DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2021

Nomor: 23
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); SALINAN
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
5.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SERTA TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
4.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
5.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang bersifat personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
6.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7.Satuan Kerja adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I, unit organisasi, dan/atau kebijakan pemerintah pusat.
8.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.acuan dan arah kebijakan bagi Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
b.mengoptimalkan kinerja Kementerian dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.ruang lingkup urusan yang dilimpahkan dan ditugaskan;
b.penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
c.pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
d.laporan pertanggungjawaban;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.pemeriksaan; dan
g.penarikan pelimpahan dan penghentian tugas pembantuan.

BAB II

RUANG LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN DAN DITUGASKAN

Pasal 4

(1)Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi tahun anggaran 2022 kepada gubernur.
(2)Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Pasal 5

(1)Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan dalam kegiatan yang meliputi:
1. a.pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
2. b.pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
(2)Kegiatan pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;
2. b.pemberdayaan ekonomi desa;
3. c.kerja sama pengembangan ekonomi desa; dan
4. d.inovasi pembelajaran dan kebijakan pembangunan.
(3)Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;
2. b.fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
3. c.fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi; dan
4. d.fasilitasi pengurusan hak milik atas tanah transmigran.

Pasal 6

Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dan huruf d dilaksanakan pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak memiliki organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

Pasal 7

(1)Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan bidang transmigrasi tahun anggaran 2022 kepada gubernur dan bupati/wali kota.
(2)Penugasan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Pasal 8

Urusan pemerintahan bidang transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijabarkan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang meliputi:

a.dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;
b.fasilitasi penyusunan dokumen perwujudan kawasan transmigrasi;
c.pembangunan satuan permukiman dan kawasan transmigrasi
d.fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
e.pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
f.pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 9

Sebagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi yang dilimpahkan dan ditugaskan mengacu pada rencana kerja pemerintah dan RKA- KL tahun anggaran 2022.

Pasal 10

Ketentuan mengenai rincian daerah penerima pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi tahun anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 11

(1)Menteri mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berupa perumusan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan anggaran dengan pejabat pimpinan tinggi madya, gubernur, dan bupati/wali kota.
(2)Dalam koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian.
(3)Pejabat pimpinan tinggi madya yang memberikan pelimpahan dan penugasan mengoordinasikan kebijakan teknis, rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan gubernur, bupati/wali kota, dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi.
(4)Koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penerima pelimpahan dan penugasan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…