DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021

Nomor: 20
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2021, No.1371
3.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
5.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
6.Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
7.Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG SATU DATA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, www.peraturan.go.id 2021, No.1371 mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2.Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi adalah kebijakan tata kelola data bidang bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
3.Walidata adalah unit kerja pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
4.Produsen Data adalah unit kerja pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6.Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
7.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu. www.peraturan.go.id 2021, No.1371
8.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11.Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
12.Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

BAB II

DATA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 2

(1)Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi terdiri atas:
1. a.pembangunan desa dan perdesaan;
2. b.percepatan pembangunan daerah tertinggal;
3. c.pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; www.peraturan.go.id 2021, No.1371
4. d.pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
5. e.pengembangan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
6. f.pengembangan dan informasi desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(2)Rincian Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi oleh:

a.Walidata;
b.Produsen Data; dan
c.Forum Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

Pasal 4

(1)Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan informasi pada Kementerian. www.peraturan.go.id 2021, No.1371
(2)Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. b.menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
3. c.membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
(3)Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1)Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan setiap unit kerja eselon I yang menghasilkan Data.
(2)Produsen Data mempunyai tugas:
1. a.memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
2. b.menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. c.menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
(3)Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.peraturan.go.id 2021, No.1371

Pasal 6

(1)Forum Satu Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
1. a.Pembina Data tingkat Pusat;
2. b.Walidata; dan
3. c.Produsen Data.
(2)Forum Satu Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walidata.
(3)Forum Satu Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membahas:
1. a.daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
2. b.daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
3. c.rencana aksi Satu Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
4. d.pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata; dan
5. e.rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
6. f.kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan kebutuhan; dan
7. g.penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. www.peraturan.go.id 2021, No.1371
(4)Forum Satu Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi berkoordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5)Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Forum Satu Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dapat melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 7

Penyelenggaraan Satu Data bidang desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi terdiri atas:

a.perencanaan Data;
b.pengumpulan Data;
c.pemeriksaan Data; dan
d.penyebarluasan Data.

Pasal 8

(1)Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya; www.peraturan.go.id 2021, No.1371
2. b.penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
3. c.penentuan rencana aksi Satu Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(2)Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh instansi pusat melalui Forum Satu Data Indonesia.

Pasal 9

(1)Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a dilakukan dengan menghindari duplikasi.
(2)Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan berdasarkan:
1. a.arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
2. b.kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
3. c.rekomendasi Pembina Data.
(3)Daftar Data yang akan dikumpulkan paling sedikit memuat:
1. a.Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
2. b.jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(4)Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Kementerian. www.peraturan.go.id 2021, No.1371

Pasal 10

(1)Walidata dapat mengusulkan daftar Data yang telah dikumpulkan sebagai Data Prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia.
(2)Data yang dapat diusulkan oleh Walidata untuk menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
2. b.mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
3. c.kebutuhan mendesak.

Pasal 11

(1)Rencana aksi Satu Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disusun bersama oleh Walidata dan Produsen Data.
(2)Rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana program dan kegiatan mengenai:
1. a.pengembangan sumber daya manusia;
2. b.penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
3. c.kegiatan terkait pengumpulan Data;
4. d.kegiatan terkait pemeriksaan Data; dan/atau
5. e.kegiatan terkait penyebarluasan Data; www.peraturan.go.id 2021, No.1371
(3)Rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…