DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 344

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2021, No. 753 Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI. www.peraturan.go.id 2021, No. 753

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
2.Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
3.Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masayarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
4.Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
5.Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
6.Perencanaan Kawasan Transmigrasi adalah proses penyusunan rencana kawasan transmigrasi dan rencana perwujudan kawasan transmigrasi.
7.Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan kawasan transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi. www.peraturan.go.id 2021, No. 753
8.Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi adalah rencana pembangunan dan rencana pengembangan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.
9.Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi adalah penyusunan rencana pembangunan bagian ruang dalam struktur Kawasan Transmigrasi.
10.Rencana Pembangunan SKP adalah rencana rinci SKP.
11.Rencana Pembangunan KPB adalah rencana detail KPB.
12.Rencana Pembangunan Pusat SKP adalah rencana teknis Pusat SKP.
13.Rencana Pembangunan SP adalah rencana teknis SP.
14.Rencana Teknis SP yang selanjutnya disingkat RT-SP adalah hasil perencanaan pembangunan SP yang disusun berdasarkan rencana rinci SKP sebagai dasar pembangunan SP.
15.Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat RR-SKP adalah hasil perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan RKT yang ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi sebagai dasar operasional perencanaan teknis SP.
16.Rencana Teknis Pusat SKP yang selanjutnya disingkat RT-Pusat SKP adalah detail sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Pusat SKP.
17.Rencana Detail KPB yang selanjutnya disingkat RD-KPB adalah bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang pada rencana detail tata ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.
18.Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah rencana pengembangan SP, rencana pengembangan Pusat SKP, rencana pengembangan KPB, dan rencana pengembangan kawasan transmigrasi.
19.Rencana Pengembangan SP adalah rencana kegiatan pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan SP yang ditetapkan. www.peraturan.go.id 2021, No. 753
20.Rencana Pengembangan Pusat SKP adalah rencana kegiatan pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan pusat SKP yang ditetapkan.
21.Rencana Pengembangan SKP adalah rencana kegiatan pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan SKP yang ditetapkan.
22.Rencana Pengembangan KPB adalah rencana kegiatan pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan KPB yang ditetapkan.
23.Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah rencana kegiatan pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan kawasan transmigrasi yang ditetapkan.
24.Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
25.Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
26.Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi.
27.Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari Satuan Permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran.
28.Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai lima ratus) keluarga.
29.Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP- Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu www.peraturan.go.id 2021, No. 753 kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru.
30.Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
31.Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam delineasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
32.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33.Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di KPB.
34.Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan Transmigrasi.
35.Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP.
36.Pencadangan Tanah adalah penunjukkan area tanah oleh bupati/wali kota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi.
37.Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Kawasan Transmigrasi guna meningkatkan kualitas lingkungan www.peraturan.go.id 2021, No. 753 dan pemeliharaan sumber daya alam dengan pertisipasi aktif masyarakat.
38.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
39.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Kawasan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
40.Sarana adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
41.Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan Kawasan yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan profesional agar dapat memberikan pelayanan memadai kepada masyarakat.
42.Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigran dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan.
43.Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
44.Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha Transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
45.Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakarsa Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. www.peraturan.go.id 2021, No. 753
46.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
47.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
48.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 2

Tata cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 3

(1)Perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada setiap wilayah yang akan dikembangkan menjadi Kawasan Transmigrasi.
(2)Perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyusun:
1. a.RKT; dan
2. b.Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi.
(3)RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi oleh Menteri.
(4)Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
1. a.Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
2. b.rencana pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat melalui musyawarah. www.peraturan.go.id 2021, No. 753

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.tata cara penilaian dan penetapan Kawasan Transmigrasi;
b.tata cara perencanaan pembangunan Kawasan Transmigrasi;
c.tata cara perencanaan pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Pasal 6

(1)Penetapan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian terhadap RKT yang diusulkan oleh bupati/wali kota setelah dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi oleh gubernur.
(2)Penilaian terhadap RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan mengenai tahapan penyusunan RKT.
(3)Tahapan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pencadangan tanah;
2. b.pelaksanaan penyusunan RKT; dan
3. c.penetapan RKT menjadi Kawasan Transmigrasi. www.peraturan.go.id 2021, No. 753

Pasal 7

(1)Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan penunjukan area tanah oleh bupati/wali kota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi.
(2)Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di wilayah yang memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan.

Pasal 8

(1)Kriteria wilayah pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kawasan Perdesaan yang menjadi prioritas pembangunan daerah kabupaten;
2. b.Kawasan Perdesaan yang berpotensi untuk pengembangan pusat pertumbuhan baru; dan/atau
3. c.Kawasan Perdesaan yang berpotensi menjadi daerah belakang dari kota kecil/menengah dan/atau pusat pertumbuhan yang sudah ada dan/atau pusat pertumbuhan yang sedang berkembang.
(2)Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kawasan budidaya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.
(3)Syarat wilayah pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kawasan Perdesaan yang 50 % (lima puluh persen) atau lebih desanya merupakan desa tertinggal dan/atau desa berkembang;
2. b.memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan; www.peraturan.go.id 2021, No. 753
3. c.memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan kota kecil/menengah dan/atau pusat pertumbuhan baru dan/atau pusat pertumbuhan yang sedang berkembang;
4. d.tersedia potensi ruang untuk pembangunan dan pengembangan paling sedikit 3 (tiga) SKP dan 1 (satu) KPB;
5. e.tersedia potensi untuk mendukung perpindahan dan penempatan Transmigran dari daerah asal Transmigrasi; dan
6. f.memperoleh persetujuan, kesepakatan, dan komitmen masyarakat dalam delineasi wilayah perencanaan.

Pasal 9

Pencadangan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.identifikasi potensi kawasan;
b.musyawarah; dan
c.penetapan pencadangan tanah.

Pasal 10

(1)Identifikasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan di wilayah pencadangan.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai:
1. a.wilayah administrasi;
2. b.aksesibilitas;
3. c.kondisi fisik dan lingkungan;
4. d.pemanfaatan ruang aktual;
5. e.sumber daya buatan;
6. f.kondisi perekonomian; www.peraturan.go.id 2021, No. 753
7. g.kondisi sosial dan budaya; dan
8. h.kebijakan Pemerintah Daerah.
(3)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa data statistik, peta, dan informasi tahunan secara berurutan paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir pada tingkat desa dan/atau kecamatan.

Pasal 11

(1)Data dan informasi tentang wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai:
1. a.luas dan batas administrasi wilayah perencanaan; dan
2. b.nama, kode, jumlah, dan status Desa.
(2)Data dan informasi tentang aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai jarak kawasan di wilayah perencanaan dengan:
1. a.ibukota kabupaten dan/atau provinsi dan/atau kecamatan; dan
2. b.kondisi sarana dan moda transportasi.
(3)Data dan informasi tentang kondisi fisik dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai:
1. a.topografi;
2. b.jenis tanah;
3. c.kelas kesesuaian lahan;
4. d.iklim dan agroklimat; dan
5. e.kondisi kebencanaan.
(4)Data dan informasi tentang pemanfaatan ruang aktual sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai status tanah dan penggunaan lahan.
(5)Data dan informasi tentang sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf e paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai:
1. a.sarana pendidikan; www.peraturan.go.id 2021, No. 753
2. b.sarana kesehatan;
3. c.sarana keamanan;
4. d.sarana peribadatan;
5. e.sarana perdagangan;
6. f.jaringan jalan;
7. g.jaringan listrik;
8. h.jaringan irigasi;
9. i.pos dan telekomunikasi;
10. j.fasilitas rekreasi; dan/atau
11. k.pengelolaan persampahan.
(6)Data dan informasi tentang kondisi perekonomian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf f paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai:
1. a.tingkat pendapatan;
2. b.kelembagaan ekonomi;
3. c.komoditas pertanian dan/atau sumber daya alam yang potensial dikembangkan menjadi pola usaha pokok; dan
4. d.industri pengolahan.
(7)Data dan informasi tentang kondisi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf g paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai:
1. a.kependudukan;
2. b.keagamaan; dan
3. c.adat dan kebiasaan.
(8)Data dan informasi tentang kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf h mencakup data dan informasi tentang kebijakan pemerintah daerah di wilayah perencanaan yang tertuang dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. b.rencana tata ruang wilayah; dan
3. c.kebijakan sektor terkait.

Isi peraturan

Teks344PDFHirarki

Memuat teks peraturan…