap alur kegiatan Hasil identifika si 4) Identifikasi kebutuhan dokumen kinerja di tiap alur dari tiap kegiatan Hasil identifika si 5) Buat juknis yang dikembangkan dari ke- 4 langkah-langkah diatas Junkis 6) Susun laporan penyusunan juknis Laporan C MONEV 7) Penanggung jawab pendampingan melakukan evaluasi PIC dan monitoring 8) Susun laporan monevnya Laporan 3.d . Verifikasi/Penelaahan dokumen sebelum disahkan/ditandatangani A Persiapan 1) Kelompokkan kegiatan dalam 2 (dua), yaitu kegiatan generik (kepegawaian, keuangan, sarpras, tata kelola) dan kegiatan teknis (terkait desa, PDT dan transmigrasi) Pengelom pokkan kegiatan 2) Identifikasi jumlah kegiatan dari tiap kelompok kegiatan Hasil identifika si 3) Identifikasi regulasi Hasil yang digunakan di tiap kegiatan dalam tiap kelompok kegiatan tersebut (sebagai contoh kegiatan keuangan ada mekanisme verifikasi/penelahaan dari mulai SPJ, SPP, SPM) identifika si 4) Susun flowchart tiap alur kegiatan Diagram alur 5) Identifikasi dokumen penting yang akan menjadi dokumen hasil aktivitas (produk tertulis organisasi) di tiap sesi alur kegiatan dari tiap kegiatan di tiap kelompok kegiatan Hasil identifika si 6) Identifikasi dan susun kriteria kevalidan dan kelengkapan dokumen pendukung dari tiap produk tertulis organisasi. Hasil identifika si 7) Susun format verifikasi untuk penelaahan dokumen sebelum disahkan Format verifikasi 8) Susun pedoman verifikasi Pedoman verifikasi 9) Susun anggaran penyusunan pedoman verifikasi Susunan anggaran B Pelaksanaan 10) Penetapan penanggung jawab verifikasi/penelaahan dokumen PIC 11) Penyediaan format verifikasi sesuai dengan jumlah kegiatan/aktivitas Format verivikasi 12) Verifikasi/penelaah an dokumen Dokumen 13) Susun laporan bulanan hasil verifikasi/penelaahan dokumen Laporan C MONEV 14) Monev oleh penanggung jawab program Hasil monev 15) Tentukan kegiatan yang telah dan belum diverifikasi List kegiatan 16) Susun laporan monev triwulan/semester Laporan 3.e . Peningkatan kompetensi SDM Pengawasan; A Persiapan 1) Susun peta kebutuhan kompetensi SDM Pengawasan Prta kebutuha n 2) Susun peta kondisi riil kompetensi SDM Pengawasan Peta kondisi 3) Identifikasi gap antara 1) dan 2) Hasil identifika si 4) Identifikasi jenis kompetensi di tiap gap tersebut (jika gap berupa kekurangan jumlah SDM maka lakukan kegiatan 3.f) Hasil identifika si 5) Identifikasi jenis kebutuhan Hasil identifika kegiatan/aktivitas untuk membekali kompetensi di tiap gap tersebut si 6) Identifikasi penyedia jasa/vendor/pusdiklat yang menawarkan/menyedi akan kegiatan/aktivitas untuk peningkatan kompetensi Hasil identifika si 7) Susun laporan kebutuhan peningkatan kompetensi Laporan 8) Susun anggaran yang dibutuhkan Susunan anggaran B Pelaksanaan 9) Penugasan sebagai Surat peserta diklat/bimtek/worksh op/PKS/seminar/mag ang/dll penugasa n 10) Tiap pegawai menyusun laporan hasil diklat/bimtek/worksh op/PKS/seminar/mag ang/dll Laporan C MONEV 11) Monev oleh penanggung jawab program Hasil monev 12) Susun laporan monev triwulan/semester Laporan 3.f . Rekrutmen SDM Pengawasan A Persiapan 1) Peta gap jumlah SDM Pengawasan Peta gap 2) Koordinasi dengan BKN Kegiatan 3) Susun usulan kebutuhan penerimaan SDM Pengawasan Usulan kebutuha n SDM B Pelaksanaan 4) Pengumuman Hasil pengumu man 5) Seleksi Hasil seleksi 6) Penetapan hasil seleksi legalisasi hasil seleksi 7) Usulan pra jabatan Usulan kegiatan 8) Pengangkatan Pegawai 9) Penempatan Pegawai C MONEV 10) Monev oleh penanggung jawab program Hasil monev 11) Susun laporan monev triwulan/semester Laporan 3.g . Pengadaan/pemeliharaa n Sarana prasarana untuk mendukung pengawasan internal A Persiapan 1) Identifikasi kebutuhan sarpras inspektorat kemendes pdt trans Hasil identifika si 2) Analisis jumlah dan kondisi BMN yang ada di laporan BMN Inspektorat Hasil analisis 3) Identifikasi gap Hasil identifika si 4) Susun anggaran pengadaan/pemelihara an sarpras inspektorat Susunan anggaran B Pelaksanaan 5) Susun Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dokume RUP 6) Susun rencana pelaksanaan pengadaan berupa spesifikasi, HPS dan rancangan kontrak Susunan rencana pelaksana an 7) Susun rencana pemilihan Susunan rencana 8) Pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa Penyedia barang jasa 9) Pelaksanaan kontrak Legalisasi barang jasa dokumen 10) Penerimaan barang jasa Barang dan jasa 11) Susun laporan pelaksanaan PBJ Laporan C MONEV 12) Monev oleh penanggung jawab program Hasil monev 13) Susun laporan monev triwulan/semester laporan
1. 4.Sosialisasi rencana aksi pemberantasan korupsi A Persiapan 1) Pantau proses finalisasi draft rencana aksi pemberantasan korupsi Draft rencana aksi 2) Identifikasi aktivitas Hasil yang dibutuhkan untuk sosialisasi identifika si 3) Identifikasi prioritas bidang/program yang akan mendapat sosialisasi Hasil identifika si 4) Susun anggaran sosialisasi Susunan anggaran B Pelaksanaan 5) Penugasan tim sosialisasi SK Tim 6) Pelaksanaan sosialisasi Jumlah peserta 7) Pelaporan sosialisasi Laporan C MONEV 8) Monev oleh penanggung jawab program Hasil monev 9) Susun laporan monev triwulan/semester Laporan
2. 5.Merancang dan menerapkan sistem whistle blower A Persiapan 1) Identifikasi sarana yang dapat mengoptimalkan sarana whistleblower dan atau pengaduan Hasil identifika si 2) Susun panduan verifikasi isi whistleblower dan atau pengaduan Panduan verifikasi 3) Susun anggaran penyusunan whistleblower dan atau pengaduan (terutama jika menggunakan teknologi) Susunan anggaran B Pelaksanaan 4) Verifikasi tiap whistleblower dan atau pengaduan Hasil verifikasi 5) Identifikasi pihak yang terkait whistleblower dan atau pengaduan Hasil identifika si 6) Tindak lanjuti whistleblower dan atau pengaduan Hasil tindak lanjut 7) Susun laporan penanganan whistleblower dan atau pengaduan Laporan C MONEV 8) Monev oleh penanggung jawab program Hasil monev 9) Susun laporan monev triwulan/semester Laporan G. RENCANA ANGGARAN Dalam pelaksanaan program penataan dan penguatan bidang pengawasan diperlukan anggaran sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah). Adapun rinciannya dapat terlihat dari tabel 1.2 berikut ini: Tabel Rincian Anggaran No Program/ Kegiatan Estimasi Biaya 1 Penelaahan atau verifikasi secara reguler laporan semester I dan identifikasi kemungkinan pemanfaatan sisa anggaran untuk diusulkan revisi anggaran dengan mengakomodasi kegiatan yang belum ada di DIPA awal namun telah diusulkan di renja atau RKA Rp. 1 Milyar 2 Kegiatan pemetaan resiko Rp. 500.000.000,- 3 Membangun SPIP Rp. 7 Milyar 4 Sosialisasi rencana aksi pemberantasan korupsi Rp. 500.000.000,- 5 Merancang dan menerapkan sistem whistle blower Rp. 500.000.000,- Total anggaran Rp. 9.5 Milyar VI. AKUNTABILITAS AREA PERUBAHAN AKUNTABILITAS A. PENDAHULUAN Berkaitan dengan Akuntabilitas tersebut, ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut : 1) Target lokasi program/kegiatan PDTU seharusnya sesuai lokasi Daerah tertinggal yang ada di RPJMN 2015-2019, tetapi penetapan lokasi masih terdapat di luar daerah tertinggal karena mengacu pada lingkungan strategis. Hal ini menandakan perbedaan penggunaan base data yang digunakan sebagai dasar perhitungan target. 2) Minimnya awareness atau kepedulian Pejabat dalam penetapan kinerja tidak dilihat kembali capaian kinerja tahun sebelumnya karena organisasi baru. Disamping itu knowledge management tidak berjalan lancar. 3) Mengingat organisasi masih baru, sehingga mencari pola yang tepat. SDM yang menjalankan program dan kegiatan baik dari sisi kuantitas dan kapasitas SDM sangat terbatas. Keterbatasan sumber daya yang ada menyebabkan kelambatan dalam pengumpulan dokumen/data yang diperlukan dari masing-masing unit. 4) Berbicara mengenai ukuran sasaran/target, belum dapat diukur secara tepat. kuantifikasi target yang ada tidak benar- benar kuantitatif dan target kinerja belum informatif. 5) Untuk unit eselon I yang belum memiliki IKU yang jelas dan terukur serta memenuhi kriteria SMART, pendekatan yang digunakan dalam penetapan target masih bersifat pendekatan proyek, belum need analysis. 6) Pelaporan kinerja yang dilakukan oleh masing-masing unit masih menggunakan pendekatan manual, masih mencari bentuk atau pola dan belum terintegrasi dalam system manajemen kinerja KDPDTT. 7) Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih responsif terhadap issue-isue DPDTT terkini. 8) Alur data dan informasi dari daerah belum mengalir secara berkesinambungan sehingga berdampak terhadap kualitas data dan informasi yang dikeluarkan. 9) Perlunya peningkatan promosi atas hasil-hasil penelitian dan pengembangan KDPDTT sehingga lebih termanfaatkan oleh unit terkait maupun masyarakat. 10) Belum terukurnya tingkat kepuasan stakeholders terhadap fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik. B. CAPAIAN Capaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam area perubahan Akuntabilitas dapat dilihat dari integritas pimpinan, manajemen akuntabilitas kinerja, serta kegiatan peningkatan akuntabilitas keuangan Negara yang telah dilakukan.
3. 1.Integritas Pimpinan
a.Dalam konteks penguatan akuntabilitas, integritas pimpinan nyata terlihat dalam keterlibatan secara langsung dalam bentuk pengarahan pada rapat penyusunan Renstra dan Perencanaan kinerja baik melalui undangan rapat, disposisi, hasil notulensi yang di follow up. Disamping itu koordinasi internal sering dilakukan dalam pembentukan Satgas percepatan untuk mengatasi isu-isu teknis yang harus cepat diselesaikan diantaranya seperti percepatan pelelangan dan penyerapan anggaran, percepatan pembangunan Papua dan lain-lain.
b.Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan penetapan kinerja dilakukan bersama-sama secara langsung melalui arahan dalam pertemuan penyusunan Renstra dan Renja KDPDTT.
c.Pimpinan tinggi melakukan pemantauan kinerja KDPDTT secara berkala melalui pertemuan penyusunan progress laporan triwulan secara manual.
1. 2.Manajemen Akuntabilitas Kinerja
a.Dalam konteks manajemen akuntabilitas kinerja, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan KDPDTT belum lengkap tersedia. Rencana Kinerja tahun 2015 KDPDTT sudah ada, namun kelengkapan dokumen perencanaan KDPDTT lainnya seperti Renstra 2015 – 2019 dan Penetapan kinerja KDPDTT masih dalam bentuk draft.
b.Dokumen perencanaan yang ada saat ini sedang dalam proses penyusunan yang mengarah kepada hasil yang ingin dicapai oleh KDPDTT.
c.Mengenai Indikator kinerja utama (IKU) dalam menciptakan sistem kinerja yang jelas dan terukur pada KDPDTT, ada beberapa Dirjen yang telah memiliki IKU yang jelas dan terukur terutama untuk Dirjen yang tidak mengalami perubahan nomenklatur seperti Dirjen Pembangunan daerah tertinggal. Sedangkan untuk Dirjen yang baru (Pengembangan Daerah Tertentu, Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa, Pembangunan Kawasan Pedesaan, Penyiapan kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pembangunan kawasan transmigrasi sedang disusun.
d.IKU tersebut bila ditinjau dari kriteria penyusunan IKU yakni SMART, hanya pada beberapa unit eselon I yang sudah SMART. Namun untuk unit eselon I lainnya masih dirasakan belum jelas.
e.Dari sequent waktu dan kemanfaatan informasi, laporan kinerja telah disusun tepat waktu sesuai ketetapan aturan dalam pelaporan kinerja. Dan informasi kinerja telah disampaikan sesuai dengan format yang ada.
f.Dari aspek kapasitas SDM yang menangani dan mengelola akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.
g.Berbicara mengenai sistem manajemen organisasi kinerja terpadu, upaya pengembangannya telah dilakukan oleh PKT dan PKP2Trans dengan T-1 – T-3 untuk kewilayanan PDT dan PDTU sifatnya perumusan kebijakan, koordinatif, pelaksana kebijakan.
h.Sebagai bagian yang paling mikro dari manajemen akuntabilitas kinerja, sistem kinerja individu sebagai hasil cascading dari sistem manajemen kinerja organisasi belum disusun mengingat KDPDTT ini merupakan kementerian yang baru dibentuk.
1. 3.Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
a.Ditinjau dari sisi tahap perencanaan dan penganggaran, penyusunan RKAKL mengacu pada Renja dan RKP serta memperhatikan kebijakan fiscal jangka menengah dan perkembangan dan proyeksi perekonomian, baik global maupun domestik. Sedangkan penyusunan anggaran berbasis kinerja (tidak hanya input based tetapi lebih pada output dan outcame based belum sepenuhnya dilakukan. Dari sisi ketaatan aturan dalam penyusunan DIPA belum sepenuhnya dilaksanakan.
b.Dalam Tahap pelaksanaan saat ini, pencairan anggaran sudah sesuai dengan pagu dan akun belanja. Perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran didahului oleh mekanisme perubahan anggaran sesuai aturan yang berlaku. Adapun dari sisi Pengelola Anggaran dan Pengelola Barang/Jasa dirasakan baik dari segi jumlah dan kapasitas namun SDM masih terbatas.
c.Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan ditinjau dari segi tertib anggaran, kelengkapan dan ketepatan waktu, kesesuaian SAP, serta pemenuhan prinsip full disclosure dalam penyusunan laporan keuangan telah sesuai. KDPDTT ini berasal dari 3 (tiga) kementrian yang ada sebelumnya dijadikan satu, maka proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat ditawar lagi. Penyusunan Roadmap area perubahan Akuntabilitas merupakan salah satu instrument pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi institusi ini. C. RENCANA Dalam rangka penataan akuntabilitas, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi berencana menyelenggarakan 1 (satu) kegiatan utama yaitu penguatan akuntabilitas kinerja. Kegiatan tersebut akan melalui tiga proses yaitu perencanaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi. Masing- masing proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang secara detail dapat dilihat di poin F (Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja) D. KRITERIA KEBERHASILAN Keberhasilan bidang Akuntabilitas diukur dengan kriteria berikut:
1. 1.Terwujudnya sistem perencanaan yang terstruktur dan sistematis.
2. 2.Tersedianya data base yang handal sebagai bagian dari proses knowledge management dalam perencanaan program dan kegiatan.
3. 3.Terlaksananya kegiatan sosialisasi perubahan peraturan terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran/kegiatan dimbangi dengan upaya peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan negara.
4. 4.Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan negara dan penambahan sdm pengelola keuangan negara.
5. 5.Terwujudnya tertib administrasi Dokumen BMN khusus terkait dengan data inventarisasi dan penilaian asset, data barang persediaan dan dokumen pendukung.
6. 6.Terbangunnya sistem knowledge management KDPDTT yang dapat mengatasi permasalahan ketersediaan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan KDPDTT, permasalahan atau keterbatasan dalam pengenalan/promosi produk-produk KDPDTT. E. AGENDA PRIORITAS Kegiatan penguatan Akuntabilitas akan menekankan pada 3 (tiga) agenda prioritas penting sebagai berikut:
7. 1.Pembangunan sistem Knowledge management yang mendukung Akuntabilitas KDPDTT
8. 2.Penyusunan IKU KDPDTT yang SMART
9. 3.Pembangunan sistem manajemen kinerja KDPDTT F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA Pelaksanaan kegiatan penguatan akuntabilitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung dari tahun 2015-2019. Adapun tahapan kerjanya tampak dalam tabel sebagai berikut: Tabel Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja NO KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 PIC OUTPUT A PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Perencanaan INSPEKTORAT JENDERAL DAN BIRO PERENCANAAN 1. Pembentukan tim Area Perubahan Akuntabilitas Tersedianya SK dan uraian tugas 2 Penyusunan sistem Knowledge management yang mendukung Akuntabilitas KDPDTT Konsep sistem Knowledge Management dalam konteks Akuntabilitas 3 Finalisasi Dokumen Dokumen Perencanaan NO KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 PIC OUTPUT Perencanaan Akuntabilitas Akuntabilitas 4 Penyusunan Performance management system Konsep sistem manajemen kinerja dalam konteks Akuntabilitas 5 Penyusunan IKU KDPDTT yang SMART IKU KDPDTT Pelaksanaan 6 Penyusunan instrumen monitoring dan pelaksanaan Monitoring area perubahan Akuntabilitas  Instrumen monitoring  Form instrument yang telah diisi unit NO KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 PIC OUTPUT eselon II dan unit eselon I  Laporan monitoring secara berkala 7 Pembangunan sistem knowledge management  Dokumen kontrak  Hardware dan soft ware system knowledge management  Laporan hasil Uji coba sistem knowledge management NO KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 PIC OUTPUT 8 Penerapan sistem knowledge management  Dokumen laporan pelaksanaan sistem knowledge management 9 Rapat koordinasi perencanaan dan Pelaporan  Undangan dan bahan rakor perencanaan dan pelaporan  Notulen hasil rakor  Dokumen perencanaan, renja dan tapja  Tersedia arsip NO KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 PIC OUTPUT dokumen perencanaan dan pelaporan 10 Pembangunan sistem manajemen kinerja KDPDTT  Hardware dan soft ware sistem manajemen kinerja  Laporan hasil Uji coba sistem NO KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 PIC OUTPUT manajemen kinerja 11 Penerapan sistem manajemen kinerja KDPDTT Dokumen laporan pelaksanaan sistem manajemen kinerja 12 Penyusunan Renja online berdasarkan IKU  Uraian tugas berdasarkan IKU NO KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 PIC OUTPUT 13 Pelaksanaan laporan kinerja unit secara online day to day  Laporan kinerja organisasi/un it Monitoring dan Evaluasi 14 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada area perubahan akuntabilitas KDPDTT  Dokumen Hasil survei  Dokumen Laporan evaluasi F. RENCANA ANGGARAN Kegiatan penataan ketatalaksana diperlukan anggaran sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : N o KegiatanTahapan Kegiatan Estimasi Biaya A Pengutan Akuntabilitas Perencanaan 3.700.000.000 1 Pembentukan tim Area Perubahan Akuntabilitas 1.000.000.000,_ 2 Penyusunan sistem Knowledge Management yang mendukung Akuntabilitas KDPDTT 950.000.000,- 3 Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas 450.000.000,- 4 Penyusunan Performance management system 850.000.000,- 5 Penyusunan IKU KDPDTT yang SMART 450.000.000,- Pelaksanaan 4.600.000.000 6 Penyusunan instrument monitoring dan pelaksanaan Monitoring area perubahan Akuntabilitas 850.000.000,- 7 Pembangunan sistem knowledge management 1.300.000.000,- 8 Rapat koordinasi perencanaan dan Pelaporan 450.000.000,- 9 Pembangunan sistem manajemen kinerja PDKDTT 1.300.000.000,- 10 Penyusunan Laporan kinerja unit dan laporan kinerja Pegawai secara online day to day 700.000.000,- Monitoring dan Evaluasi 700.000.000 11 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada are perubahan akuntabilitas KDPDTT 700.000.000,- Total anggaran 9.000.000.000 VII. PELAYANAN PUBLIK AREA PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK A. PENDAHULUAN Pelayanan publik berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, dapat dikatakan pelayanan publik merupakan kebutuhan mendasar yang dibutuhkan setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut juga bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi sayangnya sampai saat ini pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah di Indonesia belum bisa dikatakan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik di Indonesia. Melihat kondisi tersebut, tidak mengherankan jika pelayanan publik dijadikan salah satu aspek area perubahan dalam reformasi birokrasi khususnya menjadi area perubahan ke delapan. Pelayanan publik dijadikan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memperkuat sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan. Adapun hasil yang diharapkan dari peningkatan pelayanan publik adalah: (1) meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik; (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; (3) meningkatnya profesionalisme aparatur. B. CAPAIAN Terkait dengan reformasi birokrasi, sesuai dengan Perpres No 81 tahun 2010 bahwa seluruh Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan reformasi birokrasi. Hal tersebut tak terkecuali dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT). KDPDTT sebagai kementerian baru yang merupakan penggabungan antara tiga lembaga atau institusi pemerintah tentu saja masih banyak menghadapi masalah dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tak terkecuali dalam memberikan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, KDPDTT menghadapi beberapa permasalahan berikut ini:
10. 1.Belum adanya kebijakan terkait pelayanan publik. Dengan tidak adanya kebijakan terkait pelayanan publik menjadikan tidak adanya dasar hukum pelaksanaan publik di KDPDTT.
11. 2.Lemahnya koordinasi antar sektor. Seperti yang diketahui bahwa KDPDTT merupakan penggabungan antara tiga lembaga atau institusi, yaitu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Ditjen Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi (Kemenakertrans) serta Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sampai saat ini ego sektoral masih terasa di KDPDTT sehingga koordinasi antar sektor belum berjalan optimal. Kondisi tersebut tentu saja akan sangat mempengaruhi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
12. 3.Belum adanya pedoman pelaksanaan pelayanan publik. Pedoman yang dimaksud dalam hal ini adalah juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dalam pelaksanaan pelayanan publik.
13. 4.Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam pelayanan publik, padahal SPP merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk menjamin pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. SPP yang selama ini digunakan adalah SPM dari stakehokders lain yang terkait dalam memberikan pelayanan. Perlu diketahui bahwa KDPDTT dalam memberikan pelayanan tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan sektor atau Kementerian/Lembaga lain. Misalnya, dalam memberikan pelayanan kesehatan ke daerah pelosok, KDPDTT bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan sehingga dalam hal ini SPP yang digunakan adalah SPP yang ada di Kementerian kesehatan.
14. 5.Belum adanya Standard Operating Procedure (SOP). Sama dengan SPP, SOP yang digunakan adalah SOP dari stakeholders lain yang terlibat.
15. 6.Sarana dan Prasarana dalam memberikan pelayanan masih belum memadai. Salah satu contohnya adalah, ketika masyarakat ada yang ingin berkonsultasi atau menyampaikan keluhan, KDPDTT belum memiliki ruang khusus untuk melayani konsultasi dan keluhan. Ruang yang dimaksud di sini bisa berupa ruang secara fisik ataupun media seperti internet. C. RENCANA Untuk meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maka disusun rencana sebagai berikut:
16. 1.Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik
17. 2.Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Desa, PDT, dan Transmigrasi
18. 3.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di lingkungan KDPDTT D. KRITERIA KEBERHASILAN Program peningkatan pelayanan publik yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki kriteria keberhasilan yang terbagi menjadi dua, yaitu Kriteria Keberhasilan Jangka Pendek dan Kriteria Keberhasilan Jangka Panjang. Berikut adalah penjelasan dari kedua kriteria keberhasilan tersebut:
19. 1.Kriteria Keberhasilan Jangka Pendek Keberhasilan jangka pendek program ini ditandai dengan tersedianya kebijakan pelayanan publik, Standar Pelayanan Publik (SPP) Desa, PDT, dan Transmigrasi, dan tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di lingkungan KDPDTT.
20. 2.Kriteria Keberhasilan Jangka Panjang Keberhasilan Jangka Panjang program ini dapat tercapai jika keberhasilan jangka pendek tercapai. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat terkait pelayanan publik di lingkungan KDPDTT menjadi lebih baik. E. AGENDA PRIORITAS Agenda prioritas dalam program peningkatan pelayanan publik ini adalah menyusun kebijakan pelayanan publik di lingkungan KDPDTT. Kebijakan pelayanan publik akan menjadi dasar dan landasan hukum untuk melaksanakan pelayanan publik, sehingga penyusunan kebijakan pelayanan publik harus menjadi prioritas agar pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik di lingkungan KDPDTT. F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA ROAD MAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK N O URAIAN KEGIATAN TAHUN PI C OU TPU T2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 A . Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik Se kre tar is Je nd era l Dok ume n kebi jaka n pela yan an pub lik KDP TDT T Perencanaan Pembentukan Tim Penyusunankeb ijakanpelayanan publikKDPDTT Sosialisasi dan internalisasi penyusunan kebijakan pelayanan publik KDPDTT Pelaksanaan Mengevaluasi tugas dan fungsi KDPDTT Mengidentifikasi pelayanan publik yang diselenggarakan KDPDTT Mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraa n pelayanan publik di KDPDTT Perumusan kebijakan pelayanan publik di lingkungan KDPDTT Evaluasi Evaluasi kesesuain kebijakan pelayanan publik KDPDTT dengan tugas dan fungsi KDPDTT Penyempurnaan kebijakan pelayanan publik KDPDTT B . Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa, PDT, dan Transmigrasi Se kre tar is Je nd era l SP M Des a, PDT , dan Tra nsm igra si Perencanaan Pembentukan tim penyusunan SPM Desa, PDT, dan Transmigrasi Identifikasi unit kerja di KDPDTT yang menyelenggarak an pelayanan publik Identifikasi kebutuhan SPM di seluruh unit penyelenggaran pelayanan publik di KDPDTT Sosialiasi dan internalisasi penyusunan SPM Desa, PDT, dan Transmigrasi Pelaksanaan Penyusunan SPM Desa, PDT, dan Transmigrasi Pelaksanaan dan penerapan SPM Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam penyelenggaraa n pelayanan publik di KDPDTT oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik Evaluasi Evaluasi kesesuaian SPM Desa, PDT, dan transmigrasi dengan penyelenggaraa n pelayanan publik di KDPDTT Penyempurnaan SPM Desa, PDT, dan transmigrasi C . Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di lingkungan KDPDTT Se kre tar is Je nd era l Sar ana dan Pras ara na Pela yan an Pub lik Perencanaan Pembentukan Tim penyediaansara nadanprasaran apelayananpubl ik KDPDTT Identifikasi unit kerja di KDPDTT yang menyelenggarak an pelayanan publik Sosialisasi dan internalisasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik KDPDTT Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraa n pelayanan publik KDPDTT Pelaksanaan Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik di KDPDTT Evaluasi Evaluasi kesesuaian sarana dan prasarana pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik Penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan publik di KDPDTT G. ANGGARAN Estimasi biaya dalam area perubahan pelayanan publik sebagai berikut: N o Kegiatan Estimasi Biaya A. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik Perencanaan Pembentukan Tim Penyusunan kebijakan pelayanan publik KDPDTT Sosialisasi dan internalisasi penyusunan kebijakan pelayanan publik KDPDTT Rp 100.000.000 Pelaksanaan Mengevaluasi tugas dan fungsi KDPDTT Rp 100.000.000 Mengidentifikasi pelayanan publik yang diselenggarakan KDPDTT Rp 100.000.000 Mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di KDPDTT Rp 200.000.000 Perumusan kebijakan pelayanan publik di lingkungan KDPDTT Rp 450.000.000 Evaluasi Evaluasi kesesuain kebijakan pelayanan publik KDPDTT dengan tugas dan fungsi KDPDTT Rp 200.000.000 Penyempurnaan kebijakan pelayanan publik KDPDTT Rp 200.000.000 B. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa, PDT, dan Transmigrasi Perencanaan Pembentukan tim penyusunan SPM Desa, PDT, dan Transmigrasi Identifikasi unit kerja di KDPDTT yang menyelenggarakan pelayanan publik Rp 50.000.000 Identifikasi kebutuhan SPM di seluruh unit penyelenggaran pelayanan publik di KDPDTT Rp 150.000.000 Sosialiasi dan internalisasi penyusunan SPM Desa, PDT, dan Transmigrasi Rp 100.000.000 Pelaksanaan Penyusunan SPM Desa, PDT, dan Transmigrasi Rp 300.000.000 Pelaksanaan dan penerapan SPM Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di KDPDTT oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik Rp 350.000.000 Evaluasi Evaluasi kesesuaian SPM Desa, PDT, dan transmigrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik di KDPDTT Rp 250.000.000 Penyempurnaan SPM Desa, PDT, dan transmigrasi Rp 200.000.000 C. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di lingkungan KDPDTT Perencanaan Pembentukan Tim penyediaansaranadanprasaranapelayananpubli k KDPDTT Identifikasi unit kerja di KDPDTT yang menyelenggarakan pelayanan publik Rp 50.000.000 Sosialisasi dan internalisasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik KDPDTT Rp 100.000.000 Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik KDPDTT Rp100.000.000 Pelaksanaan Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik di KDPDTT Rp 1.250.000.000 Evaluasi Evaluasi kesesuaian sarana dan prasarana pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik Rp 250.000.000 Penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan publik di KDPDTT Rp 750.000.000 Total Anggaran Rp 5.250.000.00 0 VIII. MANAJEMEN PERUBAHAN AREA PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET (MANAJEMEN PERUBAHAN) A. PENDAHULUAN Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Tahun 2000-2025) mempunyai visi tahun 2025 yaitu “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”. Adapun yang dimaksud pemerintah kelas dunia pada konteks ini adalah “Pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah ditetapkan berbagai kebijakan mengenai program reformasi birokrasi, dimana seluruh Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan reformasi birokrasi. Pada Perpres No. 81 tahun 2010 telah ditetapkan pendekatan RB dengan menitikberatkan pada delapan area perubahan, salah satunya adalah mind set dan culture set. Pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) di dalam Kabinet Kerja merupakan langkah kebijakan Pemerintah sangat tepat dan strategis untuk mengawal implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan sejalan dengan NAWACITA, yaitu Cita ke-3: “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sebagai kementerian baru, KDPDTT mulai “berbenah” dan mempersiapkan diri untuk mendukung reformasi birokrasi pada institusinya, hal ini dilakukan dengan langkah awal, yaitu penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi KDPDTT tahun 2015-2019. Berkaitan dengan hal di atas, kondisi awal KDPDTT dalam konteks program RB area mind set dan culture set, secara umum teridentifikasi beberapa hal berikut ini: 1) Pertama, Minimnya komitmen pimpinan, bentuk komitmen pimpinan dalam upaya reformasi birokrasi belum melembaga. Kalaupun ada komitmen pimpinan ini hanya bersifat retorika dan pada level tertentu saja atau belum mencakup keseluruhan elemen pimpinan di organisasi. 2) Kedua, Minimnya awareness pegawai di lingkungan KDPDTT terhadap upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, RB dipahami sebagai hal yang diketahui saja (Knowing), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi mengenai RB, belum adanya kesadaran pentingnya RB sebagai “kebutuhan” dan belum adanya regulasi-regulasi yang mengikat dalam pelaksanaan RB. 3) Ketiga, Regulasi atau dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan RB masih minim, sehingga guidance dalam pelaksanaan program manajemen perubahan belum jelas. 4) Keempat, belum adanya identifikasi dan dokumentasi mengenai nilai-nilai dan budaya kerja organisasi, artinya institusi belum memiliki instrumen yang terarah dalam internalisasi nilai-nilai untuk membangun mind set dan culture set pegawai. 5) Kelima, Ego sektoral, kementerian ini merupakan gabungan dari beberapa kementerian, ego sektoral dalam organisasi masih cukup kental, “kotak-kotak” organisasi seolah memberikan garis tegas antara satu dengan yang lainnya, hubungan kerja pegawai menjadi kurang “luwes”, idealisme “ke-Aku-an” masih cukup tinggi, sehingga sinergisitas antar dirjen masih belum terbangun secara baik, padahal kebijakan dan suatu isu yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang atau berbagai elemen dalam suatu organisasi. 6) Keenam, Kinerja pegawai belum sepenuhnya baik, hal ini paling tidak dapat dilihat dari dua aspek: pertama, budaya kerja belum dilandasi pada hasil (outcome) bahkan keluaran (output), kerja dipandang sebagai “business as usual”, belum ada disiplin dan semangat untuk berkinerja tinggi; kedua, sasaran kerja pegawai (SKP) belum berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) organisasi, sehingga kesinambungan kinerja pegawai secara berjenjang tidak mendukung kinerja organisasi. Adapun dari hasil inventarisasi dokumen peraturan-peraturan, teridentifikasi beberapa peraturan terkait yang dimiliki Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, antara lain sebagai berikut:
a.Dasar Hukum  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014, Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
b.Dokumen Pendukung  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019  Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dapat disimpulkan bahwa sebagai upaya mencapai tujuan organisasi, maka proses pelaksanaan RB tidak dapat ditawar lagi, program manajemen perubahan merupakan salah satu instrumen untuk mendukung pelaksanaan RB institusi. Hingga saat ini, semangat reformasi birokrasi di lingkungan KDPDTT masih bersifat retorika dan belum terinternalisasi secara melembaga. B. CAPAIAN Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang telah dicapai terkait manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, antara lain:
1. 1.Komitmen pimpinan pada level sekjen terkait upaya perubahan melalui reformasi birokrasi, hal ini terlihat dari adanya arahan Sekjen untuk menyiapkan dokumen-dokumen terkait dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi, salah satunya dokumen Road map RB.
2. 2.Telah tersusun Tim Kerja Reformasi Birokrasi di lingkugan KDPDTT.
3. 3.Beberapa dirjen telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai upaya manajemen kinerja yang jelas dan terukur.
4. 4.KDPDTT telah meletakkan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan transparan dengan berbasis pada e-government, hal ini terlihat dari adanya layanan-layanan informasi publik seperti WebMail, PPID, LPSE dan Sistem Informasi Statistik KDPDTT. C. RENCANA Sebelum berbicara mengenai rencana kegiatan, dalam rangka program manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, telah teridentifikasi beberapa harapan stakeholder dalam proses manajemen perubahan, yaitu: 1) Komitmen pimpinan yang tinggi, hal ini menjadi penting karena pimpinan sebagai pemicu dan pemacu utama pelaksanaan RB, lebih jauh pimpinan harus dapat menjadi role model dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 2) Reformasi birokrasi adalah milik bersama dan melibatkan semua elemen, tidak ada pihak yang dipinggirkan dalam proses reformasi birokrasi, setiap orang dilibatkan dan dipacu untuk berpartisipasi dalam proses reformasi. 3) Terbangunnya nilai-nilai dan perilaku utama organisasi yang terwujud dalam perilaku dan kinerja pegawai sehari-hari yang berlandas pada semangat melayani dan abdi negara. 4) Hubungan kerja antar personal baik yang bersifat vertikal maupun horizontal terjalin dengan baik dan harmonis, mentalitas pegawai terbangun dengan semangat gotong royong, sehingga lebih jauh dapat mewujudkan sinergisitas organisasi. 5) Kesinambungan kinerja pegawai dalam mendukung visi organisasi, dalam hal ini kesinambungan antara SKP pegawai dan IKU organisasi. Berkaitan dengan hal di atas, maka rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program manajemen perubahan meliputi: 1) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan 2) Penyusunan pedoman manajemen perubahan 3) Pembuatan pakta integritas 4) Penyusunan nilai-nilai organisasi 5) Penyusunan perilaku utama (code of conduct) 6) Penyusunan dokumen Permen disiplin kerja & jam kerja pegawai 7) Penyusunan SKP berdasarkan IKU 8) Penyusunan laporan kinerja harian pegawai 9) Pembuatan portal 10) Forum-forum komunikasi 11) Capacity building untuk mengelola perubahan 12) Arisan inovasi 13) Feedback program manajemen perubahan D. KRITERIA KEBERHASILAN Dalam pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun kriteria keberhasilan yang mencakup 2 aspek, yaitu kriteria keberhasilan jangka pendek dan kriteria keberhasilan jangka panjang. Agar lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: 1) Kriteria keberhasilan jangka pendek:  Tersedianya dokumen Pakta Integritas yang telah ditanda tangani oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan KDPDTT.  Terdokumentasi dan tersosialisasinya nilai-nilai organisasi dan perilaku utama KDPDTT.  Tersedianya dokumen Peraturan Menteri mengenai disiplin kerja & jam kerja pegawai.  Tersedianya dokumen Sasaran Kerja Pegawai yang relevan dengan Indkator Kinerja Utama.  Tersedia dan terselenggaranya laporan kinerja harian pegawai pada aplikasi yang berbasis elektronik.  Terselenggaranya kegiatan forum-forum komunikasi seperti kegiatan Outbond, “Coffee morning”, Team building dan terbentuknya Mars KDPDTT.  Terselenggaranya kegiatan Arisan Inovasi yang berkelanjutan di lingkungan KDPDTT. 2) Kriteria keberhasilan jangka panjang:  Terciptanya aparatur KDPDTT yang profesional dengan semangat pelayanan prima kepada stakeholders.  Meningkatnya integritas pegawai dan organisasi dengan minimnya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan KDPDTT.  Tingginya kinerja dan produktivitas pegawai sehingga tercapainya target-target organisasi.  Terciptanya sinergisitas organisasi baik dalam hubungan kerja sehari-hari antar pegawai maupun manajemen organisasi di lingkungan KDPDTT. E. AGENDA PRIORITAS Pelaksanaan program manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan diprioritaskan pada kegiatan sebagai berikut: 1) Penandatanganan Pakta Integritas bagi pimpinan dan seluruh pegawai KDPDTT. 2) Terdokumentasi dan internalisasi nilai-nilai organisasi di lingkungan KDPDTT. 3) Penyusunan laporan kinerja harian pegawai pada aplikasi yang berbasis elektronik. F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA Pelaksanaan program Manajemen Perubahan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung sampai tahun 2019. Adapun tahapan kerja pada masing-masing kegiatan terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan monev. Untuk lebih jelasnya, tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 Milestone Road Map Reformasi Birokrasi berikut ini: ROAD MAP MANAJEMEN PERUBAHAN NO URAIAN KEGIATAN TAHUN PJ O u t p u t 2015 2016 2017 2018 2019 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 Ds t 1 2 ds t 1 2 Ds t 1 2 Ds t A Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Bag. Kepega waian Perencanaan Arahan pimpinan untuk melaksanakan reformasi birokrasi Nota Dinas Sosialisasi & kick Jumlah off RB peserta Pelaksanaan Rekrutmen dan pengesahan tim manajemen perubahan SK Pembagian dan penetapan tupoksi tim manajemen perubahan Uraian tupoksi Monev Penyusunan instrumen evaluasi manajemen perubahan Instrume n evaluasi dan pemantau an Pemantauan dan evaluasi manajemen Laporan perubahan B Penyusunan pedoman manajemen perubahan Tim Manaje men Perubah an dan Biro Hukum dan Ortala Perencanaan Penyusunan TOR TOR Pelaksanaan Diskusi terbatas dengan stakeholder terpilih mengenai program manajemen perubahan Laporan hasil diskusi Penyusunan draft 1 pedoman manajemen perubahan Draft pedoman manajeme n perubaha n Presentasi & review draft 1 pedoman manajemen perubahan Hasil review Penyempurnaan penyusunan pedoman manajemen perubahan Draft pedoman manajeme n perubaha n Pengesahan dan sosialisasi pedomana Pedoman manajeme n manajemen perubahan perubaha n dan jumlah peserta Monev Penyusunan instrumen evaluasi manajemen perubahan Instumen evaluasi manajeme n perubaha n Pemantauan dan evaluasi manajemen perubahan Laporan pemantau an dan evaluasi manajeme n perubaha n C Pembuatan Tim Pakta Integritas Manaje men Perubah an dan Bag. Kepega waian Perencanaan Konsolidasi rencana pembuatan pakta integritas terhadap unsur pimpinan Jumlah peserta Internalisasi program RB melalui sosialisasi terhadap seluruh pegawai Jumlah peserta Finalisasi nilai- nilai organisasi melalui Rapim Nilai-nilai organisasi Pelaksanaan Penyusunan pakta integritas Draft pakta integritas Penandatangana n pakta integritas Pakta integritas Pengkomunikasi an pakta integritas pimpinan Banner, spanduk, website Penyusunan dan penandatangana n pakta integritas secara keseluruhan Pakta integritas Monev Penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pakta integritas Instrume n pemantau an dan evaluasi pelaksana an pakta integritas Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pakta integritas Laporan D Penyusunan Nilai-Nilai Organisasi Tim Manaje men Perubah an Perencanaan Konsolidasi penyusunan Jumlah peserta nilai-nilai organisasi dengan stakeholder Pelaksanaan Penyusunan nilai-nilai organisasi di tingkat Rapim Nilai-nilai organisasi Pengenalan nilai- nilai organisasi kepada seluruh pegawai Jumlah peserta Penguatan nilai- nilai organisasi Pengenala n bentuk reward & punishme nt Pendokumentasi an nilai-nilai Pedoman, buku organisasi saku, banner, spanduk, website, mars kementeri an Internalisasi nilai-nilai organisasi kepada seluruh pegawai Penegakk an reward & punishme nt Monev Penyusunan instumen pemantauan dan evaluasi penegakkan nilai-nilai organisasi Instrume n pemantau an dan evaluasi penegakk an nilai- nilai organisasi Pemantauan dan evaluasi penegakkan nilai-nilai organisasi Laporan E Penyusunan Perilaku Utama (Code Of Conduct) Tim Manaje men Perubah an Perencanaan Identifikasi kendala dalam upaya penyusunan perilaku utama (code of conduct) Hasil identifika si Penyusunan Dokumen program dan teknis penyusunan perilaku utama (code of conduct) program dan teknis penyusun an perilaku utama (code of conduct) Pelaksanaan Lomba keteladanan pimpinan oleh pegawai Identifika si berbagai bentuk perilaku utama organisasi Perumusan perilaku utama melalui FGD Draft perilaku utama melalui moderation technique Penyusunan perilaku utama organisasi Dokumen perilaku utama organisasi Penyusunan indikator keberhasilan perilaku utama Kamus indikator perilaku utama Internalisasi perilaku utama Jumlah peserta Monev Instrumen pemantauan dan evaluasi penegakkan perilaku utama organisasi Instrume n pemantau an dan evaluasi penegakk an perilaku utama organisasi Pemantauan dan evaluasi penegakkan perilaku utama organisasi Laporan F Penyusunan Dokumen Permen Disiplin Kerja & Jam Kerja Pegawai Tim Manaje men Perubah an, Biro Hukum dan Ortala Perencanaan Pembentukan tim penyusunan SK Tim dokumen Permen disiplin kerja dan jam kerja pegawai Pembuatan TOR TOR Pelaksanaan Diskusi terbatas antar stakeholder Jumlah peserta Penyusunan draft Permen disiplin kerja dan jam kerja pegawai Draft Permen Presentasi & review draft Permen disiplin kerja dan jam kerja pegawai Draft permen Penyusunan Permen draft final Permen disiplin kerja dan jam kerja pegawai Pendokumentasi an dan legalisasi Permen disiplin kerja dan jam kerja pegawai Dokumen Permen Sosialisasi Permen disiplin kerja dan jam kerja pegawai Jumlah peserta Monev Penyusunan instumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Permen disiplin instumen pemantau an dan evaluasi pelaksana an dan jam kerja pegawai Permen disiplin dan jam kerja pegawai Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Permen disiplin dan jam kerja pegawai Laporan G Penyusunan SKP berdasarkan IKU dan Integrasi dengan Capaian Roadmap RB Tim Manaje men Perubah an, Bag. Kepega waian Perencanaan Identifikasi Hasil penyusunan SKP pegawai existing dan kendala yang dihadapi dalam upaya penyusunan SKP berdasarkan IKU identifika si Penelaahan renstra organisasi dan capaian roadmap RB Pelaksanaan IKU Organisas i Penelaahan uraian tugas secara berjenjang berdasarkan IKU organisasi dan Uraian tugas berdasark an IKU capaian roadmap RB Penyusunan draft SKP berdasarkan uraian tugas terkait IKU dan capaian roadmap RB Draft SKP Pendokumentasi an & penandatangana n SKP secara keseluruhan Dokumen SKP Monev Penyusunan instumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instumen pemantau an dan evaluasi pelaksana penyusunan SKP an penyusun an SKP berdasark an IKU Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan SKP Laporan H Penyusunan laporan kinerja harian pegawai Bag. Kepega waian Perencanaan Penyusunan tim SK Tim Identifikasi kondisi existing laporan kinerja pegawai Hasil identifika si Pelaksanaan Pembuatan aplikasi laporan kinerja harian pegawai Aplikasi untuk laporan kinerja harian pegawai Internalisasi Jumlah peserta Masa uji coba selama 3 bulan Feedback Evaluasi dan penyempuraan hasil uji coba Aplikasi untuk laporan kinerja harian pegawai Implementasi laporan kinerja harian pegawai Laporan kinerja harian pegawai dalam aplikasi Monev Penyusunan instumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan laporan kinerja harian pegawai Instumen pemantau an dan evaluasi pelaksana an laporan kinerja harian pegawai Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan laporan kinerja harian pegawai Laporan I Pembuatan portal Tim pembua t portal dan Humas Perencanaan Pembentukan tim pembuatan portal SK Tim Pelaksanaan Pembuatan aplikasi Aplikasi Penyediaan jaringan Network Pembuatan access point PIC Portal Uji coba portal Feedback Sosialisasi Jumlah peserta Monev Penyusunan instrumen Instrume n pemantauan dan evaluasi portal pemantau an dan evaluasi portal Pemantauan dan evaluasi portal Laporan J Forum komunikasi:  Outbond  Coffee morning  Team building  Sayembara & Pembuatan mars organisasi Tim Manaje men Perubah an dan Bag. Kepega waian Perencanaan Pembuatan TOR TOR Penyiapan anggaran dalam RAB RAB Pelaksanaan Sosialisasi kegiatan Jumlah peserta Pelaksanaan kegiatan forum komunikasi Kegiatan Monev Penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan forum komunikasi Instrume n pemantau an dan evaluasi kegiatan forum komunika si Pemantauan dan Laporan evaluasi kegiatan forum komunikasi (continues improvement) K Capacity Building untuk mengelola perubahan Tim Manaje men Perubah an dan Bag. Kepega waian Perencanaan Pembuatan TOR TOR Penyiapan anggaran dalam RAB RAB Pelaksanaan Sosialisasi Jumlah kegiatan peserta Pelaksanaan kegiatan (melalui klasikal dan non klasikal training) untuk pimpinan dan staff Kegiatan Monev Penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan Instrume n pemantau an dan evaluasi kegiatan Pemantauan dan evaluasi kegiatan Laporan L Arisan Inovasi Tim Manaje men Perubah an dan Tim Inovasi Perencanaan Pembentukan tim inovasi SK Tim Penyusunan dokumen pedoman inovasi Pedoman inovasi Pelaksanaan Sosialisasi Arisan Inovasi Banner, spanduk, website Pengundian dan penjadwalan kegiatan Jumlah peserta dan jadwal pelaksana an Pelaksanaan Kegiatan/ kegiatan inovasi produk inovasi Monev Penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan dan produk inovasi Instrume n pemantau an dan evaluasi kegiatan dan produk inovasi Pemantauan dan evaluasi kegiatan dan produk inovasi (continues improvement) Laporan M Feedbck program manajemen Tim Manaje men perubahan Perubah an dan Bag. Kepega waian Perencanaan Penyusunan TOR TOR Pelaksanaan Survey kepuasan pegawai Hasil survei Survey kepuasan stakehoders Hasil survei Monev Evaluasi kegiatan manajemen perubahan Laporan evaluasi Penyampaian laporan Pendokum entasian G. RENCANA ANGGARAN Dalam pelaksanaan program Manajemen Perubahan diperlukan anggaran sebesar Rp. 8.200.000.000,- (delapan milyar dua ratus juta rupiah). Adapun rinciannya dapat terlihat dari tabel Rincian Anggaran Program Manajemen Perubahan berikut ini: Tabel Rincian Anggaran Program Manajemen Perubahan No Program/ Kegiatan Estimasi Biaya 1 Pembentukan tim manajemen perubahan Rp. 1 Milyar 2 Penyusunan pedoman manajemen perubahan Rp. 700.000.000,- 3 Pembuatan pakta integritas Rp. 500.000.000,- 4 Penyusunan nilai-nilai organisasi Rp. 300.000.000,- 5 Penyusunan perilaku utama (code of conduct) Rp. 300.000.000,- 6 Penyusunan dokumen Permen disiplin kerja & jam kerja pegawai Rp. 300.000.000,- 7 Penyusunan SKP berdasarkan IKU Rp. 500.000.000,- 8 Penyusunan laporan kinerja harian pegawai Rp. 500.000.000,- 9 Pembuatan portal Rp. 700.000.000,- 10 Forum-forum komunikasi 2 Milyar/ tahun 11 Capacity building untuk mengelola perubahan Rp. 500.000.000,- 12 Arisan inovasi Rp. 300.000.000,- 13 Feedback program manajemen perubahan Rp. 700.000.000,- Total anggaran Rp. 8.2 Milyar Integrasi berbagai fungsi dalam organisasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien dan memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dengan dukungan penggunaan teknologi informasi. Pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui dukungan jaringan telekomunikasi dan informasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan birokrasi. Pada akhirnya, pemanfaatan teknologi informasi akan semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah/kementerian. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki core business yang terdiri dari tiga urusan yaitu Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sedangkan kelembagaan yang menangani terdiri dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Pelaksanaan urusan yang dilaksanakan 6 Direktorat Jenderal tersebut berpotensi masih menghadapi permasalahan tumpang tindih tugas dan fungsi, kewenangan serta program dan kegiatan yang ada dan menyebabkan terjadinya pemborosan dan inefisiensi. Perlu adanya sinergisitas antara satu dengan yang lainnya, hal ini salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, telah dimulai dengan membangun portal Kementerian. Ke depan, dengan berbagai perubahan struktur organisasi yang terjadi, maka pengembangan TI di lingkungan KemendesPDTT diarahkan untuk dapat mengintegrasikan proses pelaksanaan kegiatan di unit-unit kerja, memperkuat dan memperluas pelaksanaan e-government, dan membuka akses yang semakin luas bagi masyarakat agar program-program kerja yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan menghasilkan dampak serta manfaat yang optimal. B. CAPAIAN Beberapa hal penting terkait implementasi e-govenrment dapat dilihat di KemendesPDTT dalam aspek pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa capaian yang telah dilakukan antara lain:
5. 1.Kemendes PDTT telah memiliki website resmi di http://www.kemendesa.go.id/. Melalui website ini, informasi- informasi terkait program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat dengan leluasa diakses oleh publik.
6. 2.Pemanfaatan TI dilingkungan KemendesPDTT juga telah diaplikasikan pada praktik pengaadan barang dan jasa (e- procurement) di lingkup Kementerian. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dalam proses belanja barang, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kementerian. C. RENCANA Ke depan, percepatan dan penguatan implementasi e-government di lingkungan Kemendes PDTT menjadi agenda utama untuk untuk dikembangkan. Teknologi informasi menjadi tulang punggung untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas unit-unit kerja di lingkungan Kemendes PDTT serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tiga dimensi penting yang menjadi fokus adalah, infrastruktur, sistem dan aplikasi-aplikasi yang diarahkan untuk memperkuat praktik e-government di lingkungan KemendesPDTT. Kegiatan tersebut akan melalui tiga tahapan proses yaitu perencanaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi. D. KRITERIA KEBERHASILAN Agar dapat dinilai secara lebih terukur, maka kegiatan ini menetapkan beberapa kriteria keberhasilan sebagai berikut:
7. 1.Semakin meningkatnya infrastruktur dan implementasi TI di lingkungan KDPDTT
8. 2.Semakin terbuka akses, interaksi dan kontrol publik terhadap informasi terkait pelaksanaan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
9. 3.Terciptanya transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas/amanat yang diemban oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. E. AGENDA PRIORITAS Kegiatan percepatan dan penguatan e-government akan menekankan pada 2 (dua) agenda penting sebagai berikut: 1) Pembangunan infrastruktur ti kemendes; 2) Pembangunan sistem e-office. F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA Pelaksanaan kegiatan percepatan dan penguatan implementasi e- government oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung selama tiga belas (13) bulan terhitung mulai Desember 2015 – Desember 2016. Adapun tahapan kerjanya tampak dalam tabel sebagai berikut: QUICK WINS PERCEPATAN DAN PENGUATAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT NO URAIAN KEGIATAN TAHUN PIC OUTPUT2015 2016 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Percepatan dan penguatan implementasi e- gov Pusdatin & Sekretaria t Jenderal Perencanaan 1 Penyusunan Kepmen tentang tata kelola e-gov Kepmen tentang Tata Kelola e-gov KDPDTT: Tata kelola TI, Rencana Strategis TI KDPDTT 2 Penyusunan Blue Dokumen Print Infrastruktur TI Kemendes rujukan pembangunan sistem TI KemendesPDTT Pelaksanaan Procurement pengadaan dan platform Hardware yang siap terpasang Pembangunan infrastruktur TI Kemendes Instalasi Hardware TI Pengembangan SDM: pengadaan dan pelatihan Laporan kegiatan 5 Pembangunan Sistem e-office (e- budgeting, e- monev, e-pardin, e-persuratan, e- meeting room) Aplikasi e-office Uji Coba dan penyempurnaan infrastruktur TI Uji aplikasi hardware dan tuning Monev 6 Penyusunan instrumen evaluasi pelaksanaan instrumen evaluasi pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Laporan evaluasi pelaksanaan G. RENCANA ANGGARAN Kegiatan percepatan dan penguatan implementasi e-government diperlukan anggaran sebesar Rp. 7.350.000.000,- (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: NO KEGIATAN URAIAN KEGIATAN Estimasi Anggaran (Rp.) A Percepatan dan Penguatan Implementasi E-Government Perencanaan 150.000.000 1 Penyusunan Kepmen tentang tata kelola e-gov 2 Penyusunan Blue Print Infrastruktur TI KDPDTT Pelaksanaan 7 Milyar 3 Procurement pengadaan dan platform 4 Pembangunan infrastruktur TI Kemendes 5 Pengembangan SDM: pengadaan dan pelatihan 6 Pembangunan Sistem e-office (e- budgeting, e-monev, e-pardin, e- persuratan, e-meeting room ) 7 Uji Coba dan penyempurnaan infrastruktur TI Monev 200.000.000 8 Penyusunan instrumen evaluasi pelaksanaan 9 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JUMLAH TOTAL 7.350.000.000 II. PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK: CALL CENTER DAN SMS GATEWAY A. PENDAHULUAN UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentu menjadi regulasi yang menuntut pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyediakan dan mengembangkan akses dalam penyediaan informasi publik yang berkualitas. Kompleksitas layanan KDPDTT meliputi 3 (tiga) kelompok pemangku kepentingan yaitu Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Terlebih KDPDTT menjadi sorotan publik saat ini, hal tersebut tidak terlepas dari adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya megenai dana desa. Indonesia memiliki sekitar 72.000 (Tujuh Puluh Dua Ribu) Desa dengan kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Hal tersebut merupakan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai institusi pembina Desa. Penjaringan aspirasi dan aksesl komunikasi dari dan kepada masyarakat menjadi sangat penting dalam rangka transparansi, monitoring dan peningkatan layanan KDPDTT. Alasan tersebut yang kemudian mendasari dibangunnya sistem layanan informasi publik di lingkungan KDPDTT. Sistem yang sedang dirintis tersebut memiliki 3 (tiga) tujuan utama yaitu: (1) membuka akses masyarakat yang ingin mengetahui berbagai informasi tentang desa, wilayah tertinggal, dan transmigrasi, (2) setiap warga desa yang tersebar di seluruh Indonesia bisa langsung menyampaikan berbagai keluhannya, kebutuhannya, keinginannya, dan aspirasi dari desanya, (3) pemerintah bisa lebih mudah untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap program apa saja yang telah dijalankan oleh desa-desa di Indonesia. B. CAPAIAN Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang telah dicapai terkait pelayanan informasi publik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, antara lain:
10. 1.Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama telah membuat SOP mengenai sitem call center.
11. 2.Telah adanya penanganan pengaduan keluhan dan distribusi informasi yang dilakukan melalui CALL CENTER 1500040 sebagai dukungan terhadap keterbukaan informasi publik. C. RENCANA Dalam rangka peningkatan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maka ditetapkan program Quick Wins, dengan rencana kegiatan sebagai berikut:
12. 1.Pengembangan sistem SMS gateway KDPDTT.
13. 2.Pengembangan sistem Call Center KDPDTT. D. KRITERIA KEBERHASILAN Dalam program peningkatan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun kriteria keberhasilan sebagai berikut:
14. 1.Terselenggara dan berjalannya sistem SMS gateway yang berkesinambungan.
15. 2.Terselenggara dan berkembangnya sistem Call Center yang mudah diakses dan responsif.
16. 3.Semakin terbukanya akses bagi masyarakat dalam pelayanan informasi publik di KDPDTT. E. PRIORITAS Agenda prioritas merupakan salah satu agenda kegiatan atau program dalam reformasi birokrasi, agenda prioritas sebagaimana dimaksud secara jangka pendek tertuang dalam program Quick Wins. Dalam konteks ini, salah satu agenda prioritas jangka pendek Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah peningkatan layanan informasi publik. Berkaitan dengan program tersebut, kegiatan yang akan diprioritaskan yaitu:
17. 1.Pembuatan sistem SMS Gateway
18. 2.Pengembangan sistem Call Center (kualitas dan kuantitas akses dan SDM) F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direncanakan berlangsung mulai bulan Desember 2015 s.d Desember 2016. Adapun tahapan kerja pada masing-masing kegiatan terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi (monev). Untuk lebih jelasnya, kegiatan-kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat dalam tabel Milestone Quick Win berikut ini: Quick Win Peningkatan Layanan Informasi Publik: Call Center dan SMS Gateway NO URAIAN KEGIATAN TAHUN PIC Output 2015 2016 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A Peningkatan Layanan Informasi Publik: Call Center dan SMS Gateway Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama & Ditjen Pembangu nan Masyarakat Desa Perencanaan Mengevaluasi sistem informasi publik yang telah ada Laporan evaluasi dan rencana tinak lanjut Penyusunan SOP Dokumen Sistem Call Center dan SMS Gateway SOP Pelaksanaan Pembuatan sistem SMS Gateway Aplikasi SMS Gateway Pengembangan sistem Call Center (kualitas dan kuantitas akses dan SDM) Software dan Hardware sistem Call Center Uji coba dan penyempurnaan sistem SMS Gateway dan Call Center Uji aplikasi hardware dan tuning Sosialisasi SMS Gateway dan Call Kegiatan dan Center KDPDTT jumlah peserta Monev Penyusunan instrumen evaluasi Instrumen evaluasi dan pemantau an Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Laporan hasil pemantau an dan evaluasi G. RENCANA ANGGARAN Kegiatan penguatan Peningkatan Layanan Informasi Publik: Call Center dan SMS Gateway diperlukan anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : NO KEGIATAN URAIAN KEGIATAN Estimasi Anggaran (Rp.) A Peningkatan Layanan Informasi Publik: Call Center dan SMS Gateway Perencanaan 100.000.000 1 Mengevaluasi sistem informasi publik yang telah ada 2 Penyusunan SOP Sistem Call Center dan SMS Gateway Pelaksanaan 1 Milyar 3 Pembuatan sistem SMS Gateway 4 Pengembangan sistem Call Center (kualitas dan kuantitas akses dan SDM) 5 Uji coba dan penyempurnaan sistem SMS Gateway dan Call Center 6 Sosialisasi SMS Gateway dan Call Center KDPDTT Monev 150.000.000 7 Penyusunan instrumen evaluasi pelaksanaan 8 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JUMLAH TOTAL 1.250.000.000 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…