DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Agustus 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
5.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi Jabatan.
5.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.
9.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Kelas Jabatan.
(3)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan alih tugas dari dan dalam jabatan dimaksud.
(4)Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.Pasal 3 dihapus.
4.Pasal 4 dihapus.
5.Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2022 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. ABDUL HALIM ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 851 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI A. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT PIMPINAN TINGGI No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 17 2. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 17 3. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 17 4. Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 17 5. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 17
6.Inspektur Jenderal 17 7. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 17 8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 17 9. Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan 16 10. Staf Ahli Menteri Pengembangan Ekonomi Lokal pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 16 11. Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah 16 12. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga 16 13. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi 16 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3
14.Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama 15 15. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 15
16.Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi 15
17.Kepala Biro Hubungan Masyarakat 15
18.Kepala Biro Hukum 15 19. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan 15 20. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 15 21. Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaaan 15 22. Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan 15 23. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan 15 24. Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan 15 25. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa 15 26. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 27. Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 28. Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 29. Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 30. Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 31. Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 32. Sekretaris Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 15 33. Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal 15 34. Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan 15 35. Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana 15 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 36. Direktur Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 15 37. Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus 15 38. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 15 39. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi 15 40. Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi 15 41. Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi 15 42. Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan 15 43. Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi 15
44.Sekretaris Inspektorat Jenderal 15
45.Inspektur I 15
46.Inspektur II 15
47.Inspektur III 15
48.Inspektur IV 15
49.Inspektur V 15 50. Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 51. Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 52. Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 53. Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 54. Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 55. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 56. Kepala Pusat Pengembangan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 57. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 58. Kepala Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian 15 59. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 15 60. Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta 14 61. Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta 14 62. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru 13 63. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar 13 64. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon 13 65. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu 13 66. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makasar 13 67. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin 13 68. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura 13 B. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT ADMINISTRASI No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 1. Kepala Bagian Kerja Sama, Biro Perencanaan dan Kerja Sama 12 2. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 12 3. Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum 12 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 4. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan 12 5. Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan 12 6. Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan 12 7. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 12 8. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 12 9. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 12 10. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 12 11. Kepala Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal 12 12. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 12 13. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 12 14. Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta 12 15. Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta 12 16. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Perencanaan dan Kerja Sama 9 17. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 9 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 18. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Kepegawaian dan Organisasi 9 19. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat 9 20. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hukum 9 21. Kepala Subbagian Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan 9 22. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Umum dan Layanan Pengadaan 9 23. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 9 24. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaaan 9 25. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan 9 26. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan 9 27. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan 9 28. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa 9 29. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 30. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 31. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 32. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 33. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 34. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 35. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 9 36. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal 9 37. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan 9 38. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana 9 39. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 9 40. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus 9 41. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 9 42. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi 9 43. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi 9 44. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi 9 45. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan 9 46. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi 9 47. Kepala Subbagian Administrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Sekretaris Inspektorat Jenderal 9 48. Kepala Subbagian Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal 9 49. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat I 9 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 50. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat II 9 51. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat III 9 52. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat IV 9 53. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat V 9 54. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 55. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 56. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 57. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 58. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 59. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 60. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 61. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 62. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian 9 63. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 9 64. Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta 9 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 65. Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta 9 66. Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta 9 67. Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta 9 68. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru 9 69. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar 9 70. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon 9 71. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu 9 72. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makasar 9 73. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin 9 74. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura 9
75.Analis Advokasi Hukum 7 76. Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan 7
77.Analis Barang Milik Negara 7
78.Analis Bencana 7
79.Analis Data dan Informasi 7
80.Analis Hukum Pertanahan 7 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3
81.Analis Hubungan Masyarakat 7
82.Analis Investasi dan Permodalan Usaha 7
83.Analis Kawasan Transmigrasi 7
84.Analis Kelembagaan 7
85.Analis Kelembagaan Usaha 7
86.Analis Kemitraan 7
87.Analis Keuangan 7
88.Analis Kerja Sama Lintas Sektor 7 89. Analis Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan 7
90.Analis Kerja Sama Bilateral dan Regional 7
91.Analis Kerja Sama Luar Negeri 7
92.Analis Kesenian dan Budaya Daerah 7
93.Analis Kesehatan 7 94. Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur 7
95.Analis Kinerja 7
96.Analis Kurikulum dan Pembelajaran 7
97.Analis Laporan Keuangan 7 98. Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 7
99.Analis Laporan Realisasi Anggaran 7
100.Analis Layanan Umum 7
101.Analis Lingkungan Hidup 7
102.Analis Mitigasi Bencana 7 103. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7
104.Analis Mutu Produk 7
105.Analis Organisasi 7
106.Analis Pangan 7
107.Analis Pelaksanaan Anggaran 7
108.Analis Pelayanan 7
109.Analis Pelayanan Sosial 7
110.Analis Pemanfaatan Teknologi 7
111.Analis Pemasaran dan Kerja Sama 7
112.Analis Pembangunan 7
113.Analis Pemberdayaan Masyarakat 7
114.Analis Pembinaan Kelembagaan Investasi 7
115.Analis Pemerintahan Pusat 7
116.Analis Pendidikan 7
117.Analis Penelitian dan Pengambangan 7
118.Analis Pengawasan 7
119.Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan 7
120.Analis Pengembangan Kompetensi 7 121. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana 7 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 122. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 7
123.Analis Pengembangan Potensi Daerah 7 124. Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- undangan 7
125.Analis Perbendaharaan 7
126.Analis Perekonomian 7
127.Analis Perencanaan 7
128.Analis Perencanaan Anggaran 7 129. Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur 7
130.Analis Perencanaan Strategis 7 131. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 7
132.Analis Pertanahan 7
133.Analis Produk Hukum 7
134.Analis Program Pendidikan dan Pelatihan 7 135. Analis Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri 7
136.Analis Rencana Program dan Kegiatan 7
137.Analis Sistem Informasi 7
138.Analis Sistem Informasi dan Jaringan 7
139.Analis Sistem Mutu dan Lingkungan 7
140.Analis Sosial Budaya 7
141.Analis Survey, Pengukuran dan Pemetaan 7
142.Analis Tata Laksana 7
143.Analis Tata Usaha 7
144.Fasilitator Kelembagaan Pemasaran 7
145.Fasilitator Promosi 7
146.Fasilitator Sarana Pemasaran 7
147.Penata Kendaraan Dinas 7
148.Penata Laporan Keuangan 7
149.Penelaah Data Sumber Daya Alam 7 150. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 7
151.Penelaah Pengembangan Usaha 7 152. Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna 7
153.Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 7
154.Penyusun Bahan Kerja Sama Pelatihan 7 155. Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar 7 156. Penyusun Laporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan 7
157.Penyusun Laporan Keuangan 7 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 158. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 7 159. Penyusun Program Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 7 160. Penyusun Program Kelembagaan dan Kerja Sama 7
161.Penyusun Promosi dan Kerja Sama 7 162. Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan 7 163. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana 7 164. Penyusun Rencana Kerja Sama Kelembagaan 7 165. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 7 166. Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara 7 167. Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana 7 168. Penyusun Rencana Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar 7 169. Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar 7
170.Penyusun Rencana Promosi 7
171.Penyusun Risalah 7
172.Perancang Promosi 7
173.Ajudan 6
174.Pengelola Anggaran 6
175.Pengelola Bahan Perencanaan 6
176.Pengelola Barang Milik Negara 6
177.Pengelola Barang Persediaan 6
178.Pengelola Data 6
179.Pengelola Distribusi dan Pemasaran 6 180. Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum 6 181. Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai 6
182.Pengelola Informasi Kerja Sama 6
183.Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam 6
184.Pengelola Kepegawaian 6
185.Pengelola Kerja Sama dan Investasi 6
186.Pengelola Keuangan 6
187.Pengelola Monitoring dan Evaluasi 6 188. Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi 6
189.Pengelola Pemberdayaan Masyarakat 6
190.Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana 6
191.Pengelola Pengembangan Karir 6 No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 1 2 3 192. Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga 6
193.Pengelola Program dan Kegiatan 6
194.Pengelola Rumah Tangga 6
195.Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 6
196.Pengelola Surat 6
197.Pengolah Data 6
198.Pengolah Data Kelembagaan 6 199. Pengolah Data Pembinaan Kelembagaan Investasi 6
200.Petugas Protokol 6
201.Pranata Barang dan Jasa 6
202.Pranata Kearsipan 6 203. Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 6
204.Pengadministrasi Kepegawaian 5
205.Pengadministrasi Keuangan 5
206.Pengadministrasi Pelatihan 5
207.Pengadministrasi Pemerintahan 5 208. Pengadministrasi Perencanaan dan Program 5
209.Pengadministrasi Persuratan 5
210.Pengadministrasi Pertanahan 5
211.Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 5
212.Pengadministrasi Umum 5
213.Pengemudi VIP 5
214.Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika 5
215.Petugas Keamanan 3 C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL No Nama Jabatan Jenjang Kelas Jabatan 1 2 3 4
1.Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 Ahli Muda 10 Ahli Madya 12 Ahli Utama 14 2. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 6 Mahir 7 Penyelia 8 No Nama Jabatan Jenjang Kelas Jabatan 1 2 3 4 3. Analis Kepegawaian/Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8 Ahli Muda 10 Ahli Madya 12
4.Arsiparis Pelaksana/Terampil 6 Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Penyelia 8 Ahli Pertama 8 Ahli Muda 9 Ahli Madya 11 Ahli Utama 13 5. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8 Ahli Muda 10 Ahli Madya 12 Ahli Utama 14
6.Auditor Pelaksana/Terampil 6 Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Penyelia 8 Ahli Pertama 8 Ahli Muda 10 Ahli Madya 12 Ahli Utama 14
7.Auditor Kepegawaian Ahli Pertama 8 Ahli Muda 9 Ahli Madya 11
8.Pranata Komputer Pelaksana/Terampil 6 Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Penyelia 8 Ahli Pertama 8 Ahli Muda 9 Ahli Madya 11 Ahli Utama 13 No Nama Jabatan Jenjang Kelas Jabatan 1 2 3 4
9.Dokter Gigi Ahli Pertama 9 Ahli Muda 10 Ahli Madya 12 Ahli Utama 14
10.Dokter Ahli Pertama 9 Ahli Muda 10 Ahli Madya 12 Ahli Utama 14
11.Peneliti Ahli Pertama 8 Ahli Muda 9 Ahli Madya 12 Ahli Utama 14 12. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8 Ahli Muda 10 Ahli Madya 12 13. Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana/Terampil 6 Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Penyelia 8 Ahli Pertama 8 Ahli Muda 10 Ahli Madya 11 Ahli Utama 14 14. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 8 Ahli Muda 9 Ahli Madya 11 Ahli Utama 13
15.Analis Hukum Ahli Pertama 8 Ahli Muda 9 Ahli Madya 11 No Nama Jabatan Jenjang Kelas Jabatan 1 2 3 4
16.Perawat Pelaksana Pemula 5 Pelaksana 6 Mahir 7 Penyelia 8 Ahli Pertama 8 Ahli Muda 9 Ahli Madya 11
17.Perencana Ahli Pertama 8 Ahli Muda 10 Ahli Madya 12 Ahli Utama 14 18. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 6 Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Penyelia 8 Ahli Pertama 8 Ahli Muda 9 Ahli Madya 11
19.Statistisi Pelaksana/Terampil 6 Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Penyelia 8 Ahli Pertama 8 Ahli Muda 9 Ahli Madya 11
20.Widyaiswara Ahli Pertama 8 Ahli Muda 9 Ahli Madya 11 Ahli Utama 13
21.Analis Anggaran Ahli Pertama 8 Ahli Muda 10 Ahli Madya 12 Ahli Utama 14 No Nama Jabatan Jenjang Kelas Jabatan 1 2 3 4 22. Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama 8 Ahli Muda 10 Ahli Madya 12 23. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pemula 5 Terampil 6 Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Penyelia 8 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. ABDUL HALIM ISKANDAR

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…