DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2020

Nomor: 18
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Proses Bisnis Antar Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1257); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PROSES BISNIS ANTAR UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan Proses Bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan keluaran. Proses Bisnis yang berbelit dan tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan Peta Proses Bisnis yang mampu menggambarkan Proses Bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2.Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3.Pengguna adalah penerima keluaran yang dihasilkan suatu Proses Bisnis sesuai dengan kebutuhannya.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian dalam membangun, menata, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Proses Bisnis.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.menciptakan tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit kerja di Kementerian;
b.mendorong setiap unit kerja eselon I memiliki Proses Bisnis dan prosedur baku pada setiap tugas dan fungsi; dan
c.mendorong setiap unit kerja eselon I untuk memberikan pelayanan terbaik dan memiliki kualitas tinggi, baik kepada masyarakat Pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan.

BAB II

PROFIL KEMENTERIAN A. Nama Organisasi Nama organisasi, yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 4

Peta Proses Bisnis memuat seluruh Peta Proses Bisnis di lingkungan Kementerian sesuai dengan tugas, fungsi, dan struktur organisasi.

Pasal 5

(1)Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan prinsip:
1. a.definitif;
2. b.urutan;
3. c.pelanggan atau pengguna layanan;
4. d.nilai tambah;
5. e.keterkaitan;
6. f.fungsi silang;
7. g.sederhana representatif; dan
8. h.konsensus subyektif.
(2)Prinsip definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
(3)Prinsip urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
(4)Prinsip pelanggan atau pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
(5)Prinsip nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
(6)Prinsip keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan suatu proses yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
(7)Prinsip fungsi silang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
(8)Prinsip sederhana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
(9)Prinsip konsensus subyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan kesepakatan seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

Pasal 6

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk:

a.dasar penataan organisasi; dan
b.penyusunan dan perbaikan:
1. 1.prosedur operasional standar;
2. 2.standar pelayanan publik; dan
3. 3.analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 7

(1)Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.Peta Proses Bisnis L0 (level nol); dan
2. b.Peta Proses Bisnis L1 (level satu).
(2)Peta Proses Bisnis L0 (level nol) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Peta Proses Bisnis L1 (level satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja eselon I yang bersangkutan.

BAB III

PENUTUP Kementerian sebagai salah satu bagian dari Kabinet Kerja Jokowi-Ma’ruf mempunyai mandat untuk mewujudkan perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing dalam mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Pasal 8

(1)Pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh sekretaris jenderal kepada Menteri.

Pasal 9

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan Peta Proses Bisnis.

Pasal 10

(1)Selain berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penyempurnaan Peta Proses Bisnis dapat dilakukan berdasarkan usul unit kerja eselon I.
(2)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan unit kerja eselon I kepada sekretaris jenderal.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…