DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2017

Nomor: 24
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi SALINAN Meningat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
3.Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 271;
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi Jabatan.
5.Jabatan Struktural adalah dalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
6.Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
7.Kelas Jabatan adalah Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.
8.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

(1)Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jabatan Struktural; dan
2. b.Jabatan Fungsional.
(3)Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat juga jabatan lainnya di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

(1)Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
(2)Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Struktural tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kelas Jabatan bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional menjadi dasar penyusunan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, serta alih tugas dalam dan dari Jabatan dimaksud.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga dapat diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 6

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan teknis pemberian Tunjangan Kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 669), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana R. Hari Pramudiono BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1862 DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN KELAS JABATANNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3 1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 17 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 17

3.Kepala Biro Perencanaan 15
4.Kepala Bagian Perencanaan Umum 12
5.Kepala Sub Bagian Analisa Data Perencanaan 9
6.Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal 9
7.Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9
8.Kepala Bagian Penyusunan Program 12
9.Kepala Sub Bagian Penyusunan Program I 9
10.Kepala Sub Bagian Penyusunan Program II 9
11.Kepala Sub Bagian Penyusunan Program III 9
12.Kepala Bagian Penyusunan Anggaran 12 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
13.Kepala Sub Bagian Penyusun Anggaran I 9
14.Kepala Sub Bagian Penyusun Anggaran II 9
15.Kepala Sub Bagian Penyusun Anggaran II 9
16.Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan 12
17.Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan I 9
18.Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan I 9
19.Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan I 9
20.Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 15
21.Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran 12
22.Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran I 9
23.Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran II 9
24.Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran III 9 25. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan 12
26.Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 9
27.Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan 9
28.Kepala Sub Bagian Pengelolaan Gaji 9
29.Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan 12
30.Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 9 31. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara 9
32.Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan 9
33.Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara 12 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3 34. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Penatausahaan Barang Milik Negara 9 35. Kepala Sub Bagian Penghapusan Barang Milik Negara dan TPTGR 9
36.Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9
37.Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 15
38.Kepala Bagian Kepegawaian 12 39. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai 9
40.Kepala Sub Bagian Administrasi Pegawai 9
41.Kepala Sub Bagian Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai 9
42.Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan 12
43.Kepala Sub Bagian Tata Usaha Menteri 9
44.Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal 9
45.Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri 9
46.Kepala Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan 9
47.Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9
48.Kepala Bagian Protokol 12
49.Kepala Sub Bagian Layanan Acara 9
50.Kepala Sub Bagian Layanan Perjalanan 9
51.Kepala Sub Bagian Layanan Tamu 9
52.Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 12
53.Kepala Sub Bagian Perlengkapan 9
54.Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Pelaporan 9
55.Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Penyimpanan 9
56.Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama 15
57.Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga 12 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
58.Kepala Sub Bagian Lembaga Negara dan Pemerintah 9 59. Kepala Sub Bagian Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan 9
60.Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9
61.Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi 12
62.Kepala Sub Bagian Hubungan Media Massa 9
63.Kepala Sub Bagian Publikasi 9
64.Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Media 9
65.Kepala Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan 12 66. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 9
67.Kepala Sub Bagian Perpustakaan 9
68.Kepala Sub Bagian Layanan Pengaduan Masyarakat 9
69.Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri 12
70.Kepala Sub Bagian Kerjasama Bilateral 9
71.Kepala Sub Bagian Kerjasama Multilateral 9 72. Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Asing Non Pemerintah 9
73.Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 15 74. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan 12
75.Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan I 9
76.Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan II 9
77.Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan III 9
78.Kepala Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum 12 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3 79. Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Pertimbangan Hukum 9
80.Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9
81.Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum 9 82. Kepala Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum dan Perjanjian 12
83.Kepala Sub Bagian Penelaahan Produk Hukum 9
84.Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum 9
85.Kepala Sub Bagian Perjanjian 9
86.Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 12
87.Kepala Sub Bagian Organisasi 9
88.Kepala Sub Bagian Tata Laksana 9
89.Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9 90. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 17 91. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 15
92.Kepala Bagian Program, Anggaran dan Pelaporan 12
93.Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan 9
94.Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran 9
95.Kepala Bagian Analisa Hasil Pengawasan 12
96.Kepala Sub Bagian Analisa Hasil Pengawasan 9 97. Kepala Sub Bagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 9
98.Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan 12
99.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
100.Kepala Sub Bagian Keuangan 9
101.Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12
102.Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9
103.Kepala Sub Bagian Umum 9
104.Inspektur I 15
105.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
106.Inspektur II 15
107.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
108.Inspektur III 15
109.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
110.Inspektur IV 15
111.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
112.Inspektur V 15
113.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
114.Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan 17
115.Sekretaris Direktorat Jenderal 15
116.Kepala Bagian Perencanaan 12
117.Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9
118.Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 9
119.Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9
120.Kepala Bagian Keuangan dan BMN 12
121.Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9
122.Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
123.Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara 9
124.Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12
125.Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9
126.Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9
127.Kepala Sub Bagian Persuratan 9
128.Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 12
129.Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9
130.Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9 131. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang Undangan 9 132. Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 14
133.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 134. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah I 11
135.Kepala Seksi Perencanaan Program 9
136.Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9 137. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah II 11
138.Kepala Seksi Perencanaan Program 9
139.Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9 140. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah III 11
141.Kepala Seksi Perencanaan Program 9
142.Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9
143.Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan 11 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3 Kawasan Perdesaan Wilayah IV
144.Kepala Seksi Perencanaan Program 9
145.Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9 146. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah V 11
147.Kepala Seksi Perencanaan Program 9
148.Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9 149. Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan 14
150.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 151. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah I 11
152.Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9
153.Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9 154. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah II 11
155.Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9
156.Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9 157. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah III 11
158.Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9
159.Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9 160. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah IV 11
161.Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9
162.Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3 163. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah V 11
164.Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9
165.Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9
166.Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan 14
167.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 168. Kepala Sub Direktorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan 11 169. Kepala Seksi Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan 9
170.Kepala Seksi Analisa Kebijakan Pertambangan 9 171. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi 11
172.Kepala Seksi Sinkronisasi Program Pemerintah 9
173.Kepala Seksi Penyiapan Potensi Masyarakat 9 174. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Permodalan dan Investasi 11
175.Kepala Seksi Pengembangan Permodalan 9
176.Kepala Seksi Pengembangan Investasi 9 177. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran 11
178.Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Usaha Ekonomi 9
179.Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Pemasaran 9 180. Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan 14
181.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 182. Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah I 11 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
183.Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9
184.Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9 185. Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah II 11
186.Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9
187.Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9 188. Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah III 11
189.Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9
190.Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9 191. Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah IV 11
192.Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9
193.Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9 194. Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah V 11
195.Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9
196.Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9
197.Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas 14
198.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 199. Kepala Sub Direktorat Pendampingan Manajemen dan Teknis 11
200.Kepala Seksi Penyiapan Pendampingan Manajemen 9
201.Kepala Seksi Pendampingan Teknis 9 202. Kepala Sub Direktorat Penyiapan Media dan Pembelajaran 11 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
203.Kepala Seksi Penyiapan Media 9
204.Kepala Seksi Pembelajaran 9
205.Kepala Sub Direktur Kerjasama dan Kemitraan 11
206.Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga 9
207.Kepala Seksi Kemitraan Usaha 9
208.Kepala Sub Direktur Keserasian Kawasan Perdesaan 11
209.Kepala Seksi Identifikasi 9
210.Kepala Seksi Fasilitasi 9 211. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 17
212.Sekretaris Direktur Jenderal 15
213.Kepala Bagian Perencanaan 12
214.Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9
215.Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 9
216.Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9
217.Kepala Bagian Keuangan dan BMN 12
218.Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9
219.Kepala Sub Bagian Pembendaharaan 9
220.Kepala Sub Bagian Akuntanis dan BMN 9
221.Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12
222.Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9
223.Kepala Sub Bagian Persuratan 9
224.Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
225.Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 12 226. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan 9
227.Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9
228.Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9
229.Direktur Pelayanan Sosial Dasar 14
230.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
231.Kepala Sub Direktorat Pelayanan Dasar 11
232.Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Desa 9
233.Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Desa 9
234.Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Masyarakat 11 235. Kepala Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Perempuan dan Anak 9
236.Kepala Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Sosial 9
237.Kepala Sub Direktorat Adat dan Budaya 11
238.Kepala Seksi Fasilitasi Adat dan Kearifan Lokal 9
239.Kepala Seksi Fasilitasi Seni dan Budaya 9
240.Kepala Sub Direktorat Perlindungan Sosial 11
241.Kepala Seksi Kerukunan dan Ketentraman Desa 9
242.Kepala Seksi Penanganan Konflik Sosial Desa 9 243. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Akses Informasi Masyarakat 11
244.Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Media Informasi 9
245.Kepala Seksi Pengelolaan Akses Informasi 9
246.Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 14 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
247.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 248. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa 11
249.Kepala Seksi Fasilitasi Pembentukan BUM Desa 9
250.Kepala Seksi Fasilitasi Pelembagaan BUM Desa 9 251. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa 11
252.Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Usaha BUM Desa 9 253. Kepala Seksi Fasilitasi Pemasaran Hasil Usaha BUM Desa 9
254.Kepala Sub Direktorat Perdagangan Desa 11
255.Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa 9 256. Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Jaringan Pemasaran 9
257.Kepala Sub Direktorat Permodalan Ekonomi Desa 11 258. Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 9
259.Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Kredit Mikro 9 260. Kepala Sub Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 11
261.Kepala Seksi Fasilitasi Tata Kelola Ekonomi Desa 9 262. Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Desa 9 263. Direktur Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 14
264.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 265. Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Hutan, Pertanian dan Pertambangan 11 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3 266. Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Hutan Dan Pertanian 9 267. Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pertambangan 9 268. Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritim 11 269. Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pertanahan 9 270. Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan 9
271.Kepala Sub Direktorat Lingkungan Hidup 11 272. Kepala Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Desa 9 273. Kepala Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Desa 9
274.Kepala Sub Direktorat Teknologi Tepat Guna 11 275. Kepala Seksi Fasilitasi Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna 9 276. Kepala Seksi Pemetaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna 9
277.Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa 14
278.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 279. Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Permukiman Desa 11
280.Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Permukiman Desa 9 281. Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Lingkungan Permukiman Desa 9 282. Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Transportasi Desa 11
283.Kepala Seksi Fasilitasi Sarana Transportasi Desa 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
284.Kepala Seksi Fasilitasi Prasarana Tranportasi Desa 9 285. Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa 11
286.Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi 9 287. Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran 9 288. Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Elektrifikasi Desa 11 289. Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Sarana Elektrifikasi Desa 9 290. Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Prasarana Elektrifikasi Desa 9 291. Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Desa 11
292.Kepala Seksi Fasilitasi Sarana Telekomunikasi Desa 9
293.Kepala Seksi Fasilitasi Prasarana Telekomunikasi Desa 9
294.Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa 14
295.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 296. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa 11
297.Kepala Seksi Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat Desa 9 298. Kepala Seksi Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat Desa 9 299. Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif 11
300.Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Partisipatif 9
301.Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Partisipatif 9
302.Kepala Sub Direktorat Advokasi Peraturan Desa 11 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
303.Kepala Seksi Analisis dan Penyusunan Peraturan Desa 9
304.Kepala Seksi Advokasi Kewenangan dan Peraturan Desa 9
305.Kepala Sub Direktorat Ketahanan Masyarakat Desa 11
306.Kepala Seksi Fasilitasi Advokasi Hukum 9
307.Kepala Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa 9 308. Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa 11
309.Kepala Seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa 9
310.Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan 9 311. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 17
312.Sekretaris Direktorat Jenderal 15
313.Kepala Bagian Perencanaan 12
314.Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9
315.Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 9
316.Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9
317.Kepala Bagian Keuangan dan BMN 12
318.Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9
319.Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 9
320.Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara 9
321.Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12
322.Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9
323.Kepala Sub Bagian Persuratan 9
324.Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
325.Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 12 326. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang Undangan 9
327.Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9
328.Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9
329.Direktur Promosi dan Kemitraan 14
330.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
331.Kepala Sub Direktorat Promosi dan Publikasi 11
332.Kepala Seksi Promosi 9
333.Kepala Seksi Publikasi 9
334.Kepala Sub Direktorat Kemitraan Badan Usaha 11
335.Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Badan Usaha 9
336.Kepala Seksi Evaluasi Kemitraan Badan Usaha 9
337.Kepala Sub Direktorat Kemitraan Masyarakat 11
338.Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Masyarakat 9
339.Kepala Seksi Evaluasi Kemitraan Masyarakat 9 340. Kepala Sub Direktorat Kemitraan Kelembagaan Pemerintah 11 341. Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintah 9 342. Kepala Seksi Evaluasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintah 9 343. Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi 14
344.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3 345. Kepala Sub Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana Permukiman dan Kawasan 11 346. Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Permukiman 9 347. Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Kawasan 9 348. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Prasarana Permukiman dan Kawasan 11
349.Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman 9
350.Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Kawasan 9
351.Kepala Sub Direktorat Penyerasian Lingkungan 11
352.Kepala Seksi Rencana Penyerasian Lingkungan 9
353.Kepala Seksi Mitigasi Lingkungan 9 354. Kepala Sub Direktorat Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan 11
355.Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman 9
356.Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Kawasan 9 357. Kepala Sub Direktorat Standarisasi Sarana dan Prasarana 11
358.Kepala Seksi Standarisasi Sarana 9
359.Kepala Seksi Standardisasi Prasarana 9
360.Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi 14
361.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
362.Kepala Sub Direktorat Produksi 11
363.Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan 9
364.Kepala Seksi Produksi Non Tanaman Pangan 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
365.Kepala Sub Direktorat Pengolahan dan Pemasaran 11
366.Kepala Seksi Pengolahan Hasil 9
367.Kepala Seksi Pemasaran Hasil 9 368. Kepala Sub Direktorat Lembaga Ekonomi dan Permodalan 11
369.Kepala Seksi Lembaga Ekonomi 9
370.Kepala Seksi Permodalan 9
371.Kepala Sub Direktorat Kewirausahaan 11
372.Kepala Seksi Pengembangan Wirausaha 9
373.Kepala Seksi Kemitraan Usaha 9
374.Direktur Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi 14
375.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
376.Kepala Sub Direktorat Pangan dan Kesehatan 11
377.Kepala Seksi Pangan 9
378.Kepala Seksi Kesehatan 9
379.Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pendidikan 11 380. Kepala Seksi Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar 9 381. Kepala Seksi Fasilitasi Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi 9 382. Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Mental Spiritual dan Seni Budaya 11
383.Kepala Seksi Fasilitasi Mental Spiritual 9
384.Kepala Seksi Fasilitasi Seni Budaya 9 385. Kepala Sub Direktorat Bina Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 11 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
386.Kepala Seksi Kelembagaan Pemerintah 9
387.Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat 9
388.Direktur Pelayanan Pertanahan Transmigrasi 14
389.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
390.Kepala Sub Direktorat Pengukuran Bidang Tanah 11
391.Kepala Seksi Pengukuran dan Pembagian Tanah 9
392.Kepala Seksi Pengukuran Tata Batas 9
393.Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak Atas Tanah 11
394.Kepala Seksi Inventarisasi Kepemilikan Tanah 9
395.Kepala Seksi Legalitas Hak Atas Tanah 9
396.Kepala Sub Direktorat Advokasi Pertanahan 11
397.Kepala Seksi Identifikasi Masalah Pertanahan 9
398.Kepala Seksi Rekognisi dan Kompensasi 9 399. Kepala Sub Direktorat Dokumentasi Pelayanan Pertanahan 11
400.Kepala Seksi Pengolahan Data 9
401.Kepala Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan 9 402. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 17
403.Sekretaris Direktorat Jenderal 15
404.Kepala Bagian Perencanaan 12
405.Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9
406.Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 9
407.Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
408.Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara 12
409.Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9
410.Kepala Sub Bagian Pembendaharaan 9
411.Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara 9
412.Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12
413.Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9
414.Kepala Sub Bagian Persuratan 9
415.Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9
416.Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 12 417. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang Undangan 11
418.Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 11
419.Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9
420.Direktur Bina Potensi Kawasan Transmigrasi 14
421.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 422. Kepala Sub Direktorat Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan 11
423.Kepala Seksi Identifikasi Kawasan 9
424.Kepala Seksi Informasi Potensi Kawasan 9
425.Kepala Sub Direktorat Advokasi Kawasan 11
426.Kepala Seksi Penyiapan Bahan Advokasi 9
427.Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9
428.Kepala Sub Direktorat Perencanaan Kawasan 11
429.Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
430.Kepala Seksi Penyusunan Rencana Kawasan 9
431.Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Penetapan Kawasan 11
432.Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 9
433.Kepala Seksi Penilaian Kawasan 9 434. Kepala Sub Direktorat Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerah 11
435.Kepala Seksi Mediasi Antar Daerah 9
436.Kepala Seksi Kerja Sama Antar Daerah 9 437. Direktur Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 14
438.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 439. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan 11
440.Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 9 441. Kepala Seksi Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan 9 442. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Satuan Permukiman 11
443.Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 9
444.Kepala Seksi Penyusunan Rencana Satuan Permukiman 9 445. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasan 11
446.Kepala Seksi Perencanaan Sarana 9
447.Kepala Seksi Perencanaan Prasarana 9 448. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengembangan Masyarakat 11
449.Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Ekonomi 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3 450. Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya 9
451.Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi 14
452.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
453.Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pencadangan Tanah 11
454.Kepala Seksi Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah 9
455.Kepala Seksi Pengurusan Status Tanah 9 456. Kepala Sub Direktorat Identifikasi dan Penataan Tanah 11 457. Kepala Seksi Identifikasi Penggunaan dan Pemilikan Tanah 9 458. Kepala Seksi Penataan Penggunaan dan Pemilikan Tanah 9
459.Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Tanah 11
460.Kepala Seksi Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan 9
461.Kepala Seksi Pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan 9 462. Kepala Sub Direktorat Dokumentasi Penyediaan Tanah 11
463.Kepala Seksi Pengolahan Data 9
464.Kepala Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan 9
465.Direktur Pembangunan Pemukiman Transmigrasi 14
466.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 467. Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Evaluasi Lahan Permukiman 11
468.Kepala Seksi Penyiapan Lahan 9
469.Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Lahan 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3 470. Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Evaluasi Sarana Permukiman 11
471.Kepala Seksi Penyiapan Sarana 9
472.Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Sarana 9 473. Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Evaluasi Prasarana Permukiman 11
474.Kepala Seksi Penyiapan Prasarana 9
475.Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Prasarana 9
476.Kepala Sub Direktorat Kelayakan Permukiman 11
477.Kepala Seksi Evaluasi Kelayakan 9
478.Kepala Seksi Perwujudan Ruang 9
479.Direktur Penataan Persebaran Penduduk 14
480.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
481.Kepala Sub Direktorat Penyiapan Perpindahan 11
482.Kepala Seksi Penyerasian Perpindahan 9
483.Kepala Seksi Administrasi Perpindahan 9 484. Kepala Sub Direktorat Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat 11
485.Kepala Seksi Pendaftaran dan Seleksi 9 486. Kepala Seksi Keterampilan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat 9
487.Kepala Sub Direktorat Pelayanan Perpindahan 11
488.Kepala Seksi Penampungan dan Perbekalan 9
489.Kepala Seksi Pengangkutan 9
490.Kepala Sub Direktorat Penataan dan Adaptasi 11 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
491.Kepala Seksi Penataan 9
492.Kepala Seksi Adaptasi 9
493.Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 17
494.Sekretaris Direktur Jenderal 15
495.Kepala Bagian Perencanaan 12
496.Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9
497.Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 9
498.Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9
499.Kepala Bagian Keuangan dan BMN 12
500.Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9
501.Kepala Sub Bagian Pembendaharaan 9
502.Kepala Sub Bagian Akuntansi dan BMN 9
503.Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12
504.Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9
505.Kepala Sub Bagian Persuratan 9
506.Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9
507.Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana 12 508. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan 9
509.Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9
510.Kepala Sub Bagian Organisasi Tata Laksana 9 511. Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal 14
512.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3 513. Kepala Sub Direktorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal 11
514.Kepala Seksi Pengumpulan dan Analisis 9
515.Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian 9
516.Kepala Sub Direktorat Identifikasi Daerah Tertinggal 11
517.Kepala Seksi Pengumpulan dan Analisis 9
518.Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian 9 519. Kepala Sub Direktorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan K/L 11
520.Kepala Seksi Penyusunan Rencana 9
521.Kepala Seksi Skema Pendanaan 9 522. Kepala Sub Direktorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah 11
523.Kepala Seksi Penyusunan Rencana 9
524.Kepala Seksi Skema Pendanaan 9
525.Kepala Sub Direktorat Evaluasi dan Pelaporan 11
526.Kepala Seksi Evaluasi 9
527.Kepala Seksi Pelaporan 9
528.Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia 14
529.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
530.Kepala Sub Direktorat Pendidikan 11
531.Kepala Seksi Peningkatan SDM 9
532.Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana 9
533.Kepala Sub Direktorat Kesehatan 11
534.Kepala Seksi Peningkatan SDM 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
535.Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana 9
536.Kepala Sub Direktorat Keterampilan 11
537.Kepala Seksi Peningkatan Kualitas 9
538.Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana 9
539.Kepala Sub Direktorat Tenaga Kerja 11
540.Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja 9
541.Kepala Seksi Peningkatan Kesempatan Kerja 9 542. Kepala Sub Direktorat Inovasi dan Penerapan Teknologi 11
543.Kepala Seksi Inovasi 9
544.Kepala Seksi Penerapan Teknologi 9 545. Direktur Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup 14
546.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
547.Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Hayati 11
548.Kepala Seksi Sumber Daya Hayati Berbasis Darata 9
549.Kepala Seksi Sumber Daya Hayati Berbasis Maritim 9
550.Kepala Sub Direktorat Tata Guna Lahan 11
551.Kepala Seksi Perencanaan Tata Guna Lahan 9
552.Kepala Seksi Pendayagunaan Tata Guna Lahan 9
553.Kepala Sub Direktorat Pariwisata 11
554.Kepala Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata 9
555.Kepala Seksi Promosi Pariwisata 9
556.Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Energi 11 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
557.Kepala Seksi Pemanfaatan Energi Terbarukan 9
558.Kepala Seksi Pemanfaatan Energi Non Terbarukan 9
559.Kepala Sub Direktorat Lingkungan Hidup 11
560.Kepala Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup 9
561.Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 9
562.Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana 14
563.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 564. Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Transportasi 11
565.Kepala Seksi Transportasi Darat 9
566.Kepala Seksi Sumber Transportasi Laut dan Udara 9 567. Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman 11
568.Kepala Seksi Air Bersih 9
569.Kepala Seksi Permukiman 9 570. Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Ekonomi 11
571.Kepala Seksi Industri dan Perdagangan 9
572.Kepala Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan 9
573.Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Energi 11
574.Kepala Seksi Energi Baru Terabarukan Nabati 9
575.Kepala Seksi Energi Baru Terbarukan Non Nabati 9 576. Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi 11
577.Kepala Seksi Jaringan Informasi 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
578.Kepala Seksi Jaringan Telekomunikasi 9
579.Direktur Pengembangan Ekonomi Lokal 14
580.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
581.Kepala Sub Direktorat Investasi dan Permodalan 11
582.Kepala Seksi Investasi 9
583.Kepala Seksi Permodalan 9
584.Kepala Sub Direktorat Koperasi, UMKM 11
585.Kepala Seksi Koperasi 9
586.Kepala Seksi UMKM 9
587.Kepala Sub Direktorat Potensi Produk Unggulan 11 588. Kepala Seksi Identifikasi dan Analisis Potensi Produk Unggulan 9
589.Kepala Seksi Pengembangan Produk Unggulan 9
590.Kepala Sub Direktorat Kemitraan Usaha 11
591.Kepala Seksi Identifikasi Usaha 9
592.Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9 593. Kepala Sub Direktorat Industri, Distribusi, dan Pemasaran 11
594.Kepala Seksi Industri 9
595.Kepala Seksi Distribusi dan Pemasaran 9
596.Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 17
597.Sekretaris Direktorat Jenderal 15
598.Kepala Bagian Perencanaan 12
599.Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
600.Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 9
601.Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9
602.Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara 12
603.Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9
604.Kepala Sub Bagian Pembendaharaan 9
605.Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara 9
606.Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12
607.Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9
608.Kepala Sub Bagian Persuratan 9
609.Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9
610.Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 12 611. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan 9
612.Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9
613.Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9
614.Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan 14
615.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 616. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah I 11
617.Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya 9
618.Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur 9 619. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah II 11
620.Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya 9
621.Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3 622. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah III 11
623.Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya 9
624.Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur 9 625. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah IV 11
626.Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya 9
627.Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur 9 628. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah V 11
629.Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya 9
630.Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur 9
631.Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan 14
632.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
633.Kepala Sub Direktorat Perbatasan Wilayah I 11
634.Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9
635.Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar 9
636.Kepala Sub Direktorat Perbatasan Wilayah II 11
637.Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9
638.Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar 9
639.Kepala Sub Direktorat Perbatasan Wilayah III 11
640.Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9
641.Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar 9
642.Kepala Sub Direktorat Perbatasan Wilayah IV 11
643.Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
644.Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar 9
645.Kepala Sub Direktorat Perbatasan Wilayah V 11
646.Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9
647.Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar 9
648.Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana 14
649.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 650. Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah I 11
651.Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana 9
652.Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana 9 653. Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah II 11
654.Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana 9
655.Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana 9 656. Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah III 11
657.Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana 9
658.Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana 9 659. Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah IV 11
660.Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana 9
661.Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana 9 662. Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah V 11
663.Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana 9
664.Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
665.Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik 14
666.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 667. Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah I 11
668.Kepala Seksi Pencegahan 9
669.Kepala Seksi Pemulihan 9 670. Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah II 11
671.Kepala Seksi Pencegahan 9
672.Kepala Seksi Pemulihan 9 673. Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah III 11
674.Kepala Seksi Pencegahan 9
675.Kepala Seksi Pemulihan 9 676. Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IV 11
677.Kepala Seksi Pencegahan 9
678.Kepala Seksi Pemulihan 9 679. Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah V 11
680.Kepala Seksi Pencegahan 9
681.Kepala Seksi Pemulihan 9 682. Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 14
683.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 684. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I 11 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
685.Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9
686.Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana 9 687. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II 11
688.Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9
689.Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana 9 690. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III 11
691.Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9
692.Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana 9 693. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV 11
694.Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9
695.Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana 9 696. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V 11
697.Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9
698.Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana 9 699. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi 17
700.Sekretaris Badan 15
701.Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 12
702.Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9
703.Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9
704.Kepala Bagian Keuangan dan BMN 12
705.Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
706.Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 9 707. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara 9
708.Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12
709.Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9
710.Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laskana 9
711.Kepala Sub Bagian Umum 9
712.Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat 14
713.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
714.Kepala Bidang Program dan Materi 12
715.Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi 9
716.Kepala Sub Bidang Penyusunan Materi 9
717.Kepala Bidang Standardisasi 12
718.Kepala Sub Bidang Penyusunan Standar 9
719.Kepala Sub Bidang Penerapan Standar 9
720.Kepala Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan 12
721.Kepala Sub Bidang Kerja Sama 9
722.Kepala Sub Bidang Pemberdayaan 9
723.Kepala Pusat Data dan Informasi 14
724.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
725.Kepala Bidang Desa 12
726.Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data 9
727.Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3 728. Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 12
729.Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data 9
730.Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi 9 731. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Informatika 12
732.Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi 9
733.Kepala Sub Bidang Sumber Daya Informatika 9
734.Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 14
735.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
736.Kepala Bidang Desa 12
737.Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan 9
738.Kepala Sub Bidang Diseminasi 9
739.Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal 12
740.Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan 9
741.Kepala Sub Bidang Diseminasi 9
742.Kepala Bidang Transmigrasi 12
743.Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan 9
744.Kepala Sub Bidang Diseminasi 9
745.Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN 14
746.Kepala Bagian Tata Usaha 12
747.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan 9
748.Kepala Sub Bagian Umum 9
749.Kepala Bidang Program Kerja Sama dan Evaluasi 12 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
750.Kepala Sub Bidang Program dan Kerjasama 9
751.Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 9
752.Kepala Bidang Penyelenggaraan 12
753.Kepala Sub Bidang Diklat Manajemen dan Struktural 9
754.Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional 9 755. Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta 14
756.Kepala Bagian Tata Usaha 12
757.Kepala Sub Bagian Keuangan 9
758.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 9 759. Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 11
760.Kepala Seksi Program Pelatihan 9
761.Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 9
762.Kepala Bidang Penyelenggaraan 11
763.Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Desa 9 764. Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu dan Transmigrasi 9
765.Kepala Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta 14
766.Kepala Bagian Tata Usaha 12
767.Kepala Sub Bagian Keuangan 9
768.Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 9 769. Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 11
770.Kepala Seksi Program Pelatihan 9 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3
771.Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 9
772.Kepala Bidang Penyelenggaraan 11
773.Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Desa 9 774. Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu dan Transmigrasi 9
775.Kepala Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru 13
776.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 777. Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 9
778.Kepala Seksi Penyelenggaraan 9
779.Kepala Balai Latihan Masyarakat Denpasar 13
780.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 781. Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 9
782.Kepala Seksi Penyelenggaraan 9
783.Kepala Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin 13
784.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 785. Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 9
786.Kepala Seksi Penyelenggaraan 9
787.Kepala Balai Latihan Masyarakat Makassar 13
788.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 789. Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 9
790.Kepala Seksi Penyelenggaraan 9
791.Kepala Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik 13 No. Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3 Produksi Bengkulu
792.Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
793.Kepala Seksi Program dan Evaluasi 9
794.Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama 9 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana R. Hari Pramudiono DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATANNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI No. Nama Jabatan Unit Organisasi Kelas Jabatan 1 2 3 4 SEKRETARIAT JENDERAL 1 Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 16 2 Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 16 3 Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 16 4 Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 16 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI No. Nama Jabatan Unit Organisasi Kelas Jabatan 1 2 3 4 5 Staf Ahli Bidang Hukum pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 16 6 Staf Khusus Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 16 7 Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 16 8 Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 16 BIRO SDM DAN UMUM 9 Assessor SDM Aparatur Pertama Bagian Kepegawaian 8 10 Analis Kepegawaian Pertama Bagian Kepegawaian 8 11 Analis Pengembangan SDM Aparatur Bagian Kepegawaian 7 12 Analisis Data dan Informasi Bagian Kepegawaian 7 13 Analis SDM Aparatur Bagian Kepegawaian 7 14 Penyusun Rencana Mutasi Bagian Kepegawaian 7 15 Pengelola Data Bagian Kepegawaian 6 16 Pengadministrasi Kepegawaian Bagian Kepegawaian 5 17 Arsiparis Pertama Umum 8 40 Dokter Madya Biro SDM dan Umum 11 41 Dokter Gigi Pertama Biro SDM dan Umum 8 42 Dokter Gigi Muda Biro SDM dan Umum 10 43 Dokter Gigi Madya Biro SDM dan Umum 11 44 Dokter Gigi Utama Biro SDM dan Umum 14 45 Perawat Pelaksana Biro SDM dan Umum 6 BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA 46 Analis Tata Usaha Subbagian Tata Usaha Biro 7 47 Pengadministrasi Umum Subbagian Tata Usaha Biro 5 48 Analis Laporan Realisasi Anggaran Bagian Pelaksanaan Anggaran 7 49 Analis Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Bagian Pelaksanaan Anggaran 7 No. Nama Jabatan Unit Organisasi Kelas Jabatan 1 2 3 4 50 Analis Perbendaharaan Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan 7 51 Analis Keuangan Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan 7 52 Analis Laporan Keuangan Bagian Akuntansi dan Pelaporan 7 53 Pengelola Barang Milik Negara Bagian Akuntansi dan Pelaporan 6 54 Pengelola Keuangan Bagian Akuntansi dan Pelaporan 6 55 Pengadministrasi Keuangan Bagian Akuntansi dan Pelaporan 5 56 Analis Pengelola BMN Bagian Penatausahaan BMN 7 57 Pengelola BMN Bagian Penatausahaan BMN 6 BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA 58 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Bagian Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan 8 59 Analis Hukum Bagian Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan 7 60 Analis Produk Hukum Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum 7 61 Analis Produk Hukum Bagian Penelaahan dan Evaluasi Produk 7 No. Nama Jabatan Unit Organisasi Kelas Jabatan 1 2 3 4 Hukum dan Perjanjian BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA 62 Analis Data dan Informasi Bagian Hubungan Antar Lembaga 7 63 Analis Data dan Informasi Bagian Pemberitaan dan Publikasi 7 64 Pranata Komputer Pertama Umum 7 69 Analis Rencana Program dan Kegiatan Bagian Perencanaan Umum 7 70 Analis Tata Usaha Bagian Perencanaan Umum 7 71 Analis Rencana Program dan Kegiatan Bagian Penyusunan Program 7 72 Analis Perencanaan Anggaran Bagian Penyusunan Anggaran 7 73 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan EKO PUTRO SANDJOJO Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana R. Hari Pramudiono

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…