DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pelayanan pelatihan kepada aparatur sipil negara untuk menciptakan aparatur sipil negara unggul bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
c.bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi www.peraturan.go.id 2021, No.714 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pengelolaan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Unggul Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan www.peraturan.go.id 2021, No.714 Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
7.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENGELOLAAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA UNGGUL BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan Pelatihan Aparatur Sipil Negara di Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pengelolaan Pelatihan DPDTT adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia aparatur menuju sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter.
2.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. www.peraturan.go.id 2021, No.714
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Analisis Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat AKP adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sukses dan untuk menjawab tantangan pada masa yang akan datang.
5.Pelatihan adalah proses pembelajaran dengan menggunakan model, pendekatan, strategi dan metode tertentu yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta agar mampu melaksanakan tugas secara profesional.
6.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
7.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
8.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
9.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan. www.peraturan.go.id 2021, No.714
10.Pengembangan Kompetensi ASN adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
11.Sistem Informasi Manajemen Pelatihan adalah rangkaian informasi dan data yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi berbasis teknologi informasi mengenai pengelolaan pelatihan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi pelatihan.
12.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan tertentu.
13.Tenaga Kepelatihan adalah ASN yang memiliki sertifikat di bidang tertentu yang ditugaskan dalam pengelolaan pelatihan.
14.Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah sertifikat diberikan kepada peserta pelatihan yang telah mengikuti dan memenuhi persyaratan pelatihan serta dinyatakan lulus.
15.Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan yang selanjutnya disingkat SKTMP adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan yang dinyatakan tidak lulus.
16.Akreditasi Pelatihan yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah penilaian kelayakan Pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
17.Pusat Pelatihan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pusat Pelatihan ASN adalah unit organisasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mempunyai tugas penyelenggaraan pelatihan pegawai ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. www.peraturan.go.id 2021, No.714
18.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat BPSDM dan PMDDTT adalah satuan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
19.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

JENIS DAN JENJANG PELATIHAN

Pasal 2

Pengelolaan Pelatihan DPDTT terdiri atas:

a.pelatihan dasar; dan
b.pelatihan dalam jabatan.

Pasal 3

Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil.

Pasal 4

Pelatihan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas Pelatihan:

a.kepemimpinan;
b.fungsional;
c.teknis; dan
d.sosial kultural. www.peraturan.go.id 2021, No.714

Pasal 5

(1)Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
(2)Pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelatihan:
1. a.kepemimpinan pengawas yang merupakan pelatihan kepemimpinan untuk jabatan pengawas;
2. b.kepemimpinan administrator yang merupakan pelatihan kepemimpinan untuk jabatan administrator;
3. c.kepemimpinan nasional tingkat II yang merupakan pelatihan kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
4. d.kepemimpinan nasional tingkat I yang merupakan pelatihan kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi madya.

Pasal 6

(1)Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan jabatan fungsional untuk pelaksanaan tugas jabatan.
(2)Jenis dan jenjang pelatihan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional.
(3)Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas Pelatihan:
1. a.fungsional keahlian; dan
2. b.fungsional keterampilan.
(4)Pelatihan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan. www.peraturan.go.id 2021, No.714
(5)Pelatihan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keterampilan yang bersangkutan.
(6)Pelatihan Fungsional berjenjang dilaksanakan untuk memberikan keahlian dan/atau keterampilan kepada pejabat fungsional dalam menduduki jenjang jabatan fungsional yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier ASN bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Pelatihan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi sosial kultural dan pengembangan karier ASN sesuai kebutuhan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Pelatihan dilakukan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pengendalian; dan
d.evaluasi. www.peraturan.go.id 2021, No.714

Pasal 10

(1)Perencanaan program Pelatihan disusun berdasarkan usulan unit teknis.
(2)Usulan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui AKP.
(3)AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan Pelatihan bagi satuan kerja, jabatan, dan kesenjangan kompetensi pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…