DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019

Nomor: 22
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat dengan TIK adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
3.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
4.Manajemen SPBE adalah proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
5.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
6.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
7.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
8.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
9.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
10.Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator terhadap pelaksanaan SPBE pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
11.Interoperabilitas Data dan Informasi adalah kemampuan data dan informasi untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
13.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
14.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
15.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan Kementerian.
16.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
17.Infrastruktur SPBE adalah yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masing-masing.
18.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
19.Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
20.Integritas adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
21.Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
22.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, pegawai aparatur sipil negara, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
23.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini bermaksud sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian.
(2)Penyelenggaraan SPBE pada Kementerian bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK secara efektif, efisien, dan berkesinambungan;
2. b.melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
3. c.memenuhi kebutuhan akses data dan/atau informasi secara real time;
4. d.menjamin sinkronisasi proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi layanan publik secara terintegrasi;
5. e.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
6. f.mendukung proses pemantauan dan audit pelaksanaan SPBE.

Pasal 3

(1)SPBE Kementerian dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.tata kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.audit teknologi informasi dan komunikasi;
d.penyelenggaraan SPBE;
e.sumber daya manusia; dan
f.pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan Evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis;
5. e.data dan informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan SPBE; dan
9. i.layanan SPBE.

Pasal 6

(1)Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE Kementerian yang terpadu.
(2)Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Arsitektur SPBE Kementerian disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Strategis Kementerian.
(4)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(5)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(6)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur data dan informasi;
3. c.domain arsitektur infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(7)Penyusunan Arsitektur SPBE dilakukan oleh unit kerja yang membidangi urusan data dan informasi.
(8)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Reviu Arsitektur SPBE Kementerian dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
4. d.perubahan Rencana Strategis Kementerian.
(3)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang data dan informasi pada Kementerian.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional.
(2)Peta Rencana SPBE Kementerian selain berpedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Kementerian, dan Rencana Strategis Kementerian.
(3)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.tata kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.infrastruktur SPBE;
5. e.aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan SPBE; dan
7. g.Audit TIK.
(4)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE di lingkungan Kementerian.

Pasal 9

(1)Rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan Arsitektur SPBE Kementerian dan Peta Rencana SPBE Kementerian.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kementerian dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang TIK dan berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan.
(3)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kementerian oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

(1)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf d disusun dengan tujuan memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE di lingkungan Kementerian.
(2)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE di lingkungan Kementerian yang terintegrasi.
(3)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang tata laksana.
(4)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…