DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Agustus 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
5.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja meliputi:

a.pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh;
b.pegawai dari kementerian/lembaga lain yang ditugaskan di lingkungan Kementerian;
c.pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
d.pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar;
e.pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti sakit;
f.pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; dan
g.calon PNS.
1. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan setiap bulan sekali dengan kategori sebagai berikut:
1. a.baik, dengan nilai 90 (sembilan puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh);
2. b.cukup, dengan nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan);
3. c.kurang, dengan nilai 50 (lima puluh) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan); dan
4. d.buruk, dengan nilai 50 (lima puluh) ke bawah.
(2)Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan hari dan jam kerja.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tunjangan Kinerja diberikan kepada:
1. a.Menteri;
2. b.wakil Menteri;
3. c.staf khusus;
4. d.pejabat pimpinan tinggi;
5. e.pejabat administrasi; dan
6. f.pejabat fungsional.
(2)Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f ditentukan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pengurangan berdasarkan komponen capaian kinerja sebagai berikut:

a.nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 10% (sepuluh persen);
b.nilai 50 (lima puluh) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 15% (lima belas persen); dan
c.nilai di bawah 50 (lima puluh) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 20% (dua puluh persen).
1. 5.Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1)Pengurangan Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
(2)Pengurangan Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pemberhentian tunjangan kinerja bagi pegawai dilakukan apabila:

a.diberhentikan sementara sebagai PNS;
b.diberhentikan sebagai PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.diangkat menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d.diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu;
e.ditugaskan pada instansi lain atau badan lain di luar lingkungan Kementerian; dan
f.Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
1. 7.Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebgai berikut:

Pasal 25A

Pemberhentian Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang diberhentikan sebagai PNS karena meninggal dunia, Tunjangan Kinerja dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.

8.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Pemberian Tunjangan Kinerja terhadap pejabat adminitrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2022 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. ABDUL HALIM ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 852 Tanda Tangan Menteri Penanggung Jawab Paraf Tanggal Pengendali Administrasi (SEKRETARIS JENDERAL) Aspek Teknis (SEKRETARIS JENDERAL) Pengendali Aspek Hukum (KARO HUKUM) Materi (KARO KEPO) LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI A. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN UNTUK MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN STAF KHUSUS No Nama Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp 43.627.500,00 2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp 39.264.750,00 3. Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp 20.695.000,00 B. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT PIMPINAN TINGGI No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 17 Rp 29.085.000,00 2. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 17 Rp 29.085.000,00 3. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 17 Rp 29.085.000,00 4. Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 17 Rp 29.085.000,00 5. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 17 Rp 29.085.000,00
6.Inspektur Jenderal 17 Rp 29.085.000,00 7. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 17 Rp 29.085.000,00 No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 17 Rp 29.085.000,00 9. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 16 Rp 20.695.000,00 10. Staf Ahli Pengembangan Ekonomi Lokal pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 16 Rp 20.695.000,00 11. Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 16 Rp 20.695.000,00 12. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 16 Rp 20.695.000,00 13. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 16 Rp 20.695.000,00 14. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama 15 Rp 14.721.000,00 15. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 15 Rp 14.721.000,00 16. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi 15 Rp 14.721.000,00
17.Kepala Biro Hubungan Masyarakat 15 Rp 14.721.000,00
18.Kepala Biro Hukum 15 Rp 14.721.000,00 19. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan 15 Rp 14.721.000,00 20. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 15 Rp 14.721.000,00 21. Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaaan 15 Rp 14.721.000,00 22. Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan 15 Rp 14.721.000,00 23. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan 15 Rp 14.721.000,00 24. Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan 15 Rp 14.721.000,00 25. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa 15 Rp 14.721.000,00 No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 26. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 27. Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 28. Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 29. Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 30. Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 31. Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 32. Sekretaris Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 15 Rp 14.721.000,00 33. Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal 15 Rp 14.721.000,00 34. Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan 15 Rp 14.721.000,00 35. Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana 15 Rp 14.721.000,00 36. Direktur Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 15 Rp 14.721.000,00 37. Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus 15 Rp 14.721.000,00 38. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 39. Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 40. Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 41. Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 42. Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan 15 Rp 14.721.000,00 43. Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00
44.Sekretaris Inspektorat Jenderal 15 Rp 14.721.000,00
45.Inspektur I 15 Rp 14.721.000,00
46.Inspektur II 15 Rp 14.721.000,00 No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4
47.Inspektur III 15 Rp 14.721.000,00
48.Inspektur IV 15 Rp 14.721.000,00
49.Inspektur V 15 Rp 14.721.000,00 50. Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 51. Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 52. Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 53. Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 54. Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 55. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 56. Kepala Pusat Pengembangan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 57. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15 Rp 14.721.000,00 58. Kepala Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian 15 Rp 14.721.000,00 59. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 15 Rp 14.721.000,00 60. Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta 14 Rp 11.670.000,00 61. Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta 14 Rp 11.670.000,00 62. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru 13 Rp 8.562.000,00 63. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar 13 Rp 8.562.000,00 No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 64. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon 13 Rp 8.562.000,00 65. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu 13 Rp 8.562.000,00 66. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makasar 13 Rp 8.562.000,00 67. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin 13 Rp 8.562.000,00 68. Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura 13 Rp 8.562.000,00 C. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT ADMINISTRASI No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 1. Kepala Bagian Kerja Sama, Biro Perencanaan dan Kerja Sama 12 Rp 7.271.000,00 2. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 12 Rp 7.271.000,00 3. Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum 12 Rp 7.271.000,00 4. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan 12 Rp 7.271.000,00 5. Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan 12 Rp 7.271.000,00 6. Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan 12 Rp 7.271.000,00 7. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 12 Rp 7.271.000,00 8. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 12 Rp 7.271.000,00 No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 9. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 12 Rp 7.271.000,00 10. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 12 Rp 7.271.000,00 11. Kepala Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal 12 Rp 7.271.000,00 12. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 12 Rp 7.271.000,00 13. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 12 Rp 7.271.000,00 14. Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta 12 Rp 7.271.000,00 15. Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta 12 Rp 7.271.000,00 16. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Perencanaan dan Kerja Sama 9 Rp 3.781.000,00 17. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 9 Rp 3.781.000,00 18. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Kepegawaian dan Organisasi 9 Rp 3.781.000,00 19. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat 9 Rp 3.781.000,00 20. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hukum 9 Rp 3.781.000,00 21. Kepala Subbagian Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan 9 Rp 3.781.000,00 22. Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Umum dan Layanan Pengadaan 9 Rp 3.781.000,00 23. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 9 Rp 3.781.000,00 24. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaaan 9 Rp 3.781.000,00 No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 25. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan 9 Rp 3.781.000,00 26. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan 9 Rp 3.781.000,00 27. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan 9 Rp 3.781.000,00 28. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa 9 Rp 3.781.000,00 29. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 30. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 31. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 32. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 33. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 34. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 35. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 9 Rp 3.781.000,00 36. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal 9 Rp 3.781.000,00 37. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan 9 Rp 3.781.000,00 No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 38. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana 9 Rp 3.781.000,00 39. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 9 Rp 3.781.000,00 40. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus 9 Rp 3.781.000,00 41. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 42. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 43. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 44. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 45. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan 9 Rp 3.781.000,00 46. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 47. Kepala Subbagian Administrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Sekretaris Inspektorat Jenderal 9 Rp 3.781.000,00 48. Kepala Subbagian Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal 9 Rp 3.781.000,00 49. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat I 9 Rp 3.781.000,00 50. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat II 9 Rp 3.781.000,00 51. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat III 9 Rp 3.781.000,00 52. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat IV 9 Rp 3.781.000,00 53. Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat V 9 Rp 3.781.000,00 54. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 55. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 56. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 57. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 58. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 59. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 60. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 61. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9 Rp 3.781.000,00 62. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian 9 Rp 3.781.000,00 63. Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 9 Rp 3.781.000,00 64. Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta 9 Rp 3.781.000,00 65. Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta 9 Rp 3.781.000,00 66. Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta 9 Rp 3.781.000,00 No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 67. Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta 9 Rp 3.781.000,00 68. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru 9 Rp 3.781.000,00 69. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar 9 Rp 3.781.000,00 70. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon 9 Rp 3.781.000,00 71. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu 9 Rp 3.781.000,00 72. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makasar 9 Rp 3.781.000,00 73. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin 9 Rp 3.781.000,00 74. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura 9 Rp 3.781.000,00
75.Analis Advokasi Hukum 7 Rp 2.928.000,00 76. Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan 7 Rp 2.928.000,00
77.Analis Barang Milik Negara 7 Rp 2.928.000,00
78.Analis Bencana 7 Rp 2.928.000,00
79.Analis Data dan Informasi 7 Rp 2.928.000,00
80.Analis Hukum Pertanahan 7 Rp 2.928.000,00
81.Analis Hubungan Masyarakat 7 Rp 2.928.000,00
82.Analis Investasi dan Permodalan Usaha 7 Rp 2.928.000,00
83.Analis Kawasan Transmigrasi 7 Rp 2.928.000,00
84.Analis Kelembagaan 7 Rp 2.928.000,00
85.Analis Kelembagaan Usaha 7 Rp 2.928.000,00
86.Analis Kemitraan 7 Rp 2.928.000,00
87.Analis Keuangan 7 Rp 2.928.000,00
88.Analis Kerja Sama Lintas Sektor 7 Rp 2.928.000,00 89. Analis Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan 7 Rp 2.928.000,00 No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 90. Analis Kerja Sama Bilateral dan Regional 7 Rp 2.928.000,00
91.Analis Kerja Sama Luar Negeri 7 Rp 2.928.000,00
92.Analis Kesenian dan Budaya Daerah 7 Rp 2.928.000,00
93.Analis Kesehatan 7 Rp 2.928.000,00 94. Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur 7 Rp 2.928.000,00
95.Analis Kinerja 7 Rp 2.928.000,00
96.Analis Kurikulum dan Pembelajaran 7 Rp 2.928.000,00
97.Analis Laporan Keuangan 7 Rp 2.928.000,00 98. Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 7 Rp 2.928.000,00
99.Analis Laporan Realisasi Anggaran 7 Rp 2.928.000,00
100.Analis Layanan Umum 7 Rp 2.928.000,00
101.Analis Lingkungan Hidup 7 Rp 2.928.000,00
102.Analis Mitigasi Bencana 7 Rp 2.928.000,00 103. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7 Rp 2.928.000,00
104.Analis Mutu Produk 7 Rp 2.928.000,00
105.Analis Organisasi 7 Rp 2.928.000,00
106.Analis Pangan 7 Rp 2.928.000,00
107.Analis Pelaksanaan Anggaran 7 Rp 2.928.000,00
108.Analis Pelayanan 7 Rp 2.928.000,00
109.Analis Pelayanan Sosial 7 Rp 2.928.000,00
110.Analis Pemanfaatan Teknologi 7 Rp 2.928.000,00
111.Analis Pemasaran dan Kerja Sama 7 Rp 2.928.000,00
112.Analis Pembangunan 7 Rp 2.928.000,00
113.Analis Pemberdayaan Masyarakat 7 Rp 2.928.000,00 114. Analis Pembinaan Kelembagaan Investasi 7 Rp 2.928.000,00
115.Analis Pemerintahan Pusat 7 Rp 2.928.000,00
116.Analis Pendidikan 7 Rp 2.928.000,00
117.Analis Penelitian dan Pengambangan 7 Rp 2.928.000,00
118.Analis Pengawasan 7 Rp 2.928.000,00 119. Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan 7 Rp 2.928.000,00
120.Analis Pengembangan Kompetensi 7 Rp 2.928.000,00 121. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana 7 Rp 2.928.000,00 122. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 7 Rp 2.928.000,00
123.Analis Pengembangan Potensi Daerah 7 Rp 2.928.000,00 124. Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- undangan 7 Rp 2.928.000,00
125.Analis Perbendaharaan 7 Rp 2.928.000,00
126.Analis Perekonomian 7 Rp 2.928.000,00
127.Analis Perencanaan 7 Rp 2.928.000,00
128.Analis Perencanaan Anggaran 7 Rp 2.928.000,00 No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 129. Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur 7 Rp 2.928.000,00
130.Analis Perencanaan Strategis 7 Rp 2.928.000,00 131. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 7 Rp 2.928.000,00
132.Analis Pertanahan 7 Rp 2.928.000,00
133.Analis Produk Hukum 7 Rp 2.928.000,00 134. Analis Program Pendidikan dan Pelatihan 7 Rp 2.928.000,00 135. Analis Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri 7 Rp 2.928.000,00
136.Analis Rencana Program dan Kegiatan 7 Rp 2.928.000,00
137.Analis Sistem Informasi 7 Rp 2.928.000,00
138.Analis Sistem Informasi dan Jaringan 7 Rp 2.928.000,00
139.Analis Sistem Mutu dan Lingkungan 7 Rp 2.928.000,00
140.Analis Sosial Budaya 7 Rp 2.928.000,00 141. Analis Survey, Pengukuran dan Pemetaan 7 Rp 2.928.000,00
142.Analis Tata Laksana 7 Rp 2.928.000,00
143.Analis Tata Usaha 7 Rp 2.928.000,00
144.Fasilitator Kelembagaan Pemasaran 7 Rp 2.928.000,00
145.Fasilitator Promosi 7 Rp 2.928.000,00
146.Fasilitator Sarana Pemasaran 7 Rp 2.928.000,00
147.Penata Kendaraan Dinas 7 Rp 2.928.000,00
148.Penata Laporan Keuangan 7 Rp 2.928.000,00
149.Penelaah Data Sumber Daya Alam 7 Rp 2.928.000,00 150. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 7 Rp 2.928.000,00
151.Penelaah Pengembangan Usaha 7 Rp 2.928.000,00 152. Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna 7 Rp 2.928.000,00 153. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 7 Rp 2.928.000,00
154.Penyusun Bahan Kerja Sama Pelatihan 7 Rp 2.928.000,00 155. Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar 7 Rp 2.928.000,00 156. Penyusun Laporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan 7 Rp 2.928.000,00
157.Penyusun Laporan Keuangan 7 Rp 2.928.000,00 158. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 7 Rp 2.928.000,00 159. Penyusun Program Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 7 Rp 2.928.000,00 160. Penyusun Program Kelembagaan dan Kerja Sama 7 Rp 2.928.000,00
161.Penyusun Promosi dan Kerja Sama 7 Rp 2.928.000,00 162. Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan 7 Rp 2.928.000,00 No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 163. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana 7 Rp 2.928.000,00 164. Penyusun Rencana Kerja Sama Kelembagaan 7 Rp 2.928.000,00 165. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 7 Rp 2.928.000,00 166. Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara 7 Rp 2.928.000,00 167. Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana 7 Rp 2.928.000,00 168. Penyusun Rencana Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar 7 Rp 2.928.000,00 169. Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar 7 Rp 2.928.000,00
170.Penyusun Rencana Promosi 7 Rp 2.928.000,00
171.Penyusun Risalah 7 Rp 2.928.000,00
172.Perancang Promosi 7 Rp 2.928.000,00
173.Ajudan 6 Rp 2.702.000,00
174.Pengelola Anggaran 6 Rp 2.702.000,00
175.Pengelola Bahan Perencanaan 6 Rp 2.702.000,00
176.Pengelola Barang Milik Negara 6 Rp 2.702.000,00
177.Pengelola Barang Persediaan 6 Rp 2.702.000,00
178.Pengelola Data 6 Rp 2.702.000,00
179.Pengelola Distribusi dan Pemasaran 6 Rp 2.702.000,00 180. Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum 6 Rp 2.702.000,00 181. Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai 6 Rp 2.702.000,00
182.Pengelola Informasi Kerja Sama 6 Rp 2.702.000,00 183. Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam 6 Rp 2.702.000,00
184.Pengelola Kepegawaian 6 Rp 2.702.000,00
185.Pengelola Kerja Sama dan Investasi 6 Rp 2.702.000,00
186.Pengelola Keuangan 6 Rp 2.702.000,00
187.Pengelola Monitoring dan Evaluasi 6 Rp 2.702.000,00 188. Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi 6 Rp 2.702.000,00
189.Pengelola Pemberdayaan Masyarakat 6 Rp 2.702.000,00 190. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana 6 Rp 2.702.000,00
191.Pengelola Pengembangan Karir 6 Rp 2.702.000,00 192. Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga 6 Rp 2.702.000,00
193.Pengelola Program dan Kegiatan 6 Rp 2.702.000,00
194.Pengelola Rumah Tangga 6 Rp 2.702.000,00
195.Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 6 Rp 2.702.000,00
196.Pengelola Surat 6 Rp 2.702.000,00
197.Pengolah Data 6 Rp 2.702.000,00
198.Pengolah Data Kelembagaan 6 Rp 2.702.000,00 No Nama Jabatan Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 199. Pengolah Data Pembinaan Kelembagaan Investasi 6 Rp 2.702.000,00
200.Petugas Protokol 6 Rp 2.702.000,00
201.Pranata Barang dan Jasa 6 Rp 2.702.000,00
202.Pranata Kearsipan 6 Rp 2.702.000,00 203. Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 6 Rp 2.702.000,00
204.Pengadministrasi Kepegawaian 5 Rp 2.493.000,00
205.Pengadministrasi Keuangan 5 Rp 2.493.000,00
206.Pengadministrasi Pelatihan 5 Rp 2.493.000,00
207.Pengadministrasi Pemerintahan 5 Rp 2.493.000,00 208. Pengadministrasi Perencanaan dan Program 5 Rp 2.493.000,00
209.Pengadministrasi Persuratan 5 Rp 2.493.000,00
210.Pengadministrasi Pertanahan 5 Rp 2.493.000,00 211. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 5 Rp 2.493.000,00
212.Pengadministrasi Umum 5 Rp 2.493.000,00
213.Pengemudi VIP 5 Rp 2.493.000,00 214. Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika 5 Rp 2.493.000,00
215.Petugas Keamanan 3 Rp 2.216.000,00 D . PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL No Nama Jabatan Jenjang Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 5
1.Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 10 Rp 4.551.000,00 Ahli Madya 12 Rp 7.271.000,00 Ahli Utama 14 Rp 11.670.000,00 2. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil 6 Rp 2.702.000,00 Mahir 7 Rp 2.928.000,00 Penyelia 8 Rp 3.319.000,00 3. Analis Kepegawaian /Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 10 Rp 4.551.000,00 Ahli Madya 12 Rp 7.271.000,00
4.Arsiparis Pelaksana/ Terampil 6 Rp 2.702.000,00 Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 2.928.000,00 Penyelia 8 Rp 3.319.000,00 No Nama Jabatan Jenjang Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 5 Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 9 Rp 3.781.000,00 Ahli Madya 11 Rp 5.183.000,00 Ahli Utama 13 Rp 8.562.000,00 5. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 10 Rp 4.551.000,00 Ahli Madya 12 Rp 7.271.000,00 Ahli Utama 14 Rp 11.670.000,00
6.Auditor Pelaksana/ Terampil 6 Rp 2.702.000,00 Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 2.928.000,00 Penyelia 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 10 Rp 4.551.000,00 Ahli Madya 12 Rp 7.271.000,00 Ahli Utama 14 Rp 11.670.000,00 7. Auditor Kepegawaian Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 9 Rp 3.781.000,00 Ahli Madya 11 Rp 5.183.000,00
8.Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil 6 Rp 2.702.000,00 Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 2.928.000,00 Penyelia 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 9 Rp 3.781.000,00 Ahli Madya 11 Rp 5.183.000,00 Ahli Utama 13 Rp 8.562.000,00
9.Dokter Gigi Ahli Pertama 9 Rp 3.781.000,00 Ahli Muda 10 Rp 4.551.000,00 Ahli Madya 12 Rp 7.271.000,00 Ahli Utama 14 Rp 11.670.000,00 No Nama Jabatan Jenjang Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 5
10.Dokter Ahli Pertama 9 Rp 3.781.000,00 Ahli Muda 10 Rp 4.551.000,00 Ahli Madya 12 Rp 7.271.000,00 Ahli Utama 14 Rp 11.670.000,00
11.Peneliti Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 9 Rp 3.781.000,00 Ahli Madya 12 Rp 7.271.000,00 Ahli Utama 14 Rp 11.670.000,00 12. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 10 Rp 4.551.000,00 Ahli Madya 12 Rp 7.271.000,00 13. Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana/ Terampil 6 Rp 2.702.000,00 Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 2.928.000,00 Penyelia 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 10 Rp 4.551.000,00 Ahli Madya 11 Rp 5.183.000,00 Ahli Utama 14 Rp 11.670.000,00 14. Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 9 Rp 3.781.000,00 Ahli Madya 11 Rp 5.183.000,00 Ahli Utama 13 Rp 8.562.000,00
15.Analis Hukum Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 9 Rp 3.781.000,00 Ahli Madya 11 Rp 5.183.000,00
16.Perawat Pelaksana Pemula 5 Rp 2.493.000,00 Pelaksana 6 Rp 2.702.000,00 Mahir 7 Rp 2.928.000,00 Penyelia 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 No Nama Jabatan Jenjang Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 5 Ahli Muda 9 Rp 3.781.000,00 Ahli Madya 11 Rp 5.183.000,00
17.Perencana Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 10 Rp 4.551.000,00 Ahli Madya 12 Rp 7.271.000,00 Ahli Utama 14 Rp 11.670.000,00 18. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 6 Rp 2.702.000,00 Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 2.928.000,00 Penyelia 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 9 Rp 3.781.000,00 Ahli Madya 11 Rp 5.183.000,00
19.Statistisi Pelaksana/ Terampil 6 Rp 2.702.000,00 Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 2.928.000,00 Penyelia 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 9 Rp 3.781.000,00 Ahli Madya 11 Rp 5.183.000,00
20.Widyaiswara Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 9 Rp 3.781.000,00 Ahli Madya 11 Rp 5.183.000,00 Ahli Utama 13 Rp 8.562.000,00
21.Analis Anggaran Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 10 Rp 4.551.000,00 Ahli Madya 12 Rp 7.271.000,00 Ahli Utama 14 Rp 11.670.000,00 22. Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama 8 Rp 3.319.000,00 Ahli Muda 10 Rp 4.551.000,00 Ahli Madya 12 Rp 7.271.000,00 No Nama Jabatan Jenjang Kelas Jabatan Besar Tunjangan 1 2 3 4 5 23. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pemula 5 Rp 2.493.000,00 Terampil 6 Rp 2.702.000,00 Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 Rp 2.928.000,00 Penyelia 8 Rp 3.319.000,00 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. ABDUL HALIM ISKANDAR Tanda Tangan Menteri Penanggung Jawab Paraf Tanggal Pengendali Administrasi (SEKRETARIS JENDERAL) Aspek Teknis (SEKRETARIS JENDERAL) Pengendali Aspek Hukum (KARO HUKUM) Materi (KARO KEPO)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…