DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2017

Nomor: 25
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan SALINAN Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 271);
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Anggota POLRI, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4.Tunjangan Prestasi adalah komponen tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5.Tunjangan Kehadiran adalah komponen tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri.
6.Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi kementerian yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
7.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan.
8.Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan ketrampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Tunjangan kinerja merupakan tambahan penghasilan yang berhak diterima oleh pegawai setiap bulan yang dihitung berdasarkan penilaian kinerja pegawai dan sesuai dengan kelas jabatan yang berlaku baginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak bulan Juni 2017.
(3)Tunjangan kinerja bagi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.
(4)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu:
1. a.kelas jabatan;
2. b.capaian kinerja; dan
3. c.kehadiran.
(5)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan hasil penyelarasan atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian.
(6)Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b dilakukan setiap bulan sekali dengan kategori sebagai berikut:
1. a.sangat baik, dengan nilai 91 (sembilan puluh satu) keatas;
2. b.baik, dengan nilai 76-90 (tujuh puluh enam sampai dengan sembilan puluh);
3. c.cukup, dengan nilai 61-75 (enam puluh satu sampai dengan tujuh puluh lima);
4. d.kurang, dengan nilai 51-60 (lima puluh satu sampai dengan enam puluh); dan
5. e.buruk, dengan nilai 50 ke bawah.
(7)Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan hari dan jam kerja.
(8)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persentase sebesar 60% (enam puluh persen) tunjangan capaian kinerja dan 40% (empat puluh persen) tunjangan kehadiran.

Pasal 3

(1)Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja meliputi:
1. a.pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh;
2. b.pegawai dari Kementerian/Lembaga lain yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. c.pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
4. d.pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
5. e.pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan Negara;
6. f.pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban;
7. g.Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
8. h.Pegawai yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) berdasarkan Keputusan penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.).
(2)Pegawai yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap hari kerja dari besaran kelas jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) yang didudukinya.

Pasal 4

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas;
b.pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara serta cuti melahirkan anak keempat dan anak berikutnya;
c.pegawai yang menjalani cuti besar; dan
d.pegawai yang dikenakan disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

BAB III

WAKTU KERJA

Pasal 5

(1)Pegawai wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam satu minggu, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
(2)Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
(3)Jam kerja yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 07.00 sampai dengan 15.30, sedangkan untuk hari Jum'at adalah pukul 07.00 sampai dengan 16.00.
(4)Jam istirahat yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 12.00 sampai dengan 13.00, sedangkan untuk hari Jum'at adalah pukul 1l.30 sampai dengan 13.00.

BAB IV

REKAM KEHADlRAN

Pasal 6

(1)Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik.
(2)Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat hadir dan pulang kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.absensi masuk kantor dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 11.59 WIB dengan penjelasan sebagai berikut: 1) melakukan absensi kedatangan sebelum pukul 05.00 WIB tidak dapat terekam oleh mesin absensi Tap Finger Print. 2) melakukan absensi kedatangan sebelum pukul 05.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB dikategorikan masuk kerja tepat waktu. 3) melakukan absensi kedatangan mulai pukul 07.01 WIB sampai dengan 11.59 WIB dikategorikan masuk tidak tepat waktu (terlambat). 4) melakukan absensi kedatangan lebih dari sama dengan pukul 12.00 WIB sampai dengan 15.29 WIB (Senin-Kamis) dan 15.59 WIB (Jum’at) tidak dapat terekam oleh mesin absensi Tap Finger Print.
2. b.absensi pulang kantor dimulai pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan 16.00 WIB (Jum’at) sampai dengan 23.59 WIB dengan penjelasan sebagai berikut: 1) melakukan absensi kepulangan sebelum pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan 16.00 WIB (Jum’at) atau 15.29 WIB (Senin-Kamis) dan 15.59 WIB (Jum’at) dikategorikan pulang kerja tidak tepat waktu (pulang lebih cepat). 2) melakukan absensi kepulangan mulai pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan 16.00 WIB (Jum’at) sampai dengan pukul 23.59 WIB dikategorikan pulang kerja tepat waktu. 3) melakukan absensi kepulangan lebih dari sama dengan pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 04.59 WIB tidak dapat terekam oleh mesin absensi Tap Finger Print.
(3)Waktu Kehadiran pada bulan Ramadhan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan mengacu pada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(4)Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila:
1. a.mesin rekam kehadiran elektronik rusak atau tidak berfungsi dengan disertai surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung;
2. b.pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik;
3. c.terjadi keadaan memaksa (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau
4. d.pegawai yang bersangkutan menjalankan tugas yang menuntut adanya penyesuaian jam kerja seperti satpam, protokol, ajudan dan teknisi.

BAB V

PELANGGARAN WAKTU KERJA

Pasal 7

(1)Pegawai dinyatakan melanggar waktu kerja apabila tidak hadir, terlambat hadir, pulang sebelum waktunya dan tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik tanpa alasan yang sah.
(2)Ketidakhadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pegawai yang sakit atau pegawai mendapat tugas di luar kantor.

Pasal 8

Pegawai yang tidak hadir karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberitahukan atasan langsung dan menyampaikan surat cuti sakit beserta lampiran surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap kepada bagian yang menangani kepegawaian pada tiap unit kerja yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan hadir kerja.

Pasal 9

(1)Pegawai yang mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.koordinasi dengan instansi luar;
2. b.koordinasi dengan unit-unit kerja teknis/Unit Pelaksana Teknis;
3. c.fasilitasi;
4. d.sosialisasi;
5. e.pengawasan dan pemeriksaan;
6. f.litigasi;
7. g.pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
8. h.rapat, seminar, ceramah, atau workshop;
9. i.menjadi narasumber;
10. b.mengajar; dan
11. c.penelitian
(2)Pegawai yang tidak hadir karena mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat tugas dari atasan yang berwenang.

Pasal 10

(1)Pegawai yang terlambat hadir setelah pukul 07.00 diberikan toleransi sampai pukul 08.00.
(2)Pegawai yang datang terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengganti waktu keterlambatan pada hari yang sama.
(3)Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan memenuhi jumlah waktu kerja paling sedikit 7 jam 30 menit diluar jam istirahat.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…