DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 173);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN INSTRUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Menteri adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
4.Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan instrumen hukum.
5.Biro Hukum adalah biro yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan dengan tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan;
3. c.penetapan; dan
4. d.pengundangan.
(2)Dalam pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan dapat melibatkan Analis Hukum.
(3)Dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Pembentukan Peraturan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
2. b.keputusan pengadilan; dan/atau
3. c.kebutuhan organisasi.

Pasal 4

(1)Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan Peraturan Menteri.
(2)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

(1)Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum melakukan:
1. a.penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri; atau
2. b.evaluasi Peraturan Menteri.
(2)Dalam melakukan penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri atau evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum berkoordinasi dengan Pemrakarsa dan/atau unit kerja terkait dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Hukum memberikan rekomendasi yang paling sedikit memuat:
1. a.amanat atau dasar kewenangan pembentukan Peraturan Menteri; dan
2. b.substansi pengaturan.
(2)Berdasarkan evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, biro hukum memberikan rekomendasi paling sedikit memuat:
1. a.urgensi perubahan atau pencabutan Peraturan Menteri; dan
2. b.daftar inventarisasi masalah.

Pasal 7

(1)Berdasarkan rekomendasi penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau rekomendasi evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri menyusun program penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul penyusunan Peraturan Menteri di luar dari program penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.berdasarkan kewenangan;
3. c.berdasarkan keputusan pengadilan;
4. d.berdasarkan kebijakan nasional; dan/atau
5. e.berdasarkan kebutuhan organisasi.
(3)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, ruang lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(4)Pengajuan usul di luar dari program penyusunan Peraturan Menteri harus diajukan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(5)Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sekretaris jenderal melalui Kepala Biro Hukum melakukan penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri atau evaluasi Peraturan Menteri.
(6)Hasil penelaahan atau identifikasi kebutuhan Peraturan Menteri atau evaluasi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri sebagai pertimbangan dalam pemberian izin prakarsa.
(7)Pemrakrasa dapat melakukan penyusunan peraturan Menteri setelah mendapat persetujan izin Prakarsa dari Menteri.

Pasal 9

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan program penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2)Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri yang ditetapkan dengan Keputusan pimpinan unit kerja eselon I Pemrakarsa.
(3)Tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Pemrakarsa; dan
2. b.Biro hukum.
(4)Tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan unit kerja terkait, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi.

Pasal 10

Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal disertai dengan rancangan Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…