Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2017
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Penyesuaian/Inpassing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
5495);
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5258);
5598);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.
Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Penyesuaian/Inpassing yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi pelaksana dan pejabat dalam melakukan uji kompetensi dalam rangka pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Penyesuaian/Inpassing.
Penggerak Swadaya Masyarakat yang diangkat melalui Penyesuaian/Inpassing harus mengikuti pelatihan Penggerak Swadaya Masyarakat Penyesuaian/Inpassing paling lambat 1 (satu) tahun sejak diangkat.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2017 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1631 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING SISTEMATIKA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Pengertian Umum BAB II PENYELENGGARAN PENYESUAIAN/INPASSING PENYELENGGARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT A. Persyaratan Penyesuaian/Inpassing B. Tata Cara Penyesuaian/Inpassing C. Peran Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan Instansi Pembina D. Pembiayaan BAB III PENUTUP FORMULIR-FORMULIR Formulir 1. Format Lembar Portofolio Calon Penggerak Swadaya Masyarakat Formulir 2. Format Lembar Biodata Formulir 3. Format Data Kebutuhan Penggerak Swadaya Masyarakat Formulir 4. Format Surat pernyataan telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat paling kurang 2 (dua) tahun Formulir 5. Format Surat keterangan/pernyataan telah lolos seleksi internal oleh Tim Seleksi Internal Formulir 6. Format Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, tidak sedang menjalani tugas belajar, dan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara Formulir 7. Format Surat Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Formulir 8. Keputusan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Melalui Penyesuaian/Inpassing. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (PermenPAN dan RB Nomor 26 Tahun 2016) mengamanatkan Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional mengatur lebih lanjut tata cara Penyesuaian/Inpassing, pelaksanaan uji kompetensi dan penetapan kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/Inpassing. Dengan pengaturan tersebut, sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa, PDTT) perlu mengatur implementasi kebijakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Penyesuaian /Inpassing. Sehubungan dengan pengaturan tata cara dan penetapan kebutuhan Penyesuaian/Inpassing PSM, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional PSM melalui Penyesuaian/Inpassing adalah dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional PSM. Untuk itu Penyesuaian/Inpassing dilakukan sesuai kebutuhan/ formasi PSM yang dapat dihitung dari beban kerja, dan dilakukan secara selektif terhadap PNS yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya terkait dengan uji kompetensi, dilakukan untuk memastikan bahwa PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Penyesuaian/Inpassing mempunyai kemampuan yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sangat membutuhkan Penggerak Swadaya Masyarakat yang merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mewujudkan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berkualitas, produktif, mandiri, dan sejahtera sesuai amanah di dalam peraturan perundang-undangan, karena sifat peran Penggerak Swadaya Masyarakat dibidang penggerakan masyarakat. Untuk itu, PNS yang diangkat menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Penyesuaian/Inpassing tetap membutuhkan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat dengan baik. Berbagai kondisi tersebut di atas, pengaturan tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Penyesuaian/Inpassing, akan meliputi syarat dan tata cara Penyesuaian/Inpassing, pelaksanaan uji kompetensi, dan pelatihan setelah PNS diangkat menjadi Penggerak Swadaya Masyarakat. B. Tujuan dan Sasaran
C. Pengertian Umum Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
BAB II PENYELENGGARAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT A. Persyaratan Penyesuaian/Inpassing Ketentuan dan syarat Penyesuaian/Inpassing:
1)/Diploma IV (D-IV) dan telah diakui oleh instansi.
B. Tata Cara Penyesuaian/Inpassing
dan
Adapun penyelenggaraan uji kompetensi diatur sebagai berikut:
1) Penguji, yaitu unsur pegawai yang memiliki kompetensi untuk menguji atau menilai uji kompetensi, dan/atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang penggerakan masyarakat; dan 2) Pengelola Uji kompetensi, adalah Pusat Pelatihan Masyarakat sebagai Pembina sekaligus penyelenggara yang bertugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses uji kompetensi, baik aspek administratif maupun aspek teknis;
1) Lokasi uji kompetensi inpassing untuk Lembaga/ Kementerian/Instansi Pusat dapat dilakukan di Kantor Kementerian Desa, PDTT Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, atau lokasi kantor yang mengusulkan pejabatnya untuk dialihkan/inpassing; 2) Di lokasi Unit Pelaksana Teknis Pusat di lingkungan Kementerian Desa, PDTT; dan 3) Pemerintah Daerah yang mengusulkan untuk inpassing;
1) Uji kompetensi untuk Inpassing oleh Pusat Pelatihan Masyarakat maupun oleh instansi daerah diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. 2) Uji kompetensi dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan rincian sebagai berikut: a) hari pertama meliputi pengarahan oleh tim dan tes tertulis; dan b) hari kedua meliputi praktik dan wawancara.
1) Uji Kompetensi mencakup: a) aspek kemampuan penguasaan materi/ substansi penggerakan masyarakat yang bersifat pengetahuan dalam bentuk tes tertulis; b) aspek praktik penggerakan masyarakat meliputi praktik penyuluhan/pelatihan/ pengembangan masyarakat; dan c) Aspek sikap dan perilaku yang dinilai dalam praktik penggerakan masyarakat dan wawancara; 2) Penentuan Hasil Uji Kompetensi Penentuan hasil uji kompetensi adalah sebagai berikut: Tabel.1 Penentuan Hasil Uji Kompetensi Skor Kualifikasi Hasil Uji Kompetensi 90 – 100 Sangat Memuaskan Kompeten 80 –89 Memuaskan 70 –79 Cukup Memuaskan <70 Kurang Memuaskan Tidak Kompeten 3) Penilaian Angka Kredit kumulatif berdasarkan pangkat dan jabatan terakhir peserta uji kompetensi adalah sebagai berikut: Tabel. 2 Angka Kredit Kumulatif Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat untuk Penyesuaian / Inpassing Bagi Jabatan Fungsional Dengan Pendidikan D-IV / sarjana (S-1) / Magister (S-2) / Doktor (S-3) NO. GOLONGAN RUANG STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN KURANG 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN/LEBIH 1 2 3 4 5 6 7 8 1 III/a SARJANA /DIV 100 106 118 130 142 2 III/b SARJANA /DIV 150 154 165 178 190 MAGISTER (S.2) 150 155 168 181 195 3 III/c SARJANA /DIV 200 214 237 261 285 MAGISTER (S.2) 200 214 239 264 290 DOKTOR (S-3) 200 216 241 268 294 SARJANA /DIV 300 309 332 356 380 4 III/d MAGISTER (S.2) 300 310 334 359 385 DOKTOR (S-3) 300 311 336 363 390 5 IV/a SARJANA /DIV 400 415 450 486 522 MAGISTER (S.2) 400 416 453 490 527 DOKTOR (S-3) 400 418 456 494 532 6 IV/b SARJANA/DIV 550 558 593 629 665 MAGISTER (S.2) 550 559 595 632 670 DOKTOR (S-3) 550 560 598 636 674 7 IV/c SARJANA/ DIV 700 710 731 765 798 MAGISTE R(S.2) 700 711 733 768 803 DOKTOR (S-3) 700 712 735 771 807
1) bagi peserta yang dinyatakan kompeten diberikan Surat Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Formulir 7) yang ditujukan kepada instansi/lembaga pengusul dan ditembuskan kepada yang bersangkutan dilampiri lembar rekapitulasi hasil penilaian angka kredit kumulatif dan/atau PAK (Tabel.2); 2) bagi peserta yang belum dinyatakan kompeten diberikan kesempatan 1(satu) kali untuk mengikuti uji kompetensi berikutnya;
Sekretaris Jenderal (Formulir 7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
C. Peran Instansi Pusat/Instansi Daerah Pengusul dan Instansi Pembina Dalam proses pengangkatan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Penyesuaian/Inpassing, peran yang dilakukan oleh Instansi Pusat, Instansi Daerah dan Instansi Pembina adalah sebagai berikut:
D. Pembiayaan
BAB III PENUTUP Pedoman ini menjadi acuan bagi pelaksana dan pejabat dalam melakukan uji kompetensi dalam rangka pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Penyesuaian/lnpassing. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO FORMAT-FORMAT FORMULIR Formulir 1. Format Potofolio Calon PSM Pendidikan Pengalaman Jabatan (Sejak CPNS) Pengalaman Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan Ilmiah/Seminar No. Nama Kegiatan Ilmiah/Semi nar Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Tahun 1 2 3 Dst Jenjang Perguruan Tinggi Bidang Studi/Jurusan Tahun Lulus D4 S1 S2 S3 No. Nama Jabatan Pangkat/ Golongan Eselon/ Jenjang Jabatan Tahun .... s/d ... Instansi/ Unit Kerja 1 2 3 Dst No. Nama Diklat Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Tahun 1 2 3 Dst Pengalaman Mengajar/Dikjartih No. Nama Mata Diklat dan Nama Diklat/ Nama Kegiatan Instansi Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Tahun 1 2 3 Dst Mengetahui, Kepala Instansi/Lembaga Pengusul, (………………………………………) N.I.P.: Calon PSM, (………………………………………) N.I.P.: Formulir 2. Format Biodata KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BIODATA PESERTA UJI KOMPETENSI PSM PENYESUAIAN/INPASSING UJI KOMPETENSI PSM PENYESUAIAN/INPASSING
2.
Telp.: Fax.:
Telp.: HP : e-mail: ................, ,.................................. (……………………………………….) Catatan: - Mohon diisi dengan huruf balok - Gelar ditulis secara lengkap (pendidikan formal) - Mohon melampiri pas foto ukuran 4 x 6 latar belakang merah sebanyak 2 lembar Formulir 3. Format Data kebutuhan Penggerak Swadaya Masyarakat Data kebutuhan Penggerak Swadaya Masyarakat .....................Nama Instansi................... No Jumlah Formasi PSM Jumlah PSM yang ada (existing) Jumlah PSM yang dibutuhkan (kolom 2 – kolom 3) 1 2 3 4 1 PSM Ahli Madya : ......... PSM Ahli Madya : .......... PSM Ahli Madya : .......... 2 PSM Ahli Muda : ........ PSM Ahli Muda : .......... PSM Ahli Muda : .......... 3 PSM Ahli Pertama : ........ PSM Ahli Pertama : .......... PSM Ahli Pertama : .......... Ditetapkan di .....Nama Kota...... pada tanggal .............................. Nama Pejabat yang Menetapkan N.I.P.: ........................................... Formulir 4. Format Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (KOP SURAT/IDENTITAS INSTANSI PENGUSUL) SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG PENYULUHAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ..................................................................... N.I.P. : ..................................................................... Pangkat/golongan ruang : ..................................................................... Jabatan : ..................................................................... Unit kerja : ..................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ..................................................................... N.I.P. : ..................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT : ..................................................................... Jabatan : ..................................................................... Unit kerja : ..................................................................... telah Melaksanakan Tugas di Bidang Penyuluhan, Pelatihan, dan Pengembangan, sebagai berikut: Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. No. Uraian Kegiatan Kurun Waktu Keterangan 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. dst ........................., ................................ Pejabat yang menyatakan, ......................................................... N.I.P.:................................................. Formulir 5. Format Surat Keterangan Telah Lolos Seleksi Internal (KOP SURAT/IDENTITAS INSTANSI PENGUSUL) SURAT KETERANGAN TELAH LOLOS SELEKSI INTERNAL CALON PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : N.I.P. : Pangkat/golongan ruang : Jabatan : Unit kerja : dengan ini menerangkan bahwa PNS di bawah ini: Nama : N.I.P. : Pangkat/golongan ruang/TMT : Jabatan : Unit kerja : telah lulus seleksi internal untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka proses Inpassing Jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di lingkungan ........... Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .....(nama kota)...... pada tanggal .............................. Nama Pejabat yang menetapkan N.I.P.:...................................... R. Hari Pramudiono, SH, MM NIP 19631029 198803 1 001 Formulir 6. Format Surat Pernyataan (KOP SURAT/IDENTITAS INSTANSI PENGUSUL) SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ..................................................................... N.I.P. : ..................................................................... Pangkat/golongan ruang : ..................................................................... Jabatan : ..................................................................... Unit kerja : ..................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ..................................................................... N.I.P. : ..................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT : ..................................................................... Jabatan : ..................................................................... Unit kerja : ..................................................................... adalah benar yang bersangkutan:
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ........................., ................................ Pejabat yang menyatakan, (Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengusul) ......................................................... N.I.P.:.................................................. Formulir 7. Format Surat Rekomendasi (KOP SURAT/IDENTITAS SEKRETARIAT JENDERAL) Nomor : ....................., ............................. Lampiran : 1(satu) lembar Perihal : Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Kepada Yth. [Instansi Pengusul]............... di ..................................... Sehubungan dengan surat Saudara perihal Usulan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui Penyesuaian/Inpassing di lingkungan ........ (nama unit kerja rencana penempatan), dengan ini kami beritahukan bahwa: Nama : N.I.P. : Tempat/Tanggal Lahir : Pangkat/Golongan, TMT : telah mengikuti uji kompetensi melalui penyesuaian/inpassing yang diselenggarakan pada tanggal ...........sampai dengan tanggal................di ............................................ Adapun hasil uji kompetensi atas nama yang bersangkutan dapat disetujui pengangkatannya sebagai Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan rencana penempatannya di ...................(unit kerja rencana penempatan). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 84, wewenang pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui penyesuaian/inpassing ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi (ayat 2). Selanjutnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak tanggal surat Rekomendasi ini, Surat Keputusan tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat dan jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) kumulatif terlampir harus sudah diterbitkan. Apabila setelah jangka waktu tersebut habis dan yang bersangkutan belum diangkat sebagai pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, maka surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Tembusan Surat Pengangkatan tersebut agar disampaikan kepada Menteri Desa, PDTT c.q. Pusat Pelatihan Masyarakat selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Setelah dilakukan penempatan, yang bersangkutan harus mengikuti pelatihan Penggerak Swadaya Masyarakat Penyesuaian/Inpassing dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. Sekretaris Jenderal, ................................. Tembusan Yth.:
Formulir 8. Format Keputusan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional PSM Melalui Penyesuaian/Inpassing KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA NOMOR ........TAHUN… TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING MENTERI/ /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016, perlu mengangkat Saudara……….dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA …TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING. KESATU : Terhitung mulai tanggal……………mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
KEDUA : ……….**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebgaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ……………………………… pada tanggal ……………………………….. MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) Nama Jelas ……………………………...... N.I.P.: Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan Diktum yang dianggap perlu.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)