DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Presentasi Karya Tulis atau Karya Ilmiah bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya yang akan Menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2021, No.1304 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1143);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis atau Karya Ilmiah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bagian Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 814); 2021, No.1304
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PRESENTASI KARYA TULIS ATAU KARYA ILMIAH BAGI PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA YANG AKAN MENJADI PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI UTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Karya Tulis atau Karya Ilmiah yang selanjutnya disingkat KTI adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penggerak Swadaya Masyarakat baik perorangan atau kelompok di bidang pemberdayaan masyarakat.
2.Sidang Tertutup adalah forum ujian bagi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya untuk memperoleh rekomendasi untuk publikasi KTI sebagai syarat pengangkatan dalam Jabatan Fungional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama.
3.Sidang Terbuka adalah forum penyampaian garis besar KTI yang sudah diterbitkan dalam jurnal, sebagai syarat pengukuhan Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama.
4.Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui 2021, No.1304 penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan.
5.Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian yang berkelanjutan.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
7.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian.
8.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
9.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10.Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, yang mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian tertentu di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
11.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil di Instansi Pemerintah 2021, No.1304 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

(1)Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya yang akan naik tingkat menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama selain harus lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dan persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi Pembina, juga harus melakukan presesntasi KTI.
(2)Presentasi KTI yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyusunan KTI; dan
2. b.pelaksanaan presentasi KTI.
(3)Presentasi KTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara perorangan.

BAB II

PENYUSUNAN KTI

Pasal 3

Penyusunan KTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf a dilakukan melalui tahapan:
1. a.pengusulan proposal KTI; dan
2. b.pembimbingan KTI.

Pasal 4

(1)Pengusulan proposal KTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diajukan oleh Penggerak Swadaya 2021, No.1304 Masyarakat ahli madya yang akan menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama kepada Kepala BPSDM. Pengusulan proposal KTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari atasan Penggerak Swadaya Masyarakat paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pemerintah tempat Penggerak Swadaya Masyarakat bertugas.
(2)Pengusulan proposal KTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.administratif; dan
2. b.substantif.
(3)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.pangkat paling rendah pembina utama muda dengan golongan ruang IV/c dan telah mendapatkan rekomendasi penetapan angka kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya untuk diangkat sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama;
2. b.mengikuti dan telah lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan;
3. c.penyampaian proposal KTI; dan
4. d.pengusulan oleh PPK atau PyB pada Instansi Pemerintah tempat Penggerak Swadaya Masyarakat bertugas, dengan melampirkan dokumen ketersediaan formasi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama.
(4)Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b yaitu tema dalam proposal KTI di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

(1)BPSDM melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan substantif.
(2)Berdasarkan hasil verifikasi pada ayat (1), Kepala BPSDM: 2021, No.1304
1. a.menyetujui proposal KTI yang dinilai sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif; atau
2. b.menolak pengusulan proposal KTI yang dinilai tidak memenuhi persyaratan administratif dan substantif.
(3)Dalam hal pengusulan proposal KTI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya yang akan menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama dapat mengajukan kembali pengusulan proposal KTI dengan memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

Pasal 6

(1)Pembimbingan KTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap pengusulan KTI yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
(2)Pembimbingan KTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses konsultasi dan asistensi terhadap pengusulan KTI yang telah disetujui.
(3)Pembimbingan KTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.substansi KTI; dan
2. b.metode penulisan KTI.
(4)Pembimbingan KTI terhadap substansi KTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mencapai kesesuaian substansi KTI dengan tema di bidang pemberdayaan masyarakat.
(5)Pembimbingan KTI terhadap metode penulisan KTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk mencapai kesesuaian metode KTI dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman penulisan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pemberdayaan masyarakat bagi penggerak swadaya masyarakat. 2021, No.1304

Pasal 7

(1)Pembimbingan KTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh tim pembimbing.
(2)Tim pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memberikan asistensi dan konsultasi dalam penyusunan KTI; dan
2. b.memberikan pendampingan pada saat pelaksanaan presentasi KTI.
(3)Tim pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang paling rendah pejabat setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama dari Instansi Pemerintah tempat Penggerak Swadaya Masyarakat bertugas yang diusulkan oleh PPK atau PyB; dan
2. b.1 (satu) orang paling rendah pejabat setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama dari Instansi Pembina.
(4)Tim pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang pakar pemberdayaan masyarakat.
(5)Tim pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPSDM.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tim pembimbing KTI memberikan tanggapan dan arahan terhadap KTI.
(2)Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya yang akan menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama melakukan penyesuaian KTI berdasarkan tanggapan dan arahan dari tim pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)KTI yang telah sesuai dengan tanggapan dan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 2021, No.1304 kembali kepada tim pembimbing untuk mendapat persetujuan.
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pengajuan presentasi KTI.

Pasal 9

Format pengusulan proposal KTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), persetujuan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dan persetujuan tim pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAKSANAAN PRESENTASI

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Presentasi KTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diikuti oleh Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya yang akan diangkat menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama yang telah mendapatkan persetujuan KTI dari tim pembimbing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
(2)Pelaksanaan Presentasi KTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.Sidang Tertutup; dan
2. b.Sidang Terbuka.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan presentasi KTI melalui Sidang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Instansi Pembina.
(2)Pelaksanaan presentasi KTI melalui sidang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kepala BPSDM. 2021, No.1304
(3)Jadwal pelaksanaan presentasi KTI melalui Sidang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Instansi Pembina secara tertulis kepada PPK atau PyB pada Instansi Pemerintah tempat Penggerak Swadaya Masyarakat bertugas.
(4)Berdasarkan penyampaian jadwal pelaksanaan presentasi KTI melalui Sidang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK atau PyB menugaskan Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya yang akan diangkat menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama untuk mengikuti Sidang Tertutup.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…