DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2018 maka Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2017-2019 perlu www.peraturan.go.id 2018, No.1709 dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2018-2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, www.peraturan.go.id 2018, No.1709 Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 808);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2018-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Road Map RB Kemendesa PDTT adalah dokumen Reformasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi www.peraturan.go.id 2018, No.1709 untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019.
2.Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3.Menteri adalah menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4.Kelompok Kerja Area Perubahan yang selanjutnya disebut Pokja adalah pelaksana dari Road Map RB Kemendesa PDTT.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam:
1. a.perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi; dan
2. b.penilaian kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi internal dan eksternal Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar Road Map RB Kemendesa PDTT dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran reformasi birokrasi dapat terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam rencana strategis Kementerian 2018-2019 serta dalam rencana aksi tahunan.

Pasal 3

(1)Road Map RB Kemendesa PDTT dijabarkan oleh setiap unit kerja di Kementerian ke dalam program tahunan masing-masing.
(2)Dalam rangka operasionalisasi Road Map RB Kemendesa PDTT, disusun rencana aksi program kegiatan dari 8 www.peraturan.go.id 2018, No.1709 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi pada setiap unit kerja.

BAB II

KERANGKA ROAD MAP RB KEMENDESA PDTT

Pasal 4

(1)Kerangka Road Map RB Kemendesa PDTT Tahun 2018- 2019 merupakan pelaksanaan road map reformasi birokrasi tahap kedua yang didasarkan pada:
1. a.hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2017-2018;
2. b.hasil asesmen kesiapan organisasi; dan
3. c.kerangka program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015- 2019.
(2)Kerangka Road Map RB Kemendesa PDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan kesesuaian dengan target makro keberhasilan reformasi birokrasi, besaran perubahan yang ditetapkan di level kementerian, dan bentuk kelembagaan pelaksana reformasi birokrasi di Kementerian.

Pasal 5

(1)Area perubahan Refomasi Birokrasi terdiri atas 8 (area) perubahan yang meliputi:
1. a.Manajemen Perubahan;
2. b.Penataan Peraturan Perundang-undangan; www.peraturan.go.id 2018, No.1709
3. c.Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. d.Penataan Tata Laksana;
5. e.Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
6. f.Penguatan Pengawasan;
7. g.Penguaatan Akuntabilitas Kinerja; dan
8. h.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
(2)Dalam melaksanakan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Pokja pada Kementerian dan setiap unit kerja.
(3)Pokja pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
(4)Pokja pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 6

(1)Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai kendala sebagai berikut:
1. a.belum tersusun rencana aksi dalam mengawal pelaksanaan rencana kerja yang tertuang di dalam Road Map RB Kemendesa PDTT; dan
2. b.belum terlatihnya agen perubahan yang ditetapkan dalam menyusun rencana kerja perubahan dan penerapannya.
(2)Pokja Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:
1. a.penyusunan rencana aksi tahunan masing-masing Pokja berdasarkan hasil review Road Map RB Kemendesa PDTT;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan internalisasi rencana aksi Pokja;
3. c.melakukan pelatihan kepada agen perubahan untuk penyusunan rencana kerja; dan
4. d.melakukan forum diskusi antaragen perubahan yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan sekali. www.peraturan.go.id 2018, No.1709

Pasal 7

(1)Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai kendala sebagai berikut:
1. a.belum membentuk sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.terdapat peraturan perundang-undangan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang perlu direvisi.
(2)Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
1. a.menyempurnakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat;
2. b.mengintegrasikan sesuai dengan rumpun substansi masalah yang memiliki karakteristik sejenis;
3. c.mengharmonisasikan peraturan perundang- undangan, baik secara internal Kementerian maupun dengan kementerian/lembaga lain;
4. d.mencabut atau membatalkan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru;
5. e.menetapkan kebijakan yang didukung dengan dasar hukum yang kuat dan mengikat sehingga pelaksanaannya baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun mitra pembangunan sesuai dengan tujuan penetapan kebijakan; dan
6. f.menindaklanjuti dekegasian pembentukan peraturan pelaksanaan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
(3)Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:
1. a.mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan peraturan perundang-undangan yang prioritas;
2. b.melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yang tidak relevan; www.peraturan.go.id 2018, No.1709
3. c.menyusun dan menetapkan peraturan perundang- undangan yang prioritas Tahun 2019;
4. d.sosialisasi dan internalisasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.melakukan pengembangan terhadap Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis daring dan integrasi.

Pasal 8

(1)Penataan dan Penguatan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai kendala sebagai berikut:
1. a.belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap struktur organisasi tata laksana Kementerian; dan
2. b.struktur organisasi yang ada dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kinerja yang akan dihasilkan.
(2)Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:
1. a.menyusun standar operasional prosedur monitoring dan evaluasi struktur organisasi tata laksana internal Kementerian dan sosialisasi standar operasional prosedur dalam menyelaraskan dengan kinerja yang akan dihasilkan;
2. b.sosialisasi standar operasional prosedur ke unit kerja eselon I;
3. c.monitoring dan evaluasi keseuaian antara kinerja yang dihasilkan oleh setiap unit kerja eselon I dengan struktur organisasi yang ada mendukung kinerja Kementerian; dan
4. d.menyusun alternatif struktur organisasi Kementerian. www.peraturan.go.id 2018, No.1709

Pasal 9

(1)Penataan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai kendala sebagai berikut:
1. a.bussiness process dan standard operasional procecure; dan
2. b.E-government yang didasarkan pada keterbukaan informasi public sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang E-government di Kementerian.
(2)Pokja Penataan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:
1. a.menyelaraskan bisnis proses dengan standar operasional prosedur untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi antar unit/satuan kerja dalam menyusun program dan kegiatan guna pencapaian sasaran strategis Kementerian;
2. b.menyusun keterkaitan proses layanan untuk setiap jenis layanan yang diberikan;
3. c.menyusun desain pemberian layanan antar jenis layanan yang terkait;
4. d.mengimplimentasikan desain pemberian layanan terpadu ke dalam sistem aplikasi; dan
5. e.menyusun Peraturan Menteri tentang jenis informasi yang dapat disampaikan kepada publik.

Pasal 10

(1)Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai kendala sebagai berikut:
1. a.penilaian kinerja pegawai: 1) keterkaitan kinerja individu antarlevel jabatan belum terlihat secara jelas; dan www.peraturan.go.id 2018, No.1709 2) manajemen kinerja individu belum diinisiasi untuk penyusunan pengembangan karier pegawai.
2. b.pengembangan kompetensi jabatan: 1) belum tersedianya standar kompetensi jabatan baru pada pada tahapan penyusunan kamus kompetensi jabatan; dan 2) asesmen yang dilakukan kepada pegawai belum mengacu kepada standar kompetensi jabatan.
3. c.Sistem Informasi Kepegawaian yang belum terintegrasi dengan dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara.
(2)Pokja penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:
1. a.menyusun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian;
2. b.melakukan sosialisasi dan internalisasi Peraturan Menteri tentang Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian;
3. c.melakukan identifikasi tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas;
4. d.membangun sistem informasi kepegawaian yang dapat meng-update data pegawai yang ada di Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. e.melakukan sosialisasi dan internalisasi Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Kementerian;
6. f.melakukan pelatihan terhadap pegawai yang sepenuhnya mengacu kepada hasil identifikasi pelatihan yang dilakukan;
7. g.melakukan bimbingan teknis penerapan Sistem Informasi Kepegawaian; dan
8. h.launching Smart Office Kementerian. www.peraturan.go.id 2018, No.1709

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…