DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11.Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
18.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 876); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
4.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
6.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang bersifat (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8.Satuan Kerja adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I/unit organisasi dan atau kebijakan Pemerintah.
9.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
11.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
12.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
13.Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
14.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB III

RUANG LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN DAN DITUGASKAN

Pasal 3

(1)Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Tahun 2017 kepada Gubernur merupakan kegiatan yang bersifat nonfisik bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(2)Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Tahun 2017 yang ditugaskan kepada pemerintah daerah merupakan kegiatan yang bersifat fisik di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(3)Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Tahun 2017 yang dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)terdiri atas program yang meliputi:
1. a.pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. b.pembangunan daerah tertinggal;
3. c.penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; dan
4. d.pengembangan kawasan transmigrasi.
(4)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
1. a.sinkronisasi dan koordinasi perencanaan;
2. b.fasilitasi/dukungan;
3. c.bimbingan teknis;
4. d.penyuluhan;
5. e.supervisi;
6. f.pembinaan; dan
7. g.pengawasan dan pengendalian.
(5)Rincian daerah penerima urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Tahun 2017 yang dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan dalam Renja K/L yang mengacu pada RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2017.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 4

(1)Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada gubernur.
(2)Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
(3)Pelimpahan sebagian urusan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.

Pasal 5

(1)Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, gubernur harus:
1. a.melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
2. b.menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
(2)Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(3)Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilimpahkan kepada gubernur wajib berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 6

(1)Gubernur menetapkan SKPD Provinsi yang bertanggungjawab di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(2)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian.
(3)Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, yang terdiri atas:
1. a.Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;;
2. b.Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
(4)Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan menyampaikan hasil penetapan kepada Eselon I terkait.
(5)Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri dengan tembusan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I terkait.
(6)Apabila ada penggantian pejabat pengelola keuangan, Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, segera merevisi dan menetapkan pejabat pengelola keuangan dekonsentrasi yang baru dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada Menteri dengan tembusan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I terkait.
(7)SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai:
1. a.pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
2. b.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 7

(1)Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk melaksanakan kebijakan Pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai tugas pembantuan.
(2)Gubernur atau bupati/walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik fisik maupun administrasi.
(3)Penugasan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
(4)Gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.
(5)Gubernur atau bupati/walikota tidak diperkenankan mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, kecuali pejabat pengelola keuangan dimaksud berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi persyaratan.

Pasal 8

(1)Gubernur atau bupati/walikota menetapkan SKPD pelaksana tugas pembantuan Kementerian.
(2)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan tugas pembantuan Kementerian.
(3)Gubernur atau bupati/walikota diberi wewenang mengusulkan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan kepada Menteri, terdiri atas:
1. a.Kuasa Pengguna Anggaran; dan
2. b.Bandahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
(4)Menteri menetapkan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(5)Apabila ada pergantian pejabat pengelola keuangan, gubernur atau bupati/walikota segera mengusulkan pejabat pengelola keuangan yang baru kepada Menteri.

Pasal 9

Pejabat pengelola keuangan dalam mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 10

(1)Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan BMN.
(2)BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(3)SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.
(4)BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
(5)Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.
(6)Penghibahan, penatusahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN/barang milik daerah.
(7)Tata cara pengelolaan BMN serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur.
(2)Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan administrasi keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota.
(3)Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Dekonsentrasi bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
(4)Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.
(5)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…