DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan satuan kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sehingga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1809) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Angka 5, Angka 25, Angka 26, Angka 27, dan Angka 28 Pasal 1 diubah, Angka 6 dihapus, di antara Angka 12 dan Angka 13 disisipkan 1 (satu) angka, yakni Angka 12A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2.Akuntabilitas Kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan/atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
3.Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
4.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang informasi capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5.Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja utama, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6.Dihapus.
7.Perjanjian Kinerja adalah penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
8.Pengelolaan Data Kinerja adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data kinerja.
9.Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10.Pelaporan Kinerja adalah merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk suatu Laporan Kinerja.
11.Reviu adalah penelahaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Laporan Kinerja Kementerian untuk memastikan bahwa Laporan Kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas sebelum disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
12.Evaluasi adalah kegiatan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja Pemerintah. 12A. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat Jenderal yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja unit kerja yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan.
13.Keluaran atau output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14.Hasil atau outcome adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
15.Program adalah penjabaran kebijakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian.
16.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja atau satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana sebagai masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau output dalam bentuk barang atau jasa.
17.Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18.Sasaran Strategis (outcome/impact) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program.
19.Sasaran Program (outcome) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian yang berfungsinya keluaran (output).
20.Sasaran Kegiatan (output) adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
21.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
22.Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil atau outcome dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
23.Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran atau output dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
24.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal yang secara fungsional melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
25.Tim Reviu adalah APIP atau Tim yang dibentuk untuk melakukan reviu dan evaluasi.
26.Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
27.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
28.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk tercapainya kesesuaian orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian.
(2)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penyelenggaraan SAKIP;
b.perencanaan kinerja;
c.pengukuran kinerja;
d.pelaporan kinerja; dan
e.reviu dan evaluasi kinerja.
1. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.perencanaan kinerja;
b.pengukuran kinerja;
c.pelaporan kinerja; dan
d.reviu dan evaluasi kinerja.
1. 5.Ketentuan Pasal 14 dihapus.
2. 6.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pengelolaan Data Kinerja dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian pencapaian Kinerja atas target yang ditetapkan.
(2)Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja secara tepat waktu.
(2a)Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
1. a.penetapan data dasar;
2. b.penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
3. c.penatausahaan dan penyimpanan data; dan
4. d.pengkompilasian dan perangkuman.
(3)Pelaporan informasi data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui sistem informasi.

7.Ketentuan Bab V dan Pasal 21 diubah sehingga Bab V dan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

REVIU DAN EVALUASI KINERJA

Pasal 21

(1)APIP melakukan Reviu terhadap Laporan Kinerja Kementerian.
(2)Reviu Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Kementerian sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas
(3)Hasil Reviu Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.
(4)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

8.Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, dan Pasal 21C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1)APIP melakukan evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan Kementerian.
(2)Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dalam bentuk evaluasi atas implementasi SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.
(3)Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dimuat dalam program kerja pengawasan tahunan.
(4)Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dituangkan dalam LHE yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
(5)Pelaksanaan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan kertas kerja evaluasi.
(6)LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi kinerja.
(7)Inspektur Jenderal menyampaikan LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada:
1. a.Menteri;
2. b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
3. c.pimpinan unit kerja.

Pasal 21B

(1)Pimpinan unit kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam LHE.
(2)Pimpinan unit kerja yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
(4)APIP memantau secara periodik tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 21C

Inspektur Jenderal menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian.

9.Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1434), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…