DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan penanganan daerah tertinggal yang terentaskan dari ketertinggalan, perlu dilaksanakan pembinaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan; www.peraturan.go.id 2020, No.505 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi www.peraturan.go.id 2020, No.505 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 202); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBINAAN DAERAH TERTINGGAL TERENTASKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
2.Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
3.Daerah Tertinggal Terentaskan adalah daerah kabupaten yang telah memenuhi indeks komposit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. www.peraturan.go.id 2020, No.505

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten serta pihak- pihak terkait dalam penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberi arahan bagi Kementerian, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten serta pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan, guna mewujudkan konsep pembinaan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, kemandirian, dan peningkatan produktivitas daerah, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur:

a.prinsip, sasaran, dan aspek pembinaan;
b.tata cara pembinaan;
c.pelaksanaan pembinaan;
d.pemantauan dan evaluasi; dan
e.pendanaan.

BAB II

PRINSIP, SASARAN, DAN ASPEK PEMBINAAN

Pasal 4

(1)Prinsip pembinaan daerah tertinggal terentaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.berkelanjutan;
2. b.kemandirian; dan
3. c.produktif. www.peraturan.go.id 2020, No.505
(2)Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a bahwa pembinaan terhadap Daerah Tertinggal Terentaskan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mendukung terciptanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.
(3)Prinsip kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b bahwa pembinaan terhadap Daerah Tertinggal Terentaskan dilaksanakan untuk mendukung terciptanya masyarakat, kelompok, dan pemerintah daerah kabupaten tertinggal terentaskan yang mandiri.
(4)Prinsip produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c bahwa pembinaan terhadap Daerah Tertinggal Terentaskan dilaksanakan untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan kreatif, pelatihan dan pengembangan sistem kerja maupun model bisnis yang efektif dan efisien, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan untuk mendukung terciptanya ide kreatif.

Pasal 5

Sasaran pembinaan daerah tertinggal terentaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan kepada pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Daerah Tertinggal Terentaskan. www.peraturan.go.id 2020, No.505

Pasal 6

Aspek pembinaan daerah tertinggal terentaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.ekonomi;
b.sumber daya manusia dan sosial budaya;
c.sumber daya alam dan lingkungan hidup;
d.sarana dan prasarana; dan
e.kelembagaan.

Pasal 7

Pembinaan terhadap aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.produksi;
b.konsumsi dan distribusi; dan
c.kelembagaan demi terciptanya masyarakat dan aparatur yang mandiri dan produktif.

Pasal 8

Pembinaan terhadap aspek sumber daya manusia dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur baik hard skill maupun soft skill;
b.menciptakan pekerja yang kreatif dan profesional;
c.meningkatkan dan memperluas karir pekerjaan; www.peraturan.go.id 2020, No.505
d.mengembangkan sistem administrasi dan keuangan lembaga ekonomi masyarakat yang profesional;
e.memperluas jaringan dan hubungan kerjasama;
f.meningkatkan angka partisipasi murni dan menurunkan angka stunting;
g.meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.
h.mata pencaharian;
i.sistem kemasyarakatan;
j.bahasa;
k.kesenian; dan
l.kerukunan antar umat beragama/aliran kepercayaan.

Pasal 9

Pembinaan terhadap aspek sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a.potensi sumber daya alam;
b.kualitas lingkungan hidup dalam rangka konservasi dan preservasi;
c.fasilitasi dan sosialisasi;
d.pengelolaan sampah;
e.revitalisasi kawasan hutan;
f.pengelolaan kawasan konservasi, wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil dan terluar; dan
g.penindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan.

Pasal 10

(1)Pembinaan terhadap aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
1. a.kebutuhan pelayanan dasar daerah paling sedikit berupa akses terhadap: www.peraturan.go.id 2020, No.505
  1. 1.fasilitas kesehatan;
  2. 2.pendidikan;
  3. 3.listrik;
  4. 4.air bersih; dan
  5. 5.sanitasi.
2. b.kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kondisi tertentu yang ada di setiap daerah yaitu rawan pangan, rawan bencana, perbatasan, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
3. c.aksesibilitas jalan dan jembatan;
4. d.pembangunan perumahan dan permukiman; dan
5. e.transportasi dan telekomunikasi.
(2)Pembinaan terhadap aspek sarana dan prasarana kebutuhan pelayanan dasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui fungsi fasilitasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten serta pihak lainnya.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…