DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2019

Nomor: 24
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pemilihan transmigran dan petugas pelaksana pengembangan satuan permukiman transmigrasi teladan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman pemilihan transmigran dan petugas pelaksana pengembangan satuan permukiman transmigrasi teladan;
c.bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/VII/2009 tentang Pedoman Pemilihan Transmigran Teladan dan Petugas Pembina MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Unit Permukiman Transmigrasi Teladan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengaturan dalam pelaksanaan pemilihan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Pemilihan Transmigran dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
3.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1915); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN TRANSMIGRAN DAN PETUGAS PELAKSANA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TELADAN.

BAB I

METODE PENILAIAN A. Tahapan Penilaian Tahapan dalam proses pencalonan dan penilaian calon P3SPT Teladan adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2.Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
3.Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
4.SP Bina adalah SP Transmigrasi yang masih dalam masa pembinaan pemerintah.
5.Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
6.Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat P3SPT adalah Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi.
7.Transmigran Teladan adalah Transmigran berprestasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
8.Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan yang selanjutnya disingkat P3SPT Teladan adalah Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi yang berhasil melakukan pembinaan satuan pemukiman Transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
9.Panitia Pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan adalah panitia yang ditetapkan untuk melaksanakan pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan secara berjenjang baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan acuan bagi Panitia Pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dalam melaksanakan pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan.

BAB II

MEKANISME PEMILIHAN A. Latar Belakang Dalam rangka Pemilihan P3SPT, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. menginformasikan rencana Pemilihan P3SPT dengan surat edaran ke seluruh dinas penyelenggara transmigrasi kabupaten/kota. Berdasarkan surat edaran ini, maka instansi penyelenggara transmigrasi kabupaten/kota, provinsi dan pusat masing- masing membentuk panitia pemilihan. Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Transmigran yang akan dipilih menjadi Transmigran Teladan harus memenuhi persyaratan:
1. a.bermukim di SP bina paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
2. b.berkelakuan baik;
3. c.mempunyai keluarga yang berpendidikan dan hidup sehat;
4. d.memiliki keberhasilan dalam mengembangkan usaha produktif;
5. e.memiliki keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan berperan aktif dan menjadi pelopor dalam berbagai organisasi pembangunan di SP Bina;
6. f.Transmigran yang menetap di SP Bina; dan
7. g.belum pernah ditetapkan sebagai Transmigran Teladan oleh Menteri.
(2)Persyaratan Transmigran Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
2. b.surat penetapan sebagai Transmigran dari bupati/wali kota;
3. c.surat keterangan dari perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi ketransmigrasian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum pernah ditetapkan sebagai Transmigran Teladan oleh Menteri;
4. d.surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. e.surat pengantar pengusulan oleh pejabat yang berwenang; dan
6. f.surat penghargaan atau piagam penghargaan yang pernah diperoleh selama menjadi Transmigran.
(3)Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Transmigran yang akan dipilih menjadi Transmigran Teladan harus melampirkan dokumen:
1. a.biodata Transmigran (Format 1);
2. b.daftar isian kondisi Transmigran (Format 2);
3. c.dokumentasi rekam jejak sebagai transmigran (Format 3); dan
4. d.daftar riwayat sebagai Transmigran (Format 4).
(4)Format 1, Format 2, Format 3, dan Format 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Aspek penilaian dalam pemilihan Transmigran Teladan terdiri atas aspek:

a.ekonomi;
b.kesehatan;
c.pendidikan;
d.partisipasi masyarakat; dan
e.kreativitas dan inovasi.

Pasal 5

(1)Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.tingkat pendapatan;
2. b.penyerapan tenaga kerja dari usaha ekonomi yang ditekuni; dan
3. c.dampak aktivitas usaha bagi perekonomian masyarakat.
(2)Aspek kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.kondisi rumah dan lingkungan;
2. b.kondisi kesehatan keluarga; dan
3. c.peran aktif dalam program keluarga berencana.
(3)Aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi jenjang pendidikan formal dan non formal yang dimiliki oleh kepala keluarga serta tingkat pendidikan anak.
(4)Aspek partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
1. a.peran aktif dalam organisasi; dan
2. b.kemampuan sebagai motivator pembangunan desa.
(5)Aspek kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
1. a.kreativitas dan inovasi dalam ekonomi;
2. b.kreativitas dan inovasi dalam kesehatan;
3. c.kreativitas dan inovasi dalam pendidikan; dan
4. d.kreativitas dan inovasi dalam partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Metode penilaian dalam pelaksanaan pemilihan Transmigran Teladan terdiri atas:

a.tahapan penilaian; dan
b.pengolahan data penilaian.

Pasal 7

Tahapan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a.pengamatan awal;
b.penilaian administratif; dan
c.penilaian lapangan.

Pasal 8

(1)Pengamatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara pengamatan terhadap calon Transmigran Teladan.
(2)Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
1. a.P3SPT; atau
2. b.kepala desa.
(3)Penilaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi.
(4)Verifikasi dan validasi terhadap penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
1. a.panitia pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan kabupaten/kota; dan
2. b.panitia pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan provinsi.
(5)penilaian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh panitia pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan/atau pusat.

Pasal 9

Pengolahan data penilaian untuk Pemilihan Transmigran Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh panitia pemilihan Transmigran dan P3SPT Teladan tingkat kabupaten/kota berdasarkan hasil tahapan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

Transmigran dan P3SPT Teladan yang terpilih diberikan penghargaan dalam bentuk:

a.piagam;
b.piala;
c.plakat;
d.peningkatan kompetensi; dan/atau
e.bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…