DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian, sistem informasi dan sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu mengatur sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; SALINAN http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_18_tahun_2017
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_18_tahun_2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain.
2.Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
3.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut SIMPEG KDPDTT adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara daring (online) yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
4.Sistem informasi adalah sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), sumber daya manusia (brainware), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_18_tahun_2017
5.Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
6.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
7.Pejabat Pembina SIMPEG KDPDTT adalah Sekretaris Jenderal.
8.Pejabat Pengelola SIMPEG KDPDTT adalah pejabat Administrator pada biro yang menangani bidang kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.
9.Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
10.Komponen SIMPEG KDPDTT adalah pelaksana yang ditunjuk membantu pejabat pengelola SIMPEG KDPDTT dan pejabat pengelola kepegawaian dalam pengelolaan SIMPEG KDPDTT.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pengelolaan data kepegawaian sehingga dapat mempercepat pengelolaan dan penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai pendukung manajemen kepegawaian.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data kepegawaian, informasi manajemen kepegawaian dan data belanja pegawai. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_18_tahun_2017

Pasal 4

Sasaran Peraturan Menteri ini yaitu untuk tercapainya kelancaran administrasi kepegawaian, khususnya dalam rangka penyajian data kepegawaian di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sehingga dapat mendukung tugas pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 5

SIMPEG KDPDTT merupakan bagian dari sistem informasi manajemen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II

DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 6

(1)Data Kepegawaian meliputi data kepegawaian sejak pegawai diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pensiun atau diberhentikan/mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Rumah (Home);
  1. 1.Biodata: a) Profil; b) Pangkat; c) Jabatan; d) Organisasi; e) Jasa; f) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; g) Hukuman; h) Cuti; i) Tugas Luar Negeri; dan j) Bahasa; http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_18_tahun_2017
  2. 2.Riwayat Pendidikan: a) Pendidikan Umum; b) Diklat Struktural; c) Diklat Fungsional; d) Diklat Teknis; e) Penataran; f) Seminar; g) Kursus; h)Diklat Pemerintahan; i) Penyaji Seminar; dan j) Karya Tulis/Makalah; dan
  3. 3.Data Keluarga: a) Data Suami/Istri; b) Data Anak; c) Data Ayah; dan d) Data Ibu;
2. b.Pemutakhiran Data yaitu masukan/pemutakhiran (input/update) Data Pegawai; dan
3. c.Layanan Pegawai:
  1. 1.Kehadiran;
  2. 2.Tunjangan Kinerja;
  3. 3.Kehadiran Bulanan;
  4. 4.Hitung Tunjangan;
  5. 5.Dosir; a) Laporan Pemasukan Dokumen; dan b) Unggah Dokumen;
  6. 6.Izin Cuti;
  7. 7.Penilaian Kinerja; a) Aktivitas Pegawai; b) Penilaian Kinerja Pegawai; dan c) Laporan Penilaian Kinerja; dan
  8. 8.Sasaran Kinerja Pegawai a) Kegiatan Tugas Jabatan; dan b) Realisasi.
(3)Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, maupun jenjang karir pegawai. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_18_tahun_2017
(4)Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian.
(5)Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan:
1. a.rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
2. b.formasi pegawai;
3. c.mutasi yang disebabkan adanya perubahan data pegawai yaitu kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pindah unit kerja dan pindah Instansi;
4. d.daftar Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
5. e.Usulan Tunjangan Keluarga.

BAB III

PENGELOLA SIMPEG KDPDTT

Pasal 7

Setiap pimpinan Unit Kerja Eselon I wajib melakukan pengelolaan data dan informasi kepegawaian pada satuan kerja masing-masing melalui SIMPEG KDPDTT.

Pasal 8

(1)Dalam rangka operasionalisasi SIMPEG KDPDTT dilakukan pembinaan dan pengelolaan SIMPEG KDPDTT.
(2)Pembinaan SIMPEG KDPDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina SIMPEG KDPDTT.
(3)Pengelolaan SIMPEG KDPDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola SIMPEG KDPDTT.
(4)Dalam rangka penghimpunan data kepegawaian, Pejabat Pengelola SIMPEG KDPDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_18_tahun_2017

Pasal 9

(1)Dalam rangka pengelolaan SIMPEG KDPDTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pejabat Pengelola SIMPEG KDPDTT dibantu oleh:
1. a.Super Admin;
2. b.Pengawas Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika;
3. c.Super Komponen; dan
4. d.Komponen.
(2)Super Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas dan bertanggung jawab atas pengolahan data kepegawaian dan/atau penyediaan informasi kepegawaian pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(3)Pengawas Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung SIMPEG KDPDTT.
(4)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diperlukan dapat melibatkan programer dalam melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung SIMPEG KDPDTT.
(5)Super Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas dan bertanggung jawab dalam pengolahan data kepegawaian dan/atau penyediaan informasi kepegawaian pada unit kerja eselon I teknis.
(6)Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas dan bertanggung jawab dalam pengolahan data kepegawaian dan/atau penyediaan informasi kepegawaian pada unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal maupun unit teknis yang menangani tata usaha. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_18_tahun_2017
(7)Super Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Ketua/Pejabat Pembina SIMPEG KDPDTT dijabat oleh Kepala Biro yang menangani bidang kepegawaian, Sekretariat Jenderal;
2. b.Sekretaris/Pejabat Pengelola SIMPEG KDPDTT dijabat oleh Administrator bagian yang menangani bidang data dan informasi kepegawaian, Sekretariat Jenderal; dan
3. c.Operator SIMPEG KDPDTT dijabat oleh Pengawas dan dibantu oleh Pelaksana bidang data dan informasi kepegawaian, Sekretariat Jenderal.
(8)Pengawas Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh operator informasi dan teknologi pada bidang yang menangani pengembangan sistem informasi dan sumber daya informatika pada badan yang menangani informatika.
(9)Super Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh operator SIMPEG KDPDTT pada bagian yang menangani bidang kepegawaian masing-masing Unit Kerja Eselon I.
(10)Operator SIMPEG KDPDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(11)Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh operator SIMPEG KDPDTT pada bagian yang menangani tata usaha pada masing-masing Unit Kerja Eselon II.
(12)Operator SIMPEG KDPDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 10

Super Admin, Pengawas Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika, Super Komponen dan Komponen sebagaimana http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_18_tahun_2017 dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat

(11)ditetapkan oleh Pejabat Pembina SIMPEG KDPDTT atas usul Pejabat Pengelola SIMPEG KDPDTT.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…