DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Dalam Penentuan Daerah Tertinggal Secara Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN INDIKATOR PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL SECARA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
2.Daerah Tertentu adalah daerah yang memiliki karakteristik tertentu, seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, perbatasan, terdepan, terluar dan pasca konflik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016
3.Kriteria adalah kumpulan indikator pada suatu bidang atau dimensi tertentu dan mempunyai nilai bobot tertentu yang dijadikan sebagai dasar penentuan daerah tertinggal.
4.Indikator adalah angka atau variabel statistik yang menjelaskan tentang suatu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar penentuan daerah tertinggal.
5.Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
6.Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
7.Pengeluaran konsumsi perkapita adalah Pengeluaran konsumsi perkapita adalah jumlah konsumsi yang dikeluarkan mencerminkan jumlah pendapatan dari rumah tangga dan menjadi salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesejahteraan di suatu wilayah.
8.Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu.
9.Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi:

a.partisipasi sekolah;
b.jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki;
c.ijasah tertinggi yang dimiliki; dan
d.tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.
1. 10.Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016
2. 11.Prasarana dan Sarana Wilayah adalah kelengkapan dasar fisik wilayah yang memungkinkan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
3. 12.Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton adalah jumlah desa yang memiliki jalan terluas aspal dalam suatu kabupaten.
4. 13.Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas diperkeras adalah jumlah desa yang memiliki jalan utama terluas dalam suatu kabupaten.
5. 14.Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas tanah adalah jumlah desa yang memiliki jalan terluas tanah dalam suatu kabupaten.
6. 15.Jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000 penduduk adalah jumlah sarana dan prasarana kesehatan.
7. 16.Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar per 1000 penduduk adalah jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar.
8. 17.Jumlah Dokter per 1000 penduduk adalah jumlah Dokter suatu kabupaten.
9. 18.Persentase rumah tangga pengguna telepon adalah Jumlah rumah tangga pengguna telepon dalam suatu kabupaten dibagi dengan 100%.
10. 19.Persentase rumah tangga pengguna listrik adalah Jumlah rumah tangga pengguna listrik dalam suatu kabupaten dibagi dengan 100%.
11. 20.Persentase rumah tangga pengguna air bersih adalah Jumlah rumah tangga Pengguna air bersih dalam suatu kabupaten dibagi dengan 100%.
12. 21.Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) adalah Selisih antara Penerimaan Umum Daerah (PAD, DAU dan DBH) dengan Belanja Pegawai (Gaji PNSD), KKD menggambarkan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016
13. 22.Aksesibilitas adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari satu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar.
14. 23.Desa gempa bumi adalah Jumlah desa dengan keberadaan gempa bumi dan yang mengalami gempa bumi selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%.
15. 24.Desa tanah longsor adalah Jumlah desa dengan keberadaan tanah longsor dan yang mengalami tanah longsor selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%.
16. 25.Desa banjir adalah Jumlah desa yang mengalami banjir selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%.
17. 26.Desa bencana lainnya adalah Jumlah desa yang mengalami bencana lainnya selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%.
18. 27.Desa di kawasan hutan lindung adalah Jumlah desa yang memiliki kawasan hutan lindung di bagi dengan 100%.
19. 28.Desa berlahan kritis adalah Jumlah desa yang memiliki lahan kritis di bagi dengan 100%.
20. 29.Desa konflik adalah Jumlah desa yang mengalami konflik selama 1 tahun terakhir di bagi dengan 100%.
21. 30.Indeks Komposit adalah penjumlahan nilai Indikator yang dihitung untuk penentuan daerah tertinggal. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016

BAB II

KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTU DAERAH TERTINGGAL

Pasal 2

(1)Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:
1. a.perekonomian masyarakat;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.sarana dan prasarana;
4. d.kemampuan keuangan daerah;
5. e.aksesibilitas; dan
6. f.karakteristik daerah.
(2)Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.
(3)Karakteristik daerah tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.jumlah desa tertinggal;
2. b.daerah rawan pangan;
3. c.daerah perbatasan;
4. d.daerah rawan bencana;
5. e.daerah pasca konflik; dan
6. f.daerah pulau kecil dan terluar. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016

Pasal 3

Kriteria perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari indikator:

a.persentase penduduk miskin; dan
b.pengeluaran konsumsi per kapita.

Pasal 4

Kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari indikator:

a.angka harapan hidup;
b.rata-rata lama sekolah; dan
c.angka melek huruf.

Pasal 5

Kriteria sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari indikator:

a.persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton;
b.persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas diperkeras;
c.persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas tanah;
d.persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas lainnya;
e.persentase rumah tangga pengguna telepon;
f.persentase rumah tangga pengguna listrik;
g.persentase rumah tangga pengguna air bersih;
h.persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen/semi permanen; http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016
i.jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000 penduduk;
j.jumlah dokter per 1000 penduduk; dan
k.jumlah SD dan SMP per 1000 penduduk.

Pasal 6

Kriteria kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari indikator kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Kriteria aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri dari indikator:

a.rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi;
b.persentase desa dengan jarak pelayanan kesehatan ≥ 5 km; dan
c.rata-rata jarak dari desa ke pusat pelayanan pendidikan dasar.

Pasal 8

Kriteria karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari indikator:

a.persentase desa gempa bumi;
b.persentase desa tanah longsor;
c.presentase desa banjir;
d.persentase desa bencana lainnya;
e.persentase desa di kawasan hutan lindung;
f.persentase desa berlahan kritis; dan
g.persentase desa konflik satu tahun terakhir. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016

Pasal 9

Berdasarkan kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 akan menghasilkan daerah tertinggal dengan kategori:

a.berpotensi maju;
b.agak tertinggal;
c.tertinggal;
d.sangat tertinggal; dan
e.parah.

Pasal 10

(1)Penyedia data yang dijadikan dasar untuk pengukuran kriteria dan indikator adalah Badan Pusat Statistik baik di tingkat pusat maupun daerah dan Kementerian Keuangan.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 2 tahun berjalan sebelum penetapan daerah tertinggal.

BAB III

DISTRIBUSI BOBOT KRITERIA DAN INDIKATOR

Pasal 11

Bobot kriteria daerah tertinggal sebagaimana dimaksud http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016 dalam Pasal 2 ayat (1) didistribusikan dengan rincian sebagai berikut:

a.20% (dua puluh persen) untuk kriteria perekonomian masyarakat;
b.20% (dua puluh persen) untuk kriteria sumber daya manusia;
c.20% (dua puluh persen) untuk kriteria sarana dan prasarana;
d.10% (sepuluh persen) untuk kriteria kemampuan keuangan daerah;
e.20% (dua puluh persen) untuk kriteria aksesibilitas; dan
f.10% (sepuluh persen) untuk kriteria karakteristik daerah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…