menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11.Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
18.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 876);
19.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1849); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017. Pasal I Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1849) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2017 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 713 Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana R. Hari Pramudiono LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN LINGKUP KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017 I. PENERIMA DEKONSENTRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2017 NO. SATUAN KERJA PROVINSI PENERIMA DEKONSENTRASI A. KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( PENDAMPINGAN )
1.PROVINSI JAWA BARAT
2.PROVINSI JAWA TENGAH
3.PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
4.PROVINSI JAWA TIMUR
5.PROVINSI SULAWESI TENGAH
6.PROVINSI SULAWESI SELATAN
7.PROVINSI SULAWESI TENGGARA
8.PROVINSI MALUKU
9.PROVINSI BALI
10.PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
11.PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
12.PROVINSI PAPUA
13.PROVINSI BENGKULU
14.PROVINSI MALUKU UTARA
15.PROVINSI BANTEN
16.PROVINSI BANGKA BELITUNG
17.PROVINSI GORONTALO
18.PROVINSI ACEH
19.PROVINSI SUMATERA UTARA
20.PROVINSI SUMATERA BARAT NO. SATUAN KERJA PROVINSI PENERIMA DEKONSENTRASI
21.PROVINSI RIAU
22.PROVINSI JAMBI
23.PROVINSI SUMATERA SELATAN
24.PROVINSI LAMPUNG
25.PROVINSI KALIMANTAN BARAT
26.PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
27.PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
28.PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
29.PROVINSI SULAWESI UTARA
30.PROVINSI KEPULAUAN RIAU
31.PROVINSI PAPUA BARAT
32.PROVINSI SULAWESI BARAT
33.PROVINSI KALIMANTAN UTARA B. DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL DASAR ( GENERASI SEHAT CERDAS )
1.PROVINSI JAWA BARAT
2.PROVINSI JAWA TIMUR
3.PROVINSI SUMATERA SELATAM
4.PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5.PROVINSI KALIMANTAN BARAT
6.PROVINSI SULAWESI UTARA
7.PROVINSI SULAWESI BARAT
8.PROVINSI GORONTALO
9.PROVINSI MALUKU
10.PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
11.PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR C. DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
1.PROVINSI PAPUA
2.PROVINSI PAPUA BARAT III. JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2017 NO. SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA A. DEKONSENTRASI 1 PROVINSI DKI JAKARTA 2 PROVINSI JAWA BARAT 3 PROVINSI JAWA TENGAH 4 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 5 PROVINSI JAWA TIMUR 6 PROVINSI ACEH 7 PROVINSI SUMATERA BARAT 8 PROVINSI SUMATERA SELATAN NO. SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 9 PROVINSI LAMPUNG 10 PROVINSI KALIMANTAN BARAT 11 PROVINSI SULAWESI TENGAH 12 PROVINSI SULAWESI SELATAN 13 PROVINSI SULAWESI TENGGARA 14 PROVINSI BALI 15 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 16 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 17 PROVINSI PAPUA 18 PROVINSI MALUKU UTARA 19 PROVINSI BANTEN 20 PROVINSI GORONTALO 21 PROVINSI PAPUA BARAT 22 PROVINSI SULAWESI BARAT 23 PROVINSI KALIMANTAN UTARA B. TUGAS PEMBANTUAN ACEH 1 KABUPATEN ACEH BESAR 2 KABUPATEN PIDIE JAYA 3 KABUPATEN PIDIE SUMATERA BARAT 4 KABUPATEN DHARMAS RAYA SUMATERA SELATAN 5 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 6 KABUPATEN LAHAT 7 KABUPATEN BANYUASIN KALIMANTAN BARAT 8 KABUPATEN SANGGAU 9 KABUPATEN BENGKAYANG 10 KABUPATEN SINTANG SULAWESI TENGAH 11 KABUPATEN DONGGALA 12 KABUPATEN MOROWALI 13 KABUPATEN MOROWALI UTARA 14 KABUPATEN TOLI-TOLI 15 KABUPATEN TOJO UNA-UNA SULAWESI SELATAN 16 KABUPATEN SIDRAP SULAWESI TENGGARA 17 KABUPATEN MUNA BARAT 18 KABUPATEN KOLAKA TIMUR 19 KABUPATEN KONAWE NUSA TENGGARA TIMUR 20 KABUPATEN SUMBA TIMUR NO. SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 21 KABUPATEN NAGEKEO 22 KABUPATEN BELLU P A P U A 23 KABUPATEN KEEROM 24 KABUPATEN MERAUKE MALUKU UTARA 25 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 26 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 27 KABUPATEN KEPULAUAN SULA GORONTALO 28 KABUPATEN GORONTALO 29 KABUPATEN GORONTALO UTARA PAPUA BARAT 30 KABUPATEN MANOKWARI 31 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN SULAWESI BARAT 32 KABUPATEN POLEWALI MANDAR 33 KABUPATEN MAMASA KALIMANTAN UTARA 34 KABUPATEN BULUNGAN 35 PROVINSI BENGKULU MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana R. Hari Pramudiono