DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 620

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
b.organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Pembangunan;
c.organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
d.organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
e.organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
f.organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
g.organisasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
h.organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
i.penetapan koordinator dan sub koordinator jabatan fungsional.

BAB II

ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 3

Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen kinerja Kementerian;
b.koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan program dan anggaran Kementerian;
c.koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian;
d.koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan evaluasi dan pelaporan Kementerian; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 4

Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.kelompok substansi manajemen kinerja;
b.kelompok substansi penyusunan program dan anggaran;
c.kelompok subtansi penyusunan dukungan program kerja Sama; dan
d.kelompok substansi evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Kelompok substansi manajemen kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan rencana dan indikator kinerja, serta penilaian kinerja program kementerian.

Pasal 6

Kelompok substansi manajemen kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.sub kelompok substansi penyusunan rencana dan indikator kinerja Kementerian; dan
b.sub kelompok substansi penilaian kinerja program Kementerian.

Pasal 7

(1)Sub kelompok substansi penyusunan rencana dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan rencana strategis, rencana kerja pemerintah, dan indikator kinerja Kementerian.
(2)Sub kelompok substansi penilaian kinerja program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penilaian kinerja program Kementerian.

Pasal 8

Kelompok substansi penyusunan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan program dan anggaran Kementerian.

Pasal 9

Kelompok substansi penyusunan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

a.sub kelompok substansi penyusunan program dan anggaran I;
b.sub kelompok substansi penyusunan program dan anggaran II; dan
c.sub kelompok substansi penyusunan program dan anggaran III.

Pasal 10

(1)Sub kelompok substansi penyusunan program dan anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Inspektorat Jenderal.
(2)Sub kelompok substansi penyusunan program dan anggaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan program dan anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
(3)Sub kelompok substansi penyusunan program dan anggaran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan program dan anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 11

Kelompok subtansi penyusunan dukungan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan program kerja sama Kementerian.

Isi peraturan

Teks620PDFHirarki

Memuat teks peraturan…