DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018

Nomor: 22
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
3.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 808); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, tata usaha pimpinan dan protokol, pengadaan serta perlengkapan dan kerumahtanggaan.

2.Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
b.pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
c.pelaksanaan urusan pengadaan;
d.pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
1. 3.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:

a.Bagian Kepegawaian;
b.Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
c.Bagian Pengadaan; dan
d.Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
1. 4.Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

5.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan tata usaha Menteri;
b.pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal;
c.pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli Menteri;
d.pelaksanaan urusan persuratan dan pengelolaan arsip; dan
e.pelaksanaan urusan keprotokolan.
1. 6.Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

a.Subbagian Tata Usaha Menteri;
b.Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
c.Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri;
d.Subbagian Persuratan dan Kearsipan; dan
e.Subbagian Protokol.
1. 7.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Menteri.
(2)Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal.
(3)Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Staf Ahli Menteri.
(4)Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, pengoperasian dan pengembangan sistem kearsipan, penyimpanan, pelayanan dan pembinaan arsip.
(5)Subbagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan layanan acara keprotokolan, perjalanan dinas, dan kunjungan kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

8.Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

9.Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan dan penyusunan standardisasi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya;
b.pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya serta penyusunan laporan pengadaan; dan
c.pelaksanaan pelayanan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya.
1. 10.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

a.Subbagian Standardisasi Pengadaan;
b.Subbagian Pengelolaan Pengadaan; dan
c.Subbagian Layanan Pengadaan.
1. 11.Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…