DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi www.peraturan.go.id 2021, No.1284 sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. www.peraturan.go.id 2021, No.1284

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap dan pegawai lain yang diangkat dalam jangka waktu tertentu dan dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2.Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah proses pengadaan pegawai dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa jenis pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
3.Analisis Kebutuhan Pegawai adalah proses yang logis, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan, melalui analisis beban kerja.
4.Satuan Kerja adalah unit organisasi lini kementerian yang melaksanakan kegiatan kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
5.Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.Kontrak Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PPNPN. www.peraturan.go.id 2021, No.1284
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

PENGADAAN PPNPN

Pasal 2

(1)Pengadaan PPNPN dilakukan secara terpusat oleh sekretariat jenderal c.q. biro kepegawaian dan organisasi, untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada masing- masing satuan kerja.
(2)Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan kebutuhan pegawai kepada biro kepegawaian dan organisasi.

Pasal 3

(1)Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PPNPN meliputi pekerjaan teknis dan administratif di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(2)Pekerjaan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan yang bersifat dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing satuan kerja.
(3)Pekerjaan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. www.peraturan.go.id 2021, No.1284

Pasal 4

(1)Perencanaan kebutuhan PPNPN dilakukan dalam kurun waktu tertentu dilakukan berdasarkan pengajuan usulan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2)Pengajuan usulan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan Analisis Kebutuhan Pegawai oleh unit yang membidangi kepegawaian pada masing-masing satuan kerja.
(3)Hasil Analisis Kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh biro kepegawaian dan organisasi.
(4)Hasil Analisis Kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi nama jabatan dan jumlah PPNPN yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan sebagai penetapan kebutuhan PPNPN.
(5)Penetapan kebutuhan PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

(1)PPNPN harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
3. c.pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.berkelakuan baik; dan www.peraturan.go.id 2021, No.1284
6. f.kemampuan teknis sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.
(2)Persyaratan kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dan ditetapkan dengan keputusan kepala unit kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan seleksi pengadaan PPNPN dilaksanakan sesuai dengan penetapan kebutuhan PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Dalam pelaksanaan seleksi pengadaan PPNPN, sekretaris jenderal membentuk tim seleksi.
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menyusun jadwal pelaksanaan seleksi;
2. b.mengumumkan pengadaan PPNPN;
3. c.menyusun materi seleksi;
4. d.melaksanakan seleksi;
5. e.memeriksa dan mengolah data tes;
6. f.menetapkan hasil seleksi; dan
7. g.melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Sekretaris Jenderal.
(4)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(5)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan/atau pejabat fungsional di lingkungan Kementerian. www.peraturan.go.id 2021, No.1284
(6)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

(1)Tahapan seleksi pengadaan PPNPN terdiri atas:
1. a.pengumuman pengadaan;
2. b.penerimaan berkas lamaran;
3. c.seleksi administrasi berkas lamaran;
4. d.pengumuman hasilseleksi administrasi dan pengumuman pelaksanaan tes;
5. e.pelaksanaan tes;
6. f.pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes; dan
7. g.penetapan dan pengumuman hasil seleksi.
(2)Tahapan seleksi pengadaan PPNPN sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara transparan.

Pasal 8

(1)Pengumuman pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi persyaratan PPNPN, jenis pekerjaan dan jumlah PPNPN yang dibutuhkan, dan sumber anggaran.
(2)Pengumuman pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pengumuman.

Pasal 9

Penerimaan berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang telah masuk dicatat dan dituangkan dalam berita acara penutupan buku register surat masuk.

Pasal 10

(1)Seleksi administrasi berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan www.peraturan.go.id 2021, No.1284 terhadap lamaran berdasarkan berita acara penutupan buku register surat masuk.
(2)Hasil seleksi administrasi berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi administrasi berkas lamaran.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…