Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Dalam Penentuan Daerah Tertinggal Secara Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5495); MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016
5598); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN INDIKATOR PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL SECARA NASIONAL.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016 BAB II KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTU DAERAH TERTINGGAL Bagian Pertama Kriteria
BAB II
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016 Bagian Kedua Indikator
Kriteria perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari indikator:
Kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari indikator:
Kriteria sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari indikator:
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016
Kriteria kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari indikator kemampuan keuangan daerah.
Kriteria aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri dari indikator:
Kriteria karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari indikator:
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016 Bagian Ketiga Kategori Daerah Tertinggal
Berdasarkan kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 akan menghasilkan daerah tertinggal dengan kategori:
Bagian Keempat Sumber Data Kriteria dan Indikator
BAB III DISTRIBUSI BOBOT KRITERIA DAN INDIKATOR Bagian Pertama Bobot Kriteria
BAB III
Bobot kriteria daerah tertinggal sebagaimana dimaksud http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_3_tahun_2016 dalam Pasal 2 ayat (1) didistribusikan dengan rincian sebagai berikut:
Bagian Kedua Bobot Indikator
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)