DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Februari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2.Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari, kecuali ditentukan lain.
4.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
5.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas digunakan oleh Pegawai yang bertugas di lapangan.
6.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pegawai.
7.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta atributnya.
8.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Setiap Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian terdiri atas:

a.PDH;
b.PSL;
c.PDL;
d.pakaian batik;
e.pakaian tradisional nusantara;
f.pakaian bebas rapi;
g.pakaian protokoler;
h.pakaian olah raga; dan
i.pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipakai setiap hari senin sampai dengan hari rabu, kecuali ditentukan lain.
(2)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipakai dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
(3)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipakai oleh Pegawai yang bertugas di lapangan.
(4)Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipakai setiap hari kamis.
(5)Pakaian tradisional nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dipakai setiap hari jum’at pada minggu pertama setiap bulannya.
(6)Pakaian bebas rapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dipakai setiap hari jum’at.
(7)Pakaian protokoler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dipakai dalam melaksanakan tugas keprotokolan, kecuali ditentukan lain.
(8)Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dipakai dalam upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara hari besar nasional, atau acara lain yang ditentukan.

Pasal 5

PDH terdiri atas:

a.PDH I yaitu Pakaian Dinas yang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
b.PDH II yaitu Pakaian Dinas yang digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

Pasal 6

PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk laki-laki terdiri atas:

a.kemeja panjang dengan manset kancing 1 (satu) berwarna putih dengan desain sebagai berikut:
1. 1.kerah berdiri;
2. 2.kancing;
3. 3.1 (satu) buah saku bobok terbuka sebelah kiri atas; dan
4. 4.2 (dua) buah belahan di bagian samping.
b.celana panjang berwarna hitam dengan desain sebagai berikut:
1. 1.tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
3. 3.2 (dua) buah saku bobok di belakang, sebelah kiri terbuka dan sebelah kanan tertutup.

Pasal 7

PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk perempuan terdiri atas:

a.kemeja berwarna putih dengan desain sebagai berikut:
1. 1.lengan panjang;
2. 2.kerah sanghai;
3. 3.kancing;
4. 4.1 (satu) buah saku bobok jas terbuka di dada kiri; dan
5. 5.2 (dua) buah belahan di bagian samping.
b.rok dengan panjang dibawah lutut atau celana panjang berwarna hitam dengan desain sebagai berikut:
1. 1.tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
3. 3.2 (dua) buah saku.
c.bagi pengguna jilbab dengan ketentuan:
1. 1.warna abu-abu untuk hari senin;
2. 2.warna hijau untuk hari selasa; dan
3. 3.warna merah untuk hari rabu.

Pasal 8

PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk laki-laki terdiri atas:

a.kemeja lengan pendek berwarna putih dengan desain sebagai berikut:
1. 1.kerah berdiri;
2. 2.2 (dua) buah saku tempel dengan tutup sebelah kiri dan kanan atas;
3. 3.lidah pundak (skoder); dan
4. 4.2 (dua) buah belahan di bagian samping.
b.celana panjang berwarna hitam dengan desain sebagai berikut:
1. 1.tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
3. 3.2 (dua) buah saku bobok di belakang, sebelah kiri terbuka dan sebelah kanan tertutup.

Pasal 9

PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk perempuan terdiri atas:

a.kemeja berwarna putih dengan desain sebagai berikut:
1. 1.lengan pendek dan untuk perempuan berjilbab menyesuaikan;
2. 2.kerah sanghai;
3. 3.lidah pundak (skoder); dan
4. 4.kancing; dan
5. 5.2 (dua) buah saku tempel dengan tutup di dada kiri dan kanan.
6. 6.2 (dua) buah belahan di bagian samping
b.rok dengan panjang di bawah lutut atau celana panjang berwarna hitam dengan desain sebagai berikut:
1. 1.tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
2. 2.2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
3. 3.2 (dua) buah saku.
c.bagi pengguna jilbab dengan ketentuan:
1. 1.warna abu-abu untuk hari senin;
2. 2.warna hijau untuk hari selasa; dan
3. 3.warna merah untuk hari rabu.

Pasal 10

Ketentuan mengenai desain, warna, jenis bahan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…