DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2018

Nomor: 21
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pegawai perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara berkesinambungan melalui sasaran kerja pegawai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
3.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 808); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG SASARAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
3.Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
4.Perencanaan Kinerja adalah proses menentukan kegiatan tugas pokok jabatan dan Target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat penilai yang dapat diukur melalui indikator kinerja.
5.Pelaksanaan Kinerja adalah kegiatan yang dilaksanakan Pegawai berdasarkan Perencanaan Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan di awal tahun.
6.Laporan Pelaksanaan Kinerja adalah proses penyusunan laporan realisasi capaian SKP kepada pejabat penilai.
7.Penilaian Kinerja adalah kegiatan untuk menilai capaian SKP dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan Target.
8.Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.
9.Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan Target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh unit kerja.
10.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural Eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
11.Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan untuk Pegawai dan Pejabat Penilai dalam melakukan Penilaian Kinerja Pegawai dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi dan karir Pegawai, serta pengembangan manajemen dan organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pasal 3

(1)Pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus mengacu pada Renstra dan RKT organisasi.
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja unit kerja eselon I sebagai sasaran kerja unit kerja eselon I.
(3)Sasaran kerja unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasionalkan menjadi SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 4

(1)Kegiatan tugas dan fungsi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus mengacu pada RKT unit kerja eselon I.
(2)Kegiatan tugas dan fungsi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja unit kerja eselon II sebagai sasaran kerja unit kerja Eselon II.
(3)Sasaran kerja unit kerja Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasionalkan menjadi SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 5

(1)Kegiatan tugas dan fungsi bagi pejabat yang menduduki eselon selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mengacu pada RKT unit kerja eselon Pejabat Penilai yang dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja unit kerja masing-masing secara berjenjang.
(2)Sasaran kerja unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dioperasionalkan menjadi SKP pejabat Eselon masing- masing.

Pasal 6

(1)Kegiatan tugas pejabat pelaksana harus mengacu pada RKT unit kerja Pejabat Penilai.
(2)Kegiatan tugas Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja sebagai SKP pejabat pelaksana.

Pasal 7

(1)Kegiatan tugas pejabat fungsional tertentu mengacu pada RKT unit kerja paling tinggi pada unit kerja pejabat tersebut ditempatkan.
(2)Kegiatan tugas pejabat fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja sebagai SKP pejabat fungsional tertentu.

BAB III

PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Pasal 8

(1)Setiap Pegawai wajib menyusun SKP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2)SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir SKP.
(3)Formulir SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pejabat Penilai;
2. b.identitas Pegawai;
3. c.kegiatan tugas jabatan;
4. d.angka kredit; dan
5. e.target.
(4)Bentuk formulir SKP untuk jabatan struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu serta petunjuk pengisiannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d diisi oleh pejabat fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian dan penetapan angka kredit yang berlaku bagi pejabat fungsional tertentu.

Pasal 10

(1)Target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e meliputi:
1. a.kuantitas untuk menentukan jumlah hasil kerja yang dicapai;
2. b.kualitas untuk menentukan mutu hasil kerja yang dicapai;
3. c.waktu untuk menentukan lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai; dan
4. d.biaya untuk menentukan jumlah anggaran yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan jika kegiatan tugas jabatan yang dilakukan dianggarkan pembiayaannya.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…