DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Agustus 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Nomor 5598);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2.Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP adalah panduan bagi evaluator/APIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di unit kerja dan / atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3.Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.
4.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
5.Evaluasi Atas Implementasi SAKIP adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah oleh Inspektorat Jenderal.
6.Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat Jenderal yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja unit kerja yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan.
7.Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II

PERENCANAAN EVALUASI A. Desain Evaluasi Dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan beberapa kendala (constraint) yang secara umum dihadapi oleh evaluator, yaitu waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi.

Pasal 2

(1)Inspektorat Jenderal melaksanakan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
(2)Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam setahun selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun berikutnya.
(3)Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP menggunakan kertas kerja evaluasi.
(4)Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk LHE yang ditandatangani oleh penanggung jawab Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.
(5)LHE diterbitkan paling lambat 15 hari kerja setelah selesainya pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.
(6)Rencana kegiatan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan.

BAB III

PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP A. Survei Pendahuluan

Pasal 3

Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi:

a.maksud dan tujuan;
b.ruang lingkup;
c.metodologi evaluasi;
d.teknik evaluasi;
e.materi evaluasi;
f.kertas kerja evaluasi;
g.penilaian dan penyimpulan; dan
h.pelaporan hasil evaluasi.

Pasal 4

Materi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

a.perencanaan kinerja;
b.pengukuran kinerja;
c.pelaporan kinerja; dan
d.pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Pasal 5

Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.dokumen rencana strategik;
b.dokumen rencana kerja tahunan; dan
c.dokumen penetapan kinerja.

Pasal 6

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.indikator kinerja utama; dan
b.pengukuran kinerja.

Pasal 7

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a.pemenuhan pelaporan;
b.penyajian informasi kinerja; dan
c.pemanfaatan informasi kinerja.

Pasal 8

Pencapaian sasaran/kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a.ketepatan sasaran;
b.ketepatan indikator kinerja;
c.ketepatan target;
d.keandalan informasi mengenai kinerja; dan
e.keselarasan kinerja outcome dengan outcome yang ingin dicapai dalam rencana strategis.

BAB IV

PELAPORAN HASIL EVALUASI Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.

Pasal 9

(1)Semua unit kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi LHE.
(2)Inspektorat Jenderal memantau tindak lanjut LHE.
(3)Unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Uraian Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Eko Bambang Riadi

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…