DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Agustus 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Budaya Kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);

2.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG BUDAYA KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Budaya Kerja adalah sikap serta perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
4.Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, serta merupakan sebuah hubungan yang bertanggungjawab antar para pihak, berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja.
5.Profesional adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu Pegawai ASN dalam melaksanakan pekerjaannya yang didasarkan atas penguasaan kemampuan teknis, manajerial, dan sosio-kultur, serta berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatannya.
6.Integritas adalah keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh antara potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, serta mewujudkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.
7.Kebersamaan adalah adalah keadaan yang menunjukkan kolektifitas dan keeratan hubungan antar individu Pegawai ASN dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara bersama yang didasarkan atas rasa kekeluargaan/persaudaraan untuk mewujudkan tujuan bersama atau tujuan organisasi.
8.Log Book adalah catatan individu setiap pegawai ASN di Kementerian yang berisi mengenai rencana dan realisasi kerja dalam sekuen waktu tertentu dan dibuat oleh pegawai yang bersangkutan.
9.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.mendorong terbentuknya sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja pegawai ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
b.meningkatkan kinerja pegawai ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II

NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 3

(1)Nilai Budaya Kerja pegawai ASN Kementerian, terdiri atas:
1. a.Akuntabel;
2. b.Profesional;
3. c.Integritas; dan
4. d.Kebersamaan.
(2)Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki slogan masing-masing, sebagai berikut:
1. a.siap dan berani bertanggung jawab;
2. b.kerja keras, cerdas, tuntas, ikhlas, kualitas;
3. c.selaras dalam pemikiran, ucapan dan tindakan; dan
4. d.satu untuk semua, semua untuk satu.

Pasal 4

Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki dimensi, sebagai berikut:

a.pemahaman kepada makna kerja;
b.sikap terhadap kerja atau apa yang dikerjakan;
c.sikap terhadap lingkungan pekerjaan;
d.sikap terhadap waktu kerja;
e.sikap terhadap alat yang dipergunakan;
f.etos kerja; dan
g.perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan.

Pasal 5

(1)Variabel perilaku untuk dimensi pemahaman kepada makna bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digambarkan dengan mampu mencapai sasaran demi kelancaran tugas.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membandingkan catatan rencana kerja dengan catatan realisasi kerja dalam log book.

Pasal 6

(1)Variabel perilaku untuk dimensi sikap terhadap pekerjaan atau apa yang dikerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digambarkan dengan kesiapan untuk menerima dan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengetahui apa yang telah direalisasikan melebihi apa yang direncanakan berdasarkan log book.

Pasal 7

(1)Variabel perilaku untuk dimensi sikap terhadap lingkungan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digambarkan dengan menghargai kontribusi setiap orang terhadap kinerja yang dicapai.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memilih pegawai berprestasi pada jabatan fungsional dan struktural setiap setahun sekali yang dinilai oleh seluruh pegawai ASN di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 8

(1)Variabel perilaku untuk dimensi sikap terhadap waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digambarkan dengan setiap saat selalu berbuat kebaikan dalam niat, ucapan, dan tindakan.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghitung jumlah penugasan yang diselesaikan dengan tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh penugasan yang diberikan oleh atasan kepada pegawai yang bersangkutan dalam satu tahun berdasarkan log book.

Pasal 9

(1)Variabel perilaku untuk dimensi sikap terhadap alat yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digambarkan dengan hemat, cermat, efisien, dan mengembalikan segala sesuatu yang digunakan pada tempatnya.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan jumlah koreksi draft tercetak tidak lebih dari 3 (tiga) kali, selalu menjaga kebersihan lingkungan kerja, serta menjaga agar alat selalu tersedia dan siap dipergunakan.

Pasal 10

(1)Variabel perilaku untuk dimensi etos kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digambarkan dengan selalu mendorong untuk tegaknya aturan kerja.
(2)Cara mengukur variabel perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan tingkat pelanggaran disiplin pegawai dan aturan kerja berdasarkan hasil pengawasan melekat.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…