DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
5.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kementerian.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
6.Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat Kepala UKPBJ berfungsi mengoordinasikan proses pengadaan barang/jasa.
7.Kelompok Kerja Pemilihan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
8.Pengelola pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
9.Layanan pengadaan secara elektronik, yang selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi infomasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
11.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Pengaturan UKPBJ bertujuan untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa secara lebih terintegrasi/terpadu, efektif dan efisien, terbuka, bersaing, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Menteri membentuk UKPBJ yang bersifat permanen dan melekat pada unit kerja struktural Kementerian.
(2)UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Biro yang membidangi sumber daya manusia dan umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian.
(3)UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UKPBJ.
(4)Kepala UKPBJ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 4

UKPBJ bertugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UKPBJ mempunyai fungsi:

a.penyiapan dan penyusunan standardisasi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya;
b.pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya serta penyusunan laporan pengadaan; dan
c.pelaksanaan pelayanan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, pengadaan jasa lainnya, dan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Pasal 6

Rincian fungsi penyiapan dan penyusunan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a.pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;
b.pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan dan barang/jasa pemerintah;
c.penyusunan dan penerapan kode etik di lingkungan UKPBJ;
d.penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UKPBJ;
e.penyusunan standar dokumen pengadaan standar Sistem Pengadaan secara Elektronik;
f.penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; dan
g.pembinaan dan evaluasi bagi para pelaku pengadaan barang/jasa Kementerian, dan para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ.

Pasal 7

(1)Rincian fungsi pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
2. b.pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
3. c.penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
4. d.penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
5. e.pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
6. f.penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik;
7. g.monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
8. h.pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
9. i.membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2)Pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa pengelolaan katalog elektornik nasional, lokal, dan sektoral.

Pasal 8

Rincian fungsi pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.pengelolaan dan pengembangan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
b.pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
c.pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
d.pengelolaan informasi kontrak;
e.mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
f.mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 9

(1)Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa pada UKPBJ Kementerian terdiri atas:
1. a.Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; dan
2. b.Aparatur Sipil Negara.
(2)Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai pada Bagian Pengadaan Biro yang membidangi sumber daya manusia dan umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian.
(3)Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali Sumber Daya Manusia pada unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Pasal 9A

(1)Dalam melaksanakan fungsi pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf dibentuk Pokja Pemilihan.
(2)Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduduki oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
(3)Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Jumlah anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa.
(5)Anggota Pokja Pemilihan berjumlah gasal, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…