DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299);
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1434); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan agenda prioritas Reformasi Birokrasi khususnya pada Area Perubahan “Penguatan Akuntabilitas” Kinerja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah melakukan upaya membangun sistem Akuntabiltas kinerja yang lebih baik, untuk itu, diperlukan suatu Akuntabiltas kinerja yang modern yang dapat memberikan transparansi terhadap akuntabilitas kinerja.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2.Akuntabilitas Kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan/atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
3.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang informasi capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
5.Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja utama, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
6.Perencanaan Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
7.Perjanjian Kinerja adalah penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
8.Pengelolaan Data Kinerja adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data kinerja.
9.Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10.Pelaporan Kinerja adalah merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk suatu Laporan Kinerja.
11.Reviu adalah penelahaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas laporan kinerja Kementerian untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas sebelum disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
12.Evaluasi adalah kegiatan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja Pemerintah.
13.Keluaran atau output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14.Hasil atau outcome adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian.
16.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja atau satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana sebagai masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau output dalam bentuk barang atau jasa.
17.Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18.Sasaran Strategis (outcome/impact) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program.
19.Sasaran Program (outcome) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian yang berfungsinya keluaran (output).
20.Sasaran Kegiatan (output) adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
21.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
22.Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil atau outcome dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
23.Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran atau output dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
24.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jenderal yang secara fungsional melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
25.Tim Reviu adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Tim yang dibentuk untuk melakukan reviu dan evaluasi.
26.Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Inspektorat Jenderal serta Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.
27.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
28.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana dan strategi pencapaian kinerja baik output maupun outcome bagi setiap Entitas Akuntabilitas dalam satu periode tertentu. Tingkat capaian kinerja dirancang secara cermat dan terukur. Oleh karena itu, indikator-indikator tujuan dan sasaran secara berjenjang yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif wajib untuk dicantumkan. Indikator tujuan dan sasaran merupakan tolok ukur dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu unit organisasi yang telah ditetapkan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini bermaksud untuk tercapainya kesesuaian orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi unit kerja di Lingkungan Kementerian dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III

PENGUKURAN DAN PENGELOLAAN DATA KINERJA A. Pengukuran Kinerja Proses pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian reward and punishment, melainkan sebuah metode yang bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan capaian hasil serta keserasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara membandingkan realisasi indikator kinerja dengan target yang tercantum pada Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b.perencanaan kinerja;
c.pengukuran kinerja;
d.pelaporan kinerja; dan
e.evaluasi akuntabiltas kinerja internal.

BAB IV

PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
(2)Penyelenggara SAKIP pada Kementerian dilaksanakan oleh:
1. a.Kementerian;
2. b.Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya;
3. c.Unit Kerja setingkat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
4. d.Unit Kerja lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 5

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

a.perencanaan kinerja;
b.pengukuran kinerja;
c.pelaporan kinerja; dan
d.evaluasi akuntabiltas kinerja internal.

BAB V

PENUTUP Penguatan akuntabilitas kinerja mutlak dilakukan bagi Kementerian dan setiap unit kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 6

(1)Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh:
1. a.Menteri untuk tingkat kementerian; dan
2. b.Pimpinan Unit Kerja untuk tingkat Unit Kerja.
(2)Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian.
(3)Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit:
1. a.visi dan misi;
2. b.tujuan;
3. c.sasaran;
4. d.indikator dan target kinerja;
5. e.cara mencapai tujuan dan sasaran; dan
6. f.rencana anggaran.
(4)Cara mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e di atas, meliputi:
1. a.program;
2. b.kegiatan;
3. c.indikator kinerja program;
4. d.indikator kinerja kegiatan; dan
5. e.target kegiatan.

Pasal 7

Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Pasal 8

(1)Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun setiap 1 (satu) tahun periode sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.
(2)Rencana Kinerja Tahunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Kementerian dan Unit Kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian.
(3)Rencana Kinerja Tahunan menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun evaluasi serta pelaporan.

Pasal 9

(1)Rencana Kerja dan Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kinerja Kementerian.
(2)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus mendukung/berkorelasi langsung dengan Indikator Kinerja (sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan/sasaran unit kerja).
(3)Biro yang menangani bidang perencanaan melakukan penelitian Rencana Kerja dan Anggaran dengan menggunakan catatan hasil penelitian.

Pasal 10

(1)Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Menteri menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga untuk Kementerian.
(2)Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Pagu Anggaran;
2. b.Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Alokasi Anggaran; dan/ atau
3. c.Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga APBN Perubahan.
(3)Menteri bertanggung jawab secara formal dan material atas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
(4)Pejabat Tinggi Madya atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggung jawab program bertanggung jawab secara formal dan material atas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Unit Kerja Tinggi Madya yang disusunnya sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…