DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2021

Nomor: 22
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pelayanan advokasi hukum yang semakin kompleks, diperlukan pengaturan agar pelaksanaan pelayanan advokasi hukum lebih efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelayanan Advokasi Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAYANAN ADVOKASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Advokasi Hukum yang selanjutnya disebut Advokasi Hukum adalah serangkaian tindakan pemberian bantuan penanganan masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2.Permasalahan Hukum adalah masalah hukum yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3.Bantuan Penanganan Masalah Hukum adalah tindakan penanganan dan penyelesaian Masalah Hukum.
4.Bantuan Penanganan Masalah Hukum di Dalam Pengadilan yang selanjutnya disebut Bantuan Penanganan Masalah Hukum Litigasi adalah Bantuan Penanganan Masalah Hukum yang dilakukan terhadap perkara yang mengarah pada proses peradilan, dalam proses peradilan, dan setelah putusan pengadilan.
5.Bantuan Penanganan Masalah Hukum di Luar Pengadilan yang selanjutnya disebut Bantuan Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi adalah Bantuan Penanganan Masalah Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.
6.Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pegawai Kementerian adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian.
7.Mantan Pegawai Kementerian adalah Pegawai Kementerian yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara atau orang yang pernah menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian yang diberhentikan tanpa hak pensiun.
8.Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian.
9.Biro Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, penelaahan hukum, serta advokasi hukum dan informasi hukum.
10.Pimpinan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Advokasi Hukum meliputi:

a.Bantuan Penanganan Masalah Hukum secara Litigasi.
b.Bantuan Penanganan Masalah Hukum secara Non Litigasi.

Pasal 3

(1)Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
1. a.Kementerian;
2. b.Menteri;
3. c.wakil Menteri;
4. d.Pegawai Kementerian;
5. e.mantan Menteri;
6. f.mantan wakil Menteri;
7. g.Mantan Pegawai Kementerian;
8. h.Unit Organisasi; dan
9. i.unit pelaksana teknis.
(2)Advokasi Hukum yang diberikan kepada mantan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mantan wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dan Mantan Pegawai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan terhadap tindakan pada saat aktif bertugas.

BAB II

BANTUAN PENANGANAN MASALAH HUKUM LITIGASI

Pasal 4

(1)Bantuan Penanganan Masalah Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
1. a.Bantuan Penanganan Masalah Hukum yang mengarah pada proses peradilan;
2. b.Bantuan Penanganan Masalah Hukum dalam proses peradilan; dan
3. c.Bantuan Penanganan Masalah Hukum setelah putusan pengadilan.
(2)Bantuan Penanganan Masalah Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum dan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 5

Bantuan Penanganan Masalah Hukum yang mengarah pada proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas Bantuan Penanganan Masalah Hukum terhadap:

a.proses penyelidikan dan/atau penyidikan;
b.somasi; dan
c.upaya administratif.

Pasal 6

(1)Bantuan Penanganan Masalah Hukum terhadap proses penyelidikan dan/atau penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan terhadap permintaan keterangan atau kesaksian dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan.
(2)Permintaan keterangan atau kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat panggilan dari aparat penegak hukum.

Pasal 7

(1)Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
1. a.pembahasan perkara;
2. b.pembuatan dokumen legalitas dalam rangka proses penyelidikan dan/atau penyidikan; dan/atau
3. c.memfasilitasi proses penyelidikan dan/atau penyidikan di hadapan aparat penegak hukum.
(2)Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.pengumpulan dan pemeriksaan dokumen; dan/atau
2. b.pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait materi tindak pidana dan ketentuan hukum acaranya.

Pasal 8

Kementerian dapat memberikan biaya perjalanan dinas terhadap pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan di luar domisili penerima Advokasi Hukum.

Pasal 9

(1)Bantuan Penanganan Masalah Hukum terhadap somasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.pembahasan perkara; dan/atau
2. b.upaya penyelesaian di luar pengadilan.
(2)Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.pengumpulan dan pemeriksaan dokumen; dan/atau
2. b.pemberian konsultasi dan pendapat hukum dalam menanggapi somasi.
(3)Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
1. a.negosiasi;
2. b.mediasi; dan/atau
3. c.konsiliasi.

Pasal 10

(1)Bantuan Penanganan Masalah Hukum terhadap upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk keberatan dan/atau banding atas keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara.
(2)Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembahasan perkara yang dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.pengumpulan dan pemeriksaan dokumen; dan/atau
2. b.pemberian konsultasi dan pendapat hukum dalam menanggapi keberatan atau banding.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…