DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Februari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

2.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis SALINAN Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
3.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1046); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut JDIH Kemendesa adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan produk hukum selain peraturan perundang-undangan antara lain, putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumentasi Hukum.
4.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
5.Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Anggota JDIHN adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, sekretariat lembaga negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum, dan perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, serta lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH Kemendesa.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di lingkungan Kementerian dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
2. b.menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. c.mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyelenggaraan JDIH Kemendesa; dan
4. d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)JDIH Kemendesa merupakan Anggota JDIHN.
(2)JDIH Kemendesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, JDIH Kemendesa menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian;
b.pengumpulan dan inventarisasi dokumen hukum bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
c.pengolahan, penyimpanan, dan pelestarian dokumen hukum bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara antara lain:
1. 1.mengunggah (upload) ke dalam halaman daring (website) JDIH Kemendesa;
2. 2.menyimpan dalam bentuk Compact Disc (CD), Digital Video Disc (DVD) dan/atau flash disk; dan
3. 3.mencetak dalam bentuk buku.
d.pendayagunaan Dokumen Hukum bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan cara antara lain menyirkulasikan dan mendistribusikan kepada pihak internal maupun internal Kementerian;
e.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemendesa;
f.pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diitegrasikan dengan halaman daring (website) Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
g.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian;
h.pelaksanaan evaluasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukun di Lingkungan Kementerian; dan
i.penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kemendesa setiap tahun kepada Pusat JDIHN.

Pasal 5

JDIH Kemendesa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN JDIH KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 6

(1)Pengelola JDIH Kemendesa dikelola oleh Tim Pengelola JDIH Kemendesa.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pembina;
2. b.Pengarah;
3. c.Penanggungjawab;
4. d.Ketua;
5. e.Sekretaris;
6. f.Anggota; dan
7. g.Sekretariat.
(3)Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur antara lain:
1. a.Biro yang menangani bidang Hukum, Sekretariat Jenderal;
2. b.Biro yang menangani bidang Umum, Sekretariat Jenderal;
3. c.Pusat yang menangani bidang Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi;
4. d.Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi;
5. e.Sekretariat Inspektorat Jenderal;
6. f.Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. g.Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
8. h.Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;
9. i.Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;
10. j.Sekretariat Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembanguan Permukiman Transmigrasi;
11. k.Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
12. l.Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

ANGGARAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan JDIH Kemendesa dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2018 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Undang Mugopal BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 234

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…