DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2021, No.1302
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 192);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1143);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256); 2021, No.1302 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan.
3.Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.
4.Pemberdayaa Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 2021, No.1302
5.Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penggerak Swadaya Masyarakat untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
6.Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Penggerak Swadaya Masyarakat yang berisi rincian uraian kegiatan dengan mencantumkan nilai Angka Kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam PAK.
7.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai serta menilai capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat dalam bentuk angka kredit Penggerak Swadaya Masyarakat.
8.Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat HPAK adalah hasil akhir penilaian angka kredit Penggerak Swadaya Masyarakat pada periode sidang pleno yang ditetapkan oleh Tim Penilai setelah pelaksanaan sidang dan dituangkan dalam bentuk tabel penilaian.
9.Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK adalah laporan hasil akhir penilaian angka kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai yang hadir dalam rapat pleno penilaian angka kredit untuk ditetapkan menjadi keputusan
10.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam jabatan fungsional. 2021, No.1302

BAB II

TATA KERJA TIM PENILAI

Pasal 2

(1)Tim Penilai terdiri atas:
1. a.Tim Penilai pusat;
2. b.Tim Penilai unit kerja;
3. c.Tim Penilai instansi;
4. d.Tim Penilai provinsi; dan
5. e.Tim Penilai kabupaten/kota.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memeriksa keselarasan dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan dengan kegiatan yang dinilai;
2. b.memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
4. d.memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
5. e.melakukan pemantauan penilaian Angka Kredit terhadap capaian tugas jabatan;
6. f.memberikan pertimbangan penilaian sasaran kinerja pegawai; dan
7. g.memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengembangan karir Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pasal 3

(1)Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi kegiatan pemberdayaan masyarakat, unsur kepegawaian, dan Penggerak Swadaya Masyarakat. 2021, No.1302
(2)Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan susunan:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 4

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi syarat:

a.menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat Penggerak Swadaya Masyarakat yang dinilai;
b.memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat; dan
c.aktif melakukan penilaian.

Pasal 5

(1)Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)mempunyai masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

(1)Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)dapat dibantu oleh sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengadministrasikan setiap usulan penetapan Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat;
2. b.memverifikasi kelengkapan usulan penilaian Angka Kredit;
3. c.membuat jadwal rapat dan persidangan; 2021, No.1302
4. d.memfasilitasi penyelenggaraan rapat dan persidangan;
5. e.menuangkan Angka Kredit Penggerak Swadaya Masyarakat yang disepakati pada formulir PAK;
6. f.merangkum semua catatan Tim Penilai tentang ketidaksesuaian hasil penilaian Tim Penilai dengan Angka Kredit yang diusulkan sebagai dokumen;
7. g.merangkum hasil kesepakatan penilaian sidang pleno ke dalam format HPAK;
8. h.menyusun naskah BAPAK Penggerak Swadaya Masyarakat hasil penilaian akhir yang ditandatangani oleh Tim Penilai;
9. i.menyusun PAK;
10. j.mengusulkan penandatanganan PAK kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
11. k.mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti pelaksanaan kegiatan Penggerak Swadaya Masyarakat yang telah dinilai;
12. l.menggandakan dan mendistribusikan PAK kepada Penggerak Swadaya Masyarakat yang dinilai melalui unit kerjanya;
13. m.menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang; dan
14. n.melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada ketua Tim Penilai.

Pasal 7

(1)Tim Penilai pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a melakukan penilaian Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli madya dan Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama. 2021, No.1302
(2)Ketua Tim Penilai pusat paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama di lingkungan Instansi Pembina.
(3)Sekretaris Tim Penilai pusat harus berasal dari unsur yang membidangi kepegawaian di lingkungan Instansi Pembina.
(4)Anggota Tim Penilai pusat melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang Penggerak Swadaya Masyarakat.
(5)Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, anggota Tim Penilai pusat dapat diangkat dari pegawai negeri sipil lain di lingkungan Instansi Pembina yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Tim Penilai pusat memiliki anggota yang berasal dari unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan jabatan fungsional, dan unit kerja tempat Penggerak Swadaya Masyarakat bertugas.

Pasal 9

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai pusat dan sekretariat ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan Instansi Pembina.

Pasal 10

(1)Tim Penilai unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b melakukan penilaian Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat ahli pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat ahli muda di lingkungan Instansi Pembina. 2021, No.1302
(2)Ketua Tim Penilai unit kerja berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penggerak Swadaya Masyarakat ahli utama di lingkungan Instansi Pembina.
(3)Sekretaris Tim Penilai unit kerja berasal dari unsur yang membidangi kepegawaian di lingkungan Instansi Pembina.
(4)Anggota Tim Penilai unit kerja melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang Penggerak Swadaya Masyarakat.
(5)Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, anggota Tim Penilai unit kerja dapat diangkat dari pegawai negeri sipil lain di lingkungan Instansi Pembina yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk tim penilai unit kerja memiliki anggota yang berasal dari unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan jabatan fungsional, dan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi kepegawaian di tempat Penggerak Swadaya Masyarakat ditugaskan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…