DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi pegawai dalam memahami nilai organisasi serta untuk peningkatan kinerja pegawai, perlu mengatur mengenai budaya kerja pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c.bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara SALINAN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Budaya Kerja Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);

2.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
3.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG BUDAYA KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Budaya Kerja adalah sikap serta perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan pendorong yang dibudayakan dalam suatu organisasi.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4.Akuntabel adalah kondisi dimana seseorang dapat mempertanggungjawabkan terhadap tindakan atau keputusan yang telah dibuat sehingga tindakan atau keputusan tersebut dapat dipahami atau dibenarkan sesuai aturan.
5.Profesional adalah sikap dan kemampuan yang mumpuni dari setiap pegawai sebagai sebuah profesi, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya untuk mencapai arah dan tujuan organisasi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dan tercermin dari kinerja serta kualitas hasil kerja.
6.Integritas adalah kepribadian seseorang yang selalu bersikap konsisten dan penuh tanggung jawab, selaras antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan prinsip, nilai, serta norma sosial dan organisasi.
7.Kebersamaan adalah perasaan dekat dengan rekan kerja baik secara emosional maupun fisik yang timbul dari interaksi sosial yang berkualitas dalam bekerja, sehingga terjadi perasaan yang sama untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi.
8.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
10.Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

Budaya Kerja Pegawai bertujuan untuk:

a.mendorong terbentuknya sikap dan perilaku sesuai dengan nilai Budaya Kerja Pegawai Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
b.meningkatkan kinerja Pegawai Kementerian.

BAB II

BUDAYA KERJA

Pasal 3

(1)Nilai Budaya Kerja Pegawai terdiri atas:
1. a.Akuntabel;
2. b.Profesional;
3. c.Integritas; dan
4. d.Kebersamaan.
(2)Nilai Budaya Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disingkat APIK.

Pasal 4

(1)Nilai Budaya Kerja Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memiliki unsur sebagai berikut:
1. a.memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban;
2. b.menyampaikan atau membuat laporan dengan menggunakan data dan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menyampaikan data dan informasi secara transparan.
3. c.mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menyelesaikan pekerjaan dan menyampaikan laporan tepat waktu dan tepat sasaran; dan
5. e.menyelesaikan tugas dengan tuntas dan berorientasi pada kualitas hasil.
(2)Nilai Budaya Kerja Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki implikasi setiap Pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing-masing agar tercapai visi dan misi Kementerian, serta bertugas mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Pasal 5

(1)Nilai Budaya Kerja Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memiliki unsur sebagai berikut:
1. a.mampu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. b.menguasai kemampuan teknis, manajerial, dan sosio kultural dalam pelaksanaan tugas di bidangnya;
3. c.berkomitmen untuk selalu meningkatkan kapasitas diri dan kompetensi secara berkelanjutan;
4. d.menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
5. e.tidak melakukan tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun;
6. f.menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target waktu dan kualitas yang sudah ditentukan;
7. g.menghindari kesalahan dalam pekerjaan; dan
8. h.mematuhi dan menjunjung tinggi etika profesi dan organisasi.
(2)Nilai Budaya Kerja Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki implikasi setiap Pegawai wajib memiliki kompetensi dan mematuhi kode etik profesi untuk menunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi Kementerian.

Pasal 6

(1)Nilai Budaya Kerja Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memiliki unsur sebagai berikut:
1. a.dapat dipercaya baik perkataan dan perbuatan;
2. b.bertanggung jawab atas setiap perkataan dan perbuatan;
3. c.memegang teguh sumpah jabatan dan nilai kebenaran yang diyakini;
4. d.menepati setiap janji;
5. e.loyalitas terhadap pimpinan dan organisasi, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
6. f.rajin dan tekun bekerja, dengan ataupun tanpa pengawasan pimpinan; dan
7. g.tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
(2)Nilai Budaya Kerja Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki implikasi setiap Pegawai berkomitmen yang tinggi untuk menegakkan prinsip, nilai, dan norma sosial.

Pasal 7

(1)Nilai Budaya Kerja Kebersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memiliki unsur sebagai berikut:
1. a.mampu bekerja sama dan bergotong royong serta berkoordinasi dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah.
2. b.mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu;
3. c.memupuk rasa persaudaraan dengan mengembangkan rasa simpati dan empati;
4. d.menghargai pendapat orang lain;
5. e.menjalin kekompakan dan solidaritas (jiwa korsa) yang bersifat positif;
6. f.menjaga silaturahmi dan komunikasi yang baik; dan
7. g.memiliki toleransi, serta menghormati perbedaan dan keragaman.
(2)Nilai Budaya Kerja Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki implikasi setiap Pegawai merasa menjadi bagian dari Kementerian dan bekerja sama untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi.

Pasal 8

Setiap Pegawai wajib menjunjung tinggi nilai Budaya Kerja Akuntabel, Profesional, Integritas, dan Kebersamaan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan sehari-hari baik didalam maupun diluar Kementerian.

Pasal 9

(1)Sekretaris Jenderal mengoordinir penerapan Budaya Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Penerapan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian;
2. b.pelatihan kepemimpinan dan pelatihan fungsional;
3. c.assesmen atau uji kompetensi pada seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi;
4. d.penggunaan atribut atau logo APIK pada pakaian dinas Pegawai;
5. e.pengucapan nilai Budaya Kerja APIK pada kegiatan upacara atau apel pagi; dan
6. f.bentuk lainnya.

Pasal 10

(1)Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan penerapan Budaya Kerja Pegawai.
(2)Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal yang hasilnya dibuat dalam bentuk laporan tertulis.
(3)Laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…