DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); DRAFTED 01082016 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2.Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah pedoman tertulis yang berisi norma atau etika yang mengatur perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab maupun dalam pergaulan sehari-hari.
3.Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non-struktural pada instansi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
5.Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah para pihak terkait yang bersifat perorangan maupun kelompok, dan dapat berbentuk instansi atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, asosiasi, dan organisasi atau lembaga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau mempunyai kepentingan dengan produk/layanan yang dihasilkan oleh pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
c.menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai Negeri Sipil; dan
d.meningkatkan etos kerja dan kualitas kerja yang Akuntabilitas, Profesionalisme, Integritas dan Kebersamaan.

BAB III

PINSIP DASAR

Pasal 3

(1)Prinsip dasar Kode Etik Pegawai tercermin dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.
(2)Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.setia dan taat kepada Negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta memgang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
3. c.mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. d.memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
5. e.menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
(3)Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV

NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK

Pasal 4

Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi:

a.ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.semangat nasionalisme;
d.mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
e.ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
f.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g.tidak diskriminatif;
h.profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
i.semangat jiwa korps.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari- hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.mengangkat harkat dan martabat Bangsa dan Negara;
c.menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
e.akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
f.tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
g.menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
h.tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c.melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
d.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e.menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
f.memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g.patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
h.mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
i.berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.mewujudkan pola hidup sederhana;
b.memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
c.memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
d.tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
e.berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b.bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c.menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d.berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
e.memiliki daya juang yang tinggi;
f.memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g.menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
h.berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.

Pasal 10

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.saling meghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
b.memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
c.saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
d.menghargai perbedaan pendapat;
e.menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
f.menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
g.berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

(1)Pegawai yang melanggar Kode Etik Pegawai dikenakan sanksi moral.
(2)Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3)Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pernyataan secara tertutup; atau
2. b.pernyataan secara terbuka.
(4)Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
(5)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
(6)Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…